PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Presentasi berjudul: "PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR"— Transcript presentasi:

1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) SINKONISASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN JANGKA MENENGAH (2014 – 2019) DAN RENCANA JANGKA PENDEK (2019) Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kebudayaan dan Kepariwisataan Tahun 2018 Agrokusuma Hotel Batu, 8 Maret 2018 Disampaikan pada Sosialisasi RIPPARPROV (Malang, 13 Februari 2018)

2 OUTLINE PENDAHULUAN SINERGITAS DOKUMEN PERENCANAAN (JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PENDEK) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH URUSAN BUDAYA DAN PARIWISATA (2014 – 2019) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK URUSAN BUDAYA DAN PARIWISATA TAHUN (2019 )

3 PENDAHULUAN

4

5 Economic Outlook 2018 & 2019 Proyeksi Nasional
Kondisi dan Proyeksi Global Ekonomi Economic Outlook 2018 & 2019 Kawasan 2018 2019 Amerika Serikat Inflasi 1,9% Kenaikan FFR menjadi 2,0% Restrukturasi kebijakan ‘energi bersih’ Inflasi 2,0% Kenaikan FFR menjadi 2,7% Amerika Latin dan Karibia Terjadi pemulihan ekonomi setelah adanya resesi Eropa Inggris keluar dari Uni Eropa Inflasi 1,2% Pertumbuhan PDB riil diprediksi akan menurun berdampak pada tingkat ekspor. Asia Pasifik Perekonomian cina mengalami perlambatan Perkembangan tren ekonomi digital Perdagangan dan investasi yang lebih terbuka Proyeksi Nasional Keputusan Donald Trump untuk keluar dari persetujuan iklim Paris diharapkan meningkatkan permintaan batubara. Menjaga kestabilan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Sektor industri harus lebih inovatif dan kreatif untuk meningkatkan produksi. Proyeksi Jawa Timur 2018 Target kemiskinan 9,96%. Menstabilkan inflasi di pedesaan. Digital economy. Pengembangan Agro maritim. Peningkatan kreatifitas dan inovasi di bidang Pariwisata dan UMKM.

6 Isu dan Tantangan Ekonomi 2018
Pertanian Perikanan Kelautan Kehutanan Pengendalian harga pangan Harga pakan belum terjangkau. Penurunan ekosistem mangrove dan terumbu karang Partisipasi masyarakat melalui pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PBHM) Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Ketersediaan benih dan induk unggul belum optimal. Penurunan potensi sumber daya ikan Fasilitasi sertifikasi ekolabeling hutan rakyat Ketersediaan Teknologi Pangan Olahan Keterbatasan bahan baku industri olahan. Masih banyaknya Ilegal Fishing. Optimalisasi potensi SDH (kayu, bukan kayu, jasa lingkungan Kondisi penganeka ragaman dan konsumsi pangan di daerah Instruksi Stop IUU Fishing. Kurangnya ketersediaan alat tangkap ramah lingkungan. Percepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Koperasi & UMKM Sumber Daya Pariwisata Pembangunan prasarana dan fasilitas umum. Pembangunan daya tarik wisata. Meningkatkan inovasi selain charity dengan sistem banking khususnya pada dinas koperasi Daya saing produk Pembangunan struktur industri pariwisata Promosi melalui e-digital. Trading House Pengembangan sarana dan prasarana. Menganalisa bahan baku yang diimpor, dan meningkatkan ekspor produk UMKM Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis kearifan lokal. Peningkatan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM Investasi Industri Tata Ruang = Investasi = Income Percapita Meningkatkan sinergi antara sistem produksi dan distribusi Iklim Investasi yang Menarik Kolaborasi, Komunikasi, Networking Meningkatkan kinerja perbankan dalam hal kredit Sinergi Industri – Tourism – Trade / SME Kerjasama kemitraan antara PMA dan PMDN dengan UMKMK. Sertifikasi Produk Halal 2019

7

8

9

10

11

12 SINERGITAS DOKUMEN PERENCANAAN (JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PENDEK)

13

14

15 PENDEKATAN PEMBANGUNAN DAERAH
Menitikberatkan pada Keseluruhan sebagai satu kesatuan dan saling keterkaitan satu sama lain untuk memecahkan satu pokok permasalahan (tema) PENDEKATAN PEMBANGUNAN (Money Follow Priority Program) HOLISTIK- TEMATIK INTEGRATIF SPASIAL Menghubungkan/ mengkaitkan antar program untuk mendukung tujuan pembangunan Pendekatan pembangunan berdasarkan daya dukung ruang

16 Time Frame Proses : eRKPD (start 2018)

17 INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perubahan RPJMD 2014-2019)
Sumber : Perubahan RPJMD Jawa Timur th INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perubahan RPJMD ) NO. INDIKATOR KINERJA Thn. 2016 TARGET Thn. 2018 2019 1 Pertumbuhan PDRB/LPE (%) 5,55 5,61-5,96 5,66-6,06 2 Indeks Gini 0,40 0,385-0,400 0,380-0,400 3 Indeks Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia (<40%) 17,03 18,20-18,40 18,40-18,60 4 Persentase Penduduk Miskin 11,85 11,50-11,20 11,20-10,90 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,76 69,75-70,00 70,00-70,25 6 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 91,77 92,91-93,50 93,51-94,01 7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,21 4,08-3,99 3,99-3,90 8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD) 63,98 65,49-67,00 67,00-68,52 9 Indeks Kepuasan Masyarakat 81,00 82,00-83,00 83,00-84,00 10 Indeks Reformasi Birokrasi 65,00 67,00-69,00 69,00-71,00 11 Indeks Kesalehan Sosial >60

18 KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAN (2014 – 2019)

19 VISI : RPJMD PROV. JATIM TAHUN 2014 - 2019 TUJUAN SASARAN
Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak TUJUAN & SASARAN PADA MISI 2 Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi TUJUAN SASARAN 1 Meningkatkan kemandirian & daya saing ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan 1 Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

20 MISI 5 : Meningkatkan kualitas kesalehan Sosial dan harmoni sosial TUJUAN SASARAN Menjamin terciptanya iklim demokrasi yang kondusif Meningkatnya pelestarian Seni Budaya

21 URUSAN PARIWISATA ARAH KEBIJAKAN:
Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Strategi : Meningkatkan kinerja sektor-sektor unggulan URUSAN PARIWISATA ARAH KEBIJAKAN: Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan objek wisata alam dan buatan; Peningkatan cakupan substansi pameran produk pariwisata di pasar domestik dan internasional; Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata; Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing; Pengembangan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas masyarakat; Peningkatan fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala besar; Peningkatan penyelenggaraan fasilitasi seni budaya lokal pada event Nasional dan Internasional

22 URUSAN KEBUDAYAAN ARAH KEBIJAKAN:
Sasaran : Meningkatnya pelestarian seni budaya Strategi : Meningkatkan pengembangan kualitas seni dan budaya, serta melestarikan warisan kebudayaan lokal URUSAN KEBUDAYAAN ARAH KEBIJAKAN: Peningkatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Kekayaan Seni Budaya Local; Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum, dan Peninggalan Bawah Air;

23 KEBIJAKAN JANGKA PENDEK PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAN (2019)

24

25

26

27

28