AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Presentasi berjudul: "AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK"— Transcript presentasi:

1 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
MUHAMMAD HANAD HAIFANI

2 BAB V PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
A. KONSEP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK ANGGARAN MERUPAKAN PERNYATAAN MENGENAI ESTIMASI KINERJA YANG HENDAK DICAPAI SELAMA PERIODE WAKTU TERTENTU YANG DINYATAKAN DALAM UKURAN FINANSIAL, SEDANGKAN PENGANGGARAN ADALAH PROSES ATAU METODA UNTUK MEMPERSIAPKAN SUATU ANGGARAN. PENGANGGARAN DALAM ORGANISASI SEKTOR PUBLIK MERUPAKAN TAHAPAN YANG CUKUP RUMIT DAN MENGANDUNG NUANSA POLITIK YANG TINGGI. PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK TERKAIT DENGAN PROSES PENENTUAN JUMLAH ALOKASI DANA UNTUK . SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

3 TIAP-TIAP PROGRAM DAN AKIVITAS DALAM SATUAN MONETER, ANGGARAN DIBUAT SETELAH TAHAP PERUMUSAN STRATEGI DAN PERENCANAAN STARTEGIK DILAKSANAKAN . ANGGARAN MERUPAKAN MANAGERIAL PLAN FOR ACTION UNTUK MENFASILITASI TERCAPAINYA TUJUAN ORGANISASI/ ASPEK-ASPEK YANG HARUS TERCAKUP DALAM ANGGARAN SEKTOR PUBLIK MELIPUTI : 1. ASPEK PERENCANAAN 2. ASPEK PENGENDALIAN 3. ASPEK AKUNTABILITAS PUBLIK PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK HARUS DIAWASI MULAI TAHAP PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN. AKAN LEBIH EFEKTIF JIKA DIAWASI OLEH LEMBAGA PENGAWASAN KHUSUS (OVERSIGHT BODY). SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

4 B. PENGERTIAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK ADALAH RENCANA KEGIATAN YANG DIREPRESENTASIKAN DALAM BENTUK RENCANA PEROLEHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DALAM SATUAN MONETER. SECARA SINGKAT DAPAT DINYATAKAN BAHWA ANGGARAN PUBLIK MERUPAKAN SUATU RENCANA FINANSIAL YANG MENYATAKAN : 1. JUMLAH BIAYA ATAS RENCANA-RENCANA YANG DIBUAT (PENGELUARAN/BELANJA), DAN 2. JUMLAH & CARA MEMPEROLEH UANG UNTUK MENDANAI RENCANA TERSEBUT (PENDAPATAN) SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

5 C. PENTINGNYA ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK DIBUAT UNTUK MEMBANTU MENENTUKAN TINGKAT KEBUTUHAN MASYARAKAT, SEPERTI LISTRIK, AIR BERSIH, KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, DAN SEBAGAINYA AGAR TERJAMIN SECARA LAYAK. TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIPENGARUHI OLEH KEPUTUSAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH MELALUI ANGGARAN YANG DIBUAT. ANGGARAN MERUPAKAN BLUE PRINT KEBERADAAN SEBUAH NEGARA DAN MERUPAKAN ARAHAN DIMASA YANG AKAN DATANG. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

6 ANGGARAN DAN KEBIJAKAN FISKAL PEMERINTAH
KEBIJAKAN FISKAL ADALAH SUATU USAHA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH UNTUK MEMPENGARUHI KEADAAN EKONOMI MELALUI SISTEM PENGELUARAN ATAU SISTEM PERPAJAKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU. ALAT UTAMA KEBIJAKAN FISKAL ADALAH ANGGARAN. KITERIA ANGGARAN YANG BAIK : MEREFLEKSIKAN PERUBAHAN PRIORITAS KEBUTUHAN DAN KEINGINAN MASYARAKAT. 2. MENENTUKAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DEPARTEMEN-DEPARTEMEN PEMERINTAH, PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

7 PENTINGNYA ANGGARAN SEKTOR PUBLIK 1
PENTINGNYA ANGGARAN SEKTOR PUBLIK 1. MERUPAKAN ALAT BAGI PEMERINTAH UNTUK MENGARAHKAN PEMBANGUNAN SOSIAL-EKONOMI, MENJAMIN KESEIMBANGAN, DAN MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT. 2. ADANYA KEBUTUHAN DAN KEINGINAN MASYARAKAT YANG TAK TERBATAS DAN TERUS BERKEMBANG, SEDANGKAN SUMBER DAYA YANG ADA TERBATAS. ANGGARAN DIPERLUKAN KARENA ADANYA MASALAH KETERBATASAN SUMBER DAYA (SCARCITY OF RESOURCES), PILIHAN (CHOICE), DAN TRADE OFFS. 3. UNTUK MEYAKINKAN BAHWA PEMERINTAH TELAH BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP RAKYAT. DALAM HAL INI ANGGARAN PUBLIK MERUPAKAN INSTRUMEN PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PUBLIK OLEH LEMBAGA-LEMBAGA PUBLIK YANG ADA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

8 D. FUNGSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK MEMPUNYAI BEBERAPA FUNGSI UTAMA YAITU : 1. SEBAGAI ALAT PERENCANAAN. ANGGARAN SEKTOR PUBLIK DIBUAT UNTUK MERENCANA KAN TINDAKAN YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH YANG MELIPUTI JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN, HASIL YANG INGIN DICAPAI DARI BELANJA PEMERINTAH TERSEBUT. 2. SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN (CONTROL TOOL) ANGGARAN MEMBERIKAN RENCANA DETAIL ATAS PENDAPATAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH AGAR PEMBELANJAAN YANG DILAKUKAN DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN KEPADA PUBLIK. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

9 3. SEBAGAI ALAT KEBIJAKAN FISKAL (FOSCAL TOOL) ANGGARAN DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAI ALAT MENSTABILKAN EKONOMI DAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI. 4. SEBAGAI ALAT POLITIK (POLITICAL TOOL) MERUPAKAN DOKUMEN POLITIK SEBAGAI BENTUK KOMITMEN EKSEKUTIF DAN KESEPAKATAN LEGISLATIF ATAS PENGGUNAAN DANA PUBLIK. 5. SEBAGAI ALAT KOORDINASI DAN KOMUNIKASI (COORDINATION AND COMMUNICATION TOOL) MERUPAKAN ALAT KOORDINASI ANTAR BAGIAN DALAM PEMERINTAHAN. 6. SEBAGAI ALAT PENILAIAN KINERJA (PERFORMANCE MEASUREMENT TOOLS) KINERJA EKSEKUTIF DINILAI BERDASARKAN PENCAPAIAN TARGET ANGGARAN DAN EFISIENSI ANGGARAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

10 7. SEBAGAI ALAT MOTIVASI (MOTIVATION TOOL) ANGGARAN DIGUNAKAN UNTUK MEMOTIVASI MANAJER DAN STAFNYA AGAR BEKERJA SECARA EKONOMIS, EFISIEN DAN EFEKTIF DALAM MENCAPAI TARGET DAN TUJUAN ORGANISASI YANG TELAH DITETAPKAN. DALAM MENENTUKAN TARGET DAN TUUAN ORGANISASI HENDAKNYA BERSIFAT : CHALLENGING BUT ATTAINABLE ATAU DEMANDING BUT ACHIEVEABLE. 8. SEBAGAI ALAT UNUTUK MENCIPTAKAN RUANG PUBLIK (PUBLIC SPHERE) MASYARAKAT, LSM, PERGURUAN TINGGI DAN BERBAGAI ORGANISASI KEMASYARAKATAN HARUS TERLIBAT DALAM PROSES PENGANGGARAN PUBLIK. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

11 E. JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK DIBAGI MENJADI DUA YAITU : ANGGARAN OPERASIONAL (OPERATION/RECURRENT BUDGET) YAITU ANGGARAN OPERASIONAL YANG DIGUNAKAN UNTUK MERENCANAKAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN. 2. ANGGARAN MODAL (CAPITAL/INVESMENT BUDGET) MENUNJUKKAN RENCANA JANGKA PANJANG DAN PEMBELANJAAN ATAS AKTIVA TETAP. PEMERINTAH TIDAK MEMPUNYAI UANG YANG DIMILIKI SENDIRI SEBAB SELURUHNYA ADALAH MILIK PUBLIK. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

12 F. PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK, MELIPUTI : 1. OTORISASI OLEH LEGISLATIF. 2. KOMPREHENSIF. 3. KEUTUHAN ANGGARAN. 4. NONDISCRETIONARY APPROPRIATION. 5. PERIODIK. 6. AKURAT. 7. JELAS. 8. DIKETAHUI PUBLIK. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

13 G. PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DAERAH (APBN/APBD) YANG DIPRESENTASIKAN SETIAP TAHUN OLEH EKSEKUTIF, MEMBERI INFORMASI RINCI KEPADA DPR/DPRD DAN MASYARAKAT TENTANG PROGRAM-PROGRAM YANG DIRENCANAKAN OLEH PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN RAKYAT, DAN SUMBER PEMBIAYAAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM. PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN MEMPUNYAI EMPAT TUJUAN YAITU : 1. MEMBANTU PEMERINTAH MENCAPAI TUJUAN FISKAL DAN MENINGKATKAN KOORDINASI ANTAR BAGIAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

14 2. MEMBANTU MENCIPTAKAN EFISIENSI DAN KEADILAN DALAM MENYEDIAKAN BARANG DAN JASA PUBLIK MELALUI PROSES PEMRIORITASAN. 3. MEMUNGKINKAN BAGI PEMERINTAH UNTUK MEMENUHI PRIORITAS BELANJA. 4. MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KEPADA DPR/DPRD DAN MASYARAKAT LUAS. FAKTOR DOMINAN DALAM PROSES PENGANGGARAN ADALAH: 1. TUJUAN DAN TARGET YANG HENDAK DICAPAI. 2. KETERSEDIAAN SUMBER DAYA (FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI YANG DIMILIKI PEMERINTAH) 3. WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN DAN TARGET. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

15 4. FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI ANGGARAN, SEPERTI : MUNCULNYA PEMERINTAH YANG BARU, FLUKTUASI PASAR, PERUBAHAN SOSIAL DAN POLITIK, BENCANA ALAM, DAN SEBAGAINYA. PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK MELIBATKAN ASPEK PENGANGGARAN, AKUNTANSI, PENGENDALIAN DAN AUDITING SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

16 H. PRINSIP-PRINSIP POKOK DALAM SIKLUS ANGGARAN.
TIGA PERTIMBANGAN EKONOMI. PEMERINTAH PERLU TERLIBAT DALAM BISNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA MELIPUTI : 1. STABILISASI EKONOMI. 2. REDISTRIBUSI PENDAPATAN. 3. ALOKASI SUMBER DAYA POINT 1, 2 DAN 3 DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT SEDANGKAN PEMERINTAH DAERAH HANYA DAPAT MELAKSANAKAN POIN 3. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

17 LEMAHNYA PERENCANAAN ANGGARAN MEMUNGKINKAN MUNCULNYA : UNDERFINANCING
OVERFINANCING KEDUANYA AKAN MEMPENGARUHI TINGKAT EKONOMI, EFISIENSI, DAN EFEKTIFITAS ANGGARAN. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

18 ADA EMPAT TAHAP DALAM SIKLUS ANGGARAN
TAHAP PERSIAPAN ANGGARAN (BUDGET PREPARATION) ADALAH : SUATU TAHAP YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH BAIK PEMERINTAH PUSAT MAUPUN DAERAH DALAM MEMPERSIAPKAN ANGGARAN. DALAM TAHAP INI PEMERINTAH MELAKUKAN TAKSIRAN PENGELUARAN ATAS DASAR TAKSIRAN PENDAPATAN YANG TERSEDIA. SEBELUMNYA PEMERINTAH MELAKUKAN TAKSIRAN PENDAPATAN YANG PERLU DILAKUKAN DALAM MELAKUKAN TAKSIRAN HARUS MEMPERHATIKAN FAKTOR UNCERTAINTY (TINGKAT KETIDAKPASTIAN). DI INDONESIA TINGKAT KETIDAKPASTIAN SANGAT TINGGI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

19 DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN DI INDONESIA DI TUANGKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN BERUPA GBHN (GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA). UNTUK TINGKAT PEMERINTAH PUSAT DIJABARKAN DALAM PROPENAS (PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL), RENCANA STRATEGIS (RENSTRA), RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN (REPETA). UNTUK TINGKAT PEMERINTAH DAERAH (TINGKAT 1 DAN 2) DIJABARKAN DALAM PROPEDA (PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH), RENCANA STRATEGIS DAERAH (RENSTRADA) DAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

20 2. TAHAP RATIFIKASI ANGGARAN
ADALAH TAHAP PENGESAHAN ANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA LEGISLATIF. DI INDONESIA TAHAP RATIFIKASI ANGGARAN DISYAHKAN OLEH DPR. TAHAP RATIFIKASI ANGGARAN MELIBATKAN PROSES POLITIK YANG CUKUP RUMIT DAN BERAT. EKSEKUTIF DITUNTUT TIDAK HANYA MEMILIKI MANAGERIAL SKILL NAMUN JUGA HARUS MEMPUNYAI POLITICAL SKILL, SALESMANSHIP, DAN COALITION BUILDING YANG MEMADAI. TAHAP PELAKSANAAN ANGGARAN (BUDGET IMPLEMENTATION) MERUPAKAN TAHAP PELAKSANAAN ANGGARAN YANG TELAH DISEPAKATI. SISTEM AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SANGAT DIPERLUKAN PADA TAHAP INI. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

21 TAHAP EVALUASI DAN PELAPORAN ANGGARAN
ADALAH TAHAP TERAKHIR DARI SIKLUS ANGGARAN. TAHAP INI PIHAK EKSEKUTIF MELAPORKAN ANGGARAN YANG DIJALANKAN KEPADA PIHAK LEGISLATIF. TAHAP INI TERKAIT DENGAN ASPEK AKUNTABILITAS. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI