School Based Management pada madrasah dan sekolah

Presentasi berjudul: "School Based Management pada madrasah dan sekolah"— Transcript presentasi:

1 School Based Management pada madrasah dan sekolah
Selama Perkuliahan Berlangsung, setiap alat telekomunikasi semisal HP wajib dimatikan (amanat kode etik mahasiswa) 04 mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam : School Based Management pada madrasah dan sekolah اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ali Rohmad – 2014 M Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

2

3 School Based Management pada Madrasah dan Sekolah
Arah bahasan : 1. Kebijakan penerapan MBS. 2. Pengertian MBS. 3. Tujuan MBS. 4. Manfaat MBS. 5. Pilar MBS. 6. Karakteristik MBS. 7. MBS sebagai pemberdayaan. 8. Komponen sek-mad sasaran implementasi MBS.

4 Sistem Manajemen NKRI Sentralistik 1945-1998 Desentralistik 1998 - ...
Sektor negara atau kekuasaan yang kuat Kekuasaan untuk pem- berdayaan masyarakat Birokrasi pendidikan yang kuat Sistem sekolah yang kuat Sekolah sebagai unit birokrasi Sekolah sebagai unit akademik Guru sebagai karyawan birokrasi Guru sebagai tenaga profesional Manajemen berbasis juklak dan juknis Manajemen berbasis sekolah Penyeragaman mutu lulusan Lulusan berbasis kompetensi vs Disadur dari, Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah, 3rd ed, Bumi AKsara, Jkt, 2008, h. 6.

5 Kebijakan Penerapan MBS/M
1. UU sisdiknas Psl 51 (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. 2. PP SNP Psl 49 (1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. 3. MBS berlatar era reformasi : otonomi daerah UU Psl 11 (2) dan UU Sentralisasi ke Desentralisasi. School Based Management (SBM)

6 Pengertian MBS 1. MBS sbg paradigma pengembangan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masing-masing sekolah/madrasah dan pemerintah daerah h. iv. 2. MBS : pemikiran mengenai arah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas h. 11. E. Mulyasa, MBS, 3rd ed, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.

7 3. MBS : suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah h. 11. E. Mulyasa, MBS, 3rd ed, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.

8 4. SBM : penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan guna memenuhi kebutuhan mutu sekolah. Abdul Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, 1st ed,PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 226.

9 Community Based Education (Pendidikan Berbasis Masyarakat).
5. MBS : …memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap sekolah untuk mengelola aspek-aspek pendidikan, termasuk keuangan, kepegawaian dan tenaga pengajar, kurikulum, dan sebagainya. Community Based Education (Pendidikan Berbasis Masyarakat). Raihani, Kepemimpinan Sekolah Transformatif, 2nd ed, LKiS, Yogyakarta, 2011, h. xiii.

10 Strategi pengelolaan pendidikan yang mengedepankan kerja sama berbagai pihak (pen. sekolah, masyarakat, pemerintah) seperti di atas dikenal dengan istilah the collaborative school management (lihat Caldwell & Spink, 1988) yang pada perkembangan selanjutnya menjadi model pengelolaan sekolah yang dinamakan school based managemen atau Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). B. Suryobroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, 2nd ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.195.

11 Tujuan utama MBS : meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuh-kembangkan suasana kondusif. Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan perduli, sementara yang kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah h. 13. E. Mulyasa, MBS, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.

12 Implementasi MBS menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas agar dapat membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisienkan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih, saling lempar tugas dan tanggung jawab h.13 dan 23. E. Mulyasa, MBS, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.

13 Dalam pada itu, dituntut kemandirian dan kreativitas sekolah dalam mengelola pendidikan dan pembelajaran di balik otonomi yang dimilikinya. Sekolah juga harus mampu mencermati kebutuhan peserta didik yang bervariasi, keinginan staf yang berbeda, kondisi lingkungan yang beragam, harapan masyarakat yang menitipkan anaknya pada sekolah agar kelak bisa menjadi anak yang mandiri, serta tuntutan dunia kerja untuk memperoleh tenaga yang produktif, potensial, dan berkualitas h. 14. E. Mulyasa, MBS, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.

14 MBS memberi peluang bagi kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah, berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas, dan profesionalisme yang dimiliki. Pelibatan masyarakat dalam dewan sekolah di bawah monitoring pemerintah, mendorong sekolah untuk lebih terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab. Pemberian kebebasan yang lebih luas memberi kemungkinan kepada sekolah untuk menemukan jati dirinya dalam membina peserta didik, guru, dan petugas lain yang ada di lingkungan sekolah h. 14. E. Mulyasa, MBS, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.

15 Manfaat MBS : pemberian kebebasan dan kekuasaan yang besar pada setiap sekolah, disertai tanggung jawab untuk memanaj sumber daya dan mengembangkan strategi dengan melibatkan masyarakat dapat meningkatkan mutu pendidikan h. 25. E. Mulyasa, MBS, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.

16 1.Kewajiban dan hak sekolah. 2.Prioritas kebijakan pemerintah.
Pilar MBS : 1.Kewajiban dan hak sekolah. 2.Prioritas kebijakan pemerintah. 3.Peran-serta masyarakat. 4.Leadership dan manajerial. 5.Kepastian pengembangan profesi h E. Mulyasa, MBS, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.

17 Karakteristik MBS terlihat dari optimalisasi :
1.Kinerja organisasi sek-mad. 2.Proses belajar mengajar. 3.Pengelolaan sdm. 4.Pengelolaan sumber daya dan administrasi. E. Mulyasa, MBS, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, h. 29.

18 Karakteristik konsep MBS : a. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib.
b. Sekolah memiliki visi dan target mutu yang ingin dicapai. c. Sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat. d. Adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah (kepala sekolah, guru, dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi. e. … B. Suryobroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, 2nd ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h

19 e. Adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK.
f. Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan/perbaikan mutu. g. Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang-tua murid/ masyarakat (pen. pemerintah). B. Suryobroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, 2nd ed, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h

20 Ciri-ciri MBS 1. Organisasi Sekolah 2. Proses Belajar Mengaj
3. Sumber Daya Man 4. Sumber Daya & Adm 1 2 3 4 a Menyediakan manajemen organisasi kepemimpinan transformasional dalam mencapai tujuan sekolah. Meningkatkan kualitas belajar siswa Memberdayakan staf dan menempatkan personel yang dapat melayani keperluan semua siswa. Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikan sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhan. b Menyusun rencana sekolah dan merumuskan kebijakan untuk sekolahnya sendiri. Mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat sekolah. Memilih staf yang memiliki wawasan manajemen berbasis sekolah. Mengelola dana sekolah. c Mengelola kegiatan operasional sekolah. Menyelenggarakan pengajaran yang efektif. Menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf. Menyediakan dukungan administratif. berlanjut E. Mulyasa, MBS, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, h. 30.

21 Menyediakan program pengembangan yang diperlukan siswa.
lanjutan 1 2 3 4 d Menjamin adanya komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat terkait (school community) Menyediakan program pengembangan yang diperlukan siswa. Menjamin kesejahteraan staf dan siswa. Mengelola dan memelihara gedung dan sarana lainnya. e Menjamin akan terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab (akuntabel kepada masyarakat dan pemerintah). Program pengembangan yang diperlukan. Kesejahteraan staf dan siswa. Memelihara gedung dan sarana lainnya E. Mulyasa, MBS, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, h. 30.

22 MBS sebagai pemberdayaan
MBS merupakan konsep pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan mutu dan kemandirian sekolah. Dengan MBS diharapkan para kepala sekolah, guru, dan personel lain di sekolah serta masyarakat setempat dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan zaman, karakteristik lingkungan dan tuntutan global. E. Mulyasa, MBS, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, h. 31.

23 Ciri-ciri proses proses pemberdayaan : 1. Community organization.
2. Self-management and collaboration. 3. Participatory approaches. 4. Education for justice. E. Mulyasa, MBS, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, h. 34.

24 Komponen sek-mad sasaran operasional implementasi MBS :
1. Kurikulum dan program pengajaran. 2. Tenaga kependidikan. 3. Kesiswaan. 4. Keuangan. 5. Sarana dan prasarana pendidikan. 6. Hubungan sekolah dan masyarakat. 7. Pelayanan khusus lembaga pendidikan. E. Mulyasa, MBS, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 39.

25 Ruang Lingkup Bidang dan Tugas Manajemen Sekolah
Peserta didik Tenaga Pendidik+ Kependi-dikan Keuangan Sarpras Humas Layanan Khusus Kuriku-lum dan Pembela-jaran Perencanaan v Pengorganisasian Pengarahan Pengendalian Bidang Tugas manaj Vide, Husaini Usman, Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, 2nd ed, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, h. 16.

26 Sekolah Sentralistik ke Desentralistik :
1. Dari Sub-Ordinasi Menuju Otonomi. 2. Dari Pengambilan Keputusan Terpusat Menuju Pengambilan Keputusan Partisipatif. 3. Dari Ruang Gerak Kaku Menuju Ruang Gerak Luwes. 4. Dari Pendekatan Birokrasi Menuju Pendekatan Profesionalisme. 5. Dari Kebiasaan Diatur Menuju Kebiasaan Motivasi Diri. 6. ... Vide, Oki Dermawan, MBS, - diakses Jum’at

27 6. Dari Over regulasi Menuju Deregulasi .
7. Dari Mengontrol Menuju Mempengaruhi. 8. Dari Mengarahkan Menuju Memfasilitasi. 9. Dari Menghindari Resiko Menuju Mengolah Resiko. 10. Dari Informasi Terpribadi Menuju Informasi Terbagi. 11. Dari Pendelegasian Menuju Pemberdayaan. 12. Dari Organisasi Hirarkis Menuju Organisasi Datar. Vide, Oki Dermawan, MBS, - diakses Jum’at

28 …, MBS merupakan cara untuk memotivasi kepala sekolah lebih bertanggung jawab terhadap kualitas peserta didik. Untuk itu, sudah seharusnya kepala sekolah mengembangkan program-program kependidikan secara menyeluruh untuk melayani segala kebutuhan peserta didik di sekolah. Semua personel sekolah selazimnya menyambut dengan merumuskan program yang lebih operasional, karena merekalah pihak yang paling mengetahui akan kebutuhan peserta didiknya. h. 83. A. Malik Fadjar, Holistika Pemikiran Pendidikan, 1st ed, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

29 …, MBS dikembangkan untuk membangun sekolah yang efektif
…, MBS dikembangkan untuk membangun sekolah yang efektif. Hanya saja, konsep desentralisasi model MBS mengacu kepada sekolah swa-manajemen (self-managing school), bukan pada penyelenggaraan sekolah mandiri (self-governing school). h. 85. A. Malik Fadjar, Holistika Pemikiran Pendidikan, 1st ed, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

30 bukan Self-governing school
M-SSN/ M-SSI Self-managing school bukan Self-governing school interaksi edukatif

31 مسجد الحرام مكّة المكرّمة