Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh : Dwi Cahyo Utomo, SE, MA, PhD, Akt (Direktur Keuangan)

Diterbitkan olehLeony Darmadi Telah diubah "6 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "Oleh : Dwi Cahyo Utomo, SE, MA, PhD, Akt (Direktur Keuangan)"— Transcript presentasi:

1 Oleh : Dwi Cahyo Utomo, SE, MA, PhD, Akt (Direktur Keuangan)
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA PENELITIAN & PENGABDIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO Oleh : Dwi Cahyo Utomo, SE, MA, PhD, Akt (Direktur Keuangan) Semarang, 9 agustus 2018

2 PRINSIP DASAR PENGELOLAAN DANA PENELITIAN & PENGABDIAN DI PTN BH UNDIP
AKUNTABILITAS FLEKSIBILITAS TEPAT WAKTU

3 SISTEM PENGELOLAAN SENTRALISASI ( LPPM)
DESENTRASILASI (FAKULTAS/SEKOLAH) PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH

4 PERTANGGUNGJAWABAN DANA
BELANJA PERSONEL (HONORARIUM) BELANJA OPERASIONAL BELANJA MODAL

5 PROSEDUR PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYUSUNAN SPP KS (KAS SEMENTARA) PENERBITAN SPM KS (KAS SEMENTARA) SPJ – NOTA/BUKTI PEMBAYARAN KWINTANSI DAN SPP KS NIHIL SPM KS NIHIL

6 GAMBARAN SPJ – BUKTI PENGELUARAN
SPP KS NIHIL KUITANSI DI RSA - BELANJA PERSONEL NOTA PEMBAYARAN KUITANSI DI RSA - BELANJA OPERASIONAL DST... KUITANSI DI RSA – BELANJA MODAL

7 “REWARD” BAGI PENELITI/DOSEN
BKD/SKP-IKW IKK (FAKULTAS/SEKOLAH) UANG KINERJA ( LPPM)

8 TERIMA KASIH

Download ppt "Oleh : Dwi Cahyo Utomo, SE, MA, PhD, Akt (Direktur Keuangan)"

Presentasi serupa

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN

Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
Pembukuan & LPJ Bendahara

Pembukuan & LPJ Bendahara
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI
PERAN PENDAMPING ATAS AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN Oleh : Anwar Syam. SE.

PERAN PENDAMPING ATAS AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN Oleh : Anwar Syam. SE.
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga

Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
1 MODUL PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.

1 MODUL PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
BIDANG ADMINISTRASI UMUM

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.

DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI RKAT 2012 1. MELAKUKAN PENELAHAAN LEBIH LANJUT TERHADAP RKAT 2012 MASING-MASING UNTUK MEMASTIKAN : PROGRAM DAN KEGIATAN 

LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI RKAT MELAKUKAN PENELAHAAN LEBIH LANJUT TERHADAP RKAT 2012 MASING-MASING UNTUK MEMASTIKAN : PROGRAM DAN KEGIATAN 
Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008

Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :

SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
AKUNTANSI SKPD Muhtar Mahmud.

AKUNTANSI SKPD Muhtar Mahmud.
MATRIKS PERBANDINGAN PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SEBELUM DAN PADA TAHUN 2014 DIREKTORAT KEUANGAN 2014.

MATRIKS PERBANDINGAN PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SEBELUM DAN PADA TAHUN 2014 DIREKTORAT KEUANGAN 2014.
LATAR BELAKANG Kewajiban penatausahaan dan Penyusunan LPJ oleh setiap Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran (PMK 73/pmk.05/2008) LPJ wajib disampaikan secara.

LATAR BELAKANG Kewajiban penatausahaan dan Penyusunan LPJ oleh setiap Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran (PMK 73/pmk.05/2008) LPJ wajib disampaikan secara.
PEMBIAYAAN.

PEMBIAYAAN.
PENGELOLAAN DANA RISET BADAN LAYANAN UMUM

PENGELOLAAN DANA RISET BADAN LAYANAN UMUM
AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Presentasi serupa

Iklan oleh Google