Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan

Presentasi berjudul: "Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan"— Transcript presentasi:

1 Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan
Seminar Nasional: Pencegahan Korupsi Melalui Reformasi Birokrasi Jakarta, 1 November 2007

2 Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan
Kelembagaan Manajemen SDM Ketatalaksanaan (Business Process) Peningkatan Kinerja Good Governance Pelayanan Publik

3 Departemen Keuangan RI
Kelembagaan (Organization) Menekankan pada fungsi Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Orientasi kepada pemangku kepentingan Membentuk unit kepatuhan internal Membangun pusat pengaduan layanan (complaint center) Departemen Keuangan RI 3

4 Ketatalaksanaan (Business Process)
Standard Operating Procedure: Sederhana Transparan Efisien dan cost effective Memuat janji layanan: persyaratan, biaya dan waktu Akuntabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Built in Control System Automatic and Integrated Reporting System Menuju ke Paperless Administration 4

5 Ketatalaksanaan (Business Process) -2
Mengurangi kontak langsung dengan pengguna jasa Menerapkan manajemen resiko Monitoring kinerja melalui indikator kinerja utama proses bisnis 5

6 Manajemen SDM Berbasis kompetensi
Assessment Center Rekrutmen Penempatan pada jabatan Training Penerapan kode etik dan majelis kode etik Pengaturan pola karir (mutasi dan promosi) Penerapan individual key performance indicators

7 Implementasi Reformasi Birokrasi
A. Aspek Kelembagaan DJP : KPP WP Besar : Kantor KPP Madya : 28 Kantor KPP Pratama : 91 Kantor DJBC : KPU BC Tanjung Priok dan KPU BC Batam DJPb : KPPN Khusus Banda Aceh KPPN Percontohan : 18 Kantor

8 Implementasi Reformasi Birokrasi -2
B. Aspek Ketatalaksanaan 35 layanan unggulan yang memuat: Transparansi prosedur Kejelasan persyaratan Kepastian biaya dan waktu layanan Jenis layanan unggulan

9 Implementasi Reformasi Birokrasi - 3
C. Aspek Manajemen SDM Rekrutmen berdasarkan kompetensi melalui Assessment Center DJP (KPP Modern) : dari pegawai direkrut DJBC (KPU): dari pegawai direkrut dan sudah ditempatkan di KPU Tanjung Priok 852 dan KPU Batam 281 DJPb (KPPN Khusus dan Percontohan), dari pegawai direkrut 703 dan sudah ditempatkan 610 pada KPPN Khusus dan 18 KPPN Percontohan

10 P E R P A J A K A N

11 Account Representative
Layanan Informasi

12 Penyelesaian NPWP 3 Hari Kerja 1 hari Kerja

13 Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak)
7 Hari Kerja 3 Hari Kerja

14 Penyelesaian Restitusi PPN Bulan

15 Penerbitan SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak)
1 Bulan 3 Minggu

16 Permohonan Keberatan Penetapan Pajak
12 Bulan 9 Bulan

17 Ijin Prinsip Pembebasan PPh pasal 22 Impor
1 Bulan 3 Minggu

18 SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
5 Hari Kerja 1 Bulan

19 Permohonan Pengurangan PBB
3 Bulan 2 Bulan

20 Kepabeanan dan Cukai

21 Kualitas Kinerja Pelayanan
Unit Kepatuhan internal Client Coordinator Asistensi Konsultasi Layanan Informasi

22 Pabean Jalur Prioritas
16 Menit - 3 jam 56 Menit 20 Menit Jika Tanpa Pemeriksaan Fisik

23 Pabean Jalur Hijau 4 Jam 30 Menit

24 Pabean Jalur Merah 48 Jam 12 Jam 30 Menit

25 Pelayanan Pabean Bidang Ekspor
9 Jam 7 Menit 1 - 4 Jam Kerja Tidak ada Pemeriksaan Fisik : 1 Jam Pemeriksaan Fisik standar : 3 Jam Pemeriksaan Fisik tidak standar : 4 Jam

26 Restitusi Bea Masuk dan Cukai
Belum ada Kejelasan Maksimal 30 Hari Kerja

27 Rush Handling Belum ada Kejelasan 120 Menit

28 PIBT Jasa Titipan 1 Hari Kerja Belum ada Kejelasan
(Pemberitahuan Impor Barang Tertentu) Belum ada Kejelasan 1 Hari Kerja

29 Perbendaharaan

30 Penelaahan & Pengesahan DIPA Pusat
Akhir Bulan Maret 20 Hari Sejak Perpres Rincian ABPP diterima

31 Penerbitan SP2D pada KPPN Percontohan
1 Hari 1 Jam

32 Kinerja Kantor Modern DJP

33 Pertumbuhan Penerimaan
Kantor Modern DJP Tahun Kanwil WP Besar Kanwil Jkt Khusus Kanwil Jkt I Nasional DJP 2003 23,02 % - 20,58 % 2004 37,64 % 12,16 % 2005 30,81 % 45,64 % 35,09 % 21,91 % 2006 15,60 % 25,81 % 20,13 % 16,14 % Keterangan: Tidak termasuk PPh Migas Kontribusi penerimaan dari 3 Kanwil di atas mencapai 65% dari penerimaan nasional

34 Survey Kepuasan Wajib Pajak by AC Nielsen
Kantor EQ Index KPP Wajib Pajak Besar Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 81 KPP Madya : KPP Madya Jakarta Pusat dan KPP Madya Batam 78 KPP Pratama : 15 KPP Pratama di Kanwil DJP Jakarta Pusat 74 Norms Indonesia Australia overall and pub sector 66 / 74 Hong Kong overall and pub sector 75 / 71 India overall and pub sector 78 / 78 Singapore overall and pub sector 76 / 76 Survey kepuasan untuk Kanwil Khusus telah dilakukan pada tahun 2006 oleh AC Nielsen memakai metode kualitatif dengan hasil yang juga sangat memuaskan

35 Hasil Survey Transparency International Indonesia
(Barometer Korupsi Global Indonesia)

36 Kinerja KPU DJBC

37 Kinerja KPU DJBC Pertumbuhan penerimaan; Peningkatan pelayanan;
Telah dilakukan penindakan terhadap pegawai yang misconduct; Penindakan pelanggaran kepabeanan.

38 Tingkat Pencapaian Target BM - Tahun 2007
EVALUASI KINERJA PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN KPU TANJUNG PRIOK Tingkat Pencapaian Target BM - Tahun 2007 BULANAN TAHUNAN BULAN REALISASI %TARGET REALISASI %TARGET Juni 107,74% 50,15% Juli 110,50% 61,18% Agustus 124,81% 71,58%

39 PENINGKATAN PELAYANAN
PENYEMPURNAAN SISTEM PENJALURAN DENGAN PENGURANGAN JALUR MERAH HINGGA ± 15%, MELALUI: PENINGKATAN JUMLAH IMPORTIR JALUR PRIORITAS; PEMBENTUKAN IMPORTIR SEBAGAI MITRA UTAMA; PEMBENTUKAN JALUR KUNING. PENYEDERHANAAN PROSEDUR PELAYANAN IMPOR: TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR (P-21/BC/2007 & P-25/BC/2007); PROSEDUR PEMERIKSAAN FISIK BARANG (P-07/BC/2007). PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PABEAN & TPS (PMK NO.70/PMK.04/2007 & P-20/BC/2007).

40 Kinerja KPPN Khusus dan KPPN Percontohan DJPb

41 Kinerja KPPN Khusus dan KPPN Percontohan DJPb
Waktu pelayanan lebih singkat Peningkatan integritas pegawai Peningkatan kepatuhan pengguna jasa Penghargaan pelayanan prima tingkat nasional Penghargaan Service Excellent dari ADB

42 Terima Kasih