KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH Dr. H. DIDIK SUSETYO, SE. MSi.

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH Dr. H. DIDIK SUSETYO, SE. MSi."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH Dr. H. DIDIK SUSETYO, SE. MSi.
Pendahuluan Fungsi Dan Prinsip Anggaran Kebijakan Anggaran Daerah Tahapan Penyusunan, Penetapan, pelaksanaan Anggaran Penilaian Kinerja Keuda Penutup September 16, 2018 didiksusetyo

2 Pendahuluan UU No 22/1999 tentang Pemda dan UU No 25/1999 tentang PKPD yo UU No 32/2004 dan 33/2004 Keleluasan (deskresi) yang lebih luas Otonomi mengurus urusan rumah tangga sendiri Mandiri dalam pelayanan kpd masyarakat Memenuhi kebutuhan minimum pelayanan masy Keuda sesuai prinsip keterbukaan, partisipasi masya, pertanggung-jawaban kpd masyarakat. Optimalisasi endowment factors daerah September 16, 2018 didiksusetyo

3 INDIKATOR SOSIAL EKONOMI
PROPINSI Desa Tertinggal Jumlah Penduduk Penduduk miskin Penerima BLT Pertumbuhan PDRB (%) % juta (KK) 1 NAD 28.88 4.04 31.80 497,038 n.a 2 SUMUT 44.89 12.45 16.68 944,972 6.52 ZONA MEDAN 36.88 16.49 20.04 1,442,010 3 SUMBAR 26.53 4.40 11.68 312,640 6.35 4 RIAU 42.65 6.12 14.66 293,707 5.73 5 JAMBI 39.43 2.66 13.91 199,738 5.65 6 KEPRI 45.49 73,679 ZONA PADANG 38.53 13.18 13.07 879,764 5.87 7 SUMSEL 55.26 6.88 27.95 683,181 5.44 8 BENGKULU 46.57 1.74 25.01 163,936 6.74 9 LAMPUNG 48.52 7.29 24.82 785,041 2.43 10 BABEL 42.68 0.97 10.13 33,652 5.49 ZONA PALEMBANG 48.25 16.88 21.52 1,665,810 4.64 SUMATERA 41.06 46.55 18.64 3,987,584 NASIONAL 22.04 219.90 18.61 19,100,905 September 16, 2018 didiksusetyo

4 Fungsi dan Prinsip Anggaran
Seberapa jauh hasil penyusunan & pelaksanaan anggaran dapat mecapai tujuan. Fungsi anggaran: sebagai alat perencanaan, alat pelaksanaan kegiatan, & alat pengawasan atau pengendalian Prinsip Anggaran Daerah: - pengeluaran tdk boleh melebihi penerimaan - prinsip kemandirian - efisiensi & efektivitas anggaran - prinsip prioritas - disiplin anggaran September 16, 2018 didiksusetyo

5 Kebijakan Anggaran Daerah menurut UU No 25/1999 >No 33/2004
Kewenangan yg diberikan kepada daerah menjadi lebih besar, tetap dalam NKRI UU PKPD: sumber penerimaan (PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, & lain-lain pendapatan yg sah Bagaimana Pemda dapat mengelola dana desentralisasi secara ekonomis, efisien dan efektif September 16, 2018 didiksusetyo

6 Tahap Penyusunan Perencanaan anggaran, penerimaan sesuai potensi dan pengeluaran sesuai prioritas kegiatan daerah Dispenda sebagai koordinator pemungutan PAD, sedangkan Bappeda untuk pengeluaran pembangunan Pemda & DPRD sesuai fungsinya RAPBD ditetapkan dan dilaksanakan setelah pengesahan pejabat yg berwenang September 16, 2018 didiksusetyo

7 Proses Penyusunan APBD
Dengar pendapat DPRD dgn masyarakat dan Pemda menyampaikan RAPBD Perumusan kebijak umum, DPRD+Pemda Pembahasan skala prioritas Penyusunan rancangan APBD Pembahasan rancangan APBD Penetapan APBD Persetujuan perda ttg APBD, sidang paripurna September 16, 2018 didiksusetyo

8 Tahap Pelaksanaan Peraturan tentang sistem dan prosedur yg harus diikuti dan digunakan sbg pedoman Pusat hanya mengatur pengelolaan & pertanggung-jawaban keuda secara umum Daerah menyusun pelaksanaan secara teknis sesuai kebutuhan daerah Optimalisasi peran inspektorat wilayah kab/kota sbg internal auditor APBD mengacu Standard Akuntansi Keu Pemda Perubahan anggaran 3 bulan & kondisi perlu September 16, 2018 didiksusetyo

9 Tahap Pertanggung Jawaban
Enam bulan setelah penetapan APBD ada laporan perhitungan anggaran ttg pelaksanaan keuda & kinerjanya efisiensi dan efektivitas Jika 2 kali penolakan laporan, DPR usul pemberhentian Kep Daerah ke Presiden Laporan utk shareholder & stakeholders Kriteria pedoman menilai kinerja keuda; seberapa jauh sasaran fisik, brp besar % dana, % pengeluaran aggr, standard pelayanan yg dicapai dan biaya satuan komponen kegiatan September 16, 2018 didiksusetyo

10 Penilaian Kinerja Keuda
Seberapa besar sasaran fisik yg ditetapkan sesuai program dapat dicapai Berapa besar persentase dana yg diperlukan untuk membiayai belanja pelayanan publik dan aparatur daerah Persentase pengeluaran APBD yg digunakan untuk anggaran DPRD termasuk sekretariat DPRD Standar pelayanan yg dicapai dan biaya komponen kegiatan bagi masing-masing proyek September 16, 2018 didiksusetyo

11 Optimalisasi pajak dan retribusi daerah
UU No 22/1999> No 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah UU 34/2000 tentang Pajak & Retribusi Daerah Otonomi daerah; demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan & keadilan, akuntabilitas potensi dan keanekaragaman daerah Optimalisasi pajak dan retribusi daerah Jenis pajak provinsi; PKB, BBNKB, PBBKB, pemanfaatan air bawah tanah & permukaan Jenis pajak kab/kota; hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian gol c, parkir September 16, 2018 didiksusetyo

12 Kriteria Perda dalam Penetapan Pajak Kabupaten/Kota
Bersifat pajak dan bukan pajak Obyek pajak terletak di wilayah kabupaten/kota ybs dan memiliki mobilitas yang cukup rendah serta melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota Obyek dan dasar pengenaan pajak tdk bertentangan dgn kepentingan umum Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi dan atau obyek pajak pusat Potensinya memadai Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif Memperlihatkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat Menjaga kelestarian lingkungan September 16, 2018 didiksusetyo

13 Retribusi Daerah Obyek dan klasifikasi retribusi; jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu Sumber penerimaan: PAD (pajak, retribusi, hasil BUMD, lain2 PAD yg sah) Dana perimbangan; bagian PBB, BPHTB, SDA, DAU, DAK Pinjaman daerah masih membutuhkan kajian thd peraturan & kemauan politik September 16, 2018 didiksusetyo

14 Akuntabilitas Pemda thd Anggaran
Sistem pengelolaan keuangan daerah; Pemda berwenang untuk mengatur pengelolaan keuangannya sendiri; memperluas sistem pertanggung-jawaban keuda kpd DPRD & masy Pengendalian secara preskriptif, preventif, dan represif Contoh preskriptif, bentuk & struktur APBD, penganggaran sesuai peraturan Preventif, pengesahan APBD, perub APBD, perhit APBD oleh pemerintah yang lebih tinggi Represif, pemeriksaan keuangan instansi pusat September 16, 2018 didiksusetyo

15 PENEMPATAN DANA BANK DI SBI
September 16, 2018 didiksusetyo

16 Penutup Kebijakan program pembiayaan dan penganggaran nasional dan daerah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat madani yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Ada upaya menuju good governance of local public, transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, efisiensi, memperhatikan HAM Public accountability, adanya pertanggung jawaban kepada masyarakat Sukses sistem desentralisasi fiskal untuk kesejahteraan masyarakat September 16, 2018 didiksusetyo

17 REKOMENDASI KEBIJAKAN
Menyusun strategi pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat dengan mengutamakan pengembangan keunggulan daerah yang memiliki daya saing tinggi. Mengatur pola pengeluaran pemerintah, sehingga stimulus fiskal akan memberikan dampak yang maksimum dan lebih efektif. Konsentrasi pengeluaran pada semester II, akan memberikan efek yang kurang maksimal, memicu inflasi dan memberikan beban keuangan jika dana menganggur tersebut tetap ditanamkan di SBI. Membentuk Tim Pengendalian Inflasi yang bertugas memantau setiap perkembangan dan gejolak harga serta mencari penyebabnya sehingga inflasi dapat dikendalikan pada level yang moderat. September 16, 2018 didiksusetyo

18 Sekian… Terima Kasih September 16, 2018 didiksusetyo