FORUM TEMATIK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON GOVERNMENT

Presentasi berjudul: "FORUM TEMATIK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON GOVERNMENT"— Transcript presentasi:

1 FORUM TEMATIK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON GOVERNMENT
Disampaikan Oleh: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah DIY

2 Data terkait Pembiayaan Pembangunan
1

3 Kondisi APBD DIY ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DIY (Rp) Selama empat tahun terakhir, telah terjadi defisit anggaran di tahun 2015  ditutup dari pembiayaan netto. KONTRIBUSI PAD DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP TOTAL PENDAPATAN DAERAH DIY (%) Kontribusi PAD terhadap total pendapatan berfluktuasi, lain-lain pendapatan yang sah semakin meningkat. Sumber: DPPKA DIY,

4 Pertumbuhan Ekonomi DIY Menurut Pengeluaran
Pertumbuhan Ekonomi di DIY masih dominan dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pengeluaran konsumsi pemerintah belum cukup kuat mendorong pertumbuhan ekonomi ketika pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga menurun, (karena adanya ketimpangan pendapatan) Sumber: BPS DIY, 2016. Distribusi PDRB DIY ADHB Menurut Pengeluaran Distribusi PDRB DIY ADHB Menurut Pengeluaran masih didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga dengan kecenderungan yang semakin besar (sehingga kecenderungan pengeluaran Pemerintah untuk mendukung sarana prasarana untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah masih belum dominan)

5 Permasalahan Pembiayaan Pembangunan
2

6 Permasalahan Pembiayaan Pembangunan di DIY
Munculnya defisit anggaran di tahun 2015 mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah, efisiensi belanja, dan memikirkan alternatif pembiayaan. Kebutuhan pembiayaan daerah semakin meningkat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan kebutuhan layanan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehubungan dengan telah dikeluarkannya 3 (tiga) Peraturan OJK tentang Obligasi Daerah Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Penyertaan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan atau SUKUK Daerah; Peraturan OJK tentang Obligasi Daerah Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan atau SUKUK Daerah; Peraturan OJK tentang Obligasi Daerah Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan atau SUKUK Daerah, belum dilakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis untuk merealisasikan sumber-sumber pembiayaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan obligasi, maka perlu dibentuk Tim Khusus yang menangani Obligasi untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan OJK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri serta DPRD DIY.

7 4. Terbatasnya kemampuan SDM untuk memanfaatkan dana KPBU/Swasta/CSR untuk mendukung program pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerataan pembangunan wilayah. 5. Belum adanya Unit Pengelola Obligasi di dalam struktur pemerintahan daerah karena belum ada daerah yang pernah menerbitkan Obligasi di Indonesia. Hal ini menyebabkan lembaga pemerintah efek merasa kesulitan untuk memeringkat obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah. 6. Diperlukan Kebijakan Strategis untuk mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah DIY dalam pelaksanaan Pembangunan

8 PROGRAM YANG PERLU DIPERCEPAT
Perlukah percepatan ? PROGRAM YANG PERLU DIPERCEPAT

9 Strategi Penanganan Pembiayaan Pembangunan
3 Strategi Pembiayaan Non Government adalah upaya bahwa dalam transaski keuangan daerah untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah defisit melaui sumber dana non pemerintah

10 STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DIY
Big Push projects  program prioritas Program Prioritas  instrumen pemenuhan visi jangka panjang DIY Program Prioritas  pelayanan publik lebih cepat dinikmati masyarakat  kesejahteraan sosial Program Prioritas  peningkatan iklim investasi di daerah  pertumbuhan ekonomi Program Prioritas  ketuntasan pengembangan wilayah  kemandirian ekonomi kabupaten kota Pengembangan kelembagaan  P5DIY di bawah pimpinan Sekda P5DIY fokus pada Peningkatan kapasitas implementasi  Debottlenecking Peningkatan efektifitas anggaran APBD/DAIS  pembiayaan K/L dan pinjaman daerah Peningkatan kapasitas pembiayaan  sumber pembiayaan di luar APBD/DAIS

11 STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Pelibatan pemerintah pusat melalui belanja K/L di DIY Penambahan kapasitas pembiayaan daerah melalui APBD dan DAIS Realokasi anggaran daerah Pinjaman daerah Pembiayaan investasi langsung BUMN/BUMD Kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) Kerjasama pemanfaatan BMN/BMD

12 Strategi Penanganan Pembiayaan Pembangunan
Dalam rangka untuk menutup defisit dan surplus pembiayaan daerah, maka diperlukan sumber-sumber pembiayaan lain Non Pemerintah, oleh karena itu terdapat 3 (Tiga) strategi sesuai Rancangan RKPD DIY Tahun 2019 dalam pembiayaan pembangunan yaitu: PPP Konvensional (Public Private Partnership Conventional) Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian resiko antara para pihak (PERPRES No. 38 Tahun 2015) Public Private Partnership Conventional dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) Strategi Prioritas: a. Strategi Percepatan Pembangunan DIY b. Strategi Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Pembangunan 2. Aliansi Strategis Hubungan formal antara 2 (dua) atau lebih kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Corporate Social Responsibility (CSR) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/BUMN/BUMD)

13 Arah Kebijakan Penanganan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah
4

14 Visi dan Misi Pemerintah Daerah DIY
Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja Misi 1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan, dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis Tematik Pembiayaan Pembangunan

15 Tematik Pembiayaan Pembangunan

16 4.1. Kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
Manfaat dari kebijakan pemanfaatan skema KPBU: Contoh Manfaat KPBU EfisiensiAnggaran:adanyaanalisisValue for Money KepastianPenyelesaian:swastadibayarsetelahpekerjaanselesai InsentifBagiSwasta:Pihakswastadiberiinsentifagardapatmemberikanlayanan FleksibeldanInovasi:Pihakswastamemilikiruanguntukberinovasipadaspesifikasiaset AdaPembagianRisiko:adapembagianrisikosepertirisikokonstruksi,risikooperasi,risikopendanaandanrisikokepemilikanaset. Pembangunan Jembatan memakai skema APBN, ada kerusakan sedikit harus menunggu revisi anggaran kalau tidak dianggarkan. Kalau dengan skema KPBU, ada kerusakan ditalangi oleh swasta terlebih dahulu. Mengenai risiko pembengkakan biaya operasional dan biaya perawatan. Jika dengan KPBU, risiko ditanggung oleh badan usaha, kalau APBN oleh pemerintah. Termasuk risiko keterlambatan. Sumber: Kementerian Keuangan 2015

17 Regulasi KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur
Aspek Pengaturan Subyek Kerjasama Pemerintah Menteri Kepala Lembaga Kepala Daerah BUMN/BUMD Badan Usaha Badan Usaha Asing Perseroan Terbatas Koperasi Obyek Kerjasama Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial (19 Jenis Infrastruktur) Kontribusi Pemerintah Pembiayaan Sebagian KPBU Dukungan pemerintah Jaminan pemerintah Pengembalian investasi Badan Usaha Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif (User Charge). Pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment). Bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang-undangan. Tahapan Tahap Perencanaan Tahap Penyiapan Tahap Transaksi PERPRES 38/2015 PERMEN PPN NO. 4/2015 TENTANG PANDUAN UMUM PERATURAN KEPALA LKPP NO 19 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BADAN USAHA PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN PMK NO. 260/2016 PERMENDAGRI No. 96/2016 PENJAMINAN PEMERINTAH Peraturan Presiden No. 78/2010 PMK 260/PMK.011/2010 Jo. PMK 8/PMK.08/2016 DUKUNGAN PEMERINTAH PMK No. 223/PMK.11/2012 (VGF)

18 19 Jenis Infrastruktur KPBU
Transportasi Jalan Sumber daya air dan irigasi Air minum Sistem pengelolaan air limbah terpusat Sistem pengelolaan air limbah Setempat Fasilitas Olahraga, Kesenian & Kebudayaan Kawasan Fasilitas perkotaan Konservasi energi Minyak dan gas bumi & energi terbarukan Ketenagalistrikan Telekomunikasi dan infomatika Sistem pengelolaan persampahan Pemasyarakatan Fasilitas Pendidikan Pariwisata Perumahan Rakyat Kesehatan

19 Alur Kerja KPBU Secara Umum
Identifikasi dan usulan Tahap Konstruksi dan Operasi Studi Pendahuluan Penyusunan OBC Penyusunan FBC Tahap Screening dan Seleksi Tahap Penyiapan Proyek PQ RfP Bid Award PPP Agreement Signing Financial Close Tahap Transaksi PJPK sebagai Pelaksana Proyek PJPK – Bappenas (Perencanaan) Bappenas menganggarkan Dana OBC PPP Unit di Kemenkeu sebagai penyedia fasilitas PDF dan VGF BKPM memastikan kelayakan investor dan proses market sounding LKPP bertindak sebagai transaction probity PT PII melakukan proses penjaminan pemerintah PT PII secara informal memberikan masukan dalam penyusunan OBC dan FBC Kemenko Perekonomian sebagai Fasilitator Debottlenecking

20 Skema KPBU Dengan Pengembalian Investasi Melalui
Tarif dan VGF Contoh : Proyek SPAM Umbulan VGF: fasilitas pemberian dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial. VGF diberikan kepada proyek infrastruktur yang dibangun dengan skema KPBU dan bertujuan untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek. Maksimal pemberian VGF sebesar 49% dari nilai investasi proyek Tarif ditetapkan oleh PDAB berdasarkan perjanjian jualbeli air curah dengan 5 PDAM Dasar Hukum : PMK No. 223/PMK.11/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

21 SKEMA KPBU Dengan Pengembalian Investasi
Melalui Availability Payment/AP Skema pengembalian investasi melalui: Availability Payment (AP) Pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU Dasar Hukum : Perpres 38/2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur. PMK Nomor 260/PMK.08/2015 tentang Tatacara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek KPBU dalam rangka Penyediaan Infrastruktur. Proyek Palapa Ring EKUITAS: Paket Barat: Konsorsium Mora Telematika Indonesia – Ketrosden Triasmitra (Rp 425 Milyar Paket Tengah: Konsorsium Pandawa Lima (Rp 425 Milyar) Paket Timur: Konsorsium Moratelindo, IBS, dan Smart Telecom Kominfo-BP3TI Badan Usaha PINJAMAN: Paket Barat: Bank Mandiri (Rp 875 Milyar) Paket Tengah: IIF, BNI, SMI (Rp 975 Milyar) Paket Timur: - Perjanjian Penjaminan Pengguna Jaringan Access Charge Layanan Jaringan Availability Payment Perjanjian Regres Kriteria Umum Proyek KPBU AP: Proyek infrastruktur yang secara komersial masih marginal Proyek infrastruktur ekonomi atau infrastruktur sosial yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat Proses pengadaan proyek dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat Moda pengembalian investasi kepada badan usaha tidak berasal dari tarif pengguna layanan Tarif tetap dapat dikenakan kepada pengguna layanan, dimana pengelolaannya dilaksanakan oleh PJPK

22 4.1.1. Indikasi Kegiatan-Kegiatan yang Akan Dikerjasamakan dengan KPBU/ Swasta 5 Tahun Kedepan
No Kegiatan Nilai Investasi 1 Sport Center Kenari Rp ,- 2 Pembangunan Food court Mandala Krida 3 Pembangunan SPBN/SPDN di pelabuhan Sadeng dan PP Tanjung Adikarta Rp ,- 4 Pembangunan Cold Storage dan Pabrik Es kerjasama dengan PT. Perikanan Samudra Indonesia Rp ,- 5 Pengerukan kolam pelabuhan dan alur masuk (4 perusahaan) 6 Industri galangan kapal dan bengkel 7 Pelabuhan Tanjung Adikarto Rp ,- 8 Pembangunan Penanda Keistimewaan Rp ,- 9 Penyediaan jaringan IT dengan provider di destinasi wisata Rp ,- 10 Kemitraan penyediaan intermoda (BUMN, swasta, masyarakat/pokdarwis) Rp ,- 11 Pengelolaan CFSMI Rp ,- 12 Pengelolaan TAHURA Bunder melalui Pola Kerjasama dan Perizinan Pihak III Rp ,- 13 Pengembangan Jati Unggul Nusantara (JUN) dengan PT.Surya Silva Mataram Rp ,- 14 Pengembangan Sereh Wangi dengan Yayasan Bakti Jogja) Rp ,- 15 Optimalisasi Lahan Hutan Produksi (Kerjasama BUM Desa) 16 Jogja Agro Technopark Rp ,- 17 Agrowisata Ngipik Sari Rp ,- 18 Kerjasama Pengelolaan Gerai Pusat Informasi Pangan Lokal Rp ,- 19 Tindak Lanjut dan pengembangan Business Plan Terminal Jombor 20 Tindak Lanjut dan pengembangan Business Plan Park and Ride Gamping 21 Tindak Lanjut dan pengembangan Business Plan Perkeretaapian DIY 22 Pengelolaan tempat khusus parkir (Kajian Pengelolaan TKP dan Penyusunan Regulasi)

23 PROGRAM INFRASTRUKTUR
USULAN STRATEGI PENANGANAN Program Infrastruktur Prioritas Tahun 2019 NO PROGRAM INFRASTRUKTUR STRATEGI PENANGANAN TINDAK LANJUT awal 1 Jalan Akses Temon – Borobudur. Pembiayaan Kemen PUPR  Jalan Strategis Nasional Studi Pendahuluan Trase dan Potensi sebagai dasar usulan ke Pemerintah Pusat 2 Pembangunan Underpass Kenthungan Koordinasi pembantuan tugas Balai/Satker dan PJN Komunikasi dan Percepatan Perijinan 3 Pembangunan Underpass Gejayan Komunikasi Pengadaan lahan oleh APBD Percepatan Perijinan 4 Pembangunan SPAM Regional Pembiayaan KPBU Studi Pendahuluan Simpul KPBU Capacity Building 5 Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto

24 4.1.3. USULAN STRATEGI PENANGANAN Program Strategis Lainnya Tahun 2019
NO PROGRAM INFRASTRUKTUR STRATEGI PENANGANAN 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Yogyakarta Smart Province 2 Pembangunan International Hospital -RSUD Wates 3 Pembangunan Jogya Agro Techno Park Pembiayaan KPBU

25 4.2. Kebijakan Pengembangan Aliansi Strategis
Kebijakan Pengembangan kerjasama antar kelompok pelaku usaha swasta untuk mendukung program pembangunan pemda DIY untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta pemertaan pembangunan wilayah, melalui : Dukungan Fasilitasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kerjasama Business to Business (B to B) karena saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Inisiatif dari Pelaku Usaha melakukan Kerjasama dengan Usaha Lain untuk meningkatkan pendapatan yang saling menguntungkan Konsorsium Perbankan, Invesment fund, bond dan rekayasa lainnya

26 4.3. Kebijakan Pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) di DIY
Perlunya dukungan kebijakan Fasilitasi Pemerintah dalam rangka: Pemanfaatan Dana CSR untuk membiayai pembangunan yang terkait dengan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan Dana CSR untuk membiayai pembanguan yang terkait dengan unsur sosial masyarakat Pemanfaatan Dana CSR untuk pengembangan usaha-usaha produktif yang sifatnya berkelanjutan. Pemanfaatan Dana CSR untuk penyediaan dan perbaikan infrastruktur pendukung lainnya.

27 4.4. Kebijakan Fasilitasi Tim dan Pembentukan Unit Pelayanan Pengembangan Obligasi Daerah di DIY
Pembentukan Tim koordinasi dan konsultasi dalam rangka persiapan dan pembentukan pelaksanaan obligasi daerah di DIY Penerbitan Perda tentang Penawaran Obligasi dan Jasa Pemberian bunga atas obligasi daerah sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Penerbitan Perda Struktur organisasi Unit Pelayanan Obligasi daerah dan tupoksi Menyusun SOP dan SPM mekanisme kerja pelayanan obligasi daerah

28 3 PROGRAM STRATEGIS LAINNYA
17 PROGRAM PRIORITAS SK Gubernur DIY No. 163/KEP/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Program Prioritas Pembangunan 5 INFRASTRUKTUR 1. Pembangunan Jalan Akses Temon-Borobudur 2. Pembangunan Underpass Kentungan 3. Pembangunan Underpass Gejayan 4. Pembangunan SPAM Regional Sistim Bener, Sistim Kapet Kulonprogo, Sistim Kartamantul 5. Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto 9 KAWASAN 1. Penataan Kawasan Kraton 2. Penataan Kawasan Sumbu Filosofi 3. Pengembangan Kawasan Perbukitan Menoreh 4. Pengembangan Kawasan Pantai Samas - Parangtritis 5. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan DIY 6. Penataan Kawasan Puro Pakualaman 7. Pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta 8. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan Kulonprogo 9. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Bandara Baru Kulonprogo JALAN TOL BANDARA BARU 3 PROGRAM STRATEGIS LAINNYA 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Yogyakarta Smart Province 2. Pembangunan International Hospital – RSUD Wates 3. Pembangunan Jogjakarta Agro Techno Park (JATP)

29 USULAN STRATEGI PENANGANAN Program Penataan/Pengembangan KAWASAN
Kawasan Keraton Kawasan Sumbu Filosofis Kawasan Puro Pakualaman Kawasan Perkotaan Yogyakarta Kawasan Perbukitan Menoreh Kawasan Pantai Samas – Parangtritis Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo Kawasan Pantai Selatan DIY Kawasan Bandara Baru Kulon Progo Pemanfaatan BMD Penugasan BUMN/BUMD Pemb. Eks Indra, Pemba. Jogya Planning Gallery, dll. Percepatan investasi stasiun Tugu (PT KAI/PT HK) Investasi swasta untuk sarana pariwisata minat khusus  destination management  dukungan PT ITDC Revitalisasi investasi PLTBayu Pembangunan penanda keistimewaan DIY melalui KPBU/Pemanfaatan BMD Aerocity berbasis industri logistik, aircraft MRO, dan KEK Pendidikan

30 PROGRAM PENATAAN/PENGEMBANGAN KAWASAN
3. Perencanaan Teknis, Pelaksanaan, Pengendalian Konsistensiperencanaan dalam perencanaan Kendalikandanselesaikankalauadamasalaheksternaldiperiodepelaksanaan 2. RencanaIndukperSektoryang terkait -masing-masingSKPD Pelaksana PP 1. RencanaIndukTerintegrasiuntuk Penataan dan Pengembangan Kawasan DimungkinkanPembagian Adaestimasikebutuhananggaran,adatargetwaktuselesaidan road map yangjelas,skemapendanaan 9 Kawasan

31 Sekian,Terimakasih