“EVALUASI KINERJA ANGGARAN 2016, PROYEKSI TATA KELOLA APBN 2017 DAN EKONOMI KEDEPAN” Oleh: FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Jakarta-

Presentasi berjudul: "“EVALUASI KINERJA ANGGARAN 2016, PROYEKSI TATA KELOLA APBN 2017 DAN EKONOMI KEDEPAN” Oleh: FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Jakarta-"— Transcript presentasi:

1 “EVALUASI KINERJA ANGGARAN 2016, PROYEKSI TATA KELOLA APBN 2017 DAN EKONOMI KEDEPAN”
Oleh: FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Jakarta- Minggu, 18 Desember 2016

2 Daftar Isi: A. Catatan Akhir Tahun: 1
Daftar Isi: A. Catatan Akhir Tahun: 1. APBN 2016 : Belanja Infrastruktur, Utang, dan pemotongan DAK-DAU. 2. Tax Amnesty tidak berhasil menambal APBN. 3. LKPP BPK 2015 dan catatan kementerian Penyerapan Anggaran triwulan II 5. Tatakelola Dana Desa B. Outlook : 1. APBN 2017 masih pro infrastruktur, banyak korupsi, utang tinggi. 2. Evauasi Tax Amnesty 3. Proyeksi penyerapan anggaran. 4. Masalah anggaran kelautan, kasus bakamla dan tatakelola anggaran pengawasan laut. 5. PNBP jadi alternatif, SDA. 6. Dana Desa harus dioptimalkan. 7. Fiskal diperkuat.

3 a. Belanja Infratruktur Tinggi

4

5 b. Utang Tinggi

6

7

8

9

10

11 c. Pemotongan DAK dan Penundaan DAU
Penurunan Transfer ke Daerah dan Dana Desa salah satunya dibebankan pada pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar minimal 10% dari total pagu alokasi DAK Fisik TA Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016, Kemenkeu memberitahukan 169 Kepala Daerah terkait penundaan penyaluran sebagaian DAU sebesar Rp. 19,4 Triliun. Dampak pemotongan/ penundaan DAK dan DAU tentu sangat signifikan bagai daerah, dibeberapa tempat contohnya berakibat pada kurangnya volume pembangunan fisik di daerah, bingungnya pemda membayar tagihan proyek yang sudah selesai, dan PNS terancam tidak digaji.

12 Berikut rincian penundaan penyaluran DAU 2016:

13 Daftar Isi: A. Catatan Akhir Tahun: 1
Daftar Isi: A. Catatan Akhir Tahun: 1. APBN 2016 : Belanja Infrastruktur, Utang, dan pemotongan DAK-DAU. 2. Tax Amnesty tidak berhasil menambal APBN. 3. LKPP BPK 2015 dan catatan kementerian Penyerapan Anggaran triwulan II 5. Tatakelola Dana Desa B. Outlook : 1. APBN 2017 masih pro infrastruktur, banyak korupsi, utang tinggi. 2. Tax Amnesty berakhir, strategi pajak apalagi? Fitra mau gugat yg cls itu. 3. Proyeksi penyerapan akan rendah. 4. Masalah anggaran kelautan, kasus bakamla dan tatakelola anggaran pengawasan laut. 5. PNBP jadi alternatif, SDA. 6. Dana Desa harus dioptimalkan. 7. Fiskal diperkuat.

14 2. Tax Amnesty tidak berhasi menambal APBN

15

16

17

18 Daftar Isi: A. Catatan Akhir Tahun: 1
Daftar Isi: A. Catatan Akhir Tahun: 1. APBN 2016 : Belanja Infrastruktur, Utang, dan pemotongan DAK-DAU. 2. Tax Amnesty tidak berhasil menambal APBN. 3. LKPP BPK 2015 & catatan kementerian Penyerapan Anggaran triwulan II 5. Tatakelola Dana Desa B. Outlook : 1. APBN 2017 masih pro infrastruktur, banyak korupsi, utang tinggi. 2. Evauasi Tax Amnesty 3. Proyeksi penyerapan anggaran. 4. Masalah anggaran kelautan, kasus bakamla dan tatakelola anggaran pengawasan laut. 5. PNBP jadi alternatif, SDA. 6. Dana Desa harus dioptimalkan. 7. Fiskal diperkuat.

19 BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2015 karena permasalahan berikut. a. Ketidakpastian nilai PMN pada PT PLN (Persero) yang seharusnya disajikan dalam LKPP sehubungan dengan tidak diterapkannya Kebijakan Akuntansi ISAK 8 pada Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun b. Pemerintah menetapkan Harga Jual Eceran Minyak Solar Bersubsidi lebih tinggi dari Harga Dasar termasuk Pajak dikurangi Subsidi Tetap sehingga membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha sebesar Rp. 3,19 triliun. Pemerintah belum menetapkan status dana tersebut. c. Piutang Bukan Pajak sebesar Rp. 1,82 triliun dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan RI dan sebesar Rp. 33,94 miliar dan USD juta dari Iuran Tetap, Royalti, dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) pada Kementerian ESDM tidak didukung dokumen sumber yang memadai serta sebesar Rp. 101,34 miliar tidak sesuai hasil konfirmasi kepada wajib bayar.

20 d. Persediaan pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp
d. Persediaan pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp. 2,49 triliun belum sepenuhnya didukung penatausahaan, pencatatan, konsolidasi dan rekonsiliasi Barang Milik Negara yang memadai serta Persediaan untuk Diserahkan ke Masyarakat pada Kementerian Pertanian sebesar Rp. 2,33 triliun belum dapat dijelaskan status penyerahannya. e. Pencatatan dan penyajian catatan dan fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) tidak akurat sehingga BPK tidak dapat meyakini kewajaran transaksi dan/atau saldo terkait SAL sebesar Rp. 6,60 triliun. f. Koreksi langsung mengurangi ekuitas sebesar Rp. 96,53 triliun dan transaksi antar entitas sebesar Rp. 53,34 triliun, tidak dapat dijelaskan g. DJP Belum Menagih Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Sebesar Rp. 8,44 Triliun

21 h. Piutang Pajak Macet Sebesar Rp
h. Piutang Pajak Macet Sebesar Rp. 38,22 Triliun Belum Dilakukan Tindakan Penagihan yang Memadai Diantaranya Piutang Pajak Daluwarsa Sebesar Rp. 14,68 Triliun i. Pemerintah Belum Menyelesaikan Permasalahan Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan Perhitungan Bagi Hasil Migas sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara pada Tahun Anggaran 2015 Minimal Sebesar USD Juta ekuivalen Rp. 915,59 Miliar j. Pencatatan, Penatausahaan dan Pelaporan atas Akun-Akun Terkait Persediaan pada 17 KL Sebesar Rp. 5,60 Triliun dan Aset Tetap pada 31 KL Sebesar Rp. 4,89 Triliun Kurang Memadai l. Terdapat Nilai Mutasi Sebesar Rp. 1,27 Triliun pada Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN yang Belum Dapat Diyakini Akurasi Penyajiannya

22 Daftar Isi: A. Catatan Akhir Tahun: 1
Daftar Isi: A. Catatan Akhir Tahun: 1. APBN 2016 : Belanja Infrastruktur, Utang, dan pemotongan DAK-DAU. 2. Tax Amnesty tidak berhasil menambal APBN. 3. LKPP BPK 2015 dan catatan kementerian Penyerapan Anggaran triwulan II 5. Tatakelola Dana Desa B. Outlook : 1. APBN 2017 masih pro infrastruktur, banyak korupsi, utang tinggi. 2. Evauasi Tax Amnesty 3. Proyeksi penyerapan anggaran. 4. Masalah anggaran kelautan, kasus bakamla dan tatakelola anggaran pengawasan laut. 5. PNBP jadi alternatif, SDA. 6. Dana Desa harus dioptimalkan. 7. Fiskal diperkuat.

23 4. Penyerapan Anggaran triwulan II

24 Pada Triulan II (agustus 2016), FITRA mencatat serapan anggaran rata-rata K/L hannya mencapai 47%, dengan sisa waktu hannya 4 bulan lagi, FITRA merasa akan banyak K/L yang tidak memiliki serapan yang baik di akhir tahun Dari 78 K/L, FITRA membagi 10 K/L dengan serapan terbaik dan terendah, berikut datanya:

25

26

27

28 Daftar Isi: A. Catatan Akhir Tahun: 1
Daftar Isi: A. Catatan Akhir Tahun: 1. APBN 2016 : Belanja Infrastruktur, Utang, dan pemotongan DAK-DAU. 2. Tax Amnesty tidak berhasil menambal APBN. 3. LKPP BPK 2015 dan catatan kementerian Penyerapan Anggaran triwulan II 5. Tatakelola Dana Desa B. Outlook : 1. APBN 2017 masih pro infrastruktur, banyak korupsi, utang tinggi. 2. Evauasi Tax Amnesty 3. Proyeksi penyerapan anggaran. 4. Masalah anggaran kelautan, kasus bakamla dan tatakelola anggaran pengawasan laut. 5. PNBP jadi alternatif, SDA. 6. Dana Desa harus dioptimalkan. 7. Fiskal diperkuat.

29