KESIAPAN DAERAH DAN DESA DALAM PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA

Presentasi berjudul: "KESIAPAN DAERAH DAN DESA DALAM PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA"— Transcript presentasi:

1 KESIAPAN DAERAH DAN DESA DALAM PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA RAPAT KOORDINASI KESIAPAN DAERAH DAN DESA DALAM PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA

2 RAPAT KOORDINASI KESIAPAN DAERAH DAN DESA
DALAM PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA 2018

3 URUSAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA & KEBUDAYAAN
KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA (KESEJAHTERAAN) KAPABILITAS MANUSIA INDONESIA (PEMBERDAYAAN) KARAKTER MANUSIA INDONESIA Gerakan Nasional Revolusi Mental: Gerakan Indonesia Melayani Gerakan Indonesia Mandiri Gerakan Indonesia Bersih Gerakan Indonesia Tertib Gerakan Indonesia Bersatu Penguatan Pendidikan Karakter Penanggulangan Kemiskinan Program Jaminan & Kompensasi Sosial Pelayanan Kesehatan Pelayanan Pendidikan & Agama Pembangunan Keluarga Perlindungan Kaum Marjinal Pengelolaan Dampak Bencana Pembangunan Desa Pemberdayaan Masyarakat (Perempuan, Pemuda, Olahraga, Seni Budaya, Keluarga) Pembangunan Kependudukan & Keluarga Science & Techno Park Revitalisasi Pendidikan Vokasional INDIKATOR MAKRO Indikator 2014 2015 2016 2017 Sasaran (2018) (2019) IPM (Kesehatan, Pendidikan, Hidup layak) 68,9 69,5 70,19 70,79 71,5 71,9 Indeks GINI 0,41 0,402 0,394 0,391 0,38 0,36 Tingkat Kemiskinan (Mar; %) 11,25% 11,22% 10,86% 10,12% 10% 8% Perlindungan Sosial JKN (Penduduk) 86,4 JT 87,83 JT 91,1 JT 92,4 JT 107,2 JT

4 TINGKAT KEMISKINAN BERKURANG
KESEJAHTERAAN RAKYAT MENINGKAT TINGKAT KEMISKINAN BERKURANG PENURUNAN INDEKS GINI IPM MENINGKAT Program Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Pangan, Kesehatan, Pendidikan, serta Fasilitas Perumahan (listrik) Program Bansos Pemerintah menyangga 26%-30% Pengeluaran Rumah Tangga masyarakat tidak mampu Meningkatnya daya beli 40% masyarakat terbawah. Pengeluaran 40% masyarakat terbawah meningkat dari 17,02% (2016) menjadi 17,22% (2017) Pertumbuhan IPM periode mencapai 0,91% lebih tinggi dari rata2 pertumbuhan IPM yang hanya mencapai 0,78% Sejak 2016 Indonesia untuk pertama kali menjadi negara dengan kategori “High Human Develompment”

5 TREND PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN
JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, Sumber: BPS, Profil Kemiskinan di Indonesia September 2017

6 PROGRAM KERAKYATAN BIDANG PMK
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 15,5 JUTA RUMAH TANGGA 60 JUTA PENDUDUK (SEKITAR 25% PENDUDUK) 92,4 JUTA PENERIMA BANTUAN IURAN (SEKITAR 35% PENDUDUK) 19,7 JUTA ANAK (SD, SMP, DAN SMA) AKSES PENDIDIKAN MELALUI KIP 10 JUTA KPM (KELOMPOK PENERIMA MANFAAT) PROGRAM KELUARGA HARAPAN PEMBERDAYAAN RAKYAT PESERTA 50.000 MAHASISWA SAAT INI PER TAHUN DIBUKA RP 12,6 JUTA PER MAHASISWA/TAHUN MANFAAT YANG DIPEROLEH KERJASAMA INDUSTRI DAN SEKOLAH KEJURUAN 1035 SMK 308 INDUSTRI

7 TUJUAN KEGIATAN PADAT KARYA
KEBIJAKAN PADAT KARYA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA 2018 KEGIATAN PADAT KARYA DI DESA KEGIATAN PADAT KARYA Kegiatan pembangunan yang diselenggarakan di desa, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja lokal desa, dan teknologi lokal TUJUAN KEGIATAN PADAT KARYA Untuk memberikan tambahan upah/pendapatan bagi masyarakat desa, meningkatkan daya beli, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa

8 KEGIATAN PADAT KARYA DAN PENANGGULANGAN STUNTING
STUNTING (KERDIL) Kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis. (secara fisik diperlihatkan dengan ukuran anak yang pendek untuk usianya atau kerdil) PENYEBAB STUNTING Masalah stunting disebabkan karena kurangnya asupan gizi selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (bayi dalam kandungan Ibu) dan pola hidup sehat Salah satu sinergi yang juga dilakukan dalam Kegiatan Padat Karya ini adalah Menanggulangi permasalahan stunting Penanggulangan masalah stunting juga perlu ditopang oleh infrastruktur dasar kesehatan seperti ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi

9 100 KABUPATEN/KOTA SASARAN KEGIATAN STUNTING
SUMATERA KALIMANTAN SULAWESI 17 KAB/KOTA PRIORITAS MALUKU - PAPUA 5 KAB/KOTA PRIORITAS 9 KAB/KOTA PRIORITAS ACEH TENGAH PIDIE LANGKAT PADANG LAWAS NIAS UTARA GUNUNG SITOLI PASAMAN PASAMAN BARAT ROKAN HULU KERINCI OGAN KOMERING ILIR KAUR LAMPUNG SELATAN LAMPUNG TIMUR LAMPUNG TENGAH BANGKA BARAT NATUNA 11 KAB/KOTA PRIORITAS KETAPANG BARITO TIMUR HULU SUNGAI UTARA PENAJAM PASER UTARA MALINAU BOLAANG MONGONDOW UTARA BANGGAI ENREKANG BUTON BOALEMO GORONTALO MAJENE POLEWALI MANDAR MAMUJU MALUKU TENGAH SERAM BAGIAN BARAT HALMAHERA SELATAN SORONG SELATAN TAMBRAUW JAYAWIJAYA TOLIKARA NDUGA LANNY JAYA DOGIYAI INTAN JAYA JAWA - BALI NUSA TENGGARA 39 KAB/KOTA PRIORITAS 19 KAB/KOTA PRIORITAS KEPULAUAN SERIBU BOGOR SUKABUMI CIANJUR BANDUNG GARUT TASIKMALAYA KUNINGAN CIREBON SUMEDANG INDRAMAYU SUBANG KARAWANG BANDUNG BARAT CILACAP BANYUMAS PURBALINGGA KEBUMEN WONOSOBO KLATEN GROBOGAN BLORA DEMAK PEMALANG BREBES KULON PROGO TRENGGALEK MALANG JEMBER BONDOWOSO PROBOLINGGO NGANJUK LAMONGAN BANGKALAN SAMPANG PAMEKASAN SUMENEP PANDEGLANG GIANYAR LOMBOK BARAT LOMBOK TENGAH LOMBOK TIMUR SUMBAWA DOMPU LOMBOK UTARA SUMBA BARAT SUMBA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN TIMOR TENGAH UTARA ALOR LEMBATA NGADA MANGGARAI ROTE NDAO SUMBA TENGAH SUMBA BARAT DAYA MANGGARAI TIMUR SABU RAIJUA

10 10 KABUPATEN PRIORITAS, 100 DESA PRIORITAS TAHAP I
ROKAN HULU LAMPUNG TENGAH SUMATERA 2 KAB PRIORITAS GORONTALO SULAWESI 1 KAB PRIORITAS MALUKU 1 KAB PRIORITAS MALUKU TENGAH KETAPANG KALIMANTAN 1 KAB PRIORITAS JAWA 3 KAB PRIORITAS PAPUA CIANJUR PEMALANG BREBES NUSA TENGGARA 1 KAB PRIORITAS 1 KAB PRIORITAS LANNY JAYA LOMBOK TENGAH

11 MEMPERKUAT PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN;
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN MENTERI DALAM NEGERI MENTERI KEUANGAN MENTERI DESA PDTT PPN/BAPPENAS SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) 4 MENTERI MEMPERKUAT PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN; MENAJAMKAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD); MENINGKATKAN PERAN PENDAMPINGAN DESA; MEMAJUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DAN KOPERASI; MEMPERCEPAT PELAKSANAAN PADAT KARYA DI DESA;

12 MENDUKUNG KEGIATAN PADAT KARYA
10 KAB. PRIORITAS DANA DESA REKENING DESA DISALURKAN per 25 JANUARI PROSES PENYALURAN 7 HARI MENDUKUNG KEGIATAN PADAT KARYA AWAL FEBRUARI SIAP DIGUNAKAN

13 ARAHAN MENKO PMK Kegiatan padat karya agar dilaksanakan tetap berpedoman pada tata kelola yang baik; Kegiatan padat karya dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan penghasilan rakyat di desa; Diperlukan kebersamaan dan gotong royong antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; Pemerintah Desa dan masyarakat desa, dalam kegiatan Padat Karya; Pendampingan dari Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemendes agar dapat dilakukan secara berkesinambungan.

14 MARI KITA BERGOTONG ROYONG
UNTUK MENJADIKAN DESA SEBAGAI TEMPAT YANG RAKYATNYA SEJAHTERA, MAJU, DAN BERKEBUDAYAAN