Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Diterbitkan olehHartono Iskandar Telah diubah "5 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT"— Transcript presentasi:

1 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN GERUNG Jln. Gatot Subroto Telp Kode Pos 83363 VISI : Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Gerung MISI : Mewujudkan Pelayanan Publik yaang Efektif, Efisien dan Transparan Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur dalam Melayani Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Mendorong Prtisipasi Masyarakat MOTTO : “PELAYANAN TERBAIK KOMITMEN KAMI” MAKLUMAT PELAYANAN : “Dengan ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Siap Menerima Sanksi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”

Download ppt "PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT"

Presentasi serupa

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
KONDISI EKSISTING KECAMATAN MANDALAJATI

KONDISI EKSISTING KECAMATAN MANDALAJATI
Administrasi Pelayanan Publik

Administrasi Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.

STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
R. Arum, SP, SSi, MT SHKI Unila 2013

R. Arum, SP, SSi, MT SHKI Unila 2013
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA

OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
Good Governance Ali Rokhman Sumber:

Good Governance Ali Rokhman Sumber:
KEMENTERIAN KEUANGAN.

KEMENTERIAN KEUANGAN.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional

BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Profesionalisme Sumberdaya Aparatur Dalam Pelayanan Publik 2010

Profesionalisme Sumberdaya Aparatur Dalam Pelayanan Publik 2010
PERSIAPAN UNIT KEARSIPAN UB DALAM PENGELOLAAN ARSIP STATIS

PERSIAPAN UNIT KEARSIPAN UB DALAM PENGELOLAAN ARSIP STATIS
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.

LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.

VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PETA BISNIS PROSES DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

PETA BISNIS PROSES DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Konstribusi RS Sebagai Pengguna Lulusan

Konstribusi RS Sebagai Pengguna Lulusan
PROFILE KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG & KOMITMEN PELAKSANAAN LAYANAN 70-70 TAHUN 2015.

PROFILE KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG & KOMITMEN PELAKSANAAN LAYANAN TAHUN 2015.

Presentasi serupa

Iklan oleh Google