Partai Politik.

Presentasi berjudul: "Partai Politik."— Transcript presentasi:

1 Partai Politik

2 Definisi Sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui pemilihan umum. Organisasi yang tujuannya merebut kedudukan dalam negara (public office) di dalam persaingan melalui pemilihan umum. (Joseph A. Schlessinger)

3 Penjelasan definisi Partai adalah sebuah organisasi
Sebagai organisasi partai bekerja berdasarkan prinsip-prinsip tertentu seperti adanya kepemimpinan dan keanggotaan, prinsip pembagian tugas (divisionalisasi), spesifikasi. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol. Adanya aturan main yang mengikat dan mengatur perilaku anggota dan organisasi.

4 Lanjutan Partai memiliki instrumen perjuangan nilai atau ideologi; Partai adalah alat perjuangan atas sebuah nilai yang mengikat kolektifitas organisasi. Nilai atau ideologi itu diyakini kebenarannya oleh kolektifitas individu yang tergabung dalam organisasi itu. Nilai atau ideologi mempunyai fungsi sebagai ciri pembeda dengan partai lain. Nilai atau ideologi mempunyai fungsi sebagai pisau analisis untuk memahami realitas Nilai atau ideologi sebagai pemandu prilaku partai dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

5 Lanjutan Partai bertujuan menguasai struktur kekuasaan negara; Partai politik berorientasi kekuasaan yaitu mendapatkan, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan. Kekuasaan direbut untuk implementasi nilai atau ideologi tersebut; Semua tindakan partai diarahkan untuk memperoleh kekuasaan tidak untuk keuntungan ekonomi maupun charity.

6 Lanjutan Partai meraih kekuasaan melalui pemilihan umum; Orientasi partai memperoleh kekuasaan difasilitasi melalui pemilihan umum; Ini membedakan partai politik dari kelompok kepentingan, kelompok penekan, gerakan separatis, ataupun gerakan kudeta. Perhatian utama partai politik adalah pemilu, mereka sepenuh waktu berkomitmen pada aktifitas politik, memobilisasi massa dalam jumlah besar, memiliki waktu hidup yang sangat lama, serta menyediakan diri sebagai simbol politik.

7 Teori Asal Mula Partai Politik
Teori Institusional; teori ini menempatkan asal mula partai politik sebagai perluasan bertahap atas hak pilih dan transfigurasi dari badan-badan di parlemen Partai dikategorikan dalam dua jenis yaitu partai intraparlementer dan ekstra parlementer Perkembangan partai intra parlementer melalui 3 tahap: Lahirnya kelompok-kelompok dalam parlemen; Pembentukan panitia pemilihan lokal Diadakannya hubungan-hubungan permanen diantara keduanya.

8 Lanjutan Partai ekstra parlementer, bermula dari perlawanan-perlawanan ideologis terhadap elit yang berkuasa, Partai diciptakan secara eksternal untuk merebut kekuasaan di parlemen Biasanya dengan mengedepankan kepentingan kelompok yang sebelumnya disingkirkan. Keberadaan partai adalah untuk mentransformasikan sistem politik. Biasanya menjadi partai massa Contoh partai sosialis, partai komunis, partai kristen demokratis dll.

9 Teori Historis Teori ini memberikan penekanan pada krisis-krisis sistemik yang terkai dengan proses pembangunan bangsa, krisis ini diantaranya adalah krisis integrasi nasional, legitimasi bangsa dan tuntutan partisipasi yang lebih luas. Krisis-krisis ini menentukan bentuk partai politik; Menurut teori ini, terbentuknya partai intra parlementer karena adanya krisis legitimasi lembaga perwakilan

10 Lanjutan Partai-partai post kolonial terbentuk seiring dengan terbentuknya negara bangsa, terutama partai-partai nasionalis, merupakan respon terhadap krisis legitimasi negara. Partai-partai sosialis dan komunis lahir sebagai respon atas krisis legitimasi negara-negara demokrasi liberal. Partai-partai ekstra parlementer dibentuk sebagai respon atas krisis legitimasi partisipasi pemilihan, atau karena adanya kekecewaan terhadap sistem politik, sehingga muncul tuntutan melibatkan kelompok-kelompok sosial baru dalam sistem politik.

11 Teori modernisasi Partai massa adalah produk modernisasi sosial, dimana kelompok-kelompok sosial baru terbentuk dan mencari akses yang lebih langsung untuk terlibat dalam proses politik sebagai dampak terjadinya peningkatan aliran informasi, ekspansi pasar internal, pertumbuhan teknologi, ekspansi jaringan transportasi dan yang terpenting adalah peningkatan mobilitas sosial dan spasial. (Joseph La Palombara dan Myron Weiner 1966)

12 Lanjutan Partai politik muncul sebagai akibat industrialisasi. Parpol muncul sebagai upaya menggerakkan partisipasi memilih yang rutin, produktif, dan memperkuat sistem politik. Industrialisasi menyebabkan adanya biaya-biaya substansial bagi kelompok sosial tradisional, hal ini mendorong munculnya partai-partai yang bertujuan melindungi kepentingan kelompok itu dari tekanan industrialisasi. Partai-partai agraria, dan fasis di Eropa merupakan contoh yang menjelaskan gejala itu. Industrialisasi juga meningkatkan tekanan terhadap lingkungan , yang mendorong munculnya parpol baru yang sensitif terhadap isu lingkungan hidup. Partai –partai hijau (green party) merupakan contoh yang baik.

13 Fungsi Fungsi Partai Politik
TheTripartite view of parties Party in government Party in the electorate Party organization

14 Fungsi Partai Politik Party in the electorate: Party organization:
To simplify the choice for voters (menyederhanakan pilihan bagi para pemilih) Civic education (pendidikan kewarganegaraan) Generating a symbol of identification and loyalty (menghasilkan simbol identifikasi dan loyalitas) Mobilizing people to participate (memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi) Party organization: Recruitmen political leaders and promoting government officer. (rekrutmen pemimpin politik dan mempromosikan pejabat-pejabat pemerintahan) Training for political elite (pelatihan bagi elite politik) Interest articulation (mengartikulasikan kepentingan) Political interest agregation (agregasi kepentingan politik)

15 Fungsi parpol Party in government:
Creating mayority in government;(menciptakan mayoritas di dalam pemerintahan) Organizing government;(mengorganisasikan pemerintahan) Implementation policy; (mengimplementasikan kebijakan) Organizing disagree and oposition; (mengorganisir ketidaksepakatan dan oposisi) To ensure government responsibility; (untuk memastikan tanggungjawab pemerintah) Control toward government administration;(mengendalikan pemerintahan) to strengthen government stability.(memperkuat stabilitas pemerintahan)