SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Presentasi berjudul: "SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH"— Transcript presentasi:

1 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kaimantan Utara

2 SASARAN REFORMASI BIROKRASI
Pemerintah belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi Pemerintah yang efektif dan efisien Pemerintah belum efektif dan efisien SAKIP sebagai bagian dari mendorong upaya reformasi birokrasi Pelayanan publik masih buruk Pelayanan publik yang baik dan berkualitas Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas

3 PERAN SAKIP DALAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN
RENCANA STRATEGIS BERKELANJUTAN PERBAIKAN SAKIP MEMASTIKAN SASARAN P SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERJANJIAN KINERJA MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERKOMPETEN PENGUKURAN MEMASTIKAN KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET DIUKUR DENGAN TEPAT PENGELOLAAN DATA KINERJA MEMASTIKAN DATA KINERJA DIKELOLA DENGAN BAIK UNTUK MENGETAHUI PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN PELAPORAN MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR REVIU DAN EVALUASI KINERJA MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA TELAH DIREVIU DAN DIEVALUASI MEMASTIKAN TERDAPAT PERBAIKAN BERKELANJUTAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA MEMASTIKAN ANGGARAN DIALOKASIKAN UNTUK SASARAN/PRIORITAS PEMBANGUNAN (MONEY FOLLOW PROGRAM) MEMASTIKAN SASARAN/ PRIORITAS PEMBANGUNAN MENJADI FOKUS K/L/PEMDA

4 dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya”
MAKNA AKUNTABILITAS “Setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya”

5 PENILAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Sistem AKIP FORMAL KUALITAS PEMANFAATAN TOTAL Perencanaan Kinerja 7% 17,5% 10,5% 30% Pengukuran Kinerja 4% 10% 6% 25% 80% Pelaporan Kinerja 3% 7,5% 4,5% 15% Evaluasi 2% 5% 3% 10% Kinerja OUTPUT OUTCOME LAINNYA TOTAL CAPAIAN KINERJA 5% 5% 10% 20% ©oaching

6 MINIMUM REQUIREMENT PADA PEMBERIAN KATEGORI HASIL EVALUASI SAKIP
SKPD SAMPLING IKU PEMDA IKU SKPD % SKPD YANG PENERAPAN SAKIP BAIK CASCADING PEMANFAATAN SAKIP (penilaian kinerja, evaluasi kinerja, reward and punishment, mutasi dan promosi, penambahan anggaran) BUDAYA KINERJA ADA KUALITAS AA 100% 90% 95% ada penilaian, evaluasi kinerja, reward and punishment, manajemen SDM dan anggaran penerapan pada seluruh unit A penilaian, evaluasi kinerja, reward and punishment, manajemen SDM penerapan pada sebagian besar unit BB 75% 80% 70% penilaian, evaluasi kinerja, reward and punishment penerapan pada sebagian kecil unit B 50% 30% penilaian atau evaluasi kinerja CC Bappeda, Inspektorat, 2 SKPD lain 10% - C 20% D

7 ARTI NILAI AKUNTABILITAS KINERJA
Mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis. Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk: Merencanakan kinerja dan target kinerja, Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan, Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan, Serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya. Peringkat Nilai AA >90-100 A >80-90 BB >70-80 B >60-70 CC >50-60 C >30-50 D 0-30 ©oaching

8 ARTI NILAI AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja yang baik: Budaya kinerja telah menjadi budaya organisasi; Seluruh Unit kerja telah dapat mengidentifikasi kinerja yang seharusnya; Cascading kinerja telah dilakukan minimal sampai level struktural terendah; Pengintegrasian antara Perencanaan kinerja dengan sistem penganggaran; Setiap anggota organisasi memiliki ukuran kinerja yang jelas dan merupakan usaha mencapai kinerja organisasi; Sistem monev dilakukan secara berkala dan mampu memitigasi risiko ketidaktercapaian kinerja; Sistem pengumpulan dan pengukuran kinerja yang andal; Sistem pelaporan telah mampu menyajikan kinerja yang seharusnya dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja; Capaian kinerja telah dijadikan dasar reward and punishment. ©oaching

9 APA ? SIAPA ? BAGAIMANA ? KAPAN ?
UNTUK MENDAPATKAN NILAI YANG BAGUS ??? APA ? SIAPA ? BAGAIMANA ? KAPAN ?

10 APA SIH YANG HARUS DILAKUKAN :
MEMPERSIAPKAN SEGALA SESUATUNYA DOKUMEN PERENCANAAN, SDM, ANGGARAN, TOOL (PERANGKAT-PERANGKAT PENDUKUNG LAINNYA)

11 SIAPA SAJA YG BERPERAN ©oaching BAPPEDA INSPEKTORAT ORGANISASI
SKPD BAPPEDA INSPEKTORAT ORGANISASI Reformasi Birokrasi memiliki tiga sasaran yaitu: Mewujudkan pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; Mewujudkan pemerintah yang efektif dan efisien; serta Mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Keberhasilan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui hasil/manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, antara lain melalui survei kualitas pelayanan publik dan survei persepsi anti-korupsi ©oaching

12 LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI SAKIP
BUAT SK TIM : TIM PK, LAKIP, EVALUASI BUAT SURAT KE PERANGKAT DAERAH ISINYA : ASISTEN PK, IKU, PENGUMPULAN PK ESS II, III DAN IV, RENAKSI (ESE II,III DAN IV), LKJIP, RKT, IKU PD DESEMBER ASISTENSI PERANGKAT DAERAH TERHADAP PK FINALISASI PK PENYUSUNAN IKU SEKALIGUS SK IKU DITERBITKAN BUAT SURAT TTG PENANDATANGAN PK ANTARA BUPATI/WALIKOTA DGN KEPALA PD PELAKSANAAN PENANDATANGAN PK (PALING LAMBAT 30 JANUARI) PENYERAHAN PK JANUARI PENGUMPULAN DATA DAN PELAPORAN PENYUSUNAN LKJIP REVIEW LKJIP PENYERAHAN LKJIP,, Upload : PK, IKU, RENSTRA, dll FEBRUARI - MARET ORGAN I SA S I

13 APRIL MEI JUNI-OKT NOV-DES PERSIAPAN SELANJUTNYA
PERSIAPAN BIMTEK EVALUASI COACHING CLINIC PENYUSUNAN/PEMBUATAN APLIKASI APRIL BIMTEK/PELATIHAN/PENGUATAN SAKIP DLL EVALUASI MONITORING RENAKSI MEI PERSIAPAN DALAM RANGKA EVALUASI DARI KEMENPAN / PROVINSI EVALUASI DR KEMENPAN / PROVINSI JUNI-OKT NOV-DES PERSIAPAN SELANJUTNYA

14 TARGET INDIKATOR SASARAN
BENTUK RINGKASAN RPJMD RENSTRA (NAMA SKPD) PERIODE (contoh: RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH) VISI PEMPROV/KAB/KOTA MISI PEMPROV/KAB/KOTA SKPD memilih misi yang merupakan tugas dan tanggungjawabnya MISI ………………………………… TUJUAN No INDIKATOR TARGET SATUAN Misi : 1 isikan tujuan……….. 2 SASARAN Sasaran Tujuan 1.1 isikan sasaran 1.2. INDIKATOR SASARAN Indikator Kinerja Satuan IKU Sasaran 1.1………… …………………………… …… TARGET INDIKATOR SASARAN 2106 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran 1.1. ………………………. PROGRAM PER SASARAN Program Jml Anggaran (Rp) Sasaran 1.1. ………………….. Nama Program Rp……..

15 INDIKATOR KINERJA UTAMA (NAMA SKPD)
IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA (NAMA SKPD) TAHUN ……. NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULA PENGHITUNGAN

16 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
-Logo Lembaga- PERJANJIAN KINERJA TAHUN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. , Gubernur/Bupati/Walikota PERMENPAN 53 TAHUN 2014 

17

18 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT KERJA/SKPD/SATUAN KERJA -Logo Lembaga- PERJANJIAN KINERJA TAHUN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : kepala SKPD/PD Jabatan : selanjutnya disebut pihak pertama Nama : BUPATI / WALIKOTA selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. , Pihak Kedua, Pihak Pertama ……………… …………………… Permenpan RB No. 53/2014

19 Kegiatan Anggaran Rp Rp , XX Gubernur/Bupati/Walikota Kepala SKPD ( ) ( )

20 Untuk esselon III dan IV
Perjanjian Kinerja Untuk esselon III dan IV Pada dasarnya format sama

21 RENCANA KERJA TAHUNAN (NAMA SKPD)
RKT RENCANA KERJA TAHUNAN (NAMA SKPD) TAHUN ……. NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET

22 Target Kinerja Sasaran Indikator Program dan Kegiatan
RENCANA AKSI Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan Target Kegiatan Rencana Aksi Anggaran Penanggung jawab Jadwal kegiatan TR1 TR2 TR3 TR4

23 Terima Kasih