PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Presentasi berjudul: "PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN"— Transcript presentasi:

1 PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya daerah; Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal; Memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, keahlian, kesetaraan dan proporsionalitas; Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; Memberdayakan masyarakat setempat; Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata.

2 Pembangunan kepariwisataan di daerah meliputi :
Industri pariwisata ; Destinasi pariwisata ; Pemasaran ; dan Kelembagaan kepariwisataan.

3 Usaha pariwisata di daerah meliputi :
Daya tarik wisata; Kawasan pariwisata; Jasa transportasi wisata; Jasa perjalanan wisata; Jasa makanan dan minuman; Penyediaan akomodasi; Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; Jasa informasi pariwisata; Jasa konsultan pariwisata; Jasa pramuwisata; Wisata tirta; Spa.

4 Unsur penentu kebijakan Unsur pelaksana.
Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu : Unsur penentu kebijakan Unsur pelaksana.

5 Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas : Wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang; Wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang; Wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; Pakar/akademisi 2 (dua) orang

6 Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah:
Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun. Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota. Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional.

7 Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah :
Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan. Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja. Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

8 Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas :
Meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia; Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa; Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan; Menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

9 Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai :
Koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; Mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10 Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
Pemangku kepentingan; dan Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

11 GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA
Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif di suatu daerah, dapat dibentuk satu wadah Gabungan Industri Pariwisata.

12 Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata
Pengusaha pariwisata; Asosiasi usaha pariwisata; Asosiasi profesi; Asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.

13 Maksud dari Gabungan Industri Pariwisata
Sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.

14 Sifat Gabungan Industri Pariwisata
Bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.

15 Gabungan Industri Pariwisata melakukan kegiatan antara lain
Menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan; Meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata dengan pengusaha pariwisata di daerah lain dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan; Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; Menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan.