BAB 2 Lingkungan pemasaran global

Presentasi berjudul: "BAB 2 Lingkungan pemasaran global"— Transcript presentasi:

1 BAB 2 Lingkungan pemasaran global
VIVI NILA SARI, SE, MM DAN SUNARTO.SE.,MM NIDN : Aspek sosial dan budaya Aspek hukum dan politik

2 Lingkungan Ekonomi Pemasaran Internasional
Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional (ASEAN, APEC, WTO) Pendapatan dan daya beli Neraca Pembayaran Pola Perdagangan

3 ASEAN Singapura, 28 January 1992:
Kesepakatan untuk Meningkatkan Kerjasama Ekonomi ASEAN (Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina) berdasarkan pada GATT & peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk stabilitas dan kesejahteraan ekonomi Penetapan AFTA ( ) Kerjasama Industri, Mineral & Energi Kerjasama Keuangan dan Perbankan Kerjasama pangan, pertanian dan kehutanan Kerjasama transportasi dan komunikasi

4 ASEAN Desember 1998: Hanoi Plan of Action (HPA)
Kesepakatan untuk ASEAN Vision 2002 ASEAN Free Trade Area (AFTA) and ASEAN Investment Area (AI) AFTA: 6 anggota ASEAN setuju menurunkan tarif 0-5% pada tahun 2000 Investasi:keringanan pajak, kepemilikan penuh di luar negeri, bebas cukai, akses pasar domestik, sewa tanah sampai 30 tahun, ASEAN Industrial Cooperation Scheme.

5 Pabean: ASEAN menerapkan WTO Valuation Agreement 2000 & penerapan nomenclature tarif 8-digit Harmonized System pada 2002. Kerjasama Keuangan: kerjasama makro ekonomi dan reformasi keuangan Mutual Recognition Arrangements: standarisasi produk terutama peralatan telekomunikasi, produk farmasi dan kosmetik Fasilitas Perdagangan Barang: minimum pemeriksaan pabean, spesifikasi kendaraan dan peraturan untuk sopir.

6 Kerjasama pengembangan industri kecil dan menengah: ASEAN Investment Fund.
Mengurangi hambatan sektor jasa – penerbangan, jasa bisnis, konstruksi, keungan, maritim, komunikasi, pariwisata \ Transportasi Terpadu: ASEAN Power Grid Jaringan Telekomunikasi Intensifikasi kerjasama dengan kelompok regional lain: East Asia-Latin America Forum (EALAF), Asia-Europe Meeting (ASEM), and Asia Pacific Economic Cooperation (APEC).

7 APEC Dibentuk 1989 di Canbera - Australia
Pendiri:Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Tujuan: meningkatkan keterbukaan dan praktek kerjasama ekonomi : 2010/2020 (liberalisasi, fasilitasi perdagangan, kerjasama ekonomi dan teknik

8 APEC Kesepakatan Awalan: Bogor Goals Osaka Actions Agenda (OAA)
Kesepakatan Implementasi: Manila Action Plans for APEC (MAPA) Rencana Aksi Kolektif (RAK/CAPs) Rencana Aksi Individu (RAI/IAPs)

9 Prinsip APEC Menyeluruh Konsisten WTO Kesebandingan Tidak memihak
Transparan Tidak meningkatkan proteksi Simultaneous start, Continuous Process & Differentiated Timetable Fleksibel Kerjasama

10 Kesepakatan OAA Tarif : penurunan tarif secara progresif dan menjaga transparasi sistem tarif ekonomi APEC. Kebijaksanaan non-tarif : mengurangi hambatan kebijaksanaan non-tarif secara progresif dengan menjaga transparasi sistem non-tarif. Perdagangan jasa : yaitu melakukan pengurangan atas pembatasan akes pasar bagi perdaganan jasa secara progresif. Investasi : yaitu mencapai penanaman modal bebas dan terbuka dengan cara liberalisasi regim penanaman modal dan kemudahan berinvestasi dengan bantuan dan kerjasama tekhnik.

11 Kesepakatan OAA Standard dan kesesuaian
Prosedur kepabeanan : yaitu melakukan penyederhanaan dan hormonisasi prosedur kepabeanan. Melindungi secara efektif HKI melalui perundang-undangan, pengadministrasian dan pelaksanaan. Kebijaksanaan Persaingan Deregulasi perdaganan dan investasi Ketentuan Asal Barang Mediasi Perselisihan Mobilitas Pelaku Bisnis : Pelaksanaan Putaran Uruguay : Pengumpulan dan Analisis Informasi

12 WTO Putaran Urugay : GATT
WTO: Liberalisasi Perdagangan Internasional melalui penurunan tarif dan penghapusan hambatan perdagangan lain WTO: membuat laporan ekonomi dunia, mediasi antar negara

13 Pendapatan Negara #1 Luxembourg:$79,851.00 per capita 2005 ...
#2  Norway:$63, per capita 2005 ... #3  Iceland:$53, per capita 2005 ... #4  Qatar:$52, per capita 2005 ... #5  Switzerland:$49, per capita 2005 ... #138  Korea, North:$1, per capita 2003 ... #139  Indonesia:$1, per capita 2005 ... #140  Bhutan:$1, per capita 2005 ...

14 Neraca Pembayaran Catatan semua transaksi ekonomi antara penduduk dari 2 negara Jenis: Transaksi berjalan:catatan perdagangan barang dan jasa, hibah swasta dan bantuan pemerintah antar negara Transaksi modal: catatan investasi langsung jangka panjang dan arus modal jangka panjang dan jangka pendek

15 Pola Perdagangan Perdagangan Barang Perdagangan Jasa

16 Lingkungan Budaya Definisi Kebudayaan:
Suatu proses umum perkembangan intelektual, spritual dan estetik Pandangan hidup masyarakat/kelompok dalam suatu periode tertentu Karya dan praktik intelektual, terutama aktivitas artistik

17 Elemen Dasar Kebudayaan
Teknologi Bahasa Sistem Kemasyarakatan 4. Kepercayaan/ Agama 5. Sistem Pengetahuan 6. Sistem Ekonomi 7. Kesenian

18 Kebudayaan & Pemasaran
Budaya Massa: Budaya pop yang diproduksi melalui cara-cara industrial dan dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan dan konsumen Pemicu: industrialisasi, urbanisasi dan media massa Sifat: terstandarisasi, repetitif, dangkal

19 Kebudayaan & Pemasaran
Budaya Global Budaya massa yang disebarkan ke seluruh dunia melalui berbagai saluran pemasaran mutakhir. Pemasaran internasional memicu kemunculan budaya massa. Pemicu: Teknologi, Konglomerasi media, liberalisme, kapitalisme

20 Perbedaan Budaya (Geert Hofstede)
Karakteristik Dasar Kebudayaan: Preskriptif: aturan boleh atau tidak Sosial Dipelajari melalui sosialisasi & enkulturasi Kumulatif Dinamis Menentukan batas kelompok

21 Dimensi Budaya (Geert Hofstede)
Individualisme/Kolektifisme (Individualism/LDV) Jarak Kekuasaan (Power Distance/PDI) Maskulin (material & asertif) atau Feminim (kualitas hidup & perhatian) (Masculinity/MAS) Kesiapan menghadapi ketidakpastian (Uncertainity Avoidance/UAI) Orientasi jangka panjang/pendek (Long Term Orientation/ LTO)

22 Budaya Konteks Rendah Sebagian besar informasi terkandung dalam pesan ekplisit dan jelas Ikatan lemah dan keterlibatan antar orang rendah Lebih sedikit pembeda antara orang dalam dan orang luar Pola budaya bisa berubah dengan mudah dan cepat Bersifat monochronic-tepat waktu, Linier - berkonsentrasi pada 1 hal Negosiasi cepat Tanggungjawab organisasi didorong pada tingkat paling bawah

23 Budaya Konteks Tinggi Informasi implisit, fisik dan terinternalisasi
Ikatan kuat & keterlibatan tinggi Perbedaan yang lebih besar antara orang dalam & luar Pola budaya bertahan lama & sukar berubah Polychronic-hubungan lebih penting daripada waktu. Simultan, bersama-sama Negosiasi berlangsung lambat Tanggungjawab organisasi diarahkan ke pada level tertinggi

24 Indonesia’s Hofstede Score

25 Indonesia’s Hofstede Score
PDI = 78, Asia = 71 UAI = 48, Asia = 58, Dunia = 64 IDV = 14, Asia = 23, Dunia = 43 MAS = 50, Asia = 59 LTO = tinggi

26 Indonesia’s Hofstede Score
Kombinasi nilai tinggi UAI dan PDI menunjukan: Masyarakat yang mementingkan hukum, aturan dan kontrol untuk menekan ketidakpastian. Tapi ketidaksetaraan kuasa dan kekayaan terus dipertahankan sehingga tak memungkinkan mobilitas vertikal. Pemimpin secara virtual memiliki kuasa dan otoritas, hukum & aturan diciptakan oleh pemilik kuasa untuk menjalankan kepemimpinan dan kontrolnya. Biasanya para pemimpin tidak mendapatkan kekuasaan dari perubahan diplomatik atau demokratis.

27 Indeks Suap & Korupsi Tiap tahun Transparancy Internasional mengeluarkan indeks suap dan korupsi (Bribery & Corruption Index) negara diseluruh dunia. Indeks tersebut didasarkan pada survey pada lebih dari 11,000 pebisnis di 125 negara yang hadir dalam World Economic Forum’s Nilai 10 menunjukan tidak ada korupsi. Nilai 0 menunjukan korupsi tak terkendali. Tidak ada satu negara pun yang pernah mencapai indeks 10.

28 Lingkungan Sosial Demokrasi Gerakan Anti Rasialis
Gerakan Perempuan (Kesetaraan Gender) Hak Asasi Manusia Ekologi (Global Warming) Kesadaran Konsumen

29 Lingkungan Hukum Hukum:
Aturan yang dilaksanakan dalam rangka mengatur tingkah laku individu dalam suatu masyarakat, hubungan diantara mereka dan hubungan dengan masyarakat secara keseluruhan.

30 Hukum Internasional Peraturan dan prinsip yang dipandang mengikat oleh berbagai bangsa dan negara Kategori: 1. Hukum Publik 2. Hukum Perdagangan Hukum Perdagangan: 1. Hukum Adat 2. Hukum Perdata

31 Strategi Menekan Masalah Hukum
Kesadaran dan pemahaman hukum dangan di berbagai negara Pemahaman secara mendasar elemen-elemen kontrak Penetapan Abritasi Pemahaman secara cermat atas konvensi internasional

32 Hukum Penghambat Tarif Anti Dumping Lisensi ekspor/impor
Regulasi investasi asing: 1. pengambilan keputusan investasi asing 2. regulasi kepemilikan, pengendalian manajemen, ketenagakerjaan 3. perpajakan dan regulasi transaksi finansial Insentif legal Pembatasan perdagangan (subsidi, cukai & prosedur masuk, persyaratan produk, kuota, pengendalian finansial)

33 Cara Menyelesaikan Konflik
Negosiasi Langsung Konsiliasi Arbitrasi Pengadilan Kerugian: Citra buruk Ketidakadilan pengadilan negara Kekhawatiran terbukanya rahasia perusahaan

34 Lingkungan Politik Sebab Perubahan Politik:
Perubahan kebijakan rezim baru Pemerintah membuat kebijakan berdasarkan pendapat kaum nasional dan self-interest group Perubahan komitmen dagang oleh pemerintah karena perubahan ekonomi Persepsi buruk terhadap investasi asing

35 Resiko Politik Ketidakstabilan umum Ekspropriasi:
- Ekspropriasi - Konfiksasi - Nasionalisasi - Domestikasi 3. Resiko Operasional - pembatasan impor - pengendalian pajak - pengendalian pasar - pembatasan tenaga kerja - aturan kandungan lokal - persyaratan ekspor - pengendalian harga 4. Resiko keuanganan: pengendalian neraca pembayaran

36 Strategi Menekan Resiko Politik
Merangsang pertumbuhan ekonomi lokal Mempekerjakan tenaga kerja lokal Membagi kepemilikan : joint venture & voluntary (planned) domestication Menerapkan netralitas politik Lisensi

37 Strategi Menekan Resiko Politik
6. Melakukan perundingan 7. Melakukan tindakan antisipasi (asuransi sistem & jaringan intelejen, rencana kontingensi, data base, intrepretasi data) 8. Menghindari bidang usaha yang sensitif dengan isu politik