Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas

Presentasi berjudul: "Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas"— Transcript presentasi:

1 PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakaerjaan Tahun 2018 Jakarta, 1-2 Peb 2018 Oleh : Drs. ASEP GUNAWAN , MM DIREKTUR BINA PEMAGANGAN DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS KEMNAKER RI

2 PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakaerjaan Tahun 2018 Jakarta, 1-2 Peb 2018 Oleh : Drs. ASEP GUNAWAN , MM DIREKTUR BINA PEMAGANGAN DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS KEMNAKER RI

3 Outline 2019 2018 2017 Capaian Program, Kegiatan & Anggaran
Capaian Kinerja Kendala & Solusi 2018 Matrik Renlagiat Rencana Penyerapan Dekon 2019 Capaian kinerja thd Renstra Selisih Capaian thd Renstra Outline

4 2017 PROGRAM: Realisasi keuangan = 93,99% Realisasi fisik = 97,02%
Capaian Program , Kegiatan & Anggaran 2017 Realisasi keuangan = 93,99% Realisasi fisik = 97,02% PROGRAM: Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas NO KEGIATAN TARGET OUTPUT REALISASI OUTPUT ANGGARAN (ribuan) % PAGU REALISASI A Peningkatan Kuantitas Negara Penerima Pemagangan Luar Negeri 3 Negara 99,6 B SDM Stakeholder Pemagangan Dalam dan Luar Negeri yang ditingkatkan kapasitasnya 1400 Org 1300 91,32 C Data dan Informasi Pemagangan 2 data 91,39 D Layanan dukungan Manajemen Eselon I 4 layanan 90.200 90.140 99,93 E Layanan Perkantoran 12 bulan 97,08 F Lembaga Penyelenggara Pemagangan yang diverifikasi dan di Bina 22 Lembaga 99,62 93,99

5 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Capaian Kinerja 2017 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA Peserta yang mengikuti pemagangan dalam negeri 7.820 org 7.710 org 98,59% Peserta yang mengikuti pemagangan mandiri 600 org org 9.353% Perusahaan yang melaksanakan pemagangan dalam negeri 35 perush 1.051 perush 3.003% Peserta yang mengikuti pemagangan luar negeri 2.200 org 5.263 org 239,23% Penyelenggara pemagangan luar negeri 22 lembaga 40 lembaga 181,8% Lulusan pemagangan yang mendapat sertifikat kompetensi 1.000 org 5.635 org 563,5%

6 2017 Kendala dan Solusi NO KENDALA SOLUSI 1
Masih tingginya resistensi dari serikat pekerja/buruh terhadap penyelenggaraan pemagangan yang dianggap sebagai kamuflase buruh upah murah dan outsourching sehingga perusahaan gamang untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemagangan, baik pada kegiatan koordinasi Teknis maupun bimbingan teknis Pembimbing/Pendamping Melibatkan unsur serikat pekerja/buruh dalam kegiatan baik sebagai nara sumber maupun sebagai peserta. Menghimbau perusahaan agar melibatkan unsur Serikat Pekerja dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemagangan. 2 Pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun yang bertepatan dengan event nasional (Penyerahan Sertifikat Kompetensi Peserta pemagangan 2017 di Bekasi) sehingga tidak dapat dilaksanakan. Dalam menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan tahunan, memprioritasnya kegiatan yang melibatkan stakeholders pada awal tahun

7 2017 Kendala dan Solusi NO KENDALA SOLUSI 3
Belum semua program pemagangan terakomodir pada skema uji (asesmen) Koordinasi dengan LSP terkait untuk mengajukan perluasan skema uji (asesmen) Merencanakan pelatihan Pelatih Di tempat Kerja dan Penyelenggara Pemagangan. Mendorong kawasan industri untuk membentuk LSP 2 dan TUK di masing-masing kawasan industri 4 Belum semua perusahaan penyelenggara pemagangan memberitahukan kepada Dinas Ketenagakerjaan Prov/Kab/Kota Penguatan peran dan fungsi dinas ketenagakerjaan dalam pembinaan dan pengawasan Program Pemagangan. Mengoptimalkan database online. 5 Perusahaan belum memahami sepenuhnya tentang Permenaker No. 36 tahun 2016 sehingga belum meyelenggarakan program pemagangan Mendorong Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi Permenaker nomor 36 tahun 2016 dan meningkatkan alokasi anggaran (APBD) dalam meningkatkan penyelenggaraan program pemagangan. Menghimbau Pemerintah Daerah agar perusahaan-perusahaan di wilayah kerjanya melaksanakan pemagangan mandiri

8 2017 Kendala dan Solusi NO KENDALA SOLUSI 6
Adanya pemberlakuan peraturan baru di Jepang, sehingga menyebabkan lembaga penerima di Jepang dievaluasi ulang oleh Badan Pengawas Baru (OTIT), sehingga mengurangi penerimaan peserta pemagangan Pembinaan dan sosialisasi peraturan baru tentang pemagangan di Jepang ke lembaga penyelenggara pemagangan luar negeri. Promosi ke perusahaan-perusahaan dan Negara yang potensial menerima peserta pemagangan asal Indonesia. 7 Belum tersedianya regulasi bagi peserta pemagangan di Negara Australia sehingga tidak tersedia visa pemangangan Perlu adanya penyamaan persepsi bahwa pemagangan adalah bagian dari pelatihan kerja sehingga dimungkinkan menggunakan visa pendidikan 8 Menunggu proposal dari Negara Polandia Aktif koordinasi untuk memantau perkembangan proposal.

9 PLN PDN PJP AP TU 2018 Pengadaan sarpras kantor Penyelenggaraan PLN
Monev penyelengggaraan PLN Koordinasi & konsolidasi negara penerima pemagangan LN PLN Pelaksanaan Sertifikasi Sektor Monev Penyelenggaraan PDN Bimtek pembimbing/pendamping Pembukaan Program Pemagangan Mandiri Rakor Penyelenggara Pemagangan PDN Rakor FKJP Pembentukan FKJP Harmonisasi Program Pemagangan Identifikasi Kriteria Penyelenggara Pemagangan PJP AP Koordinasi & sinkronisasi penyelenggara PLN Mediasi Advokasi Penyelenggara PLN Verifikasi Penerbitan ijin Lembaga Penyelenggara PLN TU Penyusunan RKAKL Penyusunan Renlakgiat &Program Kerja Penyusunan Laporan Penyusunan LAKIP Operasional & Pemeliharaan Perkantoran

10 2018 Matrik Renlakgiat

11 2018 Rencana Penyerapan NO BULAN RENCANA REALISASI PERBULAN KOMULATIF
% 1 Januari 6 2 Februari 12 3 Maret 17 4 April 23 5 Mei 29 Juni 42 7 Juli 56 8 Agustus 85 9 September 90 10 Oktober 95 11 November 98 Desember 100

12 PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2018
Penyelenggaraan program pemagangan (Dekon-APBN) agar segera dikasanakan dengan mempertimbangan potensi PERUSAHAAN dan JUMLAH PENGGANGGURAN di masing-masing daerah secara proposional. Bekerja sama dengan stakeholders terkait (FKJP, Kadin, Apindo, LSP dan asosiasi lainnya). Program Pemagangan harus berdasarkan jabatan (Okupasi) dan merujuk pada SKKNI/Standar International/Standar Khusus dan pelaksanaan praktek kerja di perusahaan bukan di lembaga pelatihan. Agar mulai dipersiapkan sertifikasi kompetensi nasional (BNSP). Dinas ketenagakerjaan diharapkan untuk meningkatkan alokasi APBD dalam penyelenggaraan program pemagangan dan sosialisasi regulasi pemagangan. Dinas Ketenagakerjaan agar meningkatkan peran dan fungsi dalam pembinaan dan pengawasan Program Pemagangan. Dinas ketenagakerjaan mendorong perusahaan di wilayah kerjanya untuk menyelenggarakan pemagangan mandiri. Pemerintah Kabupaten/Kota diharap dapat berpearn dengan menyediakan anggaran dan memberikan dukungan dalam hal sosialisasi/penyebarluasan informasi ke masyarakat dan mempersiapkan calon peserta magang Pemerintah Provinsi diharap dapat berperan dengan menyediakan anggaran dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan rekrutmen/seleksi calon peserta pemagangan, penyelenggaraan pelatihan pra pemberangkatan tahap I daerah, medical check up , pengurusan dokumen keberangkatan, dan keberangkatan peserta ke pelatihan pra pemberangkatan tahap II di pusat ; Dinas Ketenagakerjaan agar menginformasikan kepada LPK Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (SO) untuk : mengajukan permohonan rekomendasi paspor kepada Ditjen Binalattas sebelum mengajukan permohonan penerbitan paspor ke kantor imigrasi setempat. Menginformasikan kepada Ditjen Binalattas apabila memiliki MOU baru dengan penerima di Luar Negeri khususnya, dibidang Caregiver.

13 Indikator Kinerja Kegiatan
2019 Capaian Kinerja s.d terhadapat Renstra NO Indikator Kinerja Kegiatan T ∑T R ∑R % 2015 2016 2017 2018 1 Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan dalam negeri (ORG) 8.310 8.320 8.330 8.340 33.300 8.080 7.660 7.710 23.450 70% 2 Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan mandiri (ORG) 500 550 600 650 2.300 16.387 17.057 56.119 72.955 89.563 3894% 3 Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemagangan dalam negeri (PERSH) 15 25 35 45 120 995 1.243 1.051 1.366 3.289 2741% 4 Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan luar negeri (ORG) 2.000 2.100 2.200 1.800 8.100 5.478 6.620 5.263 6.842 17.361 214% 5 Jumlah penyelenggara pemagangan luar negeri (LEMBAGA) 14 16 22 20 72 40 52 95 132% 6 Jumlah lulusan pemagangan yang mendapat sertifikat kompetensi (ORG) 1.000 4.000 5.635 7.326 141%

14 Indikator Kinerja Kegiatan
2019 Lebih atau sisa capaian Kinerja terhadapat Renstra NO Indikator Kinerja Kegiatan RENSTRA CAPAIAN Lebih/ sisa T ( ) R ( ) 1 Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan dalam negeri (ORG) 41.650 31.790 -9.860 2 Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan mandiri (ORG) 3.000 3 Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemagangan dalam negeri (PERSH) 175 4.655 4.480 4 Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan luar negeri (ORG) 10.500 24.203 13.703 5 Jumlah penyelenggara pemagangan luar negeri (LEMBAGA) 94 147 53 6 Jumlah lulusan pemagangan yang mendapat sertifikat kompetensi (ORG) 5.000 12.961 7.961

15