Biro Organisasi SETDA Prov Jabar

Presentasi berjudul: "Biro Organisasi SETDA Prov Jabar"— Transcript presentasi:

1 Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Proses Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kab Kuningan Biro Organisasi SETDA Prov Jabar 28 Nopember 2017 A (80,07) BB (70,06) B >60 CC (63,98) (50,54)

2 Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat
TUJUAN EVALUASI

3 HASIL EVALUASI KABUPATEN KUNINGAN

4 Nilai: 50,54 PERTIMBANGAN PEMBINAAN *PermenpanRB No. 12 Tahun 2015
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN OLEH TIM KEMENTERIAN PAN & RB TAHUN 2016 Nilai: 50,54 Interpretasi: (+) Akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban (-) perlu banyak perbaikan tidak mendasar *PermenpanRB No. 12 Tahun 2015

5 RINCIAN PENILAIAN HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2016
NO KOMPONEN YANG DI NILAI BOBOT NILAI DEVIASI 2015 2016 1 PERENCANAN KINERJA 30 13,89 16,51 44,97 2 PENGUKURAN KINERJA 25 8,13 8,47 66,12 3 PELAPORAN KINERJA 15 7,58 11,39 24,07 4 EVALUASI INTERNAL 10 3,85 6,00 40,00 5 CAPAAN KINERJA 20 8,61 8,17 59,15 NILAI HASIL EVALUASI 100 42,61 50,54 TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA C CC

6

7 URAIAN HASIL EVALUASI BERBAGAI REKOMENDASI PERBAIKAN YANG TELAH DISAMPAIAKN, BELUM SEPENUHNYA DITINDAKLANJUTI SECARA MENYELURUH, SEHINGGA BELUM TERDAPAT KEMAJUAN YANG BERARTI BELUM MELAKUKAN PENERAPAN SAKIP SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBANGUNAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI KINERJA DENGAN KELEMAHANNYA : 1) DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA SEPERTI RPJMD DAN RENSTRA PADA PD MASIH BELUM SEPENUHNYA DILENGKAPI DENGAN IKU YANG RELEVAN DAN TERUKUR SEBAGAI ALAT UNTUK MENUNJUKAN KEBERHASILAN PENCAPAIAN TARGET; 2) PROSEDUR PENGANGGARAN SATUAN KERJA BELUM SEPENUHNYA SELARAS DENGAN RENSTRA DALAM MERENCANAKAN KEGIATAN YANG BENAR –BENAR AKAN MENGHASILKAN OUTCOME YANG TERUKUR 3) PK BELUM SEPENUHNYA DITETAPKAN DENGAN MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN ATAU BELUM DILENGKAPI DENGAN INDIKATOR KINERJA YANG RELEVAN DAN TERUKUR SERTA TARGET- TARGET YANG MEMADAI. PK JUGA BELUM SEPENUHNYA DIURAIKAN KE DALAM TARGET- TARGET YANG LEBIH OPERASIONAL YANG DITUANGKAN DALAM PK DI TINGKAT ESELON III DAN IV

8 LANJUTAN 4) PK BELUM SEPENUHNYA DILENGKAPI DENGAN RENCANA AKSI YANG MENGURAIKAN SECARA RINCI BERBAGAI AKTIVITAS YANG AKAN DILAKUKAN SERTA ANGGARAN YANG DIGUNAKAN 5) SISTEM MONITORING BELUM DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN UNTUK MENJAMIN PENCAPAIAN KINERJA SESUAI DENGAN RENCANA AKSI, TARGET-TARGET YANG INGIN DICAPAI 6) SISTEM EVALUASI MASIH SEBATAS PADA EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENYERAPAN ANGGARAN BELUM MENYENTUH PADA KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM 7) SISTEM EVALUASI BELUM MAMPU MEMBERIKAN UMPAN BALIK BAGI PERBAIKAN KINERJA 3. PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN MASIH BERFOKUS PADA PENYERAPAN ANGGARAN YANG HANYA MENGAHASILKAN OUTPUT KEGIATAN DAN BELUM SEPENUHNYA BERORIENTASI PADA HASIL (OUTCOME) YANG MEMBERIKAN KEMANFAATAN PADA MASYARAKAT SECARA NYATA

9 REKOMENDASI MELAKUKAN REVIU TERHADAP DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA MASING-MASING PD UNTUK MEMASTIKAN BAHWA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT DAPAT MEMBRIKAN ARAH YANG JELAS SESUAI DENGAN PRIOROITAS DAWRAH DALAM UPAYA PENCAPAIAN TARGET- TARGET JANGKA PENDEK DAN MENENGAH YANG LEBIH BERORIENTASI HASIL REVIUS TSB, MENCAKUP REVIU ATAS TUJUAN DAN SSARAN YANG DIELNGKAPI DENGAN IKU YANG RELEVAN, SPESIFIK, TERUKUR DAN BENAR-BENAR SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI YANG DIJALANKAN OLEH MASING-MASINGPERANGKAT DAERAH. KEJELASAN TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INI AKAN MEMUDAHKAN DALAM MENGURAIKAN KE DALAM RENCANA KINERJA TAHUNAN, PK DAN RENCANA AKSI YANG AKAN DILAKUKAN SERTA MEMUDAHKAN DALAM UPAYA MERANCANG BERBAGAI KEGIATAN YANG BERORIENTASI PADA HASIL MENERAPKAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA MELALUI UPAYA MEWAJIBKAN SETIAP PD MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KINERJA PADA TAHUN SEBELUMNYA SESUAI DENGAN PK SEBELUM MENGAJUKAN ANGGARAN PD TAHUN SLANJUTNYA. MEMASTIKAN BAHWA PENGAJUAN ANGGARAN SETIAP PD HARUS MENGACU PADA KEGIATAN-KEGIATAN TIDAK HANYA MENGHASILKAN OUTPUT TETAPI JUGA MENGHASILKAN OUTCOME YANG RELVAN DENGAN UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN MEMASTIKAN BAHWA PK MENJADI INSTRUMEN MANAJEMEN UNTUK MONITORING DAN EVALUASI, PENILAIAN KINERJA PD DAN INDIVIDU, PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAU SEBAIKNYA MENDORONG PEMANFAATAN HASIL EVALUASI UNTUK KEPENTINGAN PERBAIKAN AKUNTABILITAS KINERJA SECARA BERKELANJUTAN

10 KOMPONEN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PERENCANAAN KINERJA Setiap instansi harus memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat baik di level outcome, output maupun input. PENGUKURAN KINERJA Setiap instansi melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan metode yang tepat dengan membandingkan antara target dengan capaiannya. PELAPORAN KINERJA Setiap instansi melaporkan kinerjanya secara berjenjang dari unit terbawah hingga tertinggi. EVALUASI KINERJA Setiap instansi melakukan evaluasi capaian kinerjanya untuk mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi pada setiap level mulai terbawah hingga tertinggi CAPAIAN KINERJA Capaian kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah pada kurun waktu satu tahun. 30 25 15 10 20

11 PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

12 Alur Proses Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja

13 Laporan Kinerja

14 RASIONALISASI/ FOCCUSSING KEGIATAN
IMPLEMENTASI SKEMA PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH Evaluasi LKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat & Fasilitasi/Pendampingan oleh Organisasi LEARNING METHOD: LOGICAL FRAMEWORK ANALYSIS Penilaian keterkaitan indikator Renstra OPD terhadap Indikator Kinerja Utama KDH (RPJMD) RASIONALISASI/ FOCCUSSING KEGIATAN (Inspektorat/Organisasi) (BAPPEDA) (BAPPEDA) CASCADING IKU DAERAH/IKU PD Penyempurnaan/revisi dokumen : Rencana Strategis Rencana Kerja Perjanjian Kinerja Rencana Kinerja Tahunan Rencana Aksi Pemahaman Kepala PD akan peran indikator Renstra PD terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KDH CONTOH Tingkat keterkaitan Renstra OPD terhadap RPJMD (self assesment) Skor penilaian: Tinggi : Sedang : 60-79 Rendah: <60 Usulan PD diverifikasi berdasarkan indikator Renstra dan keterkaitan terhadap IKU KDH Pendampingan oleh BAPPEDA & Organisasi

15 Missing Link (Indikator dan atau variabeL penghubungnya)
METODE PERUMUSAN KETERKAITAN IKU PERANGKAT DAERAH terhadap IKU PEMERINTAH DAERAH/IKD IKU KDH IKU PD Missing Link (Indikator dan atau variabeL penghubungnya) Penggambaran Pohon Kinerja hasil penelusuran variabel pendukung IKU KDH Metode Penelusuran Indikator KDH dan variabel pendukung/penghubung 1 Pencermatan kembali IKU Perangkat Daerah (IKU Es 2) 2 IKU KDH IKU PD

16 MINIMUM REQUIREMENT PADA PEMBERIAN KATEGORI HASIL EVALUASI SAKIP
No. ITEM AA A BB B CC C D 1 Jumlah Sampling unit kerja 100% 75% 50% OPD Sample 2 IKU: Instansi Pemerintah Ada dan Baik Ada Unit Kerja/SKPD 3 Persentase Unit Kerja yang sudah baik implementasi SAKIP nya (pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatannya) 25% X 4 Cascade down IKU 100% hingga ke level individu dan sudah baik 100% hingga ke level Struktural terendah dan sudah baik 50% hingga level struktural terendah dan sudah baik Hanya yang wajib 5 Pemanfaatan (cth: digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishmeny, penilaian kinerja) Sudah Sangat Baik Sudah dimulai 6 Budaya Kinerja Sudah diimplementasikan di seluruh unit kerja Sudah diimplementasi Sudah mulai diimplementasi

17

18 FORMAT LAPORAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

19 Dasar Hukum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

20 Definisi BENTUK AKUNTABILITAS DARI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI YANG DIPERCAYAKAN KEPADA SETIAP INSTANSI PEMERINTAH ATAS PENGGUNAAN ANGGARAN

21 Tujuan MEMBERIKAN INFORMASI KINERJA YANG TERUKUR ATAS KINERJA YANG TELAH DAN SEHARUSNYA DICAPAI SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN BERKESINAMBUNGAN BAGI INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJANYA

22 Format LKIP BERISI INFORMASI TENTANG: URAIAN SINGKAT ORGANISASI
RENCANA DAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN PENGUKURAN KINERJA EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA UNTUK SETIAP SASARAN STRATEGIS ATAU HASIL PROGRAM/KEGIATAN & KONDISI TERAKHIR YANG SEHARUSNYA TERWUJUD (MENCAKUP PULA ANALISIS TERHADAP EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA)

23 BAB II PERENCANAAN KINERJA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Sistematika BAB I PENDAHULUAN BAB II PERENCANAAN KINERJA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAB IV PENUTUP

24 BAB I PENDAHULUAN Pada bab pendahuluan ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

25 BAB II PERENCANAAN KINERJA
Menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan Perjanjian Kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu (1) bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja, apabila : Terjadi pergantian atau mutasi pejabat; Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

26 Tabel 2… Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2016
Konversi Formulir PK ke dalam tabel Tabel 2… Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2016 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya kapasitas organisasi Pemerintah Daerah Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan 1 dokumen Persentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi 100% 2 Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan public Jumlah Unit Pelayanan Publik Terbaik sesuai kriteria Provinsi 14 UPP Jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria Nasional 5 OPD Provinsi 3 Meningkatnya standarisasi kerja organisasi Jumlah regulasi standarisasi kerja organisasi 13 dokumen 4 Meningkatnya kinerja OPD di lingkungan Provinsi Jawa Barat Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat 81 Persentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas 95% Sumber: LKIP Biro Organisasi Setda Prov. Jabar Tahun 2016

27 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Terdiri dari dua Subbab yaitu : Capaian Kinerja Organisasi Realisasi Anggaran

28 BAB III A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

29 lanjutan : analisis capaian kinerja
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

30 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tabel 3... Target dan Realisasi KinerjaTahun 2016 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%) 1 2 3 4 5 6 = (5:4)x100 1. Meningkatnya kapasitas Organisasi Perangkat Daerah Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan 200 Presentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi 100 2. Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik Jumlah unit pelayanan publik terbaik sesuai kriteria Provinsi 14 18 128,57 Jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria Nasional 25 3. Meningkatnya standarisasi kerja organisasi Jumlah regulasi standarisasi kerja organisasi 13 17 130,77 4. Meningkatnya kinerja OPD di lingkungan Provinsi Jawa Barat Predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat 81 (A) 80,07 98,85 Prosentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas 95 78,57 82,71 Rata-rata 109,41 Sumber: LKIP Biro Organisasi Setda Prov. Jabar Tahun 2016

31 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014, 2015 dan 2016
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Tabel 3… Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014, 2015 dan 2016 N O SASARAN INDIKATOR KINERJA REALISASI KINERJA TAHUN 2014 TAHUN TAHUN 1 2 3 4 5 6 1. Meningkatnya kapasitas Organisasi Perangkat Daerah Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan Presentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi 93,61 100 2. Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik Jumlah unit pelayanan publik terbaik sesuai kriteria Provinsi 16 17 18 Jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria Nasional 3. Meningkatnya standarisasi kerja organisasi Jumlah regulasi standarisasi kerja organisasi 11 13 4. Meningkatnya kinerja OPD di lingkungan Provinsi Jawa Barat Predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat 63,98 (CC) 70,06 (BB) 80,10 (A) Persentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas 37,78 34,48 78,57 Sumber: LKIP Biro Organisasi Setda Prov. Jabar Tahun 2016

32 Capaian s.d. Tahun 2016 terhadap Target Akhir Renstra (%)
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Tabel 3… Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah No Sasaran Strategis Indikator Capaian Tahun 2014 Capaian Tahun 2015 Tahun 2016 Target Akhir Renstra Capaian s.d. Tahun 2016 terhadap Target Akhir Renstra (%) Target Realisasi % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(4+5+7)/9*100 Meningkatnya kapasitas organisasi Perangkat Daerah 1. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan 200 80 2. Persentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi 93,61 100 Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik 1. Jumlah unit pelayanan publik terbaik sesuai kriteria Provinsi 16 17 14 18 128,57 56 91,07 2. Jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria nasional 125 66,67

33 Membandingkan realisasi kinerja ...
lanjutan Membandingkan realisasi kinerja ... No Sasaran Strategis Indikator Capaian Tahun 2014 Capaian Tahun 2015 Tahun 2016 Target Akhir Renstra Capaian s.d. Tahun 2016 terhadap Target Akhir Renstra (%) Target Realisasi % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(4+5+7)/9*100 Meningkatnya standarisasi kerja organisasi Jumlah regulasi standarisasi kerja organisasi 11 15 13 17 130,77 66 65,15 Meningkatnya kinerja OPD di lingkungan Provinsi Jawa Barat 1. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Proivnsi Jawa Barat 63,98 70,06 81 80,07 98,89 83 96,47 2. Prosentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas 37,78 30 95 78,57 82,70 100 Rata-Rata 94,84 97,85 123,70 82,56

34 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
LKIP Dinas Permukiman dan Perumahan Permen Perumahan Rakyat 22/2008

35 Sumber: diolah dari LKIP Biro Organisasi Setda Prov. Jabar Tahun 2016
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Percepatan Capaian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2016 Pada sasaran strategis pertama: ‘meningkatnya kapasitas Organisasi Perangkat Daerah’ peningkatan terjadi pada indikator kinerja ‘jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan’ dari target tahun dokumen, realisasi tahun 2015: 1 dokumen, dan target akhir Renstra: 1 dokumen dengan realisasi kinerja: 2 dokumen. Pencapaian didukung oleh keharusan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Atas dasar Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diberikan amanat untuk melakukan penataan kelembagaan melingkupi struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sesuai struktur yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah tersebut. Dengan demikian, pada tahun 2016, diajukan rekomendasi bagi penetapan Peraturan Daerah terkait perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga Peraturan Gubernur terkait tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sesuai struktur yang baru. Sumber: diolah dari LKIP Biro Organisasi Setda Prov. Jabar Tahun 2016

36 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan ...
lanjutan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan ... Pelambatan Capaian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2016 Capaian sasaran kinerja keempat, yaitu ‘meningkatkan kinerja OPD di lingkungan Provinsi Jawa Barat’ Tahun 2016 masih berada dibawah target yang telah ditetapkan, dengan indikator kinerja yang dicapai adalah ‘Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat’ (IK6) dan ‘Persentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas’ (IK7). Realisasi indikator kinerja keenam (IK6), Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 memperoleh nilai AKIP sebesar 80,07 dengan Predikat A, namun perolehan nilai tersebut masih berada dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 81 dengan Predikat A. Namun demikian, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015, capaian kinerja Tahun 2016 mengalami peningkatan dari nilai sebesar 70,06 dengan Predikat BB. Begitu pula untuk indikator kinerja ketujuh (IK7) mengalami pelambatan, yaitu dari ditarget 81 persen OPD di lingkungan Provinsi Jawa Barat memperoleh Predikat CC keatas, baru tercapai sebesar 78,57 persen atau sebanyak 44 OPD dari 56 OPD Provinsi Jawa Barat yang mendapat Predikat CC. Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan terus mengupayakan terbukanya komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Komunikasi terbuka dan koordinasi yang terus menerus menjamin terjadinya sinergitas khususnya dalam pencapaian kinerja. Selain itu, upaya dalam mendorong komitmen pimpinan agar semakin kuat dalam mengoptimalkan manajemen kinerja di seluruh OPD Provinsi Jawa Barat. Sumber: LKIP Biro Organisasi Setda Prov. Jabar Tahun 2016

37 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Tabel 3… Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No. Sasaran Indikator Kinerja % Capaian Kinerja (Indikator Kinerja yang ≥ 100%) % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi 1. Meningkatnya kapasitas Organisasi Perangkat Daerah Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan 200 80,40 119,60 Persentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi 100 77,34 22,67 2. Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan public Jumlah unit pelayanan publik terbaik sesuai kriteria Provinsi 128,57 84,88 43,69 3. Meningkatnya standarisasi kerja organisasi Jumlah regulasi standarisasi kerja organisasi 130,77 86,32 44,45 Rata-Rata 141,25 82,23 59,02 Sumber: LKIP Biro Organisasi Setda Prov. Jabar Tahun 2016

38 Contoh penjelasan analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Pada indikator ‘persentase OPD Provinsi yang sesuai dengan SOTK Provinsi’ efisiensi terjadi sebesar 22,67%. Hal disebabkan adanya anggaran yang tidak terpakai sebesar Rp ,00 atau sebesar 22,67% dari anggaran sebesar Rp ,00. Anggaran yang tidak terserap berasal dari belanja sewa gedung, jasa profesi, makan minum, dan perjalanan dinas. Apabila dilihat dari perbandingan kinerja sasaran dan kinerja anggaran upaya yang dilakukan, pencapaian sasaran ini cukup baik. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan koordinasi dan evaluasi secara terus menerus bersama dengan seluruh OPD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Sumber: LKIP Biro Organisasi Setda Prov. Jabar Tahun 2016

39 Sumber: LKIP Biro Organisasi Setda Prov. Jabar Tahun 2016
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tabel 3… Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja No Sasaran Strategis % Capaian Program Kegiatan 1. Meningkatnya kapasitas Organisasi Perangkat Daerah 150 Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Pembinaan dan Pengendalian OPD Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2016 Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja OPD di Lingkungan Provinsi Jawa Barat 2. Meningkatnya standarisasi kerja organisasi 130,77 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Tata Naskah Dinas Kesisteman dan Prosedur Standarisasi Organisasi Penyusunan Standar Biaya Belanja 3. Meningkatnya kinerja OPD di lingkungan Provinsi Jawa Barat 90,8 Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan Dokumen Pendukung Kinerja Organisasi Penyusunan Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sumber: LKIP Biro Organisasi Setda Prov. Jabar Tahun 2016

40 Analisis program/kegiatan yang menunjang ...
lanjutan Analisis program/kegiatan yang menunjang ... Tabel 3… Program dan Kegiatan Penyebab Kegagalan Pencapaian Sasaran No Sasaran Strategis % Capaian Program Kegiatan 1. Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik 76,78 Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah Pengembangan Standar Pelayanan Publik UPP Provinsi Jawa Barat Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat Tahun Sumber: LKIP Biro Organisasi Setda Prov. Jabar Tahun 2016

41 BAB III B. REALISASI ANGGARAN
Pada Subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

42 Perbandingan realisasi anggaran & fisik
Tabel 3... Realisasi Anggaran dan Fisik Tahun 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran Realisasi Persen Keu Fisik 1 Meningkatnya Kapasitas Organisasi Pemerintah Daerah Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan 80,41 Prosentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi 77,34 2 Meningkatnya kualitas penyusunan standarisasi pelayanan publik Jumlah Unit Pelayanan Publik Terbaik sesuai Kriteria Provinsi 94,72 Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional 84,88 3 Meningkatnya standarisasi kerja organisasi Jumlah regulasi Standarisasi Kerja Organisasi 86,32 4 Meningkatnya Kinerja OPD OPD Predikat Sistem Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat 97,45 Prosentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas 96,03 Jumlah 87,41

43 BAB IV PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Secara garis besar, Bab Penutup dibagi dua subbab: SIMPULAN UMUM RENCANA TINDAK LANJUT

44 Lampiran-lampiran: 1. Perjanjian Kinerja 2. Lain-lain yang dianggap perlu seperti: SK TIM IKU PERJANJIAN KINERJA RKT RENCANA AKSI CASCADING SOP/MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA MONEV INTERNAL TRIWULAN

45 HATUR NUHUN

46 ARTI NILAI AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja yang baik: Budaya kinerja telah menjadi budaya organisasi; Seluruh Unit kerja telah dapat mengidentifikasi kinerja yang seharusnya; Cascading kinerja telah dilakukan minimal sampai level struktural terendah; Pengintegrasian antara Perencanaan kinerja dengan sistem penganggaran; Setiap anggota organisasi memiliki ukuran kinerja yang jelas dan merupakan usaha mencapai kinerja organisasi; Sistem monev dilakukan secara berkala dan mampu memitigasi risiko ketidaktercapaian kinerja; Sistem pengumpulan dan pengukuran kinerja yang andal; Sistem pelaporan telah mampu menyajikan kinerja yang seharusnya dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja; Capaian kinerja telah dijadikan dasar reward and punishment.

47