Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN FISKAL UNTUK PEMBANGUNAN

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN KEUANGAN DAN FISKAL UNTUK PEMBANGUNAN"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN KEUANGAN DAN FISKAL UNTUK PEMBANGUNAN
RISKA RINJAYA

2 PERAN SISTEM KEUANGAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
Sektor keuangan menyediakan enam fungsi pada lingkup perusahaan maupun ekonomi secara keseluruhan: Menyediakan jasa pembayaran. Menghubungkan para penabung dan investor. Menghasilkan dan mendistribusikan informasi. Mengalokasikan pinjaman/kredit secara efisien. Risiko penetapan harga, pengumpulan (pooling), dan perdagangan. Meningkatkan likuiditas aset. Inovasi di bidang teknologi dan bidang keuangan telah menggerakkan pertumbuhan ekonomi modern, keduanya diperlukan negara berkembang untuk melanjutkan pembangunan ekonominya. Sistem keuangan yang berfungsi bagi pembangunan yang inklusif dan pengentasan kemiskinan harus dirancang secara adil dan juga efisien. Sistem pengaturan yang dirancang baik merupakan syarat mengurangi kerentanan krisis keuangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi sektor ekonomi lainnya.

3 PERBEDAAN SISTEM KEUANGAN NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG
Kebijakan moneter : kegiatan bank sentral yang dirancang agar mempengaruhi variabel keuangan (jumlah uang beredar dan tingkat bunga). Jumlah uang beredar : total jumlah uang kartal ditambah rekening koran uang bank umum dan deposito berjangka bank. Kebijakan moneter di negara maju menunjukkan aspek yang tidak dimiliki negara berkembang: Kemampuan pemerintah negara maju mengubah jumlah uang beredar dan biaya peminjaman di sektor swasta. Tingkat bunga diatur oleh kendali kredit administratif maupun kekuatan permintaan dan penawaran pasar sehingga konsisten dan relatif seragam.

4 Lanjutan…. Sedangkan di negara berkembang, pasar dan lembaga keuangan tidak terorganisir, bergantung secara eksternal, dan terfragmentasi. Sebagian besar negara berkembang beroperasi dalam sistem moneter dualistik/ganda (pasar uang terorganisasi dan tidak terorganisasi). Pasar uang terorganisasi adalah sistem perbankan formal dimana dana pinjaman disalurkan melalui lembaga perantaraan uang yang diakui dan berijin. Pasar uang tidak terorganisasi adalah sistem kredit informal dan berbunga sangat tinggi yang ada pada negara berkembang. Pada negara berkembang, keputusan investasi kurang peka terhadap pergerakan tingkat bunga. Dalam konteks ketidakstabilan makroekonomi yang parah akibat inflasi tinggi disertai defisit anggaran dan perdagangan, sistem keuangan mencerminkan unsur kunci dalam upaya stabilisasi.

5 PERANAN BANK SENTRAL DAN LANGKAH ALTERNATIF
Kegiatan pokok bank sentral: Menerbitkan mata uang dan mengelola cadangan valuta asing. Bankir bagi pemerintah. Bankir bagi bank-bank umum domestik. Regulator lembaga keuangan domestik. Operator kebijakan moneter dan kredit. Fungsi-fungsi ini ditangani oleh badan regulator yang berbeda, yaitu Dewan Mata Uang (bentuk bank sentral yang menerbitkan mata uang domestik untuk pertukaran valuta asing pada nilai tukar yang ditetapkan) dan Lembaga Alternatif Bank Sentral (lembaga bank sentral transisional, bank sentral suprasional, enklave mata uang, dan lembaga bank sentral pada perekonomian terbuka).

6 Dalam dua dasawarsa terakhir, independensi ekonomi dan
politik bank sentral semankin meningkat di negara berkembang, yang merupakan prasyarat penting mengimplementasikan peran bank sentral tradisional yang efektif.

7 PERANAN BANK PEMBANGUNAN
Bank pembangunan merupakan lembaga keuangan publik dan swasta khusus yang menawarkan dana berjangka menengah dan panjang bagi penciptaan atau ekspansi usaha industri. Apabila terjadi kelangkaan modal finansial, bank pembangunan berupaya meningkatkan modal yang difokuskan pada dua sumber utama: Pinjaman bilateral dan multilateral dari bantuan nasional seperti USAID dan Bank Dunia. Pinjaman dari pemerintah negaranya sendiri. Bank pembangunan mendapat kritik karena konsentrasi mereka pada pinjaman skala besar dengan alasan pinjaman kecil tidak sepadan dengan waktu dan energi yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian kredit.

8 PEMBIAYAAN INFORMAL DAN MARAKNYA PEMBIAYAAN MIKRO
Lembaga pembiayaan mikro (microfinance institution/MFI) mengkhususkan dalam penyediaan layanan pada orang yang tidak memiliki akses kredit formal atau akses pinjaman dengan ketentuan yang memberatkan. Dalam kasus perbankan desa, skema pinjaman kelompok digunakan untuk meminjam dana dari lembaga keuangan kemudian mengalokasikan dana bagi anggotanya dan bertanggung jawab atas pelunasan pemberian dana. Kelompok ini menjamin pinjaman pada lembaga pemberi pinjaman dan bertanggung jawab atas pelunasan. Dengan kewajiban bersama, para anggota kelompok memiliki kepentingan pribadi atas keberhasilan usaha dan memberi tekanan kepada anggotanya agar menulinasinya tepat waktu.

9 MFI: TIGA PERDEBATAN KEBIJAKAN MUTAKHIR
Perdebatan terjadi antara Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), donor arus utama lain melawan LSM dan ekonom akademis. CGAP berpendapat lembaga pembiayaan dapat lebih menjangkau lebih banyak peminjam dengan mensyaratkan keberlanjutan pembiayaan sehingga jumlah uang meningkat. Namun tidak ada jaminan bahwa peminjam termiskin mampu melunasi tingkat bunga yang tinggi. Para pendukung mengaitkan kredit dengan layanan sosial yang dibutuhkan kaum miskin, antara lain: 1)mekanisme penyaringan bahwa peminjam tidak memanfaatkan subsidi yang tidak diperuntukkan untuk mereka; 2) kalangan miskin tidak bisa menggunakan kredit secara tepat tanpa kondisi kesehatan dan pendidikan yang lebih baik; 3) banyak kalangan miskin tidak mengenali pentingnya modal manusia. Ketersediaan kredit digunakan untuk berpartisipasi dalam program keseharan dan pendidikan.

10 MEREFORMASI SISTEM KEUANGAN

11 KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PERAN NEGARA
Tujuh kegagalan pasar yang diidentifikasikan oleh Stiglitz: Sifat barang publik dalam pemantauan atas berbagai lembaga keuangan. Eksternalitas pemantauan, seleksi, dan pemberian pinjaman. Eksternalitas gangguan keuangan. Pasar yang hilang atau tidak lengkap. Persaingan yang tidak sempurna. Tidak efisiensinya pasar yang kompetitif di sektor keuangan. Investor yang tidak memiliki informasi. Pemerintah dapat berperan dalam meregulasi lembaga keuangan, menciptakan lembaga baru untuk mengisi celah dalam jenis kredit yang diberikan lembaga swasta, memberikan perlindungan konsumen, menjamin solvabilitas bank, mendorong persaingan sehat, memperbaiki alokasi sumberdaya keuangan, dan mendorong stabilitas makroekonomi.

12 KEBIJAKAN FISKAL UNTUK PEMBANGUNAN
Negara maju yang tergabung dalam OECD mengumpulkan pajak dalam persentase GDP lebih tinggi daripada negara berkembang. Negara maju memiliki permintaan tinggi atas belanja publik dan kapasitas untuk menghasilkan pendapatan pajak.

13 Potensi pajak bergantung pada faktor berikut:
Tingkat pendapatan riil per kapita. Tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan riil. Struktur perindustrian dalam perekonomian dan arti penting dari berbagai jenis kegiatan ekonomi yang berbeda. Tatanan sosial, politik, dan kelembagaan serta kekuatan relatif dari berbagai kelompok. Kompetensi administratif, kejujuran, dan integritas badan pengumpulan pajak pemerintah.

14 BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PRVATISASI
BUMN adalah perusahaan negara yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah yang mendominasi sektor sumberdaya alam dan manufaktur. Alasan pembentukan BUMN: Bertahannya kekuatan monopoli di negara berkembang. Pembentukan modal, terutama tahap awal pembangunan. Keinginan pemerintah negara berkembang mendapat kendali nasional atas sektor ekonomi yang strategis yang mungkin tidak sejalan dengan pemerintah. BUMN banyak ditentang karena menyia-nyiakan sumberdaya, menciptakan permintaan signifikan atas keuangan pemerintah, kredit domestik, dan asing. Data dari Bank Dunia menyebutkan bahwa BUMN di 24 negara berkembang menunjukkan sedikit surplus operasi. Karena beroperasi dalam kondisi defisit, BUMN terbukti menguras sumberdaya pemerintah.

15 Faktor yang berkontribusi buruk pada kinerja BUMN:
Lanjutan…. Faktor yang berkontribusi buruk pada kinerja BUMN: BUMN berbeda dengan swasta sehingga diharapkan mengejar tujuan komersial dan sosial. Sentralisasi pengambilan keputusan yang berlebihan sehingga manajer memiliki fleksibilitas rendah dalam operasional harian perusahaan. Birokratisasi manajemen, banyak pembuat keputusan tidak dapat mempertanggungjawabkan kinerja, dan insentif minim diberikan atas perbaikan pengambilan keputusan. Dalam rezim yan sangat korup, BUMN menyediakan saluran dalam merampok aset publik. Opsi dalam reformasi kebijakan adalah reorganisasi dengan fokus mencari laba yang ditekankan pada BUMN, pengalihan kepemilikan dan penguasaan dari sektor publik ke swasta (privatisasi).

16 Lanjutan…. Privatisasi BUMN bersandar pada hipotesis neoklasik bahwa kepemilikan swasta menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dan pertumbuhan lebih pesat. Privatisasi didorong secara aktif oleh badan internasional bilateral (USAID) dan multilateral (Bank Dunia, IMF). Privatisasi nampaknya berhasil mendorong efisiensi dan output yang lebih besar dalam beberapa kasus, namun banyak aset perusahaan yang diprivatisasi terkonsentrasi di tangan kelompok kecil elit lokal dan internasional. Banyak penjualan BUMN dilakukan tanpa penawaran yang kompetitif dan pada harga konsesi (cuci gudang). Sehingga investor makin diperkaya dengan proses ini, sebagian privatisasi mengganti monopoli publik dengan monopoli swasta. Privatisasi digunakan sebagai solusi cepat atas defisit fiskal, saat tidak ada BUMN yang diprivatisasi, pemerintah kembali mengalami persoalan fiskal yang akut.

17 ADMINISTRASI PUBLIK: SUMBERDAYA YANG PALING LANGKA
Langkanya administrasi publik dan swasta berasal dari ketidakstabilan politik di negara berkembang. Saat kekuasaan bergantu, pertimbangan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat ditempatkan setelah loyalitas politik. Makin besar kelompok pejabat publik yang terpengaruh perubahan kekuasaan, makin sulit memelihara kontinuitas dalam perumusan dan pemberlakuan kebijakan. Sebagian birokrasi di negara berkembang mengalami kelebihan pegawai pada tingkat bawah dan kekurangan pegawai di tingkat atas, sehingga terjadi kelangkaan kronis dalam hal manajer berkemampuan tinggi yang mampu membuat keputusan independen. Makin banyak BUMN yang dinasionalisasi, lapisan manajer yang tersedia makin tipis. Sementara pertimbangan politik seringkali mempengaruhi kemampuan merekrut manajer yang kompeten dengan keterampilan teknis khusus.

18 MENDAYAGUNAKAN PEMBIAYAAN MIKRO BAGI KAUM MISKIN: GRAMEEN BANK BANGLADESH
Hambatan utama yang dihadapi kaum miskin adalah akses kredit, dalam perangkap kemiskinan akibat minimnya modal kerja, wirausaha mikro hanya memiliki persediaan yang sangat sedikit untuk menjadi produktif dalam pekerjaannya. Hal ini berarti kaum miskin akan memperoleh laba bersih yang terlalu kecil untuk mendapat sumberdaya yang dibutuhkan dalam memiliki persediaan yang lebih besar di masa depan. Grameen Bank merupakan lembaga pemberi kredit bagi kaum miskin sembari meminimalkan risiko pemborosan sumberdaya. Lembaga pembiayaan mikro yang menyasar kalangan miskin telah berkembang pesat, namun tidak ada yang mengalami ekspansi seperti di Bangladesh.

19 Lanjutan…. Muhammad Yunus mencetuskan Grameen Bank pada pertengahan 1970-an saat menjadi profesir ekonomi di Chittagong University, berdasar penelitian bahwa minimnya akses kredit di kalangan miskin merupakan salah satu hambatan utama kemajuan ekonomi. Grameen Bank dimulai tahun 1976 setelah Yunus meyakinkan Bank Pembangunan Pertanian Bangladesh menyediakan dana pinjaman awal. Serangkaian ekspansi Grameen Bank meyakinkan pemerintah tentang berharganya program ini, sehingga pada tahun 1983 Grameen Bank menjadi salah satu lembaga keuangan. Grameen bermakna pedesaan dalam bahasa Bengali, dibentuk sebagai asosiasi simpan pinjam yang disokong masyarakat dimana peminjam memiliki 94% saham bank dan sisanya dimiliki pemerintah.

20 Sejak pendiriannya,Grameen Bank memungkinkan jutaan orang miskin memulai atau meningkatkan usaha kecil mereka, hampir 97% peminjaman berasal dari kaum perempuan. Sebelum menuka kantor cabang, manajer mempersiapkan laporan sosioekonomi agar lebih mengenal wilayah yang akan dikelolanya dan potensi peminjamnya. Agar masuk kualifikasi mendapat pinjaman tanpa agunan, calon peminjam membentuk kelompok lima anggota. Setiap anggota menjalani sesi pelatihan selama dua minggu sebelum anggota lain mendapat pinjaman. Hal ini disebut juga jaminan berupa tekanan dari rekan sewajat. Pelunasan di Grameen jauh melampaui rata-rata nasional pinjaman bank yang diberikan pada peminjam yang lebih kaya. Anggota yang tidak mampu membayar diperbolehkan merestrukturisasi pinjamannya, melunasi dengan tempo lebih panjang, dengan pembiayaan ulang sebatas yang dibutuhkan sehinga mereka bekerja lebih keras dan menjaga pinjamannya agar dapat dilunasi.

21 Beberapa dari 16 keputusan Grameen Bank:
Kita tidak boleh hidup dalam kondisi rumah yang bobrok. Kita harus membudidayakan sayuran sepanjang tahun. Kita harus menjaga agar jumlah anggota keluarga selalu kecil. Kita harus senantiasa mengawasi anak-anak dan menjaga kebersihan lingkungan. Kita tidak boleh menerima mas kawin apapun saat pernikahan anak laki-laki kita, juga tidak memberikan mas kawin saat pernikahan anak perempuan. Demi pendapatan yang lebih tinggi, kita harus melakukan investasi yang lebih besar secara bersama. Mahmoub Hossain menemukan bahwa petani penggarap mempresentasikan 60% sasaran Grameen Bank, namun hanya 20% yang menjadi peminjam aktualnya. Di Bangladesh, petani secara fungsional tidak memiliki lahan. Mereka juga sulit dijangkau oleh program pembangunan manapun, biasanya juga kaum tidak berpendidikan dan tidak siap beralih ke kegiatan kewirausahaan yang lebih layak.

22 Penekanan Grameen pada pelayanan bagi perempuan miskin sangat mengagumkan, Mark Pitt dan Shahidur Khandker menyimpulkan bahwa pembiayaan mikro bagi perempuan oleh Grameen memiliki dampak lebih besar terhadap perilaku rumah tangga miskin daripada laki-laki. Dalam penelitiannya yang lain, Pitt menemukan bahwa kredit bagi perempuan berdampak pada kesehatan anak di Bangladesh. Grameen yang inovatif telah menghadirkan telepon selular ke wilayah pedesaan dan membuat penggunaannya meluas. Grameen juga terbukti sangat fleksibel dan responsif akan kebutuhan para anggotanya. Grameen juga mulai menawarkan pinjaman pendidikan tinggi bagi anggotanya.

23 TANTANGAN GRAMEEN BANK
Bangladesh rentan terhadap ancaman lingkungan yang menguji ketahanan para peminjaman dan Grameen Bank sendiri. Saat MFI berekspansi dan penyedia kredit swasta dan semiswasta masuk, persaingan akan timbul. Tantangan budaya terutama peningkatan pendapatan, kepercayaan diri, dan kekuatan bisnis perempuan menciptakan kecemasan bagi budaya Islam konservatif. Program Grameen dianggap sebagai tantangan atas peran laki-laki yang dominan. Masa depan Grameen Bank bergantung pada respon kreatif atas perubahan lingkunagn ekonomi dan budaya, sementara banyak masalah pembangunan yang belum selesai.

24 Pada tahun 2006, Grameen Bank dan Muhammad Yunus dianugerahi Piala Nobel Perdamaian.

25 TERIMA KASIH


Download ppt "KEBIJAKAN KEUANGAN DAN FISKAL UNTUK PEMBANGUNAN"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google