SEJARAH Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal KELOMPKOK 3 :

Presentasi berjudul: "SEJARAH Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal KELOMPKOK 3 :"— Transcript presentasi:

1 SEJARAH Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal KELOMPKOK 3 :
Dini Daraini Anwar Melinda Krisdianti Mohamad Azis Bayu Saputra Mohamad Sundra Sutisna Rica Puspita Sari Yuggara Jihaad p

2 Pengertian Demokrasi Kata Demokrasi berasal dari Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demokrasi ialah rakyat yang berkuasa Setelah Perang Dunia ke-II, secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Di antara semakin banyak aliran pemikiran yang menamakan dirinya sebagai demokrasi, ada dua aliran penting, yaitu demokrasi konstitusional dan kelompok yang mengatasnamakan dirinya “demokrasi” namun pada dasarnya menyandarkan dirinya pada komunisme. Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan. Dan mengenai sifat dan cirinya masih terdapat pelbagai tafsiran serta pandangan. Pada perkembangannya, sebelum berdasarkan pada demokrasi pancasila, Indonesia mengalami tiga periodeisasi penerapan demokrasi, yaitu: 1. Demokrasi Liberal ( ) 2. Demokrasi Terpimpin ( ) 3. Demokrasi Pancasila ( 1966-sekarang )

3 Demokrasi Liberal di indonesia
Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya parta-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI & Masyumi) silih berganti memimpin kabinet. Sering bergantinya kabinet sering menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Ciri-ciri demokrasi liberal adalah sebagai berikut : Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah Presiden bisa dan berhak berhak membubarkan DPR Perdana Menteri diangkat oleh Presiden Sering bergantinya kabinet Banyaknya partai yang terbentuk

4 Kabinet-kabinet yang pemah berkuasa setelah penyerahan kedaulatan dari tangan belanda adalah sebagai berikut.

5 KABINET NATSIR (6 September 1950 – 21 Maret 1951)
Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi. Dipimpin Oleh : Muhammad Natsir Program        : 1.      Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2.      Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. 3.      Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang. 4.      Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. 5.      Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Muhammad Natsir

6 Hasil : Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Kendala/ Masalah yang dihadapi : – Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan). – Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS. Berakhirnya kekuasaan kabinet : Adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

7

8 KABINET SUKIMAN (27 April 1951 – 3 April 1952)
Merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI. Dipimpin Oleh: Sukiman Wiryosanjoyo Program        : Menjamin keamanan dan ketentraman Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.Mempercepat persiapan pemilihan umum. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Sukiman Wiryosanjoyo

9 Hasil               : Tidak terlalu berarti sebab programnya melanjtkan program Natsir hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman Kendala/ Masalah yang dihadapi      : Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika.

10 Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Masalah Irian barat belum juga teratasi. Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Berakhirnya kekuasaan kabinet         : Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

11 KABINET WILOPO (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam biangnya. Dipimpin Oleh : Mr. Wilopo Program : Program dalam negeri      : Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. Program luar negeri : Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif. Hasil : – Kendala/ Masalah yang dihadapi : Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat. Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunana hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras. Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang. Mr. Wilopo

12 Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952
Terjadi peristiwa 17 Oktober Merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno sehingga ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanana di Sulawesi Selatan. Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu TNI-AD yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan. Tetapi saran tersebut ditolak. Muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD. Inti peristiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan Sukarno agar membubarkan kabinet.

13 Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh. Intinya peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Berakhirnya kekuasaan kabinet : Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

14

15 KABINET ALI SASTROAMIJOYO I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU. Dipimpin Oleh : Mr. Ali Sastroamijoyo Program        : Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu. Pembebasan Irian Barat secepatnya. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. Penyelesaian Pertikaian politik Hasil               : Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955. Mr. Ali Sastroamijoyo

16 Kendala/ Masalah yang dihadapi            :
Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya mentri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan. Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya. Berakhirnya kekuasaan kabinet   : Nu menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

17 KABINET ALI SASTROAMIJOYO I

18 KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
Dipimpin Oleh     : Burhanuddin Harahap Program              : Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi Perjuangan pengembalian Irian Barat Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Burhanuddin Harahap

19 Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.
Hasil                     : Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin. Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955. Kendala/ Masalah yang dihadapi   : Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Berakhirnya kekuasaan kabinet      : Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinetpun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen yang baru pula.

20 KABINET ALI SASTROAMIJOYO II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Dipimpin Oleh : Ali Sastroamijoyo Program           : Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut. Perjuangan pengembalian Irian Barat Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota- anggota DPRD. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. Menyehatkan perimbangan keuangan negara. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.

21 Selain itu program pokoknya adalah,
Pembatalan KMB, Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, Melaksanakan keputusan KAA. Hasil                  : Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kendala/ Masalah yang dihadapi      : Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat. Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatismedengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya.

22 Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer. Berakhirnya kekuasaan kabinet         : Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

23 KABINET DJUANDA ( 9 April 1957- 5 Juli 1959)
Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik. Dipimpin Oleh : Ir. Juanda Program           : Programnya disebut Panca Karya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya, programnya yaitu : Membentuk Dewan Nasional Normalisasi keadaan Republik Indonesia Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB Perjuangan pengembalian Irian Jaya Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk.

24 Hasil                  : Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia dimana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin. Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI. Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik. Kendala/ Masalah yang dihadapi      : –      Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta. –      Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya. –       Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadir pesta sekolah tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara. Berakhirnya kekuasaan kabinet         : Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

25 Sistem Kepartaian Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota- anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Paska proklamasi kemerdekaan, pemerintahan RI memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat UUD Keberadaan parlemen, dalam hal ini DPR dan MPR, tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, pada 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal, namun keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November Melalui maklumat inilah gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru. Diantara partai-partai tersebut tergambar dalam bagan berikut ini :

26 Nama Partai Pimpinan Tanggal Berdiri Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) Dr. Sukirman Wiryosanjoyo 7 November 1945 Partai Nasional Indonesia (PNI) Sidik Joyosukarto 29 Januari 1945 Partai Komunis Indonesia (PKI) Mr. Moh. Yusuf 20 November 1945 Partai Buruh Indonesia (PBI) Nyono Partai Rakyat Jelata (PRJ) Sutan Dewanis 8 November 1945 Partai Kristen Indonesia (Parkindo) Ds. Probowinoto Partai Rakyat Sosialis (PRS) Sutan Syahrir 10 November 1945 Persatuan Marhaen Indonesia (Permai) JB Assa Partai Khatolik Republik Indonesia (PKRI) IJ Kassimo 17 Desember 1945 Partai Sosialis Indonesia (PSI) Amir Syarifuddin 8 Desember 1945

27 Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multi partai. Pembentukan partai politik ini menurut Mohammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan dari pada kepentingan nasional. Partai- partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan.

28 Pemilihan Umum Tahun 1955 PEMILU MERUPAKAN :
Sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat kepada negara dalam sistem demokrasi Pancasila adalah melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak menentukan warna dan bentuk pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai, sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Dalam pasal 1 ayat 2 UUD1945 disebutkan "Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"

29 TUJUAN PEMILU Melaksanakan kedaulatan rakyat Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPRD, DPD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden Melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib  Pemilu tahun 1955, Pemilu pertama kali ini diselenggarakan pada masa sistem pemerintahan negara berdasarkan demokrasi parlementer dengan konstitusi UUDS 1950,

30 PELAKSANAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1955
Pemilu merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi guna mengkutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara, belum dapat dilaksanakan di tahun-tahun pertama kemerdekaan sekalipun ide tentang itu sudah muncul adapun latar belakangnya adalah a. Revolusi fisik/perang kemerdekaan, menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. b. Pertikaian Internal, baik dalam lembaga politik maupun pemerintah cukup menguras energi dan perhatian. c. Belum adanya UU pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu ( UU pemilu baru disahkan pada tanggal 4 april 1953 yang dirancang dan disahkan oleh kabinet wilopo) Di dorong oleh kesadaran untuk menciptakan demokrasi yang sejati, masyarakt menuntut diadakan pmilu. Pesiapan pemilu dirintis oleh kabinet Ali Sastroamijoyo I. pemerintah membntuk panitia pemilu pada bulan Mei Panitia tersebut merencanakan pelaksanaan pemilu dalam dua tahap, yaitu : Pemilu tahap pertama akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Pemilu tahap kedua akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante (dewan pembuat UUD)

31   Meskipun Kabinet Ali Jatuh, pemilu terlaksana sesuai dengan rncana semasa kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu yang pertama dilaksanakan pada tahun Sekitar 39 Juta rakyat Indonesia datang ke bilik suara untuk memberikan suaranya. Pemilu saat itu berjalan dengan tertib, disiplin serta tanpa politik uang dan tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu, banyak pakar politik yang menilai bahwa pemilu tahun 1955 sebagai pemilu paling demokratis yang terlaksana di Indonesia sampai sekarang.    Pemilu 1955 sekalipun merupakan yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia ternyata mempunyai beberapa catatan positif, antara lain : a.       Tingkat partisipasi rakyat sangat besar ( + 90 % dari semua warga punya hak pilih) b.      Prosentase suara yang sah cukup signifikan ( + 80 % dari suara yang masuk) padahal + 70 % penduduk Indonesia masih buta huruf c.       Pelaksanaannya berjalan secara aman, tertib dan disiplin serta jauh dari unsur kecurangan dan kekerasan.

32 Hasil Pemungutan Suara :
Hasil Pemilu Tahap I (29 september 1955) Pada tanggal 29 September 1955 lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suararanya dikotak-kotak suara. Hasil pemilihan Umum I yang diikuti 172 kontestan Pemilu 1955, hanya 28 kontestan (tiga diantaranya perseorangan) yang berhasil memperoleh kursi. Empat partai besar secara berturut-turut memenangkan kursi: Partai Nasional Indonesia (57 kursi/22,3%), Masyumi (57 kursi/20,9%), Nahdlatul Ulama (45 kursi/18,4%), dan Partai Komunis Indonesia (39 kursi/15,4%). Keseluruhan kursi yang diperoleh adalah sebesar 257 kursi. Tiga kursi sisa diberikan pada wakil Irian Barat yang keanggotaannya diangkat Presiden. Selain itu diangkat juga 6 anggota parlemen mewakili Tonghoa dan 6 lagi mewakili Eropa. Dengan demikian keseluruhan anggota DPR hasil Pemilu 1955 adalah 272 orang

33 Hasil Pemilu Tahap II Jumlah kursi anggota Konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot dibanding-kan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR.

34 Kelebihan dan Kelemahan dari Pelaksanaan Pemilihan Umum 1955
Kelebihan Pelaksanaan Pemilu 1955 Pemilu 1955 sekalipun merupakan yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia ternyata mempunyai beberapa catatan positif, antara lain : a) Tingkat partisipasi rakyat sangat besar ( + 90 % dari semua warga punya hak pilih). Lebih dari 39 juta orang memberikan suara, mewakili 91,5 persen dari para pemilih terdaftar. b) Prosentase suara yang sah cukup signifikan ( + 80 % dari suara yang masuk) padahal + 70 % penduduk Indonesia masih buta huruf. c) Pelaksanaannya berjalan secara aman, tertib dan disiplin serta jauh dari unsur kecurangan dan kekerasan.

35 b) Tidak ada parpol yang memperoleh suara mayoritas mutlak.
Kelemahan Pelaksanaan Pemilu 1955 a)    Krisis ketatanegaraan yang mendorong lahirnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli Pemilu 1955 bahkan berujung pada krisis ketatanegaraan yang mendorong lahirnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sebagai akibat dari kegagalan Dewan Konstituante dalam menghasilkan konstitusi baru. b)   Tidak ada parpol yang memperoleh suara mayoritas mutlak. Tidak ada parpol yang memperoleh suara mayoritas mutlak, sehingga tujuan Pemilu yang semula dimaksudkan untuk menghasilkan parlemen yang representatif, stabilitas pemerintahan dan mampu menghasilkan konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950 tidak berhasil. Selain itu, tidak adanya pemenang mayoritas juga menimbulkan masalah lain, dimana kekuasaan terbagi- bagi ke dalam berbagai aliran politik yang akhirnya mengakibatkan sistem pemerintahan saat itu menjadi tidak stabil. c)    Kekecewaan diantara Partai Politik Jumlah partai lebih bertambah banyak dari pada berkurang, dengan dua puluh delapan partai mendapat kursi, padahal sebelumnya hanya dua puluh partai yang mendapat kursi. Beberapa pemimpin Masyumimerasa bahwa kemajuan Islam menuju kekuasaan nasional kini terhalang dan bahwa perhatian mereka seharusnya dialihkan untuk mengintensifkan Islam ditingkat rakyat jelata.

36 Perdana Menteri Ali Sastro Atmijayo, sedang berkampanye dari Partai Nasional Indonesia
Mohammad Natsir sedang berkampanye untuk Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), partai terkuat di Sumatera Barat.

37 DN Aidit (DN = Dipa Nusantara) sedang berkampanye untuk PKI (Partai Komunis Indonesia)
Kampanye PSI (Partai Sosialis Indonesia) bersama mantan perdana menteri Sutan Syahrir. Di Bali PSI menjadi partai terbesar kedua setelah PNI.

38