RKPD Provinsi Jambi Tahun 2016 ARAH KEBIJAKAN

Presentasi berjudul: "RKPD Provinsi Jambi Tahun 2016 ARAH KEBIJAKAN"— Transcript presentasi:

1 RKPD Provinsi Jambi Tahun 2016 ARAH KEBIJAKAN
Disampaikan Oleh: KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI Ir. H. AHMAD FAUZI, MTP Pada Acara RAKOR KEBIJAKAN DAN EVALUASI OUTPUT TIM POKJA PROV. JAMBI TAHUN 2015

2 MEA, AFCTA, IMT-GT, IMS-GT
ISU STRATEGIS GLOBAL MEA, AFCTA, IMT-GT, IMS-GT Peningkatan Dayasaing Wilayah Peningkatan Sumberdaya Manusia (Ahli & Terampil) Sertifikasi Profesi konstruksi dan non konstruksi Mendukung sentra produksi

3 PEMBANGUNAN DAN PERDAGANGAN NASIONAL SERTA REGIONAL
ISU STRATEGIS NASIONAL: PEMBANGUNAN DAN PERDAGANGAN NASIONAL SERTA REGIONAL Mendukung sistem logistik Nasional Fasilitasi pembangunan infrastruktur menunjang pembangunan Rail way (satasiun – pusat simpul, toll way Trans Sumatera Railways Lintas Timur Batas sumsel (palembang) – Jambi – Batas Riau (Pekanbaru)- dst. Jalur ini mendukung penguatan simpul jaringan keretaapi dan jalan TOL Sumatera yang menghubungkan Sumatera Selatan – Jambi – Riau. 2. Akses pendukung Pelabuhan Ujung Jabung Kota Jambi – Pelabuhan Ujung Jabung. Jalur ini menjadi pendukung aktifitas barang dan jasa Kawasan Ekonomi dan Pelabuhan Utama.

4 ISU STRATEGIS NASIONAL: KEDAULATAN PANGAN DAN ENERGI
Pembukaan 1 juta lahan sawah baru Reforma agraria 9 juta Ha Stop konversi lahan produktif Pemulihan kualitas kesuburan lahan; 1000 Desa Mandiri Benih Gudang dgn fasilitas pengolahan pasca panen di sentra produksi; Peningkatan kemampuan petani Pemb. Agribisnis kerakyatan Pengembangan energi baru & terbarukan Iklim investasi migas yg kondusif Serbaikan dan pemb. Jaringan irigasi, bendungan, pasar, dan sarpras transportasi

5 ISU STRATEGIS NASIONAL: MEMBANGUN DARI DESA
BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA Pembangunan Kawasan Perbatasan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah Penataan Daerah Otonomi Baru Pengurangan overhead cost (biaya rutin) untuk dialokasikan bagi pelayanan publik Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pulau-Pulau Terpencil Kemen Keuangan; Kemendagri; Kementerian Sektor & Lembaga Pemda DPR & DPRD; Kemen Desa, PDT & Transmigrasi; Pemda; Desa Kemen PU & Pera; BNPP

6 ISU STRATEGIS NASIONAL:
POROS MARITIM DUNIA Jalur Sutra ALKI 1 Sea lane of communication

7 ISU STRATEGIS REGIONAL:
BATAS DENGAN PROVINSI TETANGGA BATAS PROVINSI JAMBI DENGAN RIAU Penyelesaian batas Prov. Jambi (Kab. Tanjab Barat dan Tebo) dengan Prov. Riau. Pencegahan dan Penanganan Kasus Kebakaran Lahan. Pemberdayaan KAT-SAD dan KAT-DUANO (Bajau) lintas Provinsi dan KAT-Talang Mamak. Pencurian sawit lintas provinsi Pemberdayaan masyarakat penyangga Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Pemberdayaan masyarakat miskin pesisir Pelayanan pendidikan dan kesehatan lintas provinsi Potensi konflik Perambahan lahan Masyarakat Batak/Karo asal Riau di Kabupaten Tebo. Gangguan keamanan disepanjang lintas timur Jambi-Pekanbaru. BATAS PROVINSI JAMBI DENGAN PROVINSI SUMATERA BARAT : Penyelesaian Batas Provinsi Jambi dengan Sumbar Angkutan Batubara/karet dari Prov. Jambi ke Pelabuhan Teluk Bayur Sumbar (kerusakan jalan dan potensi konflik) Potensi Konflik lahan masyarakat Kabupaten Bungo/Tebo dengan masyyarakat Dharmasraya Perambahan TNKS Pembangunan jalur evakuasi bencana Pelayanan Pendidikan (umum dan pesantren) anak-anak Jambi di Sumbar. Pelayanan Kesehatan rujukan (BPJS) masyarakat Kab. Kerinci/Kota Sei Penuh di Kota Padang Pelayanan Kesehatan (BPJS) masyarakat Kab. Dharmasraya di Kabupaten Bungo. Pemberdayaan Masyarakat penyangga TNKS BATAS PROVINSI JAMBI DENGAN BENGKULU Penyelesaian batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Bengkulu. Potensi konflik perambahan lahan di Kab. Merangin (jangkat) dengan Prov. Bengkulu Pemberdayaan KAT-SAD lintas Provinsi. Aksesibilitas masyarakat Kabupaten Kerinci ke Prov. Bengkulu. Pelayanan Kesehatan dan pendidikan masyarakat batas Kab. Kerinci Prov. Jambi dengan masy Prov. Bengkulu Pemberdayaan masyarakat penyangga TNKS

8 ISU STRATEGIS REGIONAL:
BATAS DENGAN PROVINSI TETANGGA BATAS PROVINSI JAMBI DENGAN KEPULAUAN RIAU Penyelesaian Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepri (batas perairan dan pulau berhala) Penanganan pencurian ikan (illegal fishing) oleh nelayan asing. Potensi konflik nelayan antar Provinsi Pemberdayaan KAT-Duano (Bajau) lintas Provinsi. Distribusi / tansportasi logistik masy dabo/singkep dari Jambi, Nipah Panjang dan Kampung Laut. Pemberdayaan masyarakat miskin pesisir Pelayanan pendidikan dan kesehatan lintas provinsi. BATAS PROVINSI JAMBI DENGAN SUMATERA SELATAN Penyelesaian batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumsel Pencegahan dan Penanganan Kasus Kebakaran Lahan. Ganguan keamanan disepanjang jalur lintas timur Palembang-Jambi. Eksodus masyarakat Sumsel ke Kecamatan Jangkat (kawasan TNKS) Penanganan pencurian ikan (illegal fishing) oleh nelayan asing. Pelayanan kesehatan rujukan masyarakat Prov. Jambi ke RS di Kota Palembang. Pelayanan Pendidikan (umum dan pesantren) anak-anak Jambi di Sumsel. Pelayanan pendidikan dan kesehatan lintas provinsi (masyarakat Sumsel di perbatasan yang berobat ke Provinsi Jambi). Pemberdayaan KAT-SAD lintas Provinsi. Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat Sumsel di kawasan TNKS Administrasi kependudukan bagi masyarakat Sumsel yang eksodus di kawasan TNKS Provinsi Jambi. Pemberdayaan Masyarakat penyangga TNKS Pemberdayaan masyarakat miskin pesisir

9 DAYA SAING WILAYAH DAYA SAING INFRASTRUKTUR DAYA SAING EKONOMI
ISU STRATEGIS PROVINSI JAMBI : DAYA SAING WILAYAH DAYA SAING INFRASTRUKTUR DAYA SAING EKONOMI DAYA SAING SDM

10 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI (RTRWP)
ISU STRATEGIS PROVINSI JAMBI : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI (RTRWP) Fasilitasi Kelembagaan Penataan Ruang Fasilitasi penanganan bencana alam Fasilitasi pengembangan PKNp menjadi PKN dan PKWp menjadi PKW Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendidkan dan Kesehatan Faslitasi Kota Bungo menjadi Kota Transit Pembangunan Wilayah batas Provinsi Tetangga

11 ISU STRATEGIS PROVINSI JAMBI :
KEMISKINAN

12 SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN UNTUK PROVINSI JAMBI

13 TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA PADA RPJMN 2015-2019 :
“Sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan lumbung energi nasional, diarahkan untuk pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin."

14

15

16

17 KEBIJAKAN RKPD PROVINSI JAMBI 2016
(KAIDAH TRANSISI RPJMD PROVINSI JAMBI ) Masa jabatan gubernur Jambi periode 2010– 2015 akan berakhir pada 3 Agustus 2015, dengan demikian RPJMD juga akan berakhir pada waktu yang sama. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2016, agar berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi Jambi dan mengacu pada RPJMN (pasal 287 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010).

18 TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI JAMBI
VISI RPJPD PROVINSI JAMBI TAHUN JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA 6 Misi Pembangunan Provinsi Jambi sebagai berikut : Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI JAMBI Terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Jambi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah. Peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah Penguatan sektor industri …….dst RPJMD TAHAP 4 ( ) Pencapaian daya saing wilayah dan ekonomi rakyat ; Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, serta perkembangan penerapan IPTEK. RPJMD TAHAP 3 ( ) kualitas pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup RPJMD TAHAP 2 ( ) peningkatan daya saing ekonomi, kemampuan dan pemerataan pembangunan, kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan pembangunan hukum dan tata pemerintahan yang baik RPJMD TAHAP 1 ( ) RPJMD telah ditetapkan melalui PERDA Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 18

19 TRISAKTI DAN NAWACITA Slide - 8
VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG 7 MISI Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum. Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim Kualitas hidup manusian Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera Bangsa berdaya saing Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan. NAWACITA – 9 agenda prioritas Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN Akan membuat Pemerintah tidak absen dg memba-ngun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demo-kratis dan terpercaya Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan Akan menolak Negara lemah dengan melalukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Akan mening-katkan kuali-tas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera Akan mening-katkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerak-kan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Akan melakukan revolusi karakter bangsa Akan memper-teguh Kebhi-nekaan dan memperkuat restorasi sosial. BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 program aksi-115 prioritas utama) BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 program aksi) BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi) Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4) Menguatkan sistem pertahanan negara (4) Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8) Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7) 5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7) Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6) Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11) Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8) 9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat (6) 10. Pemberda-yaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7) 11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) 12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5) Dedikasikan pembangunan kualitas SDM Membangun ke-daulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan Mendedikasikan program u/ mem-bangun daulat energi berbasis kepentingan nas. Untuk pengua-saan SDA melalui 7 langkah & mem-bangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapa-sitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm penge-lolaan tambang berkelanjutan. 5. Membangun pemberdayaan buruh Membangun sektor keuangan berbasis nasional Penguatan investasi domestik Membangun penguatan kapasitas fiskal negara Membangun infrastruktur 10. Membangun ekonomi maritim 11. Penguatan sektor kehutanan 12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan Membangun perimbangan pembangunan kawasan Membangun karakter dan potensi wisata Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional Pengembangan industri manufaktur 1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa 2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial 3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga Slide - 8

20 URAIAN VISI RPJPD PROVISI JAMBI
MAJU Mengartikan bahwa adanya pergerakan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dibarengi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup. Selain itu, juga ditandai dengan struktur ekonomi yang kokoh yang mampu mencapai produktifitas tinggi dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. MANDIRI Berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri ADIL Mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat SEJAHTERA Mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan sandang dan pangan secara merata

21 MISI RPJPD PROVINSI JAMBI MISI RKPD PROVINSI JAMBI TRANSISI 2016
SANDINGAN MISI RPJPD PROVINSI JAMBI , RPJMN , DAN MISI RPJMD PROVINSI JAMBI TRANSISI 2016 MISI RPJPD PROVINSI JAMBI MISI RPJMN MISI RKPD PROVINSI JAMBI TRANSISI 2016 1 Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas 2 Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum Mewujudkan peningkatan SDM yang berdaya saing dan berbudaya 3 Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime Mewujudkan peningkatan daya saing ekonomi daerah. 4 Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, Mandiri dan berkelanjutan. 5 Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing, Mewujudkan peningkatan Good Goverment dan Demogratic Government. 6 Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dan 7 Fokus RPJMD Tahap 3 PADA RPJP Pencapaian daya saing wilayah dan ekonomi rakyat ; Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, serta perkembangan penerapan IPTEK Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

22 STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA Membangun untuk manusia dan masyarakat Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan Memulihkan dan menjaga keseimbangan antarsektor, antarwilayah dan antarkelompok sosial dalam pembangunan Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keunggulan sumber daya manusia 3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA Pendidikan Kesehatan Perumahan DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman Pariwisata dan Industri DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN Antarkelompok Pendapatan Antarwilayah KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum Keamanan dan Ketertiban Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA Slide - 11

23 ARAH PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN RTRW
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pengembangan sarana pendidikan tinggi. Pengembangan sarana kesehatan Rumah Sakit Umum (RSU) sebagai salah satu rumah sakit tipe A. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum sesuai kebutuhan masyarakat. Peningkatan TPA Regional serta prasarana dan sarana persampahan. Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu melalui pipanisasi. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana permukima Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Perkotaan Kuala Tungkal dan Perkotaan Muara Bulian Peningkatan pelayanan rumah sakit kelas A atau B. Pembangunan atau peningkatan rumah sakit kelas B menjadi kelas A Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan. Peningkatan TPA Regional serta prasarana dan sarana persampahan Peningkatan dan pengembangan instalasi pengelolaan air Iimbah (IPAL) Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana permukiman. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Ibukota Kabupaten dan Rumah sakit umum kelas C Prasarana perumahan dan permukiman yang meliputi jaringan air minum, tempat pembuangan akhir sampah, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT). Peningkatan pelayanan rumah sakit kelas B atau C Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan. Pengembangan prasarana dan sarana permukiman.

24 PEMBANGUNAN PERWILAYAHAN PROVINSI JAMBI
Tanjabar: Pelabuhan Penumpang, Industri perikanan dan perkapalan Tebo: Perkebunan dan Agribisnis Bungo Jasa dan Agribisnis Tanjabtim: Pelabuhan Barang dan Industri Besar dan perkapalan Kerinci dan Sungai Penuh Ketahanan Pangan , Energi dan Pariwisata Muaro Jambi: Kawasan Industri, Manufaktur, dan Industri Strategis lainya Merangin Ketahanan Pangan, Agribisnis dan energi Kota Jambi Pusat Jasa, Keuangan dan Bisnis Batanghari: Perkebunan dan Peternakan Sarolangun Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Energi

25 MISI, TUJUAN DAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA RKPD PROVISI JAMBI 2016
ViSI : JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA MISI I : Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum Tujuan Sasaran Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Kondisi Awal (2014) Kondisi Akhir (2016) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik Terbangunnya konektivitas PKN, PKW dan PKL dalam kerangka Jalan Primer Jalan Provinsi dalam keadaan mantap 73.82  80% Persentase panjang Jalan Provinsi yang mempunyai kelengkapan keselamatan jalan  NA Persentase panjang Jalan Provinsi yang mempunyai mempunyai drainase Terbangunnya Simpul-simpul Maritim Provinsi Jambi Nilai Ekspor dari pelabuhan Talang Duku USD Nilai Ekspor dari Pelabuhan Muara Sabak USD Persentase peningkatan jumlah keberangkatan penumpang di Pelabuhan Tanjung Jabung Barat NA   5% PERDA Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir dan kelautan Provinsi Jambi NA Ada Terbangunnya infrastruktur penunjang Rail way (satasiun – pusat simpul, toll way) Persentase Dokumen penunujang pembangunan Railway dan Toll way yang diselesaikan 70% Pengembangan Sistem Prasarana Sumber Daya Air Saluran Irigasi dalam kondisi Baik 59% Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Rasio Elektrifikasi 74 76 Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Layak 58.02 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan 9.04 Akses Terhadap Air Minum Yang Layak 61,56 Meningkatnya pembangunan infrastruktur Ujung Jabung Persentase jalan menuju Ujung Jabung yang diselesaikan 5% 

26 MISI, TUJUAN DAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA RKPD PROVISI JAMBI 2016
MISI 2 : Mewujudkan peningkatan SDM yang berdaya saing dan berbudaya Tujuan Sasaran Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Kondisi Awal (2014) Kondisi Akhir (2016) Meningkatnya daya saing sumber daya manusia yang berbudaya. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata; Angka rata-rata lama sekolah 8,05 8,08 Rasio SMA dan SMK 57:34 60:30 Angka Melek Huruf Persentase Peserta Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negri asal Jambi yang lulus di PTN NA 40% Angka Melanjutkan ke PT 12,89% 13% Persentase Sekolah yang menggunakan TIK Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata Indek Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) 0,6907 0,7 Persentase Kecamatan yang mempunyai Puskersmas yang terakreditasi Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS kesehatan 32,30% Persentase persalinan yang dibantu tenaga kesehatan 83,25% Angka gizi buruk 19,7% Meningkatnya kualitas Tenaga kerja Persentase Penganggur Terdidik 28,63 % 28,5%  Persentasi Angkatan kerja Konstruksi yang telah disertifikasi Profesi 3,11%  (1.942 org) 3,15)% Persentasi Angkatan kerja non konstruksi yang telah disertifikasi Profesi  NA 0,2%  Persentase pencari kerja yang ditempatkan Mewujudkan peran pemuda dalam pembangunan yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga Persetase peningkatan wirausahawan muda NA  0,5% Persentase peningkatan SP3 138 org  10%  Ranking Provinsi Jambi dalam PON 24  Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial Indek kebahagiaan masyarakat  70.10 Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing Jumlah Karya seni yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI Industri Pariwisata

27 MISI, TUJUAN DAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA RKPD PROVISI JAMBI 2016
MISI 3 : Mewujudkan peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah Tujuan Sasaran Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Kondisi Awal (2014) Kondisi Akhir (2016) Meningkatkan Struktur Ekonomi yang kokoh dan bernilai tambah dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi Pengembangan Kawasan Ekonomi Ujung Jabung  PERDA Kawasan Strategis Ujung Jabung (Didiskusikan)  NA  ADA Peningkatan kontribusi Sektor Sekunder sehingga terjadi transformasi struktur ekonomi daerah Kontribusi sektor skunder dalam PDRB  17.34% peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian dalam penciptaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Jumlah Karya IPTEK yang diterapkan dalam pembangunan Peningkatan Investasi daerah Investasi PMDN (Rp)  Rp 156,1 triliun Inverstasi PMA (RP)  Rp 307,0 triliun Peningkatan Ekspor Nilai Ekspor  US$83,32 juta. pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan diarahkan pada penumbuhan perikanan komersial di Pantai Timur dan potensi perairan umum Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Sektor Pertanian  4,3%

28 MISI, TUJUAN DAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA RKPD PROVISI JAMBI 2016
MISI 4 : Mewujudkan Pembangunan yang berkeadilan, Mandiri dan Berkelanjutan Tujuan Sasaran Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Kondisi Awal (2014) Kondisi Akhir (2016) Pembangunan daerah dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasialbagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat dapat sinergis, serasi dan seimbang Membangun Kawasan Strategis Provinsi Perda Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi jambi NA ADA meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi lokal yang didukung kelembagaan ketahanan pangan Pola Pangan Harapan (PPH) Persentase capaian Produksi beras yang ditargetkan pemerintah pusat  NA 85%  Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Kabupaten/kota di Provinsi Jambi dan mewujudkan membangun dari desa Indeks williamson 0.38   menurun  Indeks Gini Ratio 0.34 Mengembangkan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang ada Meningkatnya Indeks Reaveled Competitive Advantages (RCA) Mengembangkan Kehidupan yang berkelanjutan (Sustainable lifelihood) Persentase Kecamatan yang mempunyai Kelembagaan Keuangan mikro NA  Persentase Kecamatan yang diberi dampingan kewirausahaan 10%

29 MISI, TUJUAN DAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA RKPD PROVISI JAMBI 2016
MISI 5: Mewujudkan peningkatan Good Goverment dan Demogratic Government. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Kondisi Awal (2014) Kondisi Akhir (2016) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan serta mewujudkan perluasan partisipasi public dalam pembangunan daerah Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Indek Government Indonesia Nilai SAKIP Baik Cukup Baik (CC) Baik (B) Persentase Kabupaten/Kota yang Nilai SAKIP Baik 36,36% 54,55% Persentase Tindaklanjut hasil Penemuan (TLHP) yang ditindaklanjuti Meningkatnya profesionalisme dan kualitas aparatur persentase peningkatan pegawai tamatan S2 dan S3 8.89% 8.90% Meningkatnya peran sertaMasyarakat dan pemangkuKepentingan dalam proses pembangunan Tingkat Kehadiran perwakilan masyarakat dalam Konsultasi Publik Perencanaan Pembangunan NA 60% Persentase peningkatan pengaduan masyarakat - 5% Persentase peningkatan Dana CSR 7% Meningkatkan stabilitas daerah Meningkatnya stabilitas Ketertiban , ketentraman dan kesadaran politik dan hukum masyarakat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Partisipasi Pemilih pada PILGUB Meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh Masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) B A peningkatan dan pemantapan regulasi di bidang investasi sertamemperluas kerjasama investasi antar wilayah/daerah. Tingkat Keramahan Berinvestasi peningkatan daya guna kekayaan dan aset daerah.optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan keuangan Hasil Audit BPK Terhadap Penilaian Laporan Keuangan Daerah WTP Persentase Kabupaten/Kota mendapat nilai WTP Terhadap Penilaian Laporan Keuangan Daerah 36,6 % 45,45%

30 KEGIATAN STRATEGIS UNTUK PROVISI JAMBI
DALAM RPJMN PERKERETAAPIAN 1. Pembangunan Jalur Kereta Api Jambi-Kertapati/Palembang 2. Pembangunan Jalur KA Pekanbaru-Muara-Lembu-Teluk Kuantan-Muaro 3. Pembangunan Jalur KA Taluk Kuantan - Rengat- Kuala Enok PERHUBUNGAN DARAT PengembanganSistem Transit dan Semi BRT Kota Jambi* PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara dan Panjang Runway Depati Parbo Kabupaten Kerinci Pengembangan Bandara Sultan Thaha Pengembangan Bandara Muaro Bungo PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Ujung Jabung Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Tanah Pilih Kota Jambi Pengembangan Pelabuhan Kuala Tungkal Pengembangan Pelabuhan Mendahara JALAN Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Kuala Tungkal Pembangunan Jalan Bangko-Sp P Bengas-Sungai Penuh Pembangunan Jalan lingkar Jambi - Talang Dukuh Pembangunan Jalan Sp. Niam - Merlung Pembangunan Jalan Talang Duku - Muara Sabak

31 KEGIATAN STRATEGIS UNTUK PROVISI JAMBI
DALAM RPJMN ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Penumpang Tanah Tumbuh Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kuala Tungkai* Pemb. Halte Sungai lokasi Kuala Indah Pemb. Halte Sungai lokasi Teluk Nilau Parit Pemb. Halte Sungai lokasi Sungai Rambe Pemb. Dermaga Bus Air lokasi Kota Jambi Pemb. Halte Sungai lokasi Pasir Panjang Pemb. Halte Sungai lokasi Tanjung Raden Pemb. Halte Sungai lokasi Olak Kemang Pemb. Halte Sungai lokasi Kampung Tengah Pemb. Halte Sungai lokasi Arab Melayu Pemb. Halte Sungai lokasi Tatuk Yaman Pemb. Halte Sungai lokasi Tanjung Johor Pemb. Halte Sungai lokasi Candi Ma. Jambi KETENAGALISTRIKAN PLTU Jambi 600 MW PLTG/MG Mobile PP Sumbagteng (Tanjung Jabung Timur) 100 MW PLTGU/MG Jambi Peaker 100 MW Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi PLTU Tebo 2x200 MW

32 KEGIATAN STRATEGIS UNTUK PROVISI JAMBI
DALAM RPJMN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota Pengembangan transmisi penyiaran TVRI SUMBER DAYA AIR Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kota Jambi (Jambi Flood Control) - (Multi Years Contract/MYC) Kota Jambi Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir di Kab. Batanghari Kab. Batanghari Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Siulak Deras Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Batang Asai Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Limun Singkut Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Batang Sangkir Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Bendung Renah Pemetik Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Siulak Deras Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Batang Asai Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kota Jambi Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir di Kab. Batang Hari Pembangunan PLTA Merangin-5 23,9 MW PENDIDIKAN Pembangunan baru sekolah menengah kejuruan (SMK, Politeknik) dan penyediaan pengajarnya Pembangunan science park (prov) dan techno park di kab/kota KESEHATAN Peningkatan Kelas RS Provinsi dari kelas B menjadi kelas A (RS Raden Mataher, RS Hanafi Kab. Bungo sebagai rujukan regional). Peningkatan tenaga penyuluh KB dan kelembagaan untuk KB kembali menjadi kewenangan pusat.

33 TERIMA KASIH