AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Presentasi berjudul: "AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH"— Transcript presentasi:

1 AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

2 Taushiyah “Seseorang yang merasa puas dengan nasibnya dan apa yang diberikan Allah kepadanya, ia akan merasa selalu bersyukur. Sedangkan seseorang yang selalu loba terhadap harta orang lain, ia akan menjadi pengemis” (Ja’far As Shodik) “Barang siapa meninggal dunia, sedangkan dia sudah bertobat dari perbuatan ghibah, maka dia itulah orang yang terakhir masuk sorga. Dan barang siapa yang meninggal dunia, sedangkan dia terus- menerus berbuat ghibah, maka itulah dia orang yang paling awal masuk neraka” (Wahyu Allah kepada Nabi Musa a.s.) 9/15/2018

3 Persyaratan Akuntansi Pemerintahan Oleh PBB
Sistem akuntansi harus dirancang untuk memenuhi persyaratan Undang Undang Dasar, Undang Undang, dan peraturan lainnya dari negara Sistem akuntansi harus dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Fungsi penganggaran dan akuntansi saling melengkapi dalam manajemen keuangan dan harus diintegrasikan Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan dengan suatu cara yang menunjukkan secara jelas obyek dan tujuan penerimaan dan penggunaan dana serta pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan penggunaannya Sistem akuntansi harus diselenggarakan dengan cara yang memungkinkan pemeriksaan oleh aparat pengawasan ekstern, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pemeriksaan 9/15/2018

4 Continue... Sistem akuntansi harus dikembangkan dengan cara yang memungkinkan pengawasan administratif yang efektif atas dana-dana dan kegiatan-kegiatan, manajemen program, pemeriksaan intern, dan penilaian Perkiraan-perkiraan harus dikembangkan sehingga secara efektif mengungkapkan hasil ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan program, termasuk pengukuran pendapatan, identifikasi belanja serta penetapan hasil operasi (surplus atau defisit) pemerintah dan program-programnya serta unit-unit organisasinya Sistem akuntansi harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan untuk pengembangan rencana dan program, meneliti dan menilai kinerja dalam bentuk phisik maupun keuangan Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan dengan cara yang akan memungkinkan data keuangan berguna untuk analisis ekonomi dan reklasifikasi transaksi-transaksi pemerintah, dan membantu pengembangan perkiraan-perkiraan nasional 9/15/2018

5 Basis Akuntansi BASIS AKUNTANSI
Sistem pencatatan single entry = sistem tata buku tunggal. Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. 9/15/2018

6 Sistem pencatatan double entry = sistem tata buku berpasangan.
Transaksi ekonomi akan dicatat dua kali (double = berpasangan, entry = pencatatan). Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal; ada sisi Debit dan Kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. AKTIVA + BELANJA = UTANG + EKUITAS DANA + PENDAPATAN 9/15/2018

7 TRIPLE ENTRY Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, sub-bagian pembukuan (bagian keuangan) Pemerintah Daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran. 9/15/2018

8 Dasar Akuntansi Sistem/basis/dasar pencatatan: himpunan standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis-basis tersebut berkaitan dengan penetapan waktu (timing) atas pengukuran yang dilakukan, terlepas dari sifat pengukuran tersebut. Dasar/basis akuntansi: cash basis, accrual basis, modified cash basis, dan modified accrual basis. Basis Kas Basis Kas Modifikasian Basis Akrual Modifikasian Basis Akrual 9/15/2018

9 Cash Basis - Accrual Basis
BASIS KAS (cash basis) menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat. BASIS AKRUAL (accrual basis) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi; bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 9/15/2018

10 Modified Cash Basis - Modified Accrual Basis
BASIS KAS MODIFIKASIAN (modified cash basis) mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual BASIS AKRUAL MODIFIKASIAN (modified accrual basis) mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan. 9/15/2018

11 Pengguna Laporan Keuangan
Pihak-pihak kepada siapa pemerintah terutama bertanggungjawab (masyarakat) Para wakil rakyat dan lembaga pengawas Pihak yang memberi atau berperan dalam proses pinjaman (investor dan kreditor) Manajemen dan aparat pemerintah Lembaga donor dan lembaga internasional Pihak lain yang berkepentingan 9/15/2018

12 Kebutuhan Informasi Informasi dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka laporan keuangan harus memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat digunakan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. 9/15/2018

13 Asumsi Dasar Asumsi kemandirian entitas; Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Asumsi kesinambungan entitas; Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan pemerintah akan berlanjut keberadaannya Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement); Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan entitas yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang 9/15/2018

14 Tujuan Pelaporan Akuntansi
Akuntabilitas; Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik Manajerial; Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana Transparansi; Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik Keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity); Membantu para pengguna dalam mengetahui apakah penerimaan pemerintah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut 9/15/2018

15 Penyajian Informasi Keuangan
apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran apakah cara memperoleh sumber daya dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan jumlah sumber daya yang digunakan dalam kegiatan entitas serta hasil-hasil yang telah dicapai bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya posisi keuangan dan kondisi entitas pemerintah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya perubahan posisi keuangan entitas, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan 9/15/2018

16 Dasar Hukum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan negara Indische Comptabiliteitswet (ICW) / Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (UUPI) Undang-undang APBN Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pelaksanaan APBN/APBD Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah 9/15/2018