Dasar-dasar Keuangan Publik

Presentasi berjudul: "Dasar-dasar Keuangan Publik"— Transcript presentasi:

1 Dasar-dasar Keuangan Publik
Definisi : bagian ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah. - Menjelaskan belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut. - Menganalisis pengeluaran publik untuk membantu kita dalam memahami mengapa jasa tertentu harus disediakan oleh negara dan mengapa pemerintah menggantungkannya pada jenis-jenis pajak tertentu. - Mempelajari proses pengambilan keputusan

2 Alasan Mempelajari Keuangan Publik
- Pengambilan keputusan berdasar asas demokrasi. - Sektor publik telah mengalami pertumbuhan semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka semakin besar proporsi pajak yang harus dibayarkan - Mengapa pemerintah memerlukan anggaran sebanyak itu, digunakan untuk apa?

3 John Stuart Mill Aktivitas Publik Oleh Pemerintah
1. Bahwa campur tangan pemerintah, walaupun harus membatasi kebebasan individu, dibutuhkan dalam memelihara perdamaian dan melindungi masyarakat terhadap serangan yang datang dari luar maupun dari dalam. 2. Bahwa pemerintah haruslah bersifat inferior dalam melakukan kegiatan industri dan perdagangan, karena usaha seperti itu dapat dijalankan oleh sektor swasta. 3. Bahwa individu akan lebih percaya diri apabila mengerjakan sesuatu untuk kepentingannya sendiri, sehingga pemerintah hanya bergerak dalam area yang menyangkut kepentingan publik atau umum.

4 Kelemahan-kelemahan Mekanisme Pasar
1. Adanya barang publik (akan didefinisikan dan dibahas dalam bab mendatang) yang tidak dapat disediakan oleh mekanisme pasar, sehingga harus disediakan oleh pemerintah. 2. Adanya perbedaan biaya pribadi dan biaya sosial, manfaat pribadi dan manfaat sosial, sehingga pemerintah secara nyata diperlukan dalam pengelolaan biaya dan manfaat sosial karena swasta tidak ada keinginan mengelolanya. 3. Adanya risiko yang sangat besar yang tidak mungkin dikelola oleh swasta. 4. Adanya sifat monopoli dalam bidang usaha tertentu yang menyebabkan pemerintah harus campur tangan agar monopoli tidak merugikan para pelaku ekonomi. 5. Adanya inflasi atau deflasi yang tidak dapat diselesaikan secara otomatis oleh mekanisme pasar. 6. Adanya distribusi pendapatan yang tidak merata antar pelaku ekonomi pasar.

5 Arus Sektor Swasta Dan Sektor Pemerintah

6 Karakteristik Kebijakan Publik
1. Untuk mencapai efisiensi pasar - kondisi dimana produksi barang sama dengan keinginan pasar - mensyaratkan adanya informasi yang lengkap mengenai pasar baik bagi produsen maupun konsumen dan peraturan pemerintah diperlukan untuk menjamin persyaratan kelengkapan informasi itu. 2. Peraturan pemerintah diperlukan untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi bila terdapat kondisi persaingan yang tidak efisien. 3. Pertukaran barang dan jasa tertentu dalam mekanisme pasar perlu ada proteksi dari pemerintah untuk melindungi pelaku pasar. 4. Timbulnya masalah eksternalitas (akan dibahas lebih lanjut pada bab mendatang) perlu dipecahkan oleh pemerintah, melalui anggaran, subsidi dan pajak. 5. Perlunya peran sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan dalam mekanisme pasar. 6. Kebijakan publik diperlukan untuk menjamin kesempatan kerja, stabilitas harga dan tingkat pertumbuhan ekonomi

7 Ruang Lingkup Keuangan Publik

8 Pendekatan Analisis Pendekatan Normatif. Menilai kebijakan anggaran, bagaimana kualitas kebijakan fiskal, dan bagaimana agar Dasar-dasar Keuangan Publik prestasi dapat ditingkatkan. Pendekatan Positif. Berhubungan dengan estimasi, berdasar bukti empiris.

9 Kriteria Yang Digunakan Untuk Mengevaluasi Kebijakan Publik
1. Equity & Fairness (Keadilan dan kewajaran) Suatu kebijakan publik dapat diuji dengan berbagai pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan kewajaran dalam persepsi sosial dan seberapa fair suatu kebijakan publik terhadap isu hak kepemilikan? Sebagai contoh, apakah wajar menutup perusahaan yang menyebabkan polusi udara dibandingkan dengan kesempatan kerja yang disediakan oleh usaha tersebut? Apakah wajar menutup bisnis penebangan hutan untuk menyelamatkan habitat burung hantu? Atau, apakah wajar bagi keluarga tanpa anak harus membayar pajak pendidikan?

10 Kriteria Yang Digunakan Untuk Mengevaluasi Kebijakan Publik
2. Economic Efficiency (Efisiensi Ekonomi) Kebijakan publik dapat dianalisis dari sudut Pareto Efficiency yaitu alokasi sumber daya dari kondisi yang tidak mungkin – melalui perubahan alokasi – sehingga mencapai kondisi dimana seseorang atau beberapa orang mengalami kepuasan lebih baik tanpa menyebabkan pihak lain terbebani. 3. Paternalism (Sistem Paternal) Kebijakan publik dapat dievaluasi dari asumsi bahwa pemerintah adalah pihak yang paling mengetahui permasalahan penduduk suatu negara dan pemerintah bebas menentukan kebijakan apa saja. Sebagai contoh, orang tidak akan menabung dalam jumlah yang cukup untuk pensiun sehingga pemerintah harus mengalokasikan penerimaan pajak agar penduduk usia lanjut dapat memperoleh manfaat.

11 Kriteria Yang Digunakan Untuk Mengevaluasi Kebijakan Publik
4. Freedom of choice (Kebebasan Individu) Dalam asas demokrasi, kebebasan individu dalam perekonomian memungkinkan pertukaran sukarela atau mempromosikan proses pengambilan keputusan sukarela yang didasarkan atas pertimbangan dagang yang bebas biaya transfer antar pihak yang bertransaksi. Sehingga salah satu indikator keberhasilan kebijakan publik adalah apakah kebijakan pemerintah dapat mendorong kebebasan individu dalam bertransaksi ekonomi. 5. Stabilization (Stabilisasi) Kebijakan publik dapat dianalisis dengan menilai apakah kebijakan yang diambil pemerintah mampu meningkatkan pengeluaran agregat? Atau apakah ekonomi sektor swasta - yang dapat memberi pekerjaan pada setiap orang - perlu diintervensi pemerintah? 6. Trade Off Ekonom menekankan efisiensi dan keadilan sebagai kriteria melakukan evaluasi atas kebijakan publik. Akan tetapi, mungkin ada konflik yang substansial antara beberapa kriteria tersebut. Contoh, kebijakan upah minimum mungkin mendorong keadilan, tetapi hal ini mungkin tidak efisien. Kemudian, welfare economics telah dipertimbangkan sebagai cara pemberian insentif untuk mengoreksi kebijakan berdasar keadilan sosial. Suatu kebijakan publik dapat dievaluasi dengan pertanyaan apakah pilihan kebijakan tidak akan mengorbankan tujuan lainnya atau apakah manfaat agregat dapat melampaui beban agregat.

12 Barang Publik

13 Karakteristik Barang Publik
1. Konsumsi atas barang publik oleh seseorang tidak mempengaruhi penawaran barang publik tersebut untuk dikonsumsi oleh orang lain, atau suatu barang dapat dikonsumsi oleh beberapa orang secara bersama-sama. Sifat barang publik seperti ini disebut non rival consumption. 2. Walaupun penyedia barang menginginkan, setiap anggota masyarakat tidak dapat dibatasi/dilarang untuk mengkonsumsi barang publik atau kegiatan pembatasan tersebut sangat sulit untuk dilakukan. Sifat barang publik seperti ini disebut non exclusion. 3. Walaupun setiap orang mengkonsumsi jumlah yang sama atas barang publik, tidak ada persyaratan bahwa konsumsi ini dinilai atau dihargai oleh semua orang.

14 Perbedaan Antara Barang Publik Dan Barang Pribadi
Publik : Contoh Jalan raya, pertahanan Non rival consumption mengandung maksud bahwa sejumlah orang dapat mengkonsumsi secara bersama-sama terhadap barang tersebut non exclusion mengandung arti bahwa orang tidak dapat membatasi manfaat (bayar atau tidak tetap dapat memanfatkan) pertukaran barang publik eksternalitas Eksternalitas didefinisikan sebagai biaya atau manfaat dari transaksi pasar (Contoh negatif ini adalah kepadatan jalan dan taman yang tidak dirawat dan dikelola secara baik,Contoh Positif Pendidikan untuk anak, misalnya, tidak hanya memberi manfaat bagi anak-anak dan keluarganya, akan tetapi juga bagi masyarakat. distribusi barang ke konsumen biaya marjinal nihil

15 Harga Barang Publik Tergantung tujuannya
1. Dapat dijual dengan harga pasar. 2. Dijual dengan tingkat harga tertentu yang berbeda dengan harga pasar. 3. Diberikan secara gratis kepada para konsumennya.

16 Kurva Penawaran Permintaan

17 Fungsi Dan Aktivitas Pemerintah Dalam Perekonomian
1. Fungsi Alokasi. Yang dimaksud fungsi alokasi dalam kebijakan publik adalah fungsi penyediaan barang publik atau proses alokasi sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi atau barang publik dan bagaimana komposisi barang publik ditetapkan. 2. Fungsi Distribusi. Yang dimaksud dengan fungsi distribusi dalam kebijakan publik adalah penyesuaian atas distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin pemerataan dan keadilan. 3. Fungsi stabilisasi. Yang dimaksud dengan fungsi stabilisasi dalam kebijakan publik adalah penggunaan kebijakan anggaran sebagai alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja, stabilitas ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi, dengan memperhitungkan akibat kebijakan pada perdagangan dan neraca pembayaran.

18 The Wealth Of Nations, Adam Smith 4 Fungsi ‘Pengoreksi’ Dari Pemerintah
1. Tugas memproteksi suatu kelompok masyarakat dari pelanggaran dan invasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lainnya. 2. Tugas memproteksi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan dan dominasi yang dilakukan oleh anggota lain dalam masyarakat. 3. Tugas membentuk dan memelihara institusi publik agar memberi manfaat yang tinggi dan pekerjaan publik yang karena sifatnya profit yang diperoleh institusi tersebut tidak pernah mencapai tingkat pembayaran kembali dari individu yang menyediakan dan, dengan demikian, tidak dapat diharapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut akan disediakan dalam kuantitas yang tepat. 4. Tugas mempertemukan biaya yang diperlukan untuk mendukung peraturan-peraturan.

19 Keterlibatan Pemerintah Dalam Ekonomi
Kegagalan pasar Aspek keadilan

20 Instrumen Fiskal dalam Fungsi Distribusi
1. Skema pemindahan pajak yang menggabungkan pajak progresif, yaitu pengenaan jenis pajak dimana rasio pajak terhadap penghasilan naik dengan naiknya pendapatan. 2. Pajak penghasilan progresif yang digunakan untuk membiayai pelayanan umum. 3. Kombinasi antara pajak atas barang mewah dengan subsidi terhadap barang tidak mewah.

21 Konsep Anggaran anggaran adalah suatu rencana keuangan yang merupakan perkiraan tentang apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Jenis-jenis Anggaran a. Anggaran belanja line-item (line-item budgeting) (daftar barang2) b. Angaran belanja berprogram (a program budgeting) (maksud dan tujuan) c. Anggaran berbasis kinerja (performance budgeting). d. Zero-based budgeting (anggaran th lalu sama atau naik)

22 Menyusun Anggaran 1. Bottom – Up (dari bawah ke atas)
2. Top – Down (dari atas ke bawah) 3. Campuran

23 Kebijakan Struktur Perpajakan
Kapasitas Kena Pajak dan Upaya Perpajakan Pengembangan Struktur Perpajakan Pajak Penghasilan Perorangan Pajak Penghasilan Perusahaan Pajak atas Bumi dan Bangunan Pajak dan Bea atas Komoditas

24 Insentif Perpajakan Tujuan pemerintah yang berupa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan paling bisa dicapai dengan berpedoman pada pajak kosumsi progresif. Keringanan pajak untuk investasi yang tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan pertumbuhan, bukan hanya menyebabkan hilangnya penerimaan pemerintah tetapi juga memperbesar ketimpangan apabila keringanan itu diberikan kepada masyarakat berpendapatan tinggi. Insentif Domestik Insentif Bagi Modal vs Insentif bagi Tenaga Kerja Insentif bagiModal Asing Insentif Ekspor

25 Hutang Publik tujuan utama Pemerintah pusat dan daerah berhutang adalah: Pembiayaan modal, kebutuhan jangka pendek, dan kepentingan darurat. Obligasi pemerintah: (Holley Ulbrich) 1. Obligasi Umum (General Obligation Bonds) Dijamin penuh oleh pemerintah yang menerbitkan 2. Obligasi Pendapatan (Revenue Bonds) Pendapatan dari penjualan jasa dijaminkan untuk pembayaranhutang. 3. Municipal Bond Obligasi yang bunganya dibebaskan dari pajak dari institusi penerbitnya.

26 Dasar-dasar Perpajakan
Penerimaan Pajak Penerimaan Non Pajak 1. Debt Finance (dana pinjaman) 2. Government Induced Inflation (mencetak uang baru) 3. Donations (kontribusi sukarela) 4. User Charges (retribusi dipungut) 5. Government Enterprise (perusahaan yang dimiliki pemerintah) 6. Lottery (penggalangan dana dg hadiah)

27 Prinsip-prinsip Pajak
1. Prinsip keadilan (equity) 2. Prinsip kepastian (certainty) 3. Prinsip kenyamanan (convenience) 4. Prinsip ekonomi (economy)

28 Siklus Arus Pajak

29 Tarif Pajak 1. Proportional (flat) tax rate 2. Progressive tax rate
3. Regressive tax rate

30 Kebaikan Pajak Tidak Langsung
1. Pajak tidak langsung cenderung lebih stabil digunakan sebagai sarana penerimaan negara dibanding pajak langsung. Jumlah nilai yang diperoleh melalui pajak tidak langsung cenderung lebih mudah diprediksi. 2. Pengenaan pajak dapat mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang besar kecilnya penghasilan yang diperoleh. Tanpa pandang bulu, semua yang melakukan transaksi atau kejadian tertentu, diwajibkan melunasi pajak yang tertenggung. 3. Biaya-biaya yang ditimbulkan akibat adanya penerapan pajak tidak langsung relatif lebih murah dibanding pajak langsung. Dikarenakan kesederhanaan landasan aturan yang dipakai, tidak diperlukan banyak perangkat yang bertujuan untuk mensosialisasikan aturan tersebut. 4. Teknik pemungutannya yang sederhana tidak memerlukan kegiatan administrasi yang kompleks. Kesederhanaan aturan juga memungkinkan dilakukannya penelusuran dan pengecekan jika terjadi kesalahan dengan cepat tanpa perlu menggunakan formula audit yang kompleks. 5. Fungsi regulator yang dimiliki pemerintah dalam hal kebijakan perpajakan, dapat dengan mudah diterapkan. Dengan mudahnya dipahami, pemerintah lebih mudah memperkirakan dampak dari setiap kebijakan perpajakan yang dikeluarkan.

31 Kekurangan Pajak Tidak Langsung
1. Kurangnya rasa berkeadilan antara golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dikarenakan kedua golongan tersebut dibebani tarif pajak yang sama untuk setiap transaski atau kejadian tertentu. 2. Karena dimungkinkannya terjadi penggeseran beban pajak kepada golongan wajib pajak lainnya, penanggung akhir dari beban pajak tidak langsung belum tentu sesuai dengan target awal. Hal ini tergantung dari tingkat elastisitas kurva permintaan dan penawaran untuk barang-barang terkena pajak tidak langsung. Sebagai contoh, apabila kurva permintaan suatu barang adalah elastis sempurna maka seluruh beban pajak tidak langsung akan menjadi tanggungan produsen. Dengan kata lain, dalam kondisi seperti itu beban pajak tidak langsung tidak dapat dialihkan kepada konsumen.

32 Prinsip Keadilan Perpajakan
Prinsip Manfaat Prinsip Kemampuan Membayar Kriteria Umum Keadilan Perpajakan Prinsip Keadilan dan Pajak Penghasilan Prinsip Keadilan dan Pajak Penjualan Prinsip Keadilan dan Pajak Kekayaan

33 Dampak Perpajakan Terhadap Perekonomian
Efficiency Effect (Excess Burden adalah tambahan biaya yang membebani masyarakat diatas jumlahpajak yang seharusnya dibayar) Terhadap Sistem Ekonomi Keseluruhan Terhadap Komposisi Produksi Terhadap Usaha Kerja Terhadap Distribusi Pendapatan

34 Kriteria Struktur Pajak Yang Baik
1. Penerimaan/pendapatan harus ditentukan dengan tepat 2. Distribusi beban pajak harus adil. Setiap orang harus dikenakan pajak sesuai dengan kemampuannya. 3. Penanggung akhir beban pajak harus menjadi pokok perhatian. 4. Peraturan perpajakan harus mendukung kebijakan perekonomian dan mendorong pasar yang efisien. 5. Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal untuk mencapai stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. 6. Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan mudah dipahami oleh wajib pajak. 7. Biaya administrasi dan biaya-biaya pembayaran pajak lainnya harus dibuat serendah mungkin.

35 Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pribadi
Penghasilan Bruto a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas,seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik profesi dan sebagainya. b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan sebagainya. d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

36 Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pribadi
PKP PTKP Tarif Prosedur Pembayaran PPh final

37 Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Pandangan Integrasi (memandang permasalahan perpajakan pada tingkatan perusahaan hanyalah sebagai satu cara memasukkan semua penghasilan yang bersumber dari perusahaan ke dalam basis pajak penghasilan pribadi). Pandangan Absolut (Perseroan yang dimiliki publik secara luas – merupakan wajib pajak besar yang menjadi sumber terbesar penerimaan pajak negara – bukan hanya merupakan instrumen untuk penghasilan pribadi).

38 Pajak Atas Konsumsi Jenis Pajak Atas Konsumsi Di Indonesia PPN PPN BM
Cukai Pajak Konsumsi di daerah

39 Pajak Atas Kekayaan (PBB)
Alasan Manfaat Pajak atas Kekayaan Alasan KemampuanMembayar Pajak Alasan Pengendalian Sosial

40 Pajak Atas Warisan Alasan-Alasan
Pengenaan Pajak atas Warisan Pajak atas warisan dapat dikenakan dalam berbagai bentuk dan untuk berbagai alasan. Pajak dapat dikenakan pada warisan secara keseluruhan atau atas jumlah yang diterima oleh ahli waris.

41 Struktur Belanja Publik
Faktor-Faktor Penyebab Pertumbuhan Faktor belanja barang dan jasa (Pertumbuhan Pendapatan per Kapita, Perubahan Teknologi, Perubahan Populasi, Biaya Relatif, Urbanisasi) Faktor Pengeluaran dari Transfer Porsi Pendapatan (asuransi hari tua)