RAPAT KOORDINASI DAN SINERGITAS 16 KABUPATEN TERINTEGRASI

Presentasi berjudul: "RAPAT KOORDINASI DAN SINERGITAS 16 KABUPATEN TERINTEGRASI"— Transcript presentasi:

1 RAPAT KOORDINASI DAN SINERGITAS 16 KABUPATEN TERINTEGRASI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU PADA 16 KABUPATEN PRIORITAS TERINTEGRASITAHUN Drs. JOHOZUA M. YOLTUWU, M.SI, MA DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU RAPAT KOORDINASI DAN SINERGITAS 16 KABUPATEN TERINTEGRASI JAKARTA, 23 NOVEMBER 2017

2 ‘’ PRIORITAS’’ ‘’ KARAKTERISTIK’’
PENDAHULUAN ‘’ PRIORITAS’’ Mengacu pada PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS DAN PROYEK PRIORITAS NASIONAL dalam rancangan RKP 2018 telah dilakukan penyesuaian kegiatan dan Lokasi Terintegrasi TA 2017, dengan tetap memberikan prioritas pada Program Unggulan Kementerian Desa PDTT, yaitu Prudes (OVOP),Embung, BUMDesa, dan Sarpras Olahraga, serta pelaksanaan program unggulan PDTU tahun 2018 yaitu POTSUDA dan Investasi di Daerah Perbatasan; ‘’ KARAKTERISTIK’’ Namun demikian, karakteristik tertentu pada daerah-daerah tertinggal di perbatasan, PKT, rawan pangan, rawan bencana, dan pasca konflik memerlukan perhatian khusus, specific, and unordinary way to develop, sehingga beberapa kriteria khusus perlu dipertimbangkan.

3 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU
TUGAS FUNGSI RUANG LINGKUP Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 3 2 Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Pemberian Bimtek, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengembangan Perbatasan, Pulau Kecil dan Terluar, Penanganan Daerah Rawan Pangan,, Rawan Bencana dan Pasca Konflik, serta; Pelaksanaan Administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu; dan Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Menteri. PENGEMBANGAN Perbatasan Pulau Kecil dan Terluar PENANGANAN Rawan Pangan Rawan Bencana Rawan dan Pasca Konflik

4 RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU 2015-2019
Ketimpangan pembangunan di Indonesia 2 Indeks kemiskinan lebih tinggi di wilayah timur Indonesia 3 Satuan perangkat administrasi pemerintahan terkecil belum dilibatkan secara maksimal dalam proses pembangunan WHAT Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di DT; Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di DT; Rendahnya produktivitas masyarakat di DT Belum optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya lokal dalam pengembangan ekonomi di DT; Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah; Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di DT WHY OUTCOMES Terentaskannya 50 Kabupaten Tertinggal pada Tahun 2019 ,5000 desa lepas dari ketertinggalan dan 2000 Desa Mandiri. WHERE 57 kabupaten rawan pangan 187 lokasi prioritas di 41 kabupaten perbatasan 1 2 3 29 kabupaten yang memiliki pulau terpencil dan terluar, 4 95 kabupaten rawan bencana 5 41 kabupaten rawan & Pasca Konflik Peningkatan produksi, distribusi dan diversifikasi pangan utama/pokok pada 57 daerah rawan pangan Pembangunan dan pengembangan konektifitas dan penyediaan sarana parsarana dasar di 41 perbatasan Negara Peningkatan konektifitas dan sarana prasarana dasar di 60 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar Prioritas DT dan KTI Pengembangan mitigasi dan pembangunan serta rehabilitasi daerah rawan bencana dan pembangunan serta rehabilitasi fisik dan sosial pada daerah rawan konflik HOW WHO WHEN Tahun Masyarakat Indonesia di 122 Kabupaten Daerah Tertinggal dan Wilayah Kawasan Timur Indonesia, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan stakeholders

5 ARAH KEBIJAKAN DAN LOKUS PRIORITAS PDTU:
60 KAB 84 Kab. Rawan Pangan Berdasarkan perhitungan prioritas 1,2 dan 3 kementan 23 Kab. Perbatasan RPJMN 90 Kab.Rawan Bencana Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia 58 Kab Pulau kecil dan Terluar Podes 2014, Perpres 78/2015 Dan Kepres 6/2017 41 Kab Pasca Konflik Di DT SNPK (sistem Nasional Pemantauan kekerasan Nasional) Kementerian Koordinasi PMK Peningkatan Aksesibilitas dan prasarana dasar di wilayah perbatasan dan pulau kecil dan terluar ARAH KEBIJAKAN Penanganan terhadap daerah rawan pangan melalui peningkatan produksi, distribusi dan diversifikasi komoditas oangan pokok yang dibutuhkan masyarakat Penanganan terhadap daerah rawan bencana melalui mitigasi dan rehabilitasi serta penanganan daerah pasca konflik melalui rehabilitasi sosial dan ekonomi. SASARAN Meningkatnya ketahanan masyarakat dan pemerintah daerah didaerah rawan pangan, rawan bencana dan daerah pasca konflik Tersedianya Sarana Prasana Dan Konektivitas Dalam Mendukung Produk Unggulan di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar

6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2018
Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

7 PRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM PRIORITAS 2018
PENDIDIKAN Pendidikan Vokasi Peningkatan Kualitas Guru KESEHATAN Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Preventif dan Promotif ( Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Penyediaan perumahan layak Air Bersih dan Sanitasi PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi KETAHANAN ENERGI EBT dan Konservasi Energi Pemenuhan Kebutuhan Energi KETAHANAN PANGAN Peningkatan Produksi pangan Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi) PENANGGULANGAN KEMISKINAN Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran Pemenuhan Kebutuhan Dasar Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika PEMBANGUNAN WILAYAH Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Reforma Agraria Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) Percepatan Pembangunan Papua POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN Penguatan Pertahanan Stabilitas Politik dan Keamanan, Kepastian Hukum Reformasi Birokrasi

8 RENCANA KEGIATAN TAHUN 2018
DIT. RAWAN PANGAN DIT. PERBATASAN EMBUNG SABU RAIJUA, TTU, ALOR JALAN PENGHUBUNG BELU, ROTE NDAO BENGKAYANG, NUNUKAN, SINTANG, MAHAKAM ULU, KEP. ARU, MOROTAI, PEG. BINTANG, MBD, SUPIORI PSAB MALAKA,SINTANG,KAPUAS HULU, MALUKU BARAT DAYA ELEKTRIFIKASI MALUKU TENGGARA BARAT, BOVEN DIGOEL, RAJA AMPAT POTSUDA ALAT PENGOLAHAN PASCA PANEN ALOR, KUPANG, SAMBAS, MTB, KEEROM, MERAUKE DIT. RAWAN BENCANA DIT. PULAU KECIL DAN TERLUAR EMBUNG NIAS BARAT, KEP. ARU, SBT BURSEL, SBB, SUMBA BARAT, SARMI, WAROPEN, SORSEL, TAMBRAW ELEKTRIFIKASI KEP.MENTAWAI, SBB, BURU SELATAN, HALMAHERA SELATAN EARLY WARNING SYSTEM ACEH SINGKIL, KEP. MENTAWAI, LOTIM, MANGGARAI TIMUR, JENEPONTO, BURU SELATAN, SARMI, MOROTAI POTSUDA SD KELAUTAN DAN PERIKANAN: MTB, KEP ARU, MOROTAI. GARAM : MTB SD PARIWISATA: TOLITOLI, ACEH SINGKIL, ALOR, TOJO UNA UNA; SD PERTANIAN: KONAWE KEPULAUN, ALOR GUDANG NIAS BARAT, KEP. ARU, SBT, BURSEL, SBB, SUMBA BARAT, SARMI, WAROPEN, SORONG SELATAN. DIT. PASCA KONFLIK KAPAL 20 PENUMPANG LOTIM, BANGGAI LAUT, KONAWE KEPULAUAN, HALMAHERA BARAT SARPRAS PASCA PANEN NIAS BARAT, KEP. ARU, SBT, BURSEL, SBB, SUMBA BARAT, WAROPEN, SORONG SELATAN, TAMBRAW FESTIVAL BUDAYA PSAB 1.SERAM BAGIAN TIMUR, 2.NIAS BARAT, 3. NUNUKAN, 4.TELUK BINTUNI ACEH SINGKIL, LANDAK, SIGI, LOMBOK TIMUR, NABIRE, BANGKALAN, MALUKU TENGAH, TTU KAPAL BARANG BOMBANA, KEP. SULA, ROTE NDAO, KEP.SULA

9 DUKUNGAN PDTU TERHADAP 4 PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN DESA,PDT DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018
PRUDES EMBUNG BUMDES RAGADES 10 SARPRAS PRODUKSI DAN PASKA PANEN | 10 GUDANG CADANGAN PANGAN DAN LANTAI JEMUR | 6 ALAT PENGOLAHAN PASCA PANEN | 2 POTSUDA PERTANIAN | 3 POTSUDA RL | POTSUDA | 4 DESA WISATA 10 EMBUNG DIDAERAH RAWAN PANGAN | 3 EMBUNG DI PERBATASAN 7 PRASARANA AIR BERSIH | 3 EMBUNG DI PERBATASAN | 4 KAPAL BARANG | 3 KAPAL PENUMPANG 8 FESTIVAL PRANATA ADAT

10 KABUPATEN TERTINGGAL TERINTEGRASI DALAM PRIORITAS PDTU 2018-2019

11

12 MENU FASILITASI KAB TERINTEGRASI PDTU 2018
MALUKU TENGGARA BARAT POTSUDA ALAT PENGOLAHAN PASCA PANEN POTSUDA RUMPUT LAUT ELEKTRIFIKASI 5 NIAS BARAT EMBUNG GUDANG SARPRAS PASCA PANEN SARANA AIR BERSIH 2 ALOR DESA WISATA POTSUDA PERTANIAN 3 P. MOROTAI JALAN PENGHUBUNG EARLY WARNING SYSTEM POTSUDA RUMPUT LAUT, GARAM 6 Q BURU SELATAN WARNING SYSTEM 1 SARMI EARLY WARNING SYSTEM 4 MALUKU BARAT DAYA JALAN PENGHUBUNG 12 MALAKA SARANA AIR BERSIH 8 ROTE NDAO JALAN PENGHUBUNG KAPAL BARANG 11 BELU JALAN PENGHUBUNG 14 EMBUNG 13 SABU RAIJUA 15 MANGGARAI KAPAL BARANG SARANA AIR BERSIH KEP. MENTAWAI EARLY WARNING SYSTEM ELEKTRIFIKASI 9 LOMBOK TIMUR EARLY WARNING SYSTEM KAPAL PENUMPANG 10 EARLY WARNING SYSTEM DESA WISATA ACEH SINGKIL 7 FESTIVAL BUDAYA FESTIVAL BUDAYA Kabupaten Pandeglang tidak dapat terakomodir dikarenakan batasan lokasi prioritas 1 dan 2 sehingga pandeglang tidak terakomodir di 2018

13 STRATEGI PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU

14

15 STRATEGI PENGEMBANGAN DAERAH TANGGUH BENCANA, PANGAN, KONFLIK
PENGEMBANGAN POTSUDA DI PULAU KECIL DAN TERLUAR DAN PERBATASANA STRATEGI PENGEMBANGAN DAERAH TANGGUH BENCANA, PANGAN, KONFLIK PENGEMBANGAN DAERAH PULAU KECIL TERLUAR Pengembangan POTSUDA Dermaga| Tambatan Perahu | PLTS| Kapal Pengangkut Ikan | Pabrik Es |Cold Storage | Pasar Ikan | Keramba Jaring Apung, Pembangunan Pasar; Pengadaan Internet Desa; Pengembangan sistem e-commerce Benih ikan, Pakan, Pengadaan alat pendukung budidaya ikan (aerator, blower, pompa air, dll), Pembangunan Laboratorium Pelatihan Packaging dan standarisasi produk, Pelatihan Budidaya Ikan Pelibatan seluruh elemen masyarakat Pemanfaatan Sumberdaya lokal Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Pengurangan Kerentanan Peningkatan Kapasitas Pemaduan PRB dalam Pembangunan Pengarus-utamaan PRB DAERAH TANGGUH Koordinasi program/kegiatan K/L, Lembaga Int’l / Lokal

16 PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI DAERAH/DESA 2018 – 2019
Mendukung dan memperkuat Program Daerah Tangguh Bencana (DTB); Memperkuat institusi, lembaga dan forum-forum pengurangan risiko bencana di daerah/desa; Memfasilitasi penguatan kebijakan kebencanaan di dearah/desa Mengintensifkan pelatihan-pelatihan kebencanaan di daerah/desa; Membangun insfraktur Kebencanaan di daerah/desa; Memfasilitasi program penguatan ekonomi produktif di daerah/desa rawan bencana

17 PENGEMBANGAN KAWASAN TANGGUH PANGAN (PDTP)
Grand Design kegiatan terintegrasi PDTP dalam RENAKSI PEMETAAN  LOKALITA Potensi, kendala dan tantanganstrategi penyelesaian konkrit (produktivitas, akses, pemanfaatan) RENCANA AKSI & BISNIS (RENAKSI) Kebutuhan kegiatan prioritas, fasilitas sarpras, pendanaanterbangun kawasan tangguh pangan KISS ME Peran dan tanggungjawab (DESA, PEMDA, K/L, dan Stakeholder) PEMBANGUNAN MODEL PDTP Lokasi, waktu pelaksanaan integrasi pelaksanaan PENGEMBANGAN KAWASAN TANGGUH PANGAN (PDTP) GUBUK TANGGUH PANGAN PDTu

18 PERENCANAAN TERINTEGRASI DALAM PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU
Kementerian Koordinator Perekonomian Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Pertanian Kementerian ATR Kementerian LHK Pemerintah Daerah Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Tenaga Kerja Kementerian KUKM Kementerian Riset dan Dikti TNI Pemerintah Desa PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU Bappenas Kementerian Pertanian Kemenenterian ESDM Kementerian PUPR Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Bappenas BNPB Kemenenterian SOSIAL Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Kemendes PDTT, Kemen PUPR, Kemenhub, BNPP, Pemda

19 PENUTUP Sesuai dengan target pengentasan daerah tertinggal sedikitnya 80 kabupaten di TA 2019, diharapkan 50 DT diantaranya berlokasi di DT dengan karakteristik tertentu; Pada TA 2016 telah dapat dientaskan 35 DT dengan 16 daerah tertentu diantaranya, dan secara bertahap akan diupayakan meningkat jumlahnya pada tahun secara bertahap; Dalam mengupayakan pengentasan DT diperlukan pendekatan yang integrative dan komprehensif, diantaranya melalui penetapan lokasi prioritas terintegrasi, yang ditangani bersama oleh Ditjen terkait di Kemendesa PDTT, termasuk didukung K/L terkait dalam rangka PPDT; Program unggulan Kemendesa PDTT, melalui Prudes/Prukades, Embung, BUMDesa dan Sarpras Olahraga, dilaksanakan secara simultan dan mendukung pembangunan kemandirian desa dan pengentasan ketertinggalan desa, yang menjadi lokus dalam pengentasan ketertinggalan daerah; Melalui RAPAT KOORDINASI 16 KAB TERINTEGRASI TA 2018, diharapkan dapat disepakati langkah2 strategis dalam mengupayakan pengentasan Daerah Tertinggal secara bertahap dan berkesinambungan hingga 2019, sesuai target yang telah ditetapkan RPJMN 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

20 Terimakasih