Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SEJARAH PERADILAN PAJAK DI INDONESIA

Diterbitkan olehSudomo Yuwono Telah diubah "6 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "SEJARAH PERADILAN PAJAK DI INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 SEJARAH PERADILAN PAJAK DI INDONESIA

2 Peradilan Pajak Sebelum Kemerdekaan
Pendirian Institusi Pertimbangan Pajak (IPP) pada tahun 1915 yang merupakan gagasan untuk menciptakan suatu badan atau institusi yang menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi akibat ketatapan pajak yang diterbitkan oleh Fiskus.

3 Setelah Masa Kemerdekaan
Tahun 1959 Pembentukan Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) berdasarkan UU No. 5 Tahun sebagai penyempurnaan dari Institusi Pertimbangan Pajak (IPP). Tahun 1997 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) mengganti Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) melalui UU No. 17 Tahun 1997, bertugas menangani persengkataan pajak dan juga bidang kepabeanan dan cukai.

4 Tahun 2002 Pembentukan Pengadilan Pajak (PP) mengganti Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002. Tujuan utama pembentukan Pengadilan Pajak adalah untuk memberikan perlindungan bagi rakyat yang lebih baik. Fungsi perlindungan adalah agar rakyat tidak diperlakukan semena-mena karena pemerinatah selaku penguasa memiliki kewenangan atas hukum publik yang istimewa sehingga rakyat memerlukan perlindungan hukum yang memadai.

Download ppt "SEJARAH PERADILAN PAJAK DI INDONESIA"

Presentasi serupa

Ketetapan Fiktif Negatif

Ketetapan Fiktif Negatif
Pengertian Peradilan, Pengadilan

Pengertian Peradilan, Pengadilan
ADR V. Dasar Hukum UU No. 4 Th 2004 Ttg Kekuasaan Kehakiman Penjelasan Pasal 3 ayat (1): “Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara.

ADR V. Dasar Hukum UU No. 4 Th 2004 Ttg Kekuasaan Kehakiman Penjelasan Pasal 3 ayat (1): “Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara.
Daftar Informasi Publik & Informasi Yang Dikecualikan

Daftar Informasi Publik & Informasi Yang Dikecualikan
Dalam UU No. 13/2003 yang dituangkan pengertian sebagai berikut : “Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh.

Dalam UU No. 13/2003 yang dituangkan pengertian sebagai berikut : “Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh.
PENCABUTAN HAK ATAS TANAH

PENCABUTAN HAK ATAS TANAH
I Dewa Gede Palguna Pendidikan dan Pelatihan HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Jakarta, 20 Juni 2011.

I Dewa Gede Palguna Pendidikan dan Pelatihan HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Jakarta, 20 Juni 2011.
Hukum Keuangan Negara.

Hukum Keuangan Negara.
Arbitrase Dan ADR.

Arbitrase Dan ADR.
PENGADILAN PAJAK.

PENGADILAN PAJAK.
HUKUM PAJAK PERPAJAKAN KELAS A KELOMPOK 4

HUKUM PAJAK PERPAJAKAN KELAS A KELOMPOK 4
Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha

Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha
PELATIHAN PAJAK TERAPAN BREVET A

PELATIHAN PAJAK TERAPAN BREVET A
Upaya Administrasi Pasal 48 & Penjelasannya UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009.

Upaya Administrasi Pasal 48 & Penjelasannya UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009.
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)

Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
HAK TKI ATAS PERLINDUNGAN – DILAKSANAKAN OLEH:

HAK TKI ATAS PERLINDUNGAN – DILAKSANAKAN OLEH:
Bina Nusantara Pertemuan 13 Bina Nusantara Keadilan atas Pjk Daerah Undang – Undang (DPR/D) Peraturan Daerah Kepastian Hukum Kepentingan Umum Banding.

Bina Nusantara Pertemuan 13 Bina Nusantara Keadilan atas Pjk Daerah Undang – Undang (DPR/D) Peraturan Daerah Kepastian Hukum Kepentingan Umum Banding.
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran tanah Pasal 19 UUPA

PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran tanah Pasal 19 UUPA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016
PROGRAM REGULER SEMESTER GENAP 2016

PROGRAM REGULER SEMESTER GENAP 2016

Presentasi serupa

Iklan oleh Google