BAHAN KULIAH HUKUM ACARA PID Oleh: Airi Safrijal Pembuktian IAIN

Presentasi berjudul: "BAHAN KULIAH HUKUM ACARA PID Oleh: Airi Safrijal Pembuktian IAIN"— Transcript presentasi:

1 BAHAN KULIAH HUKUM ACARA PID Oleh: Airi Safrijal Pembuktian IAIN

2 Hukum Acara Pidana Yang dimaksud dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan-persengketaan.

3 Menurut pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

4 Alat bukti yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan pasal 184 KUHAP ayat 1, yaitu :
Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa atau Pengakuan Terdakwa.

5 Keterangan Saksi: (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.

6 Tentangan mengenai penggunaan saksi mahkota ini juga ditemui dalamYurisprudensi Mahkamah Agung No.1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

7 keterangan ahli (psl 186-187)
Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan; pnlaina thdp keterangan saksi ini harus diperhatikan : persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti; Alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

8 Surat (ps.187) a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

9 Keterangan terdakwa (ps.189)
(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

10 Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yanglain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (psl 188 KUHAP). Petunjuk dapat diperoleh dari : a. Keterangan saksi. b. Surat; c. Keterangan terdakwa.

11 Syarat ktrngan saksi sbg alat bkti: Syarat formil saksi:
Berumur 15 tahun keatas; Sehat akalnya; Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu phak menurut keturunan yang lurus, kecuali Undang-Undang menentukan lain; Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun bercerai (pasal 145 (1) HIR); Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144(2) HIR), kecuali undang-undang menentukan lain; Menghadap di persidangan; Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR) (Herziene Indonesische Reglement (“HIR”)

12 Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR), kecuali dalam perzinaan; Dipanggil diruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR); memberi keterangan secara lisan. Syarat materiil saksi: Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar, dan ia alami sendiri (pasal 171 HIR); Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwa (pasal 171 (1) HIR); Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal 171 (2) HIR); Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR); Tidak bertentangan dengan akal sehat. 

13 PRAPERADILAN UU No. 8/1981 ttg HAP: Pasal 1 Angka 10 Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

14 Ruang lingkup praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP
Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan; Ganti kerugian atau rehabilitasi yang berhubungan dengan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

15 Yahya Harahap mengemukakan secara rinci wewenang  praperadilan yang disesuaikan dengan ketentuan KUHAP  (Pasal 1 butir 10, Pasal 77, Pasal 95, Pasal 97) sebagai berikut: Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan. Berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi. Memeriksa permintaan rehabilitasi. Praperadilan terhadap tindakan penyitaan.

16 TUJUAN PRAPERADILAN Tujuan dari praperadilan dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHAP yang menegaskan “bahwa tujuan dari pada praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal.” Esensi dari praperadilan, untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang&bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

17 Yang dapat mengajukan Pra peradilan adalah:
Tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, ataukah penahanan yang dikenakan sudah melawati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP; Penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan; Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

18 PROSES PEMERIKSAAN PRA PERADILAN
Pra peradilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP). Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon pra peradilan. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan pra peradilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus. Pemohon dapat mencabut permohonan¬nya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan pra peradilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

19 UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN
Putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1), kecuali terhadap putusan yang menyatakan "tidak sahnya" penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP). Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra peradilan sebagai¬mana dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghen¬tian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir. Terhadap Putusan pra peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm

20 KONEKSITAS  Pengertian Pasal 89 (1)   “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk Iingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam Iingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

21 Prinsip Koneksitas Dalam ketentuan pasal 89 (1) KUHAP, terdapat sebuah ketentuan prinsip pemeriksaan dan peradilan perkara koneksitas, yakni lingkungan peradilan yang akan memeriksan dan mengadili perkara koneksitas adalah lingkungan Peradilan Umum. Pengecualian yg mngkibatkan Peradilan Militer bs utk mmriksa&mengadili perkara koneksitas yakni bila dalam kondisi:

22 Jika ada keputusan Menteri Pertahanan yang mengharuskan perkara koneksitas ini diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Militer. Keputusan Menteri Pertahanan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa perkara koneksitas itu diperiksa dan diadili oleh oleh lingkungan Peradilan Militer.

23 PENYIDIKAN PERKARA KONEKSITAS
Pasal 89 (2) KUHAP telah menentukan cara dan aparat yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap perkara koneksitas. Aparat penyidik perkara koneksitas terdiri dari suatu “tim tetap”, yang terdiri dari unsur : Unsur Penyidik Polri; Polisi Militer; Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi

24 Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer).

25 SUSUNAN MAJELIS PERADILAN KONEKSITAS
Ssnan Majelis Hkm peradilan perkara koneksitas disesuaikan  dg ling peradilan yg mengadili perkara tsb yakni: a. Apabila perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum, maka susunan Majelis Hakimnya adalah : -  Sekurang-kurangnya Majelis Hakim terdiri dari tiga orang. -  Hakim Ketua diambil dari Hakim Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). -  Hakim Anggota ditentukan secara berimbang antara lingkungan peradilan umum dengan lingkungan peradilan militer.

26 b. Apabila perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Militer, maka susunan Majelis Hakimnya adalah : -  Hakim Ketua dari lingkungan Peradilan Militer. -  Hakim Anggota diambil secara berimbang dari hakim Peradilan Umum dan Peradilan Militer. -  Hakim Anggota yang berasal dari lingkungan Peradilan Umum diberi pangkat militer “tituler”.

27 SECARA TEORETIS TERDAPAT EMPAT TEORI MENGENAI SISTEM PEMBUKTIAN YAITU:
Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif (positief wettelijke bewijs theorie) Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.

28 lnjtan...., Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan undang-undang maka hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh uu.

29 Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim melulu (conviction intime)
Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (Laconviction Raisonnee) Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusie) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

30 Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke bewijs theorie) Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana tehadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

31 lnjtan...., Artinya hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan  apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Ada dua hal yg mrpkan syarat utk mmbktikan kslhan terdakwa, yakni: pertama, Wettelijk yaitu adanya alat-alat bukti yg sah dan dittpkan olh uu. kedua, yaitu adanya keyakinan (nurani) dri hakim, shngga brdsarkan bukti2 tsb hakim meyakini kslhan terdakwa. Antara alat-alat bukti dg keyakinan diharuskan adanya hubungan causal (sebab akibat).

32 menurut Lilik Mulyadi KUHAP di Indonesia menganut sitem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di dalam sitem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke bewujs theorie) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap

33 GANTI KRGIAN Ganti Kerugian untuk Terpidana Psl 1 angka 22 UU No 8 Thn 1981 ttg KUHAP “Ganti krgian adl hak seorg utk mdpt pmnuhan ats tnttannya yg brpa imblan sjmlh uang krn ditngkp, dithan, ditntut ataupun diadili tnp alsan yg brdsrkan uu atau krn kkliruan mngnai orgnya atau hkm yg ditrpkan mnrut cra yg diatur dlm uu ini.” UU no. 8 Th. 81 Psl 95 (1) brbnyi: "Trsngka, trdkwa/trpid brhk mnntut ganti krgian krn ditngkp, dithan, ditntut&diadili/diknkan tndkan lain, tnp alsan yg brdsrkan UU/krn kkliruan mngnai orgnya/hkm yg ditrpkan.“ (lht psl 95&psl 96 KUHAP).

34 ACRA PLKSNAAN GNTI KRGIAN
SIAPA YG BRHAK MNGJKAN GANTI KRGIAN Trsngka Trdkwa Terpidana, dan Ahli warisnya Pmrksaan&ptsan mngnai tttan gnti krgian mngkti acra praperadilan Ptsan ttg pmbrian gnti krgian brbntuk pntapan yg mmuat dg lngkp smua hal yg diprtmbangkan sbg alsan bg ptsan tsb (Psl 96 KUHAP). (1) Ptsan pmbrian gnti krgian brbntuk pntapan. (2) Pntapan sbgmn dimksd dlm ayat (1) mmuat dg Ingkp smua hal yg diprtmbngkan sbg alsan bg ptsan tsb.

35 Rehabilitasi Psl 1 angka 23 UU No 8 Thn 1981 ttg KUHAP “Rehabilitasi adl hak seorg utk mdpt pmlihan haknya dlm kmmpuan, kddkan dan hrkat srt martbtnya yg dibrkan pd tngkt pnydikan, pnnttan atau peradilan krn ditngkp, dithan, ditntut ataupun diadili tnp alsan yg brdsrkan uu atau krn kklruan mngnai orgnya atau hkm yg ditrpkan mnrut cra yg diatur dlm uu ini.” (lht psl 97 KUHAP).

36 GNTI KRGIAN PD PHAK KETIGA
Ktntuan gnti krgian pd phk ketiga/krbn dlik tdpt variasi dibbrp neg, spti perancis mngnal hal ini. Nmun phk ketiga itu luas artinya slain ggtan dr krban dlik, jg biasa mncul ggtan dr asuransi kshtan, phk pmrntah dlm hal pklnggran izin ush, prpjkan dll. Psl 98 mngtkan: “mnimblkan krgian bg org lain, pnjlsn psl ini mksdnya krgian bg org lain (tmsuk krgian krban). Psl 101 KUHAP Ktntuan dr atran hkm acr prdta brlku bg ggtan gnti krgian spnjang dlm uu ini tdk diatur lain.

37 Psl 1365 KUHPer, yg isinya: “tiap prbtan mlnggar hkm, yg mmbwa krgian kpd org lain, mwjbkan org yg krn slhnya mnrbitkan krgian itu, mnggnti krgian tsb” KPAN GNTI KRGIAN ITU DIAJUKAN Gnti krgian di ajukan sblm PU mngjkan pnntan (psl 98 ayat (2) KUHAP) Jk PU tdk hdir, mk pmtaan diajukan slmbt2nya sblm hkim mnjtuhkan ptsan (psl98 ayat (2) KUHAP)

38 PNGGBUNGAN GGTAN GNTI KRGIAN Dsr hkm Psl 98 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP) : (1) Jk suatu pbtan yg mjd dsr dakwaan di dlm suatu pmriksaan prkra pid olh PN mnmbulkan krgian bg org lain, mk hakim ketua sidng ats prmntaan org itu dpt mntapkan utk mnggbngkan prkra ggtan gnti krgian kpd prkra pid itu. (2) Prmntaan sbgmn dimksd dlm ayat (1) hny dpt diajukan slmbat2nya sblm PU mngjukan tttan pid. Dlm hal PU tdk hdir, prmntaan diajukan slmbat2nya sblm hakim mnjthkan ptsan.

39 TERSANGKA DAN TERDAKWA
Spkah trdkwa&trsngka....? Trsngka adl seorg yg krn prbuatanya atau kdaannya, brdsarkan bukti permulaan patut diduga sbg plku tndk pid (psl 1 butir (14) KUHAP) Trdkwa adl seorg yg ditntut, dipriksa&diadili di sdng pengadilan (psl 1 butir (15) KUHAP)

40 HAK2 TRSNGKA&TRDKWA Mmnta diprlihatkan srt tgs&mdptkan srt prntah pnngkpan&alsan kjhtan yg diprsngkakan (psl 18 ayat (1) KUHAP) Mnrima tmbsan Srt Prntah Pnngkpan bg klrga trsngka (psl 18 ayat (3) KUHAP)  Mmnta pjlsan mngnai tndk pid yg disngkkan&didkwkan kpdnya gn kpntngan pmblaan (psl 51 KUHAP) Mbrikan ktrngan scr bbs, tnp tknan&tdk dipksa ktka diprksa disemua tngkt pmrksaan dlm proses peradilan (psl 52 dan 117 ayat (1) KUHAP)

41 Lnjtan...., Mdpt Bntuan Hkm&dg bbs mnnjuk Pnsht Hkm yg akn mdmpnginya (psl 54, psl 55&psl 114 KUHAP ) Bgi yg diancam dg pid mti/ancman pid 15 thn/lbh bgi yg tdk mmpu, mk pjbat yg brsngktan WAJIB mnydiakan Pnshat Hkm scr cma2 (psl 56 ayat (1)KUHAP) Mnghbngi&brbcra dg Pnshat Hkmnya (psl 57 KUHAP) Mngshakan&mngjkan saksi&/atau sseorg yg mmlki keahlian khusus gn mbrkan ktrngan yg mngntngkan bg dirinya (psl 65 KUHAP)

42 Lnjtan...., Mngjkan prmhnan Pra peradilan, dlm hal pnngkpan& pnhnan thdp trsngka tdk sah&brtntngan dg UU (psl 124 KUHAP) Mmta gnti krgian&rehabilitasi dlm hal pnngkpan, pnhnan yg tdk sah (psl 68 KUHAP) Mmta trunan Brita Acra Pmrksaan utk kpntngan Pmblaannya (psl 72 KUHAP) Mmproleh Srt Dkwaan (psl 143 ayat (4) KUHAP) Mngjkan pmblaan di prsdngan/Pleidoi (psl 182 KUHAP) Mmta ptikan srt ptsan pengadilan sgr stlh ptsan diucapkan (psl 226 ayat (2) KUHAP

43 BANTUAN HUKUM UU No. 16 Thn 2011 ttg BH, Psl 1 (1) dinytkan: BH adl jasa hkm yg dibrikan olh Pmbri BH scr cma2 kpd Pnrima BH. Pnrima BH adl org atau klpok org miskin yg tdk dpt mmnhi hak dsr scr layak&mndiri yg mnghdapi mslh hkm (Lht Pl 1 ayat 2 UU ini). Sdngkan dlm SEMA No. 10 Thn 2010 ttg Pdman Pmbrian BH, Psl 27 dinytkan bhw yg brhk mdptkan jasa dr Pos BH adl org yg tdk mpu mbyar jasa advokat trtma prmpuan&anak2 srt pnyndang disabilitas, ssuai prtran prndang2an yg brlku.

44 Pmbri BH adl lmbga BH atau Orgnssi kmsyarktan yg mmbri lynan BH brdsrkan UU ini.
Psl 2 UU ini, BH dilksnkan bdsarkan asas: a. keadilan; b. persamaan kedudukan di dalam hukum; c. keterbukaan; d. efisiensi; e. efektivitas; dan f. akuntabilitas.

45 Psl 3 UU ini, BH tsb mlpti mnjlnkan kuasa, mndmpngi, mwkili, mmbla, dan/atau mlkkan tndkan hkm lain utk kptngan hkm Pnrima BH, yg brtjuan utk : Mnjmin&mmnhi hak bg Pnrima BH utk mdptkan akses keadilan. Mwjudkan hak konstitusional smua wrg Neg ssuai dg prinsip prsmaan kddkan didlm hkm. Mnjmin kpstian pnylnggraan BH dilksnkan scr mrta di slruh wil Neg Indo. Mwjdkan peradilan yg efektif, efisien&dpt diprtnggngjwbkan.

46 Hak&Kwjban Pnrima BH (Psl 12&13 UU No.16/2011 ttg BH)
Pnrima BH brhak : Mdptkan BH hngg mslh hkmnya slesai dan/atau prkranya tlh mmpnyai kkuatan hkm ttp, slma Pnrima BH yg brsngktan tdk mncbut surat kuasa. Mdptkan BH ssuai dg Standar BH dan/atau Kode Etik Advokat. Mdptkan infrmsi&dkmen yg brkaitan dg plksnaan pmbrian BH ssuai dg kttuan prtran prndang2an. Pnrima BH wjib : Mnympaikan bkti, infrmsi, dan/atau ktrngan prkra scr bnr kpd Pmbri BH. Mmbntu klncaran pmbrian BH.

47 PEMBERI BANTUAN HUKUM Psl 8 (1) Plksnaan BH dilkkan olh Pmbri BH yg tlh mmnhi syarat brdsarkan UU ini. (2) Syarat2 Pmbri BH sbgmna dimksd pd ayat (1) mlpti: a. brbdan hkm; b. terakreditasi brdsarkan UU ini; c. mmlki kntor atau sekretariat yg ttap; d. mmlki pngrus; dan e. mmlki program BH.

48 PNGRTIAN PTSAN PENGADILAN Pngrtian ptsan pengadilan mnrut Psl 1 butir 11 KUHAP yaitu prnytaan hakim yg diucpkn dlm sdng pengadilan tbka yg dpt brpa pmdnaan atau bebas atau lepas dr sgl tttan hkm, dlm hal srt mnrut cra yg diatur dlm uu ini. Ptsan pngdilan hnya sah&mmpnyai kktan hkm ttap: Ptsan pngdilan brlku sah&mmpnyai kktan hkm ttap apbl diucpkan disdang pngdlan tbka utk umum. Smua kptsan tnp kcli hrs diucpkan dlm sdang yg tbka utk umum.

49 Yg dimksd dg “ptsan pngdilan yg tlh mmprleh kktan hkm tetap” adl :
ptsan pngdilan tngkt prtma yg tdk diajukan bnding/kasasi dlm wkt yg ditntkan olh KUHAP; ptsan pngdilan tngkt bnding yg tdk diajukan kasasi dlm wkt yg ditntkan olKUHAP; atau ptsan kasasi. Lalu bgmna dg kasasi.....? mnyimak pdpt M. Yahya Harahap dlm buku Pmbhsan Prmslahan dan Pnrpan KUHAP: Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (hal. 615) sbb:

50 lnjtan...., “Selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan. Terhadap putusan yang demikian hanya dapat ditempuh upaya hukum biasa berupa banding atau kasasi. Upaya hukum peninjauan kembali baru terbuka setelah upaya hukum biasa (berupa banding dan kasasi) telah tertutup. Upaya hukum peninjauan kembali tidak boleh melangkahi upaya hukum banding dan kasasi.”

51 PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM PUTUSAN
Produk hakim dr hsil pmriksaan prkra di prsdngan ada 3 mcam yaitu ptsan, pntapan, dan akta prdmaian. Putusan adl prnytaan hakim yg dituangkan dlm bntk trtlis&diucapkan olh hakim dlm sdng trbka utk umum sbg hsil dr pmrksaan prkra ggtan (kontentius). Penetapan adl prnytaan hakim yg dituangkan dlm bntk trtlis&diucapkan olh hakim dlm sdng trbka utk umum sbg hsil dr pmrksaan prkra prmhonan (voluntair). Sedangkan akta perdamaian adl akta yg dibuat olh hakim yg brsi hsil msywrah antra para phk dlm sngkta utk mngkhiri sngkta&brlku sbg ptsan.

52 Beberapa jenis putusan Hakim:
Putusan Bebas (Vrijspraak/Acquittal), dlm hal ini brrti Trdkwa dinytkan bbs dr tttan hkm. Brdsrkan Psl 191 ayat (1) KUHAP ptsan bbas tjdi bl Pengadilan bpndpat bhw dr hsil pmriksaan di sdng Pengadilan kslhan trdkwa ats prbuatan yg didkwakan tdk trbkti scra sah dan mykinkan krn tdk trbkti adanya unsur prbuatan mlwan hkm yg dilkkan olh Trdakwa. (Psl 191 (1) KUHAP).

53 Putusan Lepas (Onslag van alle Rechtsvervolging), dlm hal ini brdsarkan Psl 191 ayat (2) KUHAP Pengadilan brpndpat bhw prbuatan yg didkwakan kpd Trdakwa trbkti, nmun prbuatan tsb, dlm pndngan hakim, bkn mrpkan suatu tndk pid. Putusan Pemidanaan (Veroordeling), dlm hal ini brarti Trdakwa scr sah&mykinkan tlh trbukti mlkkan tndk pid yg didkwakan kpdnya, olh krn itu Trdakwa dijthi hkman pid ssuai dg ancman psl pid yg didkwakan kpd Trdakwa, (Psl 193 (1) KUHAP).

54 ISI PUTUSAN HAKIM Kepala Putusan, Nomor register perkara, nama pengadilan yang memutus perkara Identitas Para Pihak Tentang duduk perkara Pertimbangan hukum atau Considerans Amar atau Dictum Penandatanganan

55 2 macam upaya hkm dlm KUHAP :
UPAYA HUKUM Upaya hkm adl hak trdakwa/PU utk mlwan ptsan pengadilan (vonis) utk tdk mnrma ptsan pengadilan. Mksud dr upaya hkm adl utk mmprbaiki kslhan yg diprbuat olh instansi hkm sblmnya. 2 macam upaya hkm dlm KUHAP : Upaya hukum biasa : Verzet (perlawanan) Banding Kasasi Upaya hukum luar biasa : Kasasi demi kepentingan hukum PK ptsan pengadilan yg tlh mmprleh kktan hkm yg ttp (herzeining)

56 TUJUAN UPAYA HUKUM MEMPERBAIKI KEKELIRUAN PUTUSAN MENCEGAH KESEWENANGAN DAN PENYALAHGUNAAN JABATAN PENGAWASAN TERHADAP KESERAGAMAN PENERAPAN HUKUM

57 Pngrtian: somasi, prodeo, memori banding, kontra banding, memori kasasi&kontra kasasi.
SOMASI adl pringtan kpd phk yg llai mlkkan kwjbannya. Bs dilkkan mllui PN dimn org yg llai berdomisi, bs mllui srt lngsung/lngsung bcra pd phk yg llai.  Memori banding: pkok2 prkra yg ditlis olh pngggat bnding ttg pkok prkra yg dibndingkan kpd PT. Kontra memori banding: pkok2 prkra yg ditlis olh trggat banding ttg pkok prkra yg dibndingkan kpd PT sbg jwban ats memori banding yg dibuat olh Pngggat Banding.

58 MEMORI KASASI adl srt ingatan/srt yg brisi kbratan2 ats judex facti (ptsan hkm trdhlu). Memori kasasi hrs dibuat stlh mnytkan kasasi di panitera pengdilan. Tdk mmbuat memori kasasi, prkra ditolak kasasinya. Memori kasasi ditjkan kpd MA mllui panitera pengadilan dimn prkra itu diputus tindasannya pd lawan prkra&arsip utk pengadilan terdahulu.  KONTRA MEMORI KASASI adl srt blsan ats MEMORI KASASI yg ditrima dr phk lawan. Kontra memori kasasi bs dibuat bs tdk perlu. Memori Kasasi ditjkan ke MA mllui panitera pengadilan yg mnyrahkan Memori Kasasi, tindasannya pd lawan prkra.

59 Upaya Hukum Biasa BANDING BAB XVII KUHAP Banding adl suatu upaya yg dilkkan olh terdakwa/PU thdp ptsan pengadilan tngkt prtma kcli thdp ptsan bebas, lepas dr sgl tttan hkm atau banding artinya proses menentang keputusan hukum secara resmi. Di Indonesia banding diajukan di Pengadilan Tinggi yang terletak di ibukota provinsi. Trdkwa/PU brhk utk mmnta bnding trhdp ptsan Pengadilan tngkt prtma, kcli trhdp ptsan, lpas dr sgl tnttan hkm yg mnyngkut mslh krg tptnya pnrpan hkm dan ptsan pngadilan dlm acra cpt, (Lht Psl 67 KUHAP).

60 Prmntaan bnding sbgmna dimksud dlm Psl 67 dpt diajukan ke pngdilan tinggi olh trdkwa/yg khsus dikuasakan utk itu atau PU, (Lht Psl 233 KUHAP). Pasal 67 KUHAP, permohonan atas banding tidak dapat diajukan atas : Putusan pembebasan (vrijspraak) Putusan pelepasan dari semua tuntutan hukum menyangkut kurang tepatnya penerapan hukumnya Hanya prmtaan bnding sbgmna dimksud dlm ayat (1) blh ditrma olh panitera pngdlan negeri dlm wktu 7 hri ssdah ptsan sdh dijtuhkan/stlh ptsan dibrthakan kpd trdkwa yg tdk hdr sbgmna dimksd dlm Psl 196 (2).

61 Psl 68 Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian&rehabilitasi sbgmna diatur dlm Psl 95. Syarat2 dr upaya banding sbb Diajukan dlm ms tenggang wkt banding. Ptsan tsb mnrut hkm blh dimntkan banding. Mmbyar pnjar biaya banding. Mnghdap di Kepaniteraan PN yg ptsannya dimohonkan banding.

62 Tujuan banding ada dua macam yaitu:
1.Menguji putusan pengadilan tentang ketepatannya ; 2.Untuk memeriksa baru untuk keseluruhan perkara itu Upaya Hkm Biasa  KASASI Bab XVII KUHAP Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, Trhdp ptsan prkra pid yg dibrkan pd tngkt akhir olh pngdilan lain, slain drpda MA, trdkwa/PU dpt mngjkan prmntaan pmrksaan kasasi kpd MA kcli ptsan bebas, (Lht Psl 244 KUHAP). 

63 Tenggang waktu kasasi: Psl 245 ayat (1) KUHAP, mnybtkan prmhnan kasasi disampaikan dlm wkt 14 hari ssdah ptsan pngdilan. Tata cara kasasi: Prmtaan tsb olh panitera ditulis dlm sbuah srt ketrangan yg ditndtngani olh panitera&pmhon&dicatat dlm dftr yg dilmpirkan pd brkas acara, (Lht Psl 245 (2) KUHAP).

64 Syarat2 yg hrs dipenuhi dlm mngjkan kasasi sbb:
Diajukan olh phk yg brhak mngjukan kasasi. Diajukan msh dlm tnggang wkt kasasi. Putusan atau penetapan PN dan PTU/PTN, mnrut hkm dpt dimintakan kasasi. Mmbuat memori kasasi (pasal 47 ayat (1) UU No. 14/1985). Mmbyar pnjar biaya kasasi (pasal 47). Mnghdap di Kepaniteraan PN yg brsngktan. 

65 ALASAN KASASI (Psl 253 (1) KUHAP)
“Pmrksaan dlm tngkat kasasi dilkkan olh MA ats prmntaan para pihak sbgmn dimksud dlm Psl 244 dan Psl 248 KUHAP gn mnntkan” Apkh bnr suatu prtran hkm tdk ditrpkan tdk sbgmn mstinya; Apkh bnr cr mngdli tdk dilksnkan mnrut ktntuan uu; dan Apkh bnr pngdlan tlh mlmpaui btas kwnangannya.

66 PENCABUTAN KASASI Psl 247 KUHAP
Dpt dilkkan swktu2 sblm prkra diptus olh MA. Skli dicbut tdk dpt diajukan lgi. Yakni: sblm brkas prkra dikirim, sblm prkra dipriksa olh MA&stlh prkra mlai diperiksa.

67 Upaya Hukum Luar Biasa Kasasi Utk Kpntngan Hkm Dmi kpntngan hkm trhdp smua ptsan yg tlh mmprleh kptsan hkm ttap dr pngdlan lain slain drpda MA, dpt diajukan satu kali prmhnan kasasi olh Jaksa Agung, (Lht Psl 259 ayat (1) KUHAP). Ptsan kasasi dmi kpntngan hkm tdk bleh mrgkan pihak yg brkpntngan, ( Psl 259 ayat (2) KUHAP). Prmhnan kasasi dmi kpntngan hkm disampaikan olh jaksa agung kpd MA mllui panitera pngdlan yg tlh mmtskan prkra dlm tngkat prtma, dsrtai risalah yg mmuat alasan2 prmntaan itu, (Lht Psl 260 ayat (1) KUHAP).

68 Upaya Hkm Luar Biasa Pnnjauan kmbli ptsan pngdlan yg tlh mmpnya hkm ttap Bab XVIII KUHAP “Psl 263 ayat (1) KUHAP): “trhdp ptsan pngdlan yg tlh mmprleh kktan hkm ttap, kcli ptsan bbas atau lpas drsgl tnttan hkm, trpdna/ahli wrisnya dpt mngjkan prmntaan pnnjauan kmbli kpd MA”.

69 Prmntaan pnnjauan kmbli (Psl 263 (2) KUHAP, dilkkan atas dsar:
Adanya suatu kebohongan. Adanya surat bukti yang bersifat menentukan. Adanya kenyataan, bahwa hakim mengabulkan perkara yang tidak dituntut. Ada gugatan yang belum diberikan putusan oleh hakim. Adanya putusan yang saling bertentangan. Adanya kenyataan bahwa putusan hakim mengandung kekeliruan atau kekhilagan.

70 Dlm PK ptsan MA dpt mmtuskan brpa:  
mnlak prmhonan PK bl alsan tdk dibnrkan olh MA Bl MA mmbnrkan alsan pemohon, mk Ptsan MA dpt brpa:                    a. ptsan bebas b. ptsan lpas dr sgl tnttan hkm c. ptsan tdk mnrima tnttan PU d. ptsan yg mnrapkan pid yg lbh ringan 

71 Syarat2 yg hrs dipnhi utk PK sbb:
Diajukan olh phk yg berperkara. Putusan tsb mnrut hkm blh dimntkan banding. Mmbuat srt pmhonan PK yg mmuat alsan2nya. Mmbyar pnjar biaya banding, kcli dlm hal prodeo. Mmbyar panjar biaya PK. Mnghdap di Kepaniteraan PN yg mmtus perkara pd tngkt pertama.

72 PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN KEMBALI
Prmhonan kmbli diajukan olh phk yg brhk kpd MA mllui Ketua PN yg mmtus prkra dlm tngkt pertama. Membayar biaya perkara. Prmhonan Pngjuan Kmbli dpt diajukan scr lisan maupun tertulis. Bila prmhonan diajukan scr trtluis mk hrs disbtkan dg jls alsan yg mjd dsr prmhonannnya&dimsukkan ke kepaniteraan PN yg mmtus prkra dlm tngkt prtma (Pasal 71 ayat (1) UU No. 14/1985).

73 5. Bila diajukan scr lisan mk ia dpt mngraikan prmhonannya scr lisan dihdpan Ketua PN yg brsngktan/dihdpan hakim yg ditnjuk Ketua PN tsb, yg akn mmbuat cttan ttg prmhonan tsb (Pasal 71 ayat (2) UU No. 14/1985). 6) Hndaknya srt prmhonan PK dissun scr lngkp&jls, krn prmhonan ini hny dpt diajukan sekali. 7) Stlh Ketua PN mnrima prmhonan PK mk panitera brkwjiban utk mmbrikan atau mngrimkan salinan prmhonan tsb kpd phk lawan pemohon plng lmbat 14 hr dg tjuan agr dpt dikthui&dijwb olh lawan (pasal 72 ayat (1) UU No. 14/1985).

74 8) Phk lawan hny pny wkt 30 hr stlh tnggl ditrima salinan prmhonan utk mmbuat jwban bl lwt mk jwban tdk akn diprtimbngkan (pasal 72 ayat (2) UU No. 14/1985). 9) Surat jwban disrhkan kpd PN yg olh panitera dibubuhi cap, hr srt tgl ditrimanya utk slnjtnya salinan jwban dismpaikan kpd pemohon utk dikthui (pasal 72 ayat (3) UU No. 14/1985). 10) Prmhonan PK lngkp dg brkas prkra bsrta biayanya dikirimkan kpd MA plg lmbt 30 hr (pasal 72 ayat (4) UU No. 14/1985). 11) Pncbutan prmhonan PK dpt dilkkan sblm ptsan dibrkan, ttp prmhonan PK hny dpt diajukan st kali (pasal 66 UU No. 14/1985).

75 GRASI, AMNESTI, ABOLISI&REHABILITASI Brdsrkan Psl 14 UUD NRI Thn 1945, Presiden Republik Indo brhak utk mmbrikan grasi&rehabilitasi dg mmprhtikan prtmbngan MA (Psl 1), srt mbrikan amnesti&abolisi dg mprhtikan ptmbangan DPR (Psl 2). 1. PENGERTIAN GRASI Dlm arti smpit brrti mrpkan tndkan meniadakan hkman yg tlh diptskan olh hakim. DG kt lain, Presiden brhk utk meniadakan hkman yg tlh dijthkan olh hakim kpd sseorg.(ampunan dr presiden pd org yg tlh dijthi hkman).

76 2. PENGERTIAN AMNESTI Mrpkan suatu pnytaan thdp org bnyk yg trlbat dlm suatu tndk pid utk meniadakan suatu akibat hkm pid yg tmbl dr tndk pid tsb. Amnesti ini dibrkan kpd org2 yg sdh ataupun yg blm dijthi hkman, yg sdh ataupun yg blm diadakan pengusutan atau pmrksaan thdp tndk pid tsb. 3. PENGERTIAN ABOLISI Mrpkan suatu kptsan utk mnghntikan pengusutan &pmrksaan suatu prkra, dimn pengadilan blm mjtuhkan kptsan thdp prkra tsb.

77 lnjtan...., Seorang presiden mbrikan abolisi dg prtmbngan dmi alsan umum mngngat prkra yg mnyngkut para trsngka tsb trkait dg kpntngan ngra yg tdk bs dikrbankan olh kptsan pengadilan. (pnghpusan hkm atau membatalkan hkm.) 4. PENGERTIAN REHABILITASI Rehabilitasi mrpkan suatu tndkan Presiden dlm rngka mmlihkan nama baik sseorg yg tlh hlng krn suatu kptsan hakim yg trnyta dlm wkt brkutnya trbkti bhw kslhan yg tlh dilkkan se-org trsngka tdk sbrpa dibndingkan dg prkraan smla/bhkan ia trnyta tdk brslah sm skli.

78 SEKIAN DAN TERIMAKASIH