DEMOKRASI INDONESIA Yunani = Demokrasi Langsung

Presentasi berjudul: "DEMOKRASI INDONESIA Yunani = Demokrasi Langsung"— Transcript presentasi:

1 DEMOKRASI INDONESIA Yunani = Demokrasi Langsung Keputusan diambil secara musyawarah Kendala = Rakyat bertambah banyak Jarak bertambah jauh Masyarakat punya kesibukan Masalah bertambah banyak dan sukar Sistem Perwakilan

2 Demokrasi berasal dari bahasa Yunani: Demos = Rakyat
Kratos = Pemerintahan Jadi Demokrasi: Pemerintahan Rakyat Berkembang menjadi: Pemerintahan dari Rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat Karena adanya pemerintahan dari rakyat: maka dilihatlah rakyatnya. Kenyataanya rakyat itu berbeda2 keadaannya Musyawarah Suara Mayoritas

3 KONSEP DASAR DEMOKRASI
FOR THE PEOPLE FROM BY (Udin:2005)

4 Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan
Menurut Plato, bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi: Monarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Tirani, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Aristokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang dan dijalankan untuk kepentingan kelompok. Demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Mobokrasi/Okhokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat tidak tahu apa-apa.

5 APAKAH DEMOKRASI UNIVERSAL?

6 Syarat terwujudnya demokrasi: Pendidikan yang memadai
Ekonomi yang mapan Keinginan untuk berpartisipasi catatan

7 Apakah demokrasi sudah bisa berjalan dengan baik?
Setelah rakyat berpendidikan, ekonomi yang mapan dan mau berpartisipasi, dan Setelah ada mekanisme musyawarah dan voting, Apakah demokrasi sudah bisa berjalan dengan baik? Ternyada Demokrasi juga memerlukan sistem.

8 Salah satu sistem demokrasi dikenal prinsip TRIAS POLITICA (pembagian kekuasaan) yang dicetuskan oleh Montesquieu. Trias Politica: Eksekutif Legislatif Yudikatif Kendala terdapat pada kepandaian membuat sistem. Di Indonesia ada sistem seperti itu. Namun ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apa Penyebabnya?

9 Suatu negara atau pemerintahan dikatakan demokratis apabila
dalam sistem pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Robert A Dahl terdapat tujuh prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan, yaitu : Adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintahan. Pemerintah bertugas melaksanakan pemerintahan berdasar mandat yang diperoleh dari pemilu. Namun demikian dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah bukan bekerja tanpa batas. Pemerintah dalam mengambil keputusan masih dikontrol oleh lembag legislatif yaitu DPR dan DPRD.

10 2. adanya pemilihan yang teliti dan jujur.
Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dari warga negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur. Suatu keputusan tentang apa yang dipilih, didasarkan pengetahuan warga negara yang cukup , dan informasi yang akurat dan dilakukan dengan jujur.

11 3. adanya hak memilih dan dipilih.
Demokrasi berjalan apabila setiap warga negara mendapatkan hak pilih dan dipilih. Hak memilih untuk memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintahan, serta memutuskan pilihan yang terbaik sesuai dengan tujuan yang ingin di capai rakyat. Hak dipilih memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang mempunyai kemampuan dan kemauan serta memenuhi persyaratan untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya.

12 4. adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman.
Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, berserikat dengan rasa aman. Apabila warga negara tidak dapat menyampaikan pendapat atau kritik dengan lugas, maka saluran aspirasi akan tersendat, dan pembangunan tidka akan berjalan dengan baik. 5. adanya kebebasan mengakses informasi. Demokrasi membutuhkan informasiyagn akurat, untuk itu setiap warga negara harus mendapatkan akses informasi yagn memadai. Keputusan pemeritnah harus di sosialissikan dan mendapatkan persetujuan DPR, serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar, disisi lain DPR dan rakyat dapat juga mencari informasi, sehingga antara pemerintah dan DPR mempunyai informasi yang akurat dan benar.

13 6. adanya kebebasan berserikat yagn terbuka.
Kebebasan untuk berserikat ini memberikan dorongan bagi warga negara yagn merasa lemah, dan untuk memperkuatnya membutuhkan teman atau kelompok dalam bentuk serikat. 7. Adanya serikt pekerja, terbukannya sistem politik memungkinkan rakyat memberikan aspirasi secara terbuka dan lebih baik.

14 KASUS, ILUSTRASI Jakarta, Tribun. Massa pendukung calon walikota Depok Badrul Kamal, Minggu, 18 Desember 2005 yang berunjuk rasa di depan gedung Balai Kota Depok Jl. Margonda. Massa akan menlanjutkan aksinya Senin ini di Mahkamah Agung dan Departemen Dalam Negeri. Mereka menolak putusan Mahkamah Agung yang memberlakukan keputusan KPUD Depok yang memenangkan pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra sebagai Walikota/Wakil Walikota. Sementara itu¸pihak Badrul Kamal akan mengadukan Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) dan mendatangi lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan Kepala Daerah. Ia menilai putusan itu pennuh rekayasa politik, ia juga mempertanyakan keputusan MA yang menerima PK KPUD padahal sesuai peraturan MA nomor 2 untuk menyelesaikan sengketa Pilkada tidak dikenal PK. Sumber: Harian pagi Tribun Jabar, Senin, 19 Desember 2005

15 KASUS, ILUSTRASI Pertanyaan:
Coba Anda analisis kasus tersebut, buatlah laporan hasil diskusi. Bagaimanakah tanggapan Anda terhadap massa yang berdemonstrasi, apakah merupakan pelaksanaan demokrasi? Apakah nilai-nilai demokratis telah dilaksanakan dalam kehidupan kampus?

16