URGENSI DIKLAT KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (DIKLAT PIMPEMDAGRI) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Presentasi berjudul: "URGENSI DIKLAT KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (DIKLAT PIMPEMDAGRI) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH."— Transcript presentasi:

1 URGENSI DIKLAT KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (DIKLAT PIMPEMDAGRI) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2 KOMPETENSI PEMERINTAHAN
DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

3

4 KEBUTUHAN KOMPETENSI ASN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEBIJAKAN OTDA (UU NO. 23 TAHUN 2014) BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJATERAAN MASYARAKAT, PELAYANAN PUBLIK DAN DAYA SAING DAERAH. KEBERHASILAN PELAKSANAAN OTDA SANGAT BERGANTUNG PADA KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ASN PEMERINTAHAN DAERAH YANG PROFESIONAL KOMPETENSI TEKNIS, MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL KOMPETENSI PEMERINTAHAN RANAH UU 5/2014 RANAH UU 23/2014 DIKLAT PIMPEMDAGRI DIKLAT TEKNIS, PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN UJI KOMPETENSI PEMERINTAHAN 4

5 KOMPETENSI PEMERINTAHAN
Adalah…….. KEMAMPUAN ASN KHARAKTERISTIK ASN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS PENGELOLAAN PEMERINTAHAN SESUAI JENJANG JABATAN SECARA PROFESIONAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI PEMERINTAH DAERAH Permendagri 85/2017 Pasal 1

6 KARAKTERISTIK KOMPETENSI PEMERINTAHAN
Pasal 2 Permendagri 85/2017 Karakteristik kepemimpinan dan penyelenggaraan praktek teknis pemerintahan dalam negeri Nilai-nilai ASN, Kepamongprajaan dan Etika Pemerintahan. Nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

7 KOMPETENSI PEMERINTAHAN
KEBIJAKAN DESENTRALISASI PEMERINTAHAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ETIKA PEMERINTAHAN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

8 PERAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional. KOMPETENSI MANAJERIAL KOMPETENSI TEKNIS KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL KOMPETENSI PEMERINTAHAN Kompetensi Pemerintahan menjadi core competency untuk memastikan bahwa kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural dapat berfungsi dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan (GOVERNABILITY)

9 TERHADAP KOMPETENSI PEMERINTAHAN
MANDAT UNDANG-UNDANG TERHADAP KOMPETENSI PEMERINTAHAN

10 PENTINGNYA SERTIFIKASI KOMPETENSI PEMERINTAHAN
UU 23/2014 Pasal 233 Ayat (1) s.d (5) BAGI PEJABAT EXISTING DAPAT LANGSUNG MENGIKUTI SETIAP PEJABAT KEPALA OPD,ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS WAJIB MEMILIKI KOMPETENSI PEMERINTAHAN UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI PEMERINTAHAN PEMIMPIN YANG PROFESIONAL JIKA DINYATAKAN BELUM KOMPETEN, MAKA WAJIB MENGIKUTI DIBUKTIKAN MELALUI DIKLAT PIMPMEDAGRI KOMPETENSI PEMERINTAHAN MBELAJARAN SECARA TEORITIS PEMBELAJARAN ASPEK LEGAL-POLICY FRAMEWORK PEMBELAJARAN ASPEK LEADERSHIP-PRACTICE Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASNyang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan di lingkungan Kemendagri dan Pemda secara profesional.

11 PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN MELALUI DIKLAT PIMPEMDAGRI
KERANGKA DASAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN MELALUI DIKLAT PIMPEMDAGRI UU NO. 23/2014 LEADERSHIP CAPACITY UU NO. 5/2014 PERMENDAGRI NO 108/2017 PP NO. 12/2017 SKKPDN SP2PDN EXPLICIT AND TACIT KNOWLEDGE UJI KOMPETENSI PP 38/2017 PERMENDAGRI 85/2017 PRACTICAL EXPERIENCE PERMENDAGRI 108/2017 7 UNIT KOMPETENSI PEMERINTAHAN

12 LEGALITAS DIKLAT PIMPEMDAGRI

13 NEGARA INDONESIA YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR
TUJUAN NASIONAL CITA-CITA NASIONAL NEGARA INDONESIA YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN TUMPAH DARAH INDONESIA MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA AGENDA NASIONAL DIKLAT PIMPEMDAGRI

14 KONSIDERASI YURIDIS UUD 1945 Pasal 18 Ayat 2 dan ayat 5
UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 233 Ayat (1) s.d. (5) PP 18/2017 Tentang Perangkat Daerah PP 12/2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 6 Ayat (2) huruf b) PP 38/2017 Tentang Inovasi Daerah (Pasal 6 Hhuruf d) Permendagri 85/2017 Tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Pimpemdagri)

15 KONSIDERASI FILOSOFIS
Kemendagri sebagai poros pemerintahan dan pembina umum penyelenggaraan pemerintahan daerah; (PP 12/2017 Pasal 2) Memantapkan dan memperkuat pola hubungan pusat-daerah; Memastikan tercapainya tujuan otonomi daerah. 1 2 3

16 KONSIDERASI HISTORIS Memperkuat jati diri pemerintahan dalam negeri sebagai perekat NKRI; Menjawab dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat tinggi; Memperkuat konsolidasi demokrasi di tingkat pusat dan daerah.

17 KONSIDERASI SOSIOLOGIS
Konsolidasi menghadapi tantangan “World Class Bureaucracy” Menjawab hadirnya paradigma “Dynamic Governance” Mengambil peran penting dalam perwujudan “Total Quality Governance” KONSIDERASI SOSIOLOGIS

18 DIKLAT PIMPEMDAGRI

19 KERANGKA KERJA PENGEMBANGAN
DIKLAT PIMPEMDAGRI KESENJANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN ASN KOMPETENSI PEMERINTAHAN YANG ADA SAAT INI KOMPETENSI PEMERINTAHAN YANG DIHARAPKAN Organisasi Individu Jabatan Penilaian terhadap KEBUTUHAN DIKLAT

20 Lanjutan….. KEBUTUHAN DIKLAT Organisasi Jabatan Individu
KESENJANGAN KINERJA ASN KINERJA ASN YANG ADA SAAT INI KINERJA ASN YANG DIHARAPKAN Organisasi Individu Jabatan Penilaian terhadap KEBUTUHAN DIKLAT

21 DIKLAT PIMPEMDAGRI Jenis Pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus kompetensi pemerintahan ; Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas secara berjenjang; Untuk memenuhi persyaratan kompetensi pemerintahan dalam negeri pada setiap jenjang organisasi pemerintahan; Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Permendagri 85/2017 Pasal 1

22 KOMPETENSI PEMERINTAHAN
POLICY FRAMEWORK TEORETIS PRAKTEK MEMASTIKAN 32 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIDESENTRALISASIKAN DAPAT DIJALANKAN OLEH DAERAH KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN PUBLIK DAYA SAING DAERAH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INDEKS DAYA SAING DAERAH

23 SINERGITAS DIKLAT PIMPEMDAGRI DAN
DIKLAT KEPEMIMPINAN NO DIKLAT PIMPEMDAGRI DIKLAT KEPEMIMPINAN 1. Landasan Hukum UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah; beserta peraturan turunannya UU 5/2014 tentang ASN, beserta peraturan turunannya 2. Tujuan Membekali dan mengembangkan Kompetensi Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Memenuhi kebutuhan kompetensi Manajerial 3. Pendekatan Integrasi antara Diklat Berbasis Kompetensi (Competency-based Training) dan Diklat Berbasis Kinerja (Performance-based training). Diklat berbasis jabatan 4. Sistem Pembelajaran Comprehensive system (memadukan aspek teoritis, pendekatan hukum dan kebijakan, praktek ,simulasi dan rencana aksi) On-off class 5. Standar Kelulusan Uji Kompetensi Pemerintahan Laboratorium Kepemimpinan (Proyek Perubahan) 6. Sasaran ASN di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (yang menduduki jabatan pengawas s.d JPT Madya) ASN

24 PENDEKATAN DIKLAT PIMPEMDAGRI
2 LEGAL-POLICY FRAMEWORK 5 ACTION PLAN 1 THEORETICAL FRAMEWORK 4 SIMULATION 3 SITE VISIT

25 METODE PEMBELAJARAN DIKLAT PIMPEMDAGRI EXPECTING PERFORMANCE
PENGUATAN PADA ASPEK EXPLICIT KNOWLEDGE PENGUATAN DARI ASPEK POLICY FRAMEWORK PENGUATAN PADA ASPEK TACIT KNOWLEDGE EXPECTING PERFORMANCE DEFINE A PROB- LEM STAND KOMP PEM CLASICAL LEARNING COMPARATIVE STUDY GELADI MANAJEMEN PEMERINTAHAN BACKHOME ACTION PLAN UJI KOMPETENSI PERFORMANCE GAP OLAH KEPEMIMPINAN EXISTING PERFORMANCE ON THE SPOT LEARNING PENGUATAN DARI ASPEK TEORETIS Tahap Pembelajaran I Tahap Pembelajaran II Tahap Pembelajaran IIII Tahap Pembelajaran IV Tahap Pembelajaran V

26 DEFINE A PROBLEM Organization's issues Public Issues
Crucial/problematic Issues Core Issue 1

27 PENAPISAN ISU

28 KOMPOSISI PENGUASAAN KOMPETENSI
FUNGSI DASAR FUNGSI UTAMA FUNGSI KUNCI Penguatan pada aspek penguasaan psykomotorik melalui pembelajaran berbasis praktek terhadap substansi yang menjadi unit kompetensi. Penajaman terhadap substansi Kompetensi Pemerintahan melalui pembelajaran yang berbasis Tacit Knowledge untuk mengantarkan pada penguasaan unit kompetensi. Pengayaan terhadap substansi 7 Kompetensi Pemerintahan sebagai pengantar untuk masuk kepada unit kompetensi yang telah dipilih/ditetapkan.

29 UNIT KOMPETENSI DIKLAT PIMPEMDAGRI

30

31

32 STRUKTUR MATERI : JPT MADYA
NO. MATA DIKLAT JP 1. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan 3 JP 2. Tinjauan Kebijakan Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri 6 JP 3. Collective Leadership Building 10 JP 4. Pra Uji Kompetensi 5. Define a Problem 20JP 6. Sistem Pemerintahan Indonesia (SPI) 7. Merumuskan inovasi kebijakan desentralisasi 8. Melakukan diseminasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 9. Menggunakan informasi keuangan dan ekonomi untuk pengambilan keputusan strategis; 10. Penetapan Program pembentukan peraturan daerah; 11. Membangun organisasi pembelajaran; 12. Melakukan diplomasi organisasi; 13. Melakukan pengembangan sistem pelaksanaan perjanjian kerjasama; 9 JP 14. Comparative Study 27JP 15. Gladi Manajemen Pemerintahan 18 JP 16. Gladi Olah Kepemimpinan 17. Penyusunan Back Home Action Plan (BHAP) 18. Presentasi Back Home Action Plan (BHAP) 19. Uji Kompetensi 20. Evaluasi Jumlah 188 JP

33 STRUKTUR MATERI : JPT PRATAMA
NO. MATA DIKLAT JP 1 Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan 3 JP 2 Tinjauan Kebijakan Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri 6 JP 3 Collective Leadership Building 10 JP 4 Pra Uji Kompetensi 5 Define a Problem 20 JP 6 Sistem Pemerintahan Indonesia (SPI) 9JP 7 Membuat Rumusan Kebijakan Pemerintahan; 18JP 8 Mengelola Keberagaman Masyarakat; 9 Menganalisa Kontribusi terhadap fungsi anggaran; 10 Menyusun rencana strategis SKPD; 11 Mengimplementasikan strategi pengembangan masyarakat; 9 JP 12 Membuat strategi peningkatan kepercayaan publik; 13 Merumuskan strategi hubngan kerjasama; 14 Visitasi 15 Comparative Study 27JP 16 Gladi Manajemen Pemerintahan 18 JP 17 Gladi Olah Kepemimpinan 18 Penyusunan Back Home Action Plan (BHAP) 19 Presentasi Back Home Action Plan (BHAP) 20 Uji Kompetensi 21 Evaluasi Jumlah 246 JP

34 STRUKTUR MATERI : JABATAN ADMINISTRATOR
NO. MATA DIKLAT JP 1. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan 3 JP 2. Tinjauan Kebijakan Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri 6 JP 3. Collective Leadership Building 10 JP 4. Pra Uji Kompetensi 5. Define a Problem 20 JP 6. Sistem Pemerintahan Indonesia (SPI) 9 JP 7. Kepemimpinan Berbasis Pelayanan Publik 8. High Performance Team 9. Melakukan diagnosis organisasi; 18 JP 10. Merumuskan program pemerintah berbasis budaya lokal; 11. Menyusun Kebijakan APBD; 12. Menyusun rencana kinerja SKPD; 13. Melakukan penerapan standar pelayanan dalam proses pelayanan pemerintah; 14. Menerapkan etos kerja pelayanan publik; 15. Membuat konsep peta keterkaitan kewenangan dan hubungan antar kelembagaan; 16. Visitasi 17. Comparative Study 27JP 18. Gladi Manajemen Pemerintahan 19. Penyusunan Back Home Action Plan (BHAP) 20. Presentasi Back Home Action Plan (BHAP) 21. Uji Kompetensi 22. Evaluasi Jumlah 246JP

35 STRUKTUR MATERI : JABATAN PENGAWAS
NO. MATA DIKLAT JP 1. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan 3 JP 2. Tinjauan Kebijakan Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri 6 JP 3. Collective Leadership Building 10 JP 4. Pra Uji Kompetensi 9 JP 5. Define a Problem 20 JP 6. Sistem Pemerintahan Indonesia (SPI) 7. Kepemimpinan Berbasis Pelayanan Publik 8. High Performance Team 9. Isu Strategis Pemerintahan Daerah 10. Membuat petunjuk pelaksanaan kegiatan; 18 JP 11. Melakukan identifikasi ancaman ketahanan Nasional; 12. Mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan; 13. Menyusun rencana Kegiatan Anggaran; 14. Melakukan evaluasi penerapan standar pelayanan pemerintahan; 15. Melakukan pengawasan penerapan nilai pelayanan publik; 16. Menyusun program kerjasama strategis; 17. Visitasi 18. Comparative Study 27 JP 19. Gladi Manajemen Pemerintahan 20. Penyusunan Back Home Action Plan (BHAP) 21. Presentasi Back Home Action Plan (BHAP) 22. Uji Kompetensi 23. Evaluasi Jumlah 297JP

36 PESERTA JPT MADYA JPT PRATAMA ADMINISTROR PENGAWAS
Pejabat JPT Madya (Existing); Pejabat JPT Pratama yang potensial menduduki JPT Madya, dan diutamakan yang telah memiliki sertifikasi kompetensi pemerintahan level JPT Pratama. JPT PRATAMA Pejabat JPT Pratama (existing( Pejabat Administrator yang potensial menduduki jabatan JPT Pratama dan diutamakan yang telah memiliki sertifikat kompetensi pemerintahan level Administrator. ADMINISTROR Pejabat Administrator (existing); Pejabat Pengawas yang potensial menduduki jabatan Administrator dan diutamakan yang telah memiliki sertifikat kompetensi pemerintahan level pengawas. PENGAWAS Pejabat Pengawas (existing); ASN Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang potensial menduduki jabatan Pengawas.

37 ALOKASI ANGGARAN NO JENJANG JUMLAH JP INDEKS BIAYA PNBP (RP)
KETERANGAN 1. JPT MADYA 188 JP (21 HARI) ,- 2. JPT PRATAMA 246 JP (27) HARI) ,- 3. ADMINISTRATOR 246 JP (27 HARI) 4. PENGAWAS 301 JP (33 HARI) ,- Indeks biaya PNBP tidak termasuk biaya konsumsi serta biaya Comparative Study dan Geladi. (PP 64 Tahun 2013 tentang Tarif PNBP Kementerian Dalam Negeri). Biaya CS dan Geladi meliputi biaya transportasi (tiket), akomodasi dan konsumsi.

38 SISTEM UJI KOMPETENSI PEMERINTAHAN
NAKER KOMPETEN PNS KOMPETEN LBG. KOORDINASI PELATIHAN SERTIFIKASI KOMPETENSI S E L K I KKPDN  SKKPDN PROGRAM PELATIHAN Berbasis Kompetensi Sarana, Prasarana, Instruktur LEMBAGA PELATIHAN AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN LULUSAN LULUSAN DIKLAT UK PNS Berpengalaman B.N.S.P  L.S.P LSPPDN

39 METODE ASESMEN Metode-metode asesmen mencakup :
melaksanakan aktifitas kerja sebenarnya (mengobservasi Peserta sertifikasi di tempat kerja mereka); melaksanakan aktifitas terstruktur (memfasilitasi simulasi atau bermain peran); mendengarkan/membaca apa pendapat orang lain tentang Peserta sertifikasi (laporan pihak ketiga); bertanya kepada Peserta sertifikasi (memfasilitasi pertanyaan lisan dan tertulis) mengkaji bukti-bukti historis sehubungan pembelajaran Peserta sertifikasi sebelumnya; dan mengkaji item-item yang diproduksi Peserta sertifikasi (produk, proyek, portofolio) METODE ASESMEN

40 PELATIHAN PIMPEMDAGRI SERTIFIKAT KOMPETENSI PEMERINTAHAN
METODE SERTIFIKASI KOMPETENSI PEMERINTAHAN MEMILIKI SK JABATAN LEVEL TERTENTU PESERTA PELATIHAN PIMPEMDAGRI ASSESSMENT SERTIFIKAT KOMPETENSI PEMERINTAHAN SERTIFIKAT ATTENDANCE YES NO PORTOFOLIO SIMULASI/DEMONSTRASI UJI TULIS/LISAN PENILAIAN PIHAK KETIGA

41 RENCANA TINDAK LANJUT YANG HARUS DILAKUKAN DAERAH

42 RAPAT KOORDINASI DENGAN OPD DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
MELAKSANAKAN TOT DAN TOF DIKLAT PIMPEMDAGRI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASESOR OPTIMALISASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) PEMDA PROVINSI SEBAGAI PELAKSANA UJI KOMPETENSI PEMERINTAHAN MENYIAPKAN FASILITAS KEDIKLATAN PENYELENGGARAAN DIKLATPIM PEMDAGRI (PERUBAHAN ANGGARAN 2018 DAN APBD 2019

43 A.RAPAT KOORDINASI DENGAN OPD DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
SOSIALISASI DIKLAT PIMPEMDAGRI KEPADA SELURUH STAKEHOLDER/OPD DI DAERAH UNTUK MENYAMAKAN PERSEPSI; MELAKUKAN SINERGITAS PROGRAM DENGAN BIDANG LAIN, TERUTAMA YANG MEMBIDANGI UJI KOMPETENSI PEMERINTAHAN/SERTIFIKASI, MENYANGKUT PENGANGGARAN, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DSB MENGHIMBAU KEPADA SELURUH ASN DI DAERAH AGAR MEMPERSIAPKAN DIRI UNTUK MENGIKUTI DIKLAT PIMPEMDAGRI MAUPUN UJI KOMPETENSI PEMERINTAHAN

44 TOT bagi Widya Iswara BPSDM Provinsi dan Kabupaten Kota;
B. MELAKSANAKAN TOT DAN TOF DIKLAT PIMPEMDAGRI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASESOR Untuk mendukung penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri, BPSDM Provinsi Tahun Anggaran 2018 diharapkan melaksanakan kegiatan : TOT bagi Widya Iswara BPSDM Provinsi dan Kabupaten Kota; TOF bagi ASN penyelenggara BPSDM Provinsi dan Kabupaten/Kota; Pengembangan Kompetensi Asesor : Asesor Afirmatif, untuk pejabat JPT Pratama; Asesor Tematik Diklat Pimpemdagri.

45 C. OPTIMALISASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) PEMDA PROVINSI SEBAGAI PELAKSANA UJI KOMPETENSI PEMERINTAHAN Bagi Provinsi yang sudah memiliki LSP-PDN, dapat mengoptimalkan kapasitasnya untuk melaksanakan uji kompetensi pemerintahan bagi pejabat ASN yang telah menduduki jabatan (eksisting); Memfokuskan pada penyiapan kegiatan uji kompetensi pemerintahan melalui koordinasi dengan penyelenggara Diklat Pimpemdagri; Apabila terdapat regulasi yang mendukung, pada tahun 2018 (sebelum Juli 2018) dapat melakukan pemetaan terhadap ASN yang dipersiapkan untuk mengikuti Diklat Pimpemdagri tahun 2018 dan 2019.

46 BERSINERGI MEMBANGUN NEGERI
TERIMA KASIH DIKLAT PIMPEMDAGRI BERSINERGI MEMBANGUN NEGERI

47 Semua bahan Diklatpim Pemdagri
Dapat diunduh di :