KEPALA BAPPEDA NTB Disampaikan Dalam Rangka Pramusrenbang Provinsi NTB

Presentasi berjudul: "KEPALA BAPPEDA NTB Disampaikan Dalam Rangka Pramusrenbang Provinsi NTB"— Transcript presentasi:

1 SINERGITAS PROGAM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MENDUKUNG PENCAPAIAN PRIORITAS DAERAH
KEPALA BAPPEDA NTB Disampaikan Dalam Rangka Pramusrenbang Provinsi NTB Dalam Rangka Penyusunan RKPD 2019

2 INDIKATOR MAKRO NUSA TENGGARA BARAT

3 NTB TUMBUH DAN MERATA PERTUMBUHAN EKONOMI Tahun 2017 (nontambang) mencapai 7,10%. Tiga tahun terakhir ekonomi NTB tumbuh diatas rata-rata Nasional. Total PDRB ADHB 2016 sebesar 93,99 Triliun Rupiah. PDRB Per Kapita tahun 2016 sebesar 23,742 Juta Rupiah dengan kecenderungan terjadi peningkatan setiap tahun. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA NTB dibawah rata-rata nasional empat tahun berurut-turut. TPT dan Jumlah Penganggur NTB cenderung turun dua tahun terakhir. Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi NTB sebesar 2,32 Juta (Ags 2017).

4 GINI RASIO (0,378) dibawah Nasional (0,41) menunjukkan ketimpangan pendapatan antar penduduk relatif rendah TINGKAT KESENJANGAN PEMBANGUNAN Antar Wilayah dan Kab/Kota Rendah (0,28) ANGKA KEMISKINAN selama 10 tahun menurun sangat progresif, dari 23,4% (2008) menjadi 15,05% (2017).

5 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI NTB MENINGKAT
ANGKA HARAPAN HIDUP 65,48 TH RATA-RATA LAMA SEKOLAH 6,79 TH HARAPAN LAMA SEKOLAH 13,16 TH PENGELUARAN PERKAPITA/TH Rp9,575 JUTA PADA TAHUN 2016, IPM PROVINSI NTB 65,81 (SEDANG). MASIH BERADA DIBAWAH IPM NASIONAL 70,18

6 RENCANA 2019

7 RKPD 2019 ADALAH TRANSISI RPJMD 2013-2018 KE RPJMD 2018-2023
2008 2023 2013 2018 Penyusunan RPJMD 2019 PILKADA Hasil evaluasi capaian RPJMD 2013 – 2018 RPJPD Provinsi NTB 2005 – 2025 RPJMN Rancangan RKP 2019 RKPD 2019

8 RKPD 2019 RKPD 2019 Kesinambungan Implementasi Money Follow Program
154 PP 23 Pp 2017 30 PP 10 Pp 2018 2019 Menajamkan Prioritas Provinsi 5 Pp 24 PP RKPD 2019 Memastikan Pelaksanaan Program Pengendalian Dilakukan Sampai ke Level Kegiatan Menajamkan Integrasi dan sinergitas program/kegiatan Belanja APBD Provinsi, APBD KAB/Kota, APBDes, BUMD, NGO dan Swasta Mengefektifkan sistem monitoring dan evaluasi System Monitoring dan Evaluasi pada setiap program dan Tingkatkan kompetensi berbasis outcome. RKPD 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta,dan masyarakat) untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dalam rangka akselerasi penurunan kemiskinan

9 Pendekatan Perencanaan dan Penganggaran dalam RKPD 2019
PP 17/2017 Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Kebijakan Money Follow Program Tematik Holistik Integratif Spasial Isu-Isu Strategis Upaya komprehensif untuk penajaman substansi (Sasaran, Indikator) Upaya efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran (Siapa berbuat apa, dan integrasi pendanaan) Keterkaitan fungsional untuk pencapaian sasaran secara spasial

10 Rancangan Target Pembangunan Daerah Tahun 2019
Tingkat Kemiskinan 14–13% Rasio Gini 0,34–0,33 Indeks Pembangunan Manusia 69,21 Pertumbuhan Ekonomi 6,5–7,5% Tingkat Pengangguran Terbuka 3,0 - 2,5%

11 “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”
Nasional Provinsi NTB Prioritas Prioritas Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Percepatan penurunan angka kemiskinan 1 1 Tema Peningkatan pelayanan dasar 2 Tema Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk percepatan penurunan angka kemiskinan 2 “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” 3 Peningkatan Nilai tambah ekonomi Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif Pemantapan infrastruktur strategis 3 4 4 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air 5 5 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

12 PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN
Penurunan angka kemiskinan belum mencapai target Belum terpadunya intervensi program/kegiatan lintas sektor, lintas Kabupaten/Kota, dana desa, termasuk CSR dan NGO untuk mengatasi kemiskinan tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat miskin rendah Belum menggunakan basis data yang sama untuk intervensi program/kegiatan PRIORITAS DAERAH 1 2 4 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak Integrasi Sistem Perencanaan dan Sistem penganggaran 1 3 Percepatan Penurunan Kemiskinan Berbasis Desa Peningkatan Daya Beli Masyarakat miskin PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN 5 6 7 Peningkatan Kualitas Keterampilan Tenaga Kerja Revitalisasi Pendidikan Kejuruan Perencanaan Berbasis Data Terpadu dan Spasial

13 PENINGKATAN PELAYANAN DASAR
Akses dan layanan kesehatan belum merata Akses dan layanan pendidikan belum merata Prevalensi stunting masih tinggi PRIORITAS DAERAH 2 2 Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan Pendidikan PENINGKATAN PELAYANAN DASAR 1 3 Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat

14 PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI
Pertumbuhan ekonomi belum signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan Belum maksimalnya nilai tambah ekonomi Sektor unggulan pertanian (PIJAR), Pariwisata dan ekonomi kreatif Belum maksimalnya pemanfaatan IT untuk pemasaran dan promosi potensi dan produk daerah PRIORITAS DAERAH 3 2 3 Peningkatan Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Peningkatan Produksi dan Keamanan Pangan Pesona Lombok Sumbawa PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI 1 4 5 Hilirisasi Produk Pijari (Sapi, Jagung, Rumput Laut, Ikan) Pemanfaat IT dalam promosi dan pemasasaran produk daerah Pengembangan Geopark Rinjani dan Geopark Tambora

15 Pemantapan Infrastruktur Strategis
Belum meratanya pembangunan konektivitas dan jaringan logistik dalam menunjang Ketahanan pangan dan sektor unggulan Belum optimalnya aksesibilitas terhadap pusat pertumbuhan dan kawasan strategis Belum memadainya sarana dan prasarana sistem logistik pertanian dan perikanan Sarana dan Prasarana dasar di destinasi wisata masih terbatas PRIORITAS DAERAH 4 2 4 Pembangunan Sarana Prasarana Dasar di Destinsi Wisata Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Daya Air Pemantapan Infrastruktur Strategis 3 1 5 Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan Modernisasi Sarana Prasara Produksi Pertanian dan Perikanan

16 PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA
NTB Daerah Rawan Bencana Kekeringan dan Banjir Degradasi Hutan dan lahan akibat perambahan hutan dan alih fungsi lahan Terbatasnya sarana prasarana kebencanaan dan keterlibatan masyarakat serta dunia usaha Lemahnya koordinasi lintas sector dalam perencanaan dan penanganan bencana PRIORITAS DAERAH 5 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1 3 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

17 POTRET KEMISKINAN DAN IPM

18

19 KEMISKINAN KAB/KOTA 2017 Angka kemiskinan Provinsi 15,05
Kemiskinan KLU masih tertinggi hingga Walau selama periode penurunan persentase penduduk miskin KLU terbesar, namun dirasa masih belum cukup mampu banyak mengangkat penduduk miskin ke atas garis kemiskinan. Tingginya Garis kemiskinan KLU membuat P1 menjadi besar (7,6) sementara kab/kota lain P1 nya lebih rendah dari 4 Persentase penduduk miskin Dompu ada di urutan 3 terendah (setelah Kobi dan Mataram) dan penurunan persentase penduduk miskin dompu merupakan yang terbanyak kedua (setelah KLU) dalam periode

20 KARAKTERISTIK PENDUDUK MISKIN
Tanpa memandang status sebagai kepala ruta maupun anggota ruta, 24,9 persen penduduk miskin berusia produktif ( tahun) Usia rata-rata kepala rumah tangganya adalah 47 tahun 54,7 % berusia di bawah 25 tahun - kemungkinan besar adalah anggota rumah tangga yang menjadi tanggungan kepala rumah tangga 16,91 kepala rumah tangga miskin tidak bekerja Dari 794 ribu penduduk miskin (maret 2017) 51,2 persennya tinggal di daerah perdesaan dan sisanya (48,8) di perkotaan 49,61 % bekerja di sektor pertanian , 6,69 persen di industri Dengan karakteristik jelas seperti terpapar di atas, kebijakan yang perlu diambil untuk mengentaskan kemiskinan adalah yang harus bisa menyentuh mereka Usia produktif namun skill dan pendidikan yang seadanya tidak cukup untuk memperoleh penghasilan di atas garis kemiskinan Padat karya bisa jadi solusi jangka pendek, jangka panjang beri kail--- co jika sebagian besar petani pelajari subsektor apa, produk terbesar apa, buatkan industri pengolahan yang mampu menampung produk pertanian mereka dengan harga kompetitif. Bantu pemasarannya 88,34 persen berpendidikan SMP ke bawah

21 KOMODITI MAKANAN BERPERAN BESAR
PERBANDINGAN SUMBANGAN KOMODITI MAKANAN TERHADAP KEMISKINAN DI PERKOTAAN DENGAN PEDESAAN KOMODITI MAKANAN BERPERAN BESAR 72,81% 75,89% Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan PERKOTAAN PERDESAAN

22 KOMODITI MAKANAN YANG PALING BERPENGARUH
KOMODITI MAKANAN YANG PALING BERPENGARUH TERHADAP GARIS Kemiskinan-MARET 2017 PERKOTAAN PERDESAAN 23,01% 30,11% Beras Beras 10,59% 9,01% Rokok Kretek Filter Rokok Kretek Filter 6,13% 2,45% Daging Sapi Daging Sapi 3,21% 2,33% Mie Instan Telur Ayam Ras 2,05% 2,28% Gula Pasir Bawang Merah KOMODITI MAKANAN YANG PALING BERPENGARUH

23 PENDUDUK MISKIN DESIL 1 YANG AGAK SULIT DIENTASKAN (Maret 2017)
Penduduk di Desil 1 adalah penduduk yang sangat miskin dimana pengeluaran per kapita per bulannya jauh di bawah garis kemiskinan. Contoh Penduduk Desil 1 KSB hanya 2,68 persen sedangkan hingga maret 2017 persentase kemiskinannya masih tinggi (15,96%) artinya penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan di KSB besar. Mereka yang berada di sekitar garis kemiskinan sebenarnya paling mudah diintervensi namun rentan. Dengan bantuan dapat naik menjadi hanpir miskin (di sekitar garis kemiskinan) namun sedikit gejolak misal harga beras melonjak maka akan mudah jatuh lagi menjadi miskin. Jika memang target kemiskinan di bawah 12 persen, maka Kab Sumbawa, Lombok Utara, Lobar,Kota Bima, KSB dan Mataram adalah kab/kota dengan potensi besar untuk menurunkan persentase kemiskinan Contoh Penduduk Desil 1 KSB hanya 2,68 persen sedangkan hingga maret 2017 persentase kemiskinannya masih tinggi (15,96%) artinya penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan di KSB besar. Mereka yang berada di sekitar garis kemiskinan sebenarnya paling mudah diintervensi namun rentan. Dengan bantuan dapat naik menjadi hanpir miskin (di sekitar garis kemiskinan) namun sedikit gejolak misal harga beras melonjak maka akan mudah jatuh lagi menjadi miskin.

24 Jumlah Penduduk Desil 1-4
Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/Kota, 2015 LOMBOK TIMUR Desil 1 = jiwa Desil 1-4 = jiwa DOMPU Desil 1 = jiwa Desil 1-4 = jiwa KOTA BIMA Desil 1 = jiwa Desil 1-4 = jiwa LOMBOK UTARA Desil 1 = jiwa Desil 1-4 = jiwa KOTA MATARAM Desil 1 = jiwa Desil 1-4 = jiwa LOMBOK BARAT Desil 1 = jiwa Desil 1-4 = jiwa BIMA Desil 1 = jiwa Desil 1-4 = jiwa LOMBOK TENGAH Desil 1 = jiwa Desil 1-4 = jiwa SUMBAWA BARAT Desil 1 = jiwa Desil 1-4 = jiwa SUMBAWA Desil 1 = jiwa Desil 1-4 = jiwa

25 Peta Sebaran Jumlah INDIVIDU MISKIN Per Desil Kabupaten/Kota
di Provinsi Nusa Tenggara Barat Desil-1 Desil-2 Desil-3 Desil-4

26 SIMULASI PERHITUNGAN ANGKA KEMISKINAN
2016 Persentase 16,07 persen Penduduk miskin ribu orang 2017 Target 13,25 persen Jumlah Penduduk miskin orang. Untuk mencapai target harus menurunkan 2,82 persen. Perhitungan 2,82 persen sama dengan orang. 2018 Target 12,25 persen Jumlah Penduduk miskin orang. Untuk mencapai target ditahun 2018 harus menurunkan 3,82 persen. Dalam perhitungan 3,82 persen sama dengan orang PERIODE MARET 2016 Jumlah Penduduk Miskin yg harus di entaskan dari 16,07% th 2017 menjadi 12,25% berjumlah 3,82% atau 30,3 ribu orang

27 Data Makro dan Mikro Data kemiskinan makro: didasarkan pada data sampel bukan data sensus, sehingga hasilnya adalah estimasi (perkiraan) Sumber data yang digunakan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang pencacahannya dilakukan setiap Maret dengan jumlah sampel RTdan menggunakan ukuran basic needs Data kemiskinan mikro: pengumpulan data didasarkan pada ciri-ciri RT miskin supaya pendataan bisa dilakukan secara cepat dan hemat biaya Data yang diperoleh disebut data Rumah Tangga Sasaran (RTS), yang mencakup bukan hanya RT miskin, tetapi juga RT hampir miskin, yaitu RT yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan

28 PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN DATA KEMISKINAN DI INDONESIA
DATA KEMISKINAN MAKRO (tersedia sejak tahun 1976) DATA KEMISKINAN MIKRO Metodologi: Konsep: Basic Needs Approach Didasarkan pada Garis Kemiskinan: Makanan (2100 kkal per kapita perhari ) + Non Makanan Esensial Pendekatan Non-Moneter Didasarkan pada Indeks atau PMT dari ciri-ciri RT miskin (variabel non-moneter) yg dapat dikumpulksn dengan mudah Sumber data: Susenas (sampel) Sampai 2010: rumahtangga Sejak 2011: rumah tangga, triwulanan Sumber data: Nasional: (PSE05), 2008 (PPLS08), 2011 (PPLS2011) Lokal: Kalsel (1999); DKI (2000), Jatim (2001) Data menunjukkan jumlah penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan ESTIMASI Estimasi terendah sampai tkt KAB/KOTA Data menunjukkan jumlah RT Sasaran (Menurut Kategori atau ranking) - by name by address Pemanfaatan: Berguna untuk target geografis, tidak operasional untuk program bantuan langsung kepada rumah tangga Berguna untuk indikator kinerja Berguna untuk target sasaran rumah tangga secara langsung, seperti Program Perlindungan Sosial (BLT, PKH, Raskin, Jamkesmas, dsb)

29

30 Kerangka Strategis Penanggulangan Kemiskinan
Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha 1 2 3 Aktor Perlindungan & Bantuan Sosial (Berbasis rumah tangga) BEASISWA MISKIN JAMKESMAS JAMKESDA RASKIN PKH JAMSOS MASY KIS KIP Pemberdayaan Masyarakat (Berbasis POKMAS) PIJAR PNPM LUMBUNG PANGAN LUMBUNG BERSAING PEMBERDAYAAN POKDARWIS PEMBERDAYAAN TKI Pengembangan Usaha (Berbasis Unit Usaha) KUR WIRAUSAHA BARU INDUSTRI KERAJINAN INDUSTRI OLAHAN INDUSTRI KREATIF KOPERASI BERKUALITAS MELUASNYA LAPANGAN KERJA MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN K L A S T E R Program Pendukung Lainnya Visit Lombok Sumbawa Program air bersih & irigasi Program biogas kotoran ternak Infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi Perluasan jangkauan layanan listrik Bedah rumah tidak layak huni 4 Dana APBN, APBD, CSR, Lembaga Keuangan, dan Masyarakat

31 VS SASARAN PENANGANAN Penduduk Miskin Rencana Penerima Manfaat
Pada Dokumen Anggaran Basis Data Terpadu (BDT) ? Apakah : Data BDT sudah digunakan SKPD dalam menetapkan sasaran penerima manfaat Bappeda harus mampu meyiapkan data dan sebaran penduduk miskin ? Apakah : SKPD Sudah menetapkan lokasi dan calon penerima manfaat Calon penerima manfaat program kemiskinan sudah sesuai BDT Perlu Verifikasi : - Sasaran DPA SKPD dengan data BDT, - Apakah 14 Indikator BDT seluruhnya dapat terfasilitasi

32 ? ANGGARAN/PEMBIAYAAN Untuk Kemiskinan
Bagaimana cara mengintegrasikan Program dan Anggaran dari berbagai Sumber : APBD Provinsi APBD Kabupaten/Kota APBN NGO CSR Dana Masyarakat Akan teridentifikasi Program/kegiatan Spesifik untuk Kemiskinan Persentasi Anggaran Penanganan Kemiskinan di Daerah “Identifikasi pihak-pihak yang dapat membantu” Langkah : Mengidentifikasi Program dan Kegiatan berdasarkan empat klaster oleh Setiap Bidang/SKPD yang mendukung langsung penanganan kemiskinan : Anggaran program/kegiatan tidak seluruhnya untuk penanganan kemiskinan Anggaran pada program/kegiatan yang sama dapat mendukung indikator yang berbeda (ex. TPT juga untuk kemiskinan) Menetapkan Indikator Kemiskinan sebagai Fokus yang didukung indikator lainnya Mengidentifikasi Indikator Kinerja Daerah Lainnya yang mendukung penanganan kemiskinan Koordinasi/pemantauan pelaksanaan program dan sumberdana lainnya

33 IPM Kabupaten/ Kota 2016 69,26 64,15 73,67 65,48 64,89 65,44 77,20 62,24 63,22 63,70 Sangat Tinggi (>80) Status pembangunan manusia di NTB hingga tahun 2016 masih pada kategori SEDANG. Mataram dan Kota Bima saja yang sudah masuk dalam kategori IPM TINGGI Tinggi (70-80) Sedang (60-70) Rendah (<60)

34 SINERGITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

35 Rekomendasi DRD untuk penanggulangan kemiskinan
Meningkatkan efektivitas Koordinasi dan sinergisme antar program kegiatan penanggulangan kemiskinan tahun 2018 dengan menggunakan instrument. Menyusun perencanaan dan implementasi program kegiatan, kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan multisektor/multi approach . Menyusun indikator output, outcome, benefit, impact kuantitaif program penanggulangan kemiskinan dan dipetakan menjadi satu kesatuan instrument MONEV. Membangun System Monitoring dan Evaluasi pada setiap program dan Tingkatkan kompetensi berbasis outcome. Manfaatkan hasil MONEV-SUPERVISI berbasis outcome untuk perbaikan management internal pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

36 PEMETAAN KEMISKINAN

37

38

39

40

41

42 SINERGI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS DESA (Target 50 KK)
KRPL KUBE Jalan Desa

43 TERIMA KASIH