PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEHIDUPAN POLITIK BANGSA INDONESIA

Presentasi berjudul: "PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEHIDUPAN POLITIK BANGSA INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEHIDUPAN POLITIK BANGSA INDONESIA
SEJARAH INDONESIA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEHIDUPAN POLITIK BANGSA INDONESIA

2 KALAU MASA LALU TINGGAL CERITA KENAPA KITA TIDAK BELAJAR DARINYA, KALAU MASA DEPAN MASIH SEBUAH MISTERI KENAPA TIDAK KITA SIAPKAN DARI SEKARANG, DAN KALAU MASA SEKARANG YANG SEDANG KITA JALANI KENAPA KITA TIDAK MELAKUKAN YANG TERBAIK YANG KITA BISA

3 PERSIAPAN KEMERDEKAAN PERISTIWA RENGASDENGKLOK PELAKSANAAN PROKLAMASI
DUKUNGAN DARI MASYARAKAT PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN NEGARA PERAN TOKOH SEKITAR PROKLAMASI

4 PERSIAPAN KEMERDEKAAN
1 Maret 1945 Jenderal Kumakichi Harada membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) diketuai oleh Radjiman Widyodiningrat ddan Wakilnya R. Surono Tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 BPUPKI melakukan sidang membahas dasar filsafat negara Indonesia merdeka Tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh Yamin mengajukan 5 rancangan dasar negara Indonesia merdeka Peri Kebangsaan Peri Kemanusiaan Peri Ketuhanan Peri Kerakyatan Kesejahteraan Rakyat

5 Tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Soepomo mengajukan 5 rancangan dasar negara
Persatuan Kekeluargaan Mufakat dan Demokrasi Musyawarah Keadilan Sosial Tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengajukan 5 rancangan dasar negara yang diberi nama Pancasila Kebangsaan Indonesia Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan Mufakat atau Demokrasi Kesejahteraan Sosial Ketuhanan yang Maha Esa

6 Pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk Panitia Kecil atau Panitia Sembilan yang beranggotakan Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Muh. Yamin, Ahmad Soebardjo, A.A Maramis, Abdulkahar Muzakar, Wachid Hasyim, H. Agus Salim, Abi Kusno Tjokrosujoso Panitia Sembilan menghasilkan rumusan asas dan tujuan Negara Indonesia Merdeka yang dikenal dengan Piagam Jakarta Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

7 Tanggal 7 Agustus 1945 Jenderal Terauchi membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diketuai oleh Ir. Soekarno dan Wakilnya Moh. Hatta Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 Jepang di Bom atom oleh sekutu Tanggal 10 Agustus 1945 Ir. Soekarno, Moh. Hatta dan Radjiman Widyodiningrat diundang Marsekal Terauchi ke Saigon/Dalat, Vietnam untuk membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu

8 PERISTIWA RENGASDENGKLOK
Peristiwa Rengasdengklok dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat antara Golongan Muda dengan Golongan Tua tentang waktu kapan dan bagaimana pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

9 Tanggal 15 Agustus 1945 Malam hari, pertemuan para pemuda dan mahasiswa di Laboratorium Bakteriologi, di jalan Pegangsaan Timur. Pertemuan dipimpin oleh Chairul Saleh, dan dihadiri oleh Darwis, Djohar, Nur, Kusnandar, Subadio, Erie Sudewo, Margono, Wikana, dan Armansyah. Mereka sepakat untuk menolak segala hadiah kemerdekaan dari Jepang dan kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Pukul 21.00, Wikana dan Darwis segera menemui Bung Karno di kediamannya yang didampingi oleh Bung Hatta, Mr. Iwa Kusumasumantri, dr. Samsi, dr. Buntaran, Sudiro, Subardjo. Lewat tengah malam, para pemuda mengadakan pertemuan kembali di Asrama Baperpi, di jalan Cikini no. 71. Pertemuan ini juga dihadiri oleh dr. Muwardi, Sukarni, Jusuf Kunto, dan Shodanco Singgih

10 Tanggal 16 Agustus 1945 Pada pukul 04.00, para pemuda mengamankan Soekarno – Hatta dan dibawa menuju Markas Peta (Shodanco Subeno) di Rengasdengklok, agar segera memproklamasikan kemedekaan Indonesia. Pukul 17.00, Ahmad Soebardjo ditemani Jusuf Kunto, Sudiro, dan Sulaeman tiba di Rengasdengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Pukul 23.00, Rombongan tiba di Jakarta. Setelah singgah sebentar ke rumah masing-masing, mereka langsung menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda

11 PELAKSANAAN PROKLAMASI
Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di kediaman Laksamana Tadashi Maeda Naskah proklamasi dirumuskan oleh Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo. Dan diketik oleh Sayuti Melik Atas usul dari Soekarni Teks Proklamasi ditanda tangani oleh Soekarno- Hatta atas nama bangsa Indonesia Pelaksanaan pembacaan Teks Proklamasi awalnya akan diadakan di Lapangan Ikada namun karena alasan keamanan dibatalkan Akhirnya Pembacaan Teks Proklamasi dilaksanakan di depan rumah Ir. Soekarno Jalan Pegangsaan Timur No, 56 Jakarta Penyebaran berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui radio Domei, Surat Kabar Tjahaja Bandung, Surat Kabar Soeara Asia Surabaya

12 DUKUNGAN DARI MASYARAKAT
Rapat Raksasa di Lapangan Ikada tanggal 19 September 1945, tujuannya agar pemimpin bangsa Indonesia dapat berbicara langsung di hadapan rakyat Indonesia Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VII tanggal 5 September 1945, Negeri Ngayokyakarta dan Negeri Paku Alaman bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa dari Negri Indonesia Insiden bendera Hotel Yamato Surabaya 22 September 1945 Perebutan kekuasaan di Yogyakarta tanggal 26 September 1945 Pertempuran lima hari Semarang Oktober 1945

13 PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN NEGARA
Hasil Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagaii lembaga yang membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebelum terbentuknya DPR melalui Pemilu

14 Hasil Sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945
Membentuk 12 Departemen dan 4 Menteri Negara tanpa portofolio Membagi wilayah administrasi pemerintahan atas 8 provinsi

15 Susunan Pembagian Wilayah Administrasi (Hasil PPKI)
Provinsi Sumatera Teuku Muhammad Hasan Provinsi Jawa Barat Sutarjo Kartohadikusmo Provinsi Jawa Tengah R. Panji Suroso Provinsi Jawa Timur R.M. Suryo Provinsi Sunda Kecil (Nusa Tenggara) Mr. I Gusti Ketut Puja Provinsi Maluku Mr. J. Latuharhary Provinsi Sulawesi Dr. G.S.SJ. Ratulangi Provinsi Borneo Ir. Pangeran Muhammad Noer

16 Susunan Kabinet Pertama Hasil Sidang PPKI
Menteri Dalam Negeri R.A.A. Wiranata Kusumah Menteri Luar Negeri Mr. Achmad Subardjo Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis Menteri Kehakiman Prof. Dr. Mr. Supomo Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi Menteri Kemakmuran Ir. Surachman T. Adisurjo Menteri Kesehatan dr. Buntaran Martoatmojo Menteri Pengajaran Ki Hadjar Dewantara Menteri Penerangan Mr. Amir Sjarifuddin Menteri Pekerjaan Umum Abikusno Cokrosujoso Menteri Sosial Mr. Iwa Kusuma Sumantri Menteri Perhubungan (ad interim) 4 Menteri Negara Tanpa Portofolio Dr. Amir Wachid Hasjim Mr. R.M. Sartono Otto Iskandardinata

17 Hasil Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945
KNI (Komite Nasional Indonesia) merupakan badan atau lembaga berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dilaksanakan Pemilu. KNI disusun dari tingkat pusat sampai daerah PNI (Partai Nasional Indonesia) dirancang menjadi partai tunggal negara Republik Indonesia, tetapi dibatalkan BKR (Badan Keamanan Rakyat) berfungsi sbegai penjaga keamanan umum tiap-tiap daerah

18 Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diresmikan tanggal 25 Agustus 1945 dengan Kasman Singodimedjo dan Suwiryo sebagai pemimpin dan sekertaris Dalam sidang KNIP tanggal 16 Oktober 1945 Wapres Moh. Hatta Mengeluarkan “Maklumat Wakil Presiden No. X” Bahwa KNIP, sebelum terbentuk DPR dan MPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Serta menyetujui bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada KNIP Untuk menjalankan kegiatannya maka dibentuk BP-KNIP dengan Sutan Syahrir sebagai Ketuanya

19 Maklumat Politik tanggal 3 November 1945 di tanda tangani oleh Wapres Moh. Hatta
Pemerintah menghendaki adanya partai-partai politik, karena partai politik itu dapat membuka jalan bagi semua aliran atau paham yang ada dalam masyarakat Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilaksanakannya pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946

20 Golongan Partai Politik Berhaluan Nasionalis
Napas pergerakan kelompok-kelompok nasionalisme pada dasarnya berfokus pada perjuangan kebebasan intelektual yang akan membawa suatu negara kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Gerakan nasionalisme di Indonesia diwakili oleh PNI (Partai Nasional Indonesia) yang berdiri pada 29 Januari 1946. PNI adalah gabungan Partai Rakyat Indonesia (PRI), Serikat Rakyat Indonesia dan Gerakan Republik Indonesia dengan dipimpin oleh Sidik Djojosukarto

21 Golongan Partai Politik Berhaluan Agama
Islam Majelis Syuro Muslimin Indonesia/ Masyumi (7 November 1945) Pemimpin: Dr. Soekiman Wirjosandjojo Nahdlatul Ulama (NU), 1926 Kristen (Protestan) Partai Kristen Indonesia/ Parkindo (10 November 1945) Pemimpin Ds. Probowinoto Katolik Partai Katolik Republik Indonesia/ PKRI (8 Desember 1945) Pemimpin: I.J. Kasimo

22 Golongan Partai Politik Berhaluan Sosialis-Komunis
Nama Partai Waktu Pendirian Pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) 7 November 1945 Mr. Moh. Yusuf Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) 17 Desember 1945 J.B. Assa Partai Sosialis Indonesia (PSI) 10 November 1945 Mr. Amir Syarifuddin Partai Buruh Indonesia (PBI) 8 November 1945 Nyono Partai Rakyat Sosialis (PRS) 20 November 1945 Sutan Sjahrir Partai Rakyat Jelata Sutan Dewanis

23 Pemerintah membentuk BKR (badan Keamanan Rakyat) sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) Dibentuk pula BKR Laut dan BKR Oedara (BKRO) Pemerintah memanggil Mayor KNIL Oerip Soemohardjo Untuk menyusun ketentaraan nasional 5 Oktober 1945 Dikeluarkan Maklumat Pemerintah tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Pemimpinnya Supriyadi, namun menghilang. 20 Oktober 1945 Oerip Soemohardjo diangkat sebagai Kepala Staf Umum TKR Oerip Soemohardjo berpangkat Letnan Jenderal 12 November 1945 Diadakan Konferensi TKR di Yogyakarta. Kol. Soedirman dipilih sebagai Panglima TKR. 18 Desember 1945 Pemerintah secara resmi mengangkat Panglima Besar TKR Soedirman dengan pangkat Jenderal 1 Januari 1946 TKR berubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) 3 Juni 1947 TRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) 28 Juni 1947 Jend. Soedirman dilantik sebagai Panglima TNI Di Yogyakarta

24 PERAN TOKOH SEKITAR PROKLAMASI
Ir. Soekarno Moh. Hatta Ahmad Subardjo Sukarni Kartodiwiryo Sayuti Melik Burhanuddin Mohammad Diah Latif Hendraningrat S. Suhud Suwiryo Muwardi Sutan Syahrir Syahruddin