STABILITAS NILAI UANG & KEBIJAKAN MONETER

Presentasi berjudul: "STABILITAS NILAI UANG & KEBIJAKAN MONETER"— Transcript presentasi:

1 STABILITAS NILAI UANG & KEBIJAKAN MONETER
Perbankan (Smt. 5) Manajemen .Administrasi. FISIP 2014 9/22/2018

2 Stabilitas Nilai Uang Bank Indonesia (BI) memiliki tujuan untuk mencapai & memelihara kestabilan nilai rupiah (UU No. 3 / 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia) 9/22/2018

3 Kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang & jasa yang tercermin pada inflasi. Dalam pelaksanaannya, BI memiliki kewenangan melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter (seperti uang beredar & suku bunga) 9/22/2018

4 Kebijakan Moneter Proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi; (meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar). 9/22/2018

5 Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi tinggi, stabilitas harga, & pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) 9/22/2018

6 Kebijakan Moneter merupakan upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan. 9/22/2018

7 Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh, dan kelancaran distribusi barang. 9/22/2018

8 Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. 9/22/2018

9 Kebijakan Moneter Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Sentral. 9/22/2018

10 Penggolongan Kebijakan Moneter
1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy, adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. 2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy, adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy) 9/22/2018

11 Saham Bank Asing di Perbankan Indonesia
Bank Nasional Kepemilikan Asing (%) Lembaga Asing Bank ANK 83 Commonwealth Australia Bank Ekonomi Raharja 98,96 HSBC Hongkong Bank Buana 91 UOB Singapura Halim Internasional 90 ICBC China Bank Mestika Dharma 80 RHB Capital Berhad, malaysia Swadesi 76 Bank of India Indomonex Nusantara 75,41 Tokyo Mitsubishi Jepang BTPN 71,6 Texas Pacific Amerika Danamaon 67,86 Temasek Holding Singapura CIMB Niaga 77 CIMB Grup Sdn Bhd Bumiputera 58,32 Che Abdul Daim malaysia BII 54,33 Maybank malaysia Permata 44,51 Standard Chartered Bank Inggris Panin 35 ANZ Bank Australia Sumber ; BEI, Agustus 2010 Saham Bank Asing di Perbankan Indonesia 9/22/2018

12 Instrumen Moneter BI 1. Cash Ratio / minimum reserve requirement ratio
2. Discount Rate / kebijaksanaan suku bunga 3. Open Market Operation / operasi pasar terbuka 4. Credit Allocation / alokasi kredit 5. Foreign Exchange Rate / perbandingan nilai mata uang 9/22/2018

13 CASH RATIO Perbandingan antara alat-alat likuid yg dikuasai dengan kewajiban-kewajiban yg segera dapat dibayar (Current Liabilities) 9/22/2018

14 DISCOUNT RATE Kebijakan suku bunga, baik dalam bentuk simpanan maupun kredit, lebih bersifat tidak langsung 9/22/2018

15 OPEN MARKET OPERATION Merupakan operasi moneter bank sentral yang sangat populer. Operasi pasar terbuka erat kaitannya dengan pengaturan jumlah uang yang beredar, khususnya total (uang kartal & uang giral). 9/22/2018

16 CREDIT ALLOCATION …. Merupakan pengaturan BI terhadap arah pemberian kredit sesuai dengan prioritas pembangunan maupun total pemberian kredit menurut sektor ekonomi yang perlu dibantu oleh perkreditan BI Dapat dikatakan sebagai Selective credit control 9/22/2018

17 FOREIGN EXCHANGE RATE ….
Penyesuaian terhadap kurs mata uang asing harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, agar tidak terjadi penilaian yang terlalu rendah ataupun yang terlalu tinggi, karena kedua kondisi tersebut akan merugikan perekonomian Indonesia. 9/22/2018

18 …terimakasih… 9/22/2018