AKBP PUNGKY BHUANA SANTOSA,S.IK, SH, M.SI

Presentasi berjudul: "AKBP PUNGKY BHUANA SANTOSA,S.IK, SH, M.SI"— Transcript presentasi:

1 AKBP PUNGKY BHUANA SANTOSA,S.IK, SH, M.SI
PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENGAWAL DANA DESA GUNA TERCAPAINYA PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA TERWUJUDNYA KAMTIBMAS YANG KONDUSIF Oleh : KAPOLRES REMBANG AKBP PUNGKY BHUANA SANTOSA,S.IK, SH, M.SI

2 LATAR BELAKANG BAHWA ADD SUDAH BERJALAN SEJAK 2014 SEBAGAIMANA AMANAT UU NO.6/2014 TTG DESA DAN TURUNANNYA PP NO.60/2014 TTG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN, SERTA PERATURAN LAINNYA YG MENYERTAI. TUJUAN PENYALURAN DD ADALAH UNTUK MEMPERKUAT PEMBANGUNAN DESA (VISI PEMERINTAH: MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN). PENGALOKASIAN DD DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DESA MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA, MEMAJUKAN PEREKONOMIAN DESA, MENGATASI KESENJANGAN PEMBANGUNAN ANTAR DESA SERTA MEMPERKUAT MASYARAKAT DESA SEBAGAI SUBJEK DARI PEMBANGUNAN. 1

3 LANJUTAN ..... SEJAK DIGULIRKAN, TERDAPAT BANYAK PERMASALAHAN TERKAIT DD DESA, MULAI DARI PENYALURAN SAMPAI PENGELOLAAN DD DI TINGKAT DESA. POLRI BERSAMA KPK DAN KEMENDES PDTT TELAH MOU TERKAIT PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN DD SBG UPAYA PREVENTIF. BBKTM SEBAGAI REPRESENTASI POLRI DIPERCAYA UNTUK MONITORING DAN MENGAWAL PENGELOLAAN DD DITINGKAT DESA 2

4 KONDISI AKTUAL SUMBER DAYA MANUSIA METODE
BBKTM DI WIL POLDA JATENG BELUM MEMENUHI 1 DESA 1 BHABINKAMTIBMAS BELUM SEMUA BBKTM MEMAHAMI DD MULAI DARI PENYALURAN S/D PENGELOLAANNYA OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN DESA (KOMPETENSI) BBKTM BELUM MENGETAHUI STAKEHOLDER YANG BERKEPENTINGAN MENGAWASI DD KINERJA BBKTM BELUM OPTIMAL SUMBER DAYA MANUSIA CARA PENDEKATAN BBKTM KEPADA MASYARAKAT DESA DAN UNSUR PEMERINTAH DESA DENGAN MENGIMPLEMENTASIKAN POLMAS KHUSUSNYA DDS DAN PROBLEM SOLVING BELUM ADANYA PERENCANAAN KERJA YANG MENDUKUNG UPAYA PREVENTIF MENGAWAL DD METODE 3

5 KONDISI IDEAL SUMBER DAYA MANUSIA METODE
KONDISI BBKTM YANG MENJANGKAU SELURUH DESA (IDEAL 1 DESA 1 BBKTM) BBKTM YANG MEMILIKI KOMPETENSI TERKAIT MONITORING DAN MENGAWAL DD (PAHAM PROSES DAN ATURAN) BBKTM YANG BERINTEGRITAS TERKAIT PENGAWASAN DD PROBLEM SOLVING MENJADI SOLVING PROBLEM BINLUH YANG TERFOKUS PADA MONITORING DD DDS BERSAMA DENGAN STAKEHOLDER RENCANA KERJA YANG TERINTEGRASI DENGAN PEMERINTAHAN DESA METODE 4

6 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
INTERNAL KEKUATAN KELEMAHAN BBKTM DI SELURUH POLSEK (MESKI BELUM IDEAL) TAPI SUDAH MENJANGKAU SELURUH DESA KOORDINASI YANG INTENS DENGAN PERANGKAT DESA DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DESA KEPADA BBKTM ADANYA DUKUNGAN ANGGARAN BBKTM ADANYA SINERGITAS PIMPINAN POLRI, KPK DAN KEMENDES PDTT KURANGNYA PENGETAHUAN BBKTM TERKAIT MONITORING DD BELUM SEMUA BBKTM TERDUKUNG SARPRAS YANG MEMADAI TIDAK SEMUA BBKTM MENGUASAI MASALAH DD METODE IMPLEMENTASI POLMAS DENGAN PROBLEM SOLVING MENUNGGU PERMASALAHAN TERJADI 5

7 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
EKSTERNAL PELUANG KENDALA ADANYA PENEKANAN DARI PEMERINTAH PUSAT UNTUK PENGAWASAN DD STAKEHOLDER YANG BERKEPENTINGAN MENGAWASI DD (TP4D KEJAKSAAN, PENDAMPING KEMENDES PDTT, SATGAS KPK,BADAN PEMUSYAWARATAN DESA, CALL CENTER, LSM DLL) ADANYA APARAT DESA YANG BERINTEGRITAS DALAM MENGELOLA DD KEPERDULIAN MEDIA DALAM MENGAWASI DD SDM PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA DD KURANGNYA KEPEDULIAN MASYARAKAT TERKAIT PENGELOLAAN DD DI DESANYA 6 6

8 PELUANG (OPPORTUNITY)
INTERNAL EKSTERNAL KEKUATAN (STRENGTH) BBKTM SUDAH MENJANGKAU SELURUH DESA KOORDINASI YANG INTENS DENGAN PERANGKAT DESA DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DESA KEPADA BBKTM ADANYA DUKUNGAN ANGGARAN BBKTM ADANYA SINERGITAS PIMPINAN POLRI, KPK DAN KEMENDES PDTT KELEMAHAN (WEAKNESS) KURANGNYA PENGETAHUAN BBKTM TERKAIT MONITORING DD BELUM SEMUA BBKTM TERDUKUNG SARPRAS YANG MEMADAI TIDAK SEMUA BBKTM MENGUASAI MASALAH DD METODE IMPLEMENTASI POLMAS DENGAN PROBLEM SOLVING MENUNGGU PERMASALAHAN TERJADI  PELUANG (OPPORTUNITY) STRATEGY (SO) STRATEGY (WO) DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK PENGAWASAN DD DUKUNGAN STAKEHOLDER YANG BERKEPENTINGAN MENGAWASI DD DUKUNGAN APARAT DESA DUKUNGAN MEDIA BUAT PROGRAM PENGAWASAN BERSAMA UNSUR PEMDES, POLRI, DAN MASY PEMBERDAYAAN MASY DAN MEDIA UNTUK PENGAWASAN DD BUAT RENCANA KERJA MENGIMPLEMENTASIKAN POLMAS BERSAMA STAKEHOLDER UNTUK DDS KOLEKTIF BUAT PROGRAM PELATIHAN BERSINERGI DENGAN STAKEHOLDER CIPTAKAN SISTEM EVALUASI BERSAMA YANG MENDASARI PADA SOLVING PROBLEM BUKAN PROBLEM SOLVING GALANG MEDIA UNTUK UNGKAP KEBERHASILAN DAN PELANGGARAN PENGGUNAAN DD KENDALA (THREATS) STRATEGY (ST) STRATEGY (WT) SDM PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA DD KURANGNYA KEPEDULIAN MASYARAKAT TERKAIT PENGELOLAAN DD DI DESANYA BERKORDINASI DENGAN PEMDES UNTUK MENYAMAKAN PERSEPSI TERAKIT MONITORING DD SOSIALISASI DAN GALANG MASYA UNTUK PENGAWASAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DD KEPADA MASYARAKAT CIPTAKAN SISTEM KOMUNIKASI BERSAMA DENGAN MASYARKAT DAN PEMDES BANGUN SISTEM AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DD DENGAN MEMBENTUK WADAH KOMUNIKASI DENGAN MASYARAKAT, PEMDES DAN BBKTM 7

9 STRATEGI JANGKA PENDEK JANGKA SEDANG JANGKA PANJANG 8
BUAT PROGRAM PELATIHAN BERSINERGI DENGAN STAKEHOLDER BUAT PROGRAM PENGAWASAN BERSAMA UNSUR PEMDES, POLRI, DAN MASY TIDAK SEMUA BBKTM MENGUASAI MASALAH DD GALANG MEDIA UTK UNGKAP KEBERHASILAN DAN PELANGGARAN PENGGUNAAN DANA DESA SOSIALISASI KE MASY UNTUK PENGAWASAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DD KEPADA MASYARAKAT BUAT RENCANA KERJA MENGIMPLEMENTASIKAN POLMAS BERSAMA STAKEHOLDER UNTUK DDS KOLEKTIF BANGUN SISTEM AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DD DENGAN MEMBENTUK WADAH KOMUNIKASI DENGAN MASYARAKAT, PEMDES DAN BBKTM CIPTAKAN SISTEM EVALUASI BERSAMA YANG MENDASARI PADA SOLVING PROBLEM BUKAN PROBLEM SOLVING PEMBERDAYAAN MASY UNTUK PENGAWASAN DD 8

10 ACTION PLAN JANGKA PENDEK
GALANG MEDIA UNTUK UNGKAP KEBERHASILAN DAN PELANGGARAN PENGGUNAAN DD : PETAKAN DAN KETAHUI BENTUK KEGIATAN PENGGUNAAN DD KOMUNIKASIKAN BERSAMA PEMDES TTG PERKEMBANGAN PROYEK YANG DILAKSANAKAN UNDANG MEDIA UNTUK BERSAMA-SAMA MENGAWASI DD SECARA TERUKUR DAN BERTANGGUNGJAWAB MINTA MEDIA LOKAL UNTUK MEMBUAT KOLOM PENGADUAN DALAM TIAP TERBITANNYA Sosialisasi ke masy untuk pengawasan kegiatan yang bersumber dari DD : Siapkan materi sosialisasi Susun rengiat sosialiasi Siapkan sarana pendukung Ajak Pemdes dan pemangkukepentingan lainnya untuk turut sebagai Narasumber BUAT RENCANA KERJA MENGIMPLEMENTASIKAN POLMAS BERSAMA STAKEHOLDER UNTUK DDS KOLEKTIF : BUAT RENGIAT DDS KE LOKASI PROYEK PENGGUNAAN DD BERKORDINASI DENGAN STAKEHOLDER TERKAIT UNTUK SAMBANG DAN DDS KE LOKASI PROYEK PEMBANGUNAN EVALUASI BERSAMA HASIL PELAKSANAANNYA 9

11 ACTION PLAN JANGKA SEDANG
BUAT PROGRAM PELATIHAN BERSINERGI DENGAN STAKEHOLDER : SUSUN RENCANA PELATIHAN TENTUKAN BENTUK LATIHAN (FGD, SEMINAR, WORKSHOP, ATAU LAINNYA) BERSINERGI DENGAN STAKEHOLDER LAIN SEBAGAI NARASUMBER ATAU PESERTA LATIHAN EVALUASI PELAKSANAANNYA BUAT PROGRAM PENGAWASAN BERSAMA UNSUR PEMDES, POLRI, DAN MASY : BUAT KESEPAKATAN PEMDES DGN UNSUR MASY AGAR BERPARTISIPASI MENGAWASI DD SUSUN TINDAK LANJUT KESEPAKATAN DENGAN PROGRAM MASY MUDAH MELAPOR DENGAN MAKSIMALKAN SARANA-SARANA PENGADUAN. BERKORDINASI DENGAN PEMDES UNTUK MENYAMAKAN PERSEPSI TERKAIT MONITORING DD BERKOORDINASI DENGAN PEMDES UNTUK MELIBATKAN BBKTM DAN PIHAK TERKAIT MULAI DARI PERENCANAAN SAMPAI PENGGUNAAN DD BERKOORDINASI DENGAN PEMDES UNTUK TRANSPARANSI KEGIATAN2 PROYEK BERSUMBER DARI DD 10

12 ACTION PLAN JANGKA PANJANG
BANGUN SISTEM AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DD DENGAN MEMBENTUK WADAH KOMUNIKASI DENGAN MASYARAKAT, PEMDES DAN BBKTM : Bentuk Wadah Komunikasi Antara Pemdes, Bbktm dan Masy Terkait Akuntabilitas Penggunaan DD. CIPTAKAN SISTEM EVALUASI BERSAMA YANG MENDASARI PADA SOLVING PROBLEM BUKAN PROBLEM SOLVING : Ajak Stakeholder untuk mencegah permasalahan sebelum terjadi Bangun komunikasi intensif dengan aparat pengawasan menggunakan sarkom PEMBERDAYAAN MASY UNTUK PENGAWASAN DD : Ajak Pemdes untuk melibatkan masyarakat dalam rapat2 perencanaan penggunaan DD dan proyek bersumber dari DD Adakan forum dialog dan diskusi 11

13 KESIMPULAN PENGGUNAAN DD PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN DAN PENGAWASAN DARI SELURUH KOMPONEN AGAR TERCAPAI TUJUAN DAN SASARANNYA. SUMBERDAYA MANUSIA BBKTM DALAM MENGAWAL DD PERLU DITINGKATKAN DENGAN PELATIHAN, PENYUSUNAN REN KERJA, RENC DAN PROGRAM PENGAWASAN YANG BAIK METODE PENGAWALAN DD DAPAT DILAKUKAN DENGAN MENGAJAK PERAN MEDIA, MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER PENGAWASAN DENGAN MENGIMPLEMENTASIKAN POLMAS MELALUI KEGIATAN DDS KOLEKTIF, BINLUH TERFOKUS DAN SOLVING PROBLEM LEWAT WADAH DAN SARANA KOMUNIKASI ANTARA BBKTM, PEMDES DAN MASY. 12

14