Akuntansi Keuangan Menengah 1 Perkembangan Standar Kerangka Konseptual

Presentasi berjudul: "Akuntansi Keuangan Menengah 1 Perkembangan Standar Kerangka Konseptual"— Transcript presentasi:

1 Akuntansi Keuangan Menengah 1 Perkembangan Standar Kerangka Konseptual

2 Agenda Perkembangan Standar Kerangka Konseptual Diskusi dan Latihan

3 Informasi Perusahaan Informasi yang disajikan dapat berupa informasi keuangan dan non keuangan Informasi yang disajikan dapat bersifat mandatory (diharuskan oleh regulasi) atau informasi voluntary (sukarela) Penyajian informasi dapat mengurangi cost of capital dan cost of debt karena berkurangnya asymmetry information Entitas menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan, Laporan Tahunan (Annual Reporting), Laporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting) – Tripple bottom line, Laporan Terintegrasi (Integrated Reporting) – Laporan yang lebih ringkas dan menekankan pada EVA, strategi perusahaan Informasi Digital Informasi perusahaan

4 Laporan Keuangan Laporan keuangan memberikan infomasi  posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi sebagian besar pemakai (investor dan kreditor). Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK/IFRS). Penerapan standar akuntansi keuangan untuk hal-hal yang bersifat material: “Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material”

5 Laporan Keuangan Laporan keuangan memberikan infomasi  posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi sebagian besar pemakai (investor dan kreditor). Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK/IFRS). Penerapan standar akuntansi keuangan untuk hal-hal yang bersifat material: “Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material”

6 Lima Pilar Standar Akuntansi Indonesia
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan - PSAK Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik signifikan - SAK-ETAP Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah - SAK EMKM Standar Akuntansi Syari’ah – SAK Syariah Standar Akuntansi Pemerintahan – SAP PP 71 tahun 2010 IFRS hanya diadopsi oleh PSAK dan diterapkan efektif Tahun 2013 dilakukan revisi standar dan ditambahkan standar baru 65, 66, 67, 68 yang efektif pada 2015. Pada 2015 dikeluarkan PSAK 69 Agrikultur (eff 2018) dan revisi beberapa standar. Pada tahun 2016 dikeluarkan PSAK 70 (eff 2016) dan PSAK 71 & PSAK 72 (eff 2020). Tahun 2017 PSAK 73 efektif tahun 2020. SAK ETAP dikeluarkan tahun 2010, dan 2016 dikeluarkan SAK EMKM

7 Lima Pilar Standar Akuntansi Indonesia
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan - PSAK Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik signifikan - SAK-ETAP Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah - SAK EMKM Standar Akuntansi Syari’ah – SAK Syariah Standar Akuntansi Pemerintahan – SAP PP 71 tahun 2010 IFRS hanya diadopsi oleh PSAK dan diterapkan efektif Tahun 2013 dilakukan revisi standar dan ditambahkan standar baru 65, 66, 67, 68 yang efektif pada 2015. Pada 2015 dikeluarkan PSAK 69 Agrikultur (eff 2018) dan revisi beberapa standar. Pada tahun 2016 dikeluarkan PSAK 70 (eff 2016) dan PSAK 71 & PSAK 72 (eff 2020). Tahun 2017 PSAK 73 efektif tahun 2020. SAK ETAP dikeluarkan tahun 2010, dan 2016 dikeluarkan SAK EMKM

8 SAK ETAP SAK ETAP: Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik PSAK yang disederhanakan: Pilihan pada alternatif standar yang lebih sederhana Penyederhaaan pengakuan dan pengukuran Mengurangi pengungkapan Penyederhanaan • Merupakan standar yang berdiri sendiri secara keseluruhan (stand alone)

9 Manfaat SAK ETAP Dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah diharapkan mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha. Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

10 Laporan Keuangan ETAP Laporan Laba Rugi Neraca
Perubahan Ekuitas (tidak perlu jika perubahan hanya karena laba dan dividen) Laporan Arus Kas – (metode tidak langsung) Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan menurut SAK ETAP

11 ISI SAK ETAP BAB ISI 1 Ruang Lingkup 16 Aset Tak Berwujud 2
Konsep dan Prinsip Pervasive 17 Sewan 3 Penyajian Laporan Keuangan 18 Kewajiban Diestimasi dan Kontijensi 4 Neraca 19 Ekuitas 5 Laporan Laba Rugi 20 Pendapatan 6 Laporan Perubahan Ekuitas 21 Biaya Pinjaman 7 Laporan Arus Kas 22 Penurunan Nilai Aset 8 Catatan atas Laporan Keuangan 23 Imbalan Kerja 9 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan 24 Pajak Penghasilan 10 Investasi pada Efek Tertentu 25 Mata Uang Pelaporan 11 Persediaan 26 Transaksi dalam Mata Uang Asing 12 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak 27 Peristiwa setelah Tanggal Akhir Pelaporan 13 Investasi pada Joint Venture 28 Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa 14 Properti Investasi 29 Ketentuan Transisi 15 Aset Tetap 30 Tanggal Efektif Daftar Istilah

12 Ruang Lingkup Disahkan 24 Oktober 2016, dilaunching pada KNA VIII 8 Desember 2016 Kata Pengantar Standar – 18 bab  isi pokok standar Dasar Kesimpulan  bukan bagian standar Contoh Ilustrasi laporan keuangan – dilengkapi contoh jurnal penyesuaian kas menjadi akrual  bukan bagian dari standar Isi Standar 1

13 RUANG LINGKUP SAK EMKM ETAP yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, selama dua tahun berturut-turut. Standar digunakan untuk entitas mikro, kecil dan menengah Dapat digunakan entitas lain jika otoritas mengijinkan entitas tersebut menyusun laporan keuagnan dengan menggunaan SAK EMKM

14 Laporan Keuangan EMKM Laporan Laba Rugi Laporan Posisi Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan menurut SAK EMKM

15 Isi Pengaturan . Bab 1 Ruang Lingkup
Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasive Bab 3 Penyajian Laporan Keuangan Bab 4 Laporan Posisi Keuangan Bab 5 Laporan Laba Rugi Bab 6 Catatan atas Laporan Keuangan Bab 7 Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan Kesalahan Bab 8 Aset dan Liabilitas Keuangan Bab 9 Persediaan Bab 10 Investasi pada Ventura Bersama Bab 11 Aset Tetap Bab 12 Aset Takberwujud Bab 13 Liabilitas dan Ekuitas Bab 14 Pendapatan dan Beban Bab 15 Pajak Penghasilan Bab 16 Transaksi dalam Mata Uang Asing Bab 17 Ketentuan Transisi Bab 18 Tanggal Efektif

16 Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar digunakan untuk menyusun laporan keuangan: Pemerintah Pusat – termasuk LK Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah – Provinsi, Kabupatan, Kota Badan Layanan Umum Berbentuk Regulasi Pemerintah – PP No 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk tambahan dan Revisi. Standar dikembangkan pada praktik akuntansi pemerintah dan berlaku secara international dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Acuan standar internasional untuk akuntansi sektor publik menggunakan International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) Untuk entitas sektor publik (yayasan, Lembaga kemasyarakatan) non pemerintah menggunakan PSAK 45 Akuntansi Organisasi Nir Laba

17 STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL (LAMPIRAN I & II)
PSAP BASIS KAS MENUJU AKRUAL (LAMPIRAN II) BASIS AKRUAL (LAMPIRAN I) PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas PSAP 03 Laporan Arus Kas PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan PSAP 05 Akuntansi Persediaan PSAP 06 Akuntansi Investasi PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian PSAP 12 - Laporan Operasional PSAP 13 Akuntansi Badan Layanan Umum

18 Laporan Keuangan Pemerintahan
Laporan Operasional Neraca Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan SAL Laporan Keuangan menurut SAP Akrual Laporan Realisasi Anggaran Desa Neraca Desa Catatan atas Laporan Keuangan Desa Laporan Desa

19 PSAK– TIDAK BERLAKU LAGI
PSAK 59 Perbankan Syariah PSAK 31 Perbankan PSAK 29 Pertambangan Minyak dan Gas PSAK 33 Pertambangan Umum PSAK 32 Kehutanan PSAK 35 akuntansi pendapatan Jasa Telekomunikasi PSAK 27 Akuntansi Koperasi PSAK 37 Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol PSAK 9 Penyajian aktiva lancar dan kewajiban lancar PSAK 49 Akuntansi Reksa Dana PSAK 42 Akuntansi Perusahaan Efek PSAK 12 Pengendalian Bersama PSAK 11 Penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing PSAK 39 Kerjasama Operasi PSAK 17 Penyusutan PSAK 21 Ekuitas PSAK 40 Akuntansi Perubahan ekuitas anak perusahaan PSAK 41 Akuntansi waran PSAK 43 Akuntansi Anjak Piutang PSAK 47 Tanah PSAK 51 Kuasi Reorganisasi PSAK 52 Mata uang Pelaporan PSAK 54 Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah JANGAN DIGUNAKAN

20 Karakteristik IFRS IFRS menggunakan “Principles Base “ :
Lebih menekankan pada intepreatasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut. Standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi. Membutuhkan profesional judgment pada penerapan standar akuntansi. Menggunakan fair value dalam penilaian, jika tidak ada nilai pasar aktif harus melakukan penilaian sendiri (perlu kompetensi) atau menggunakan jasa penilai Mengharuskan pengungkapan (disclosure) yang lebih banyak baik kuantitaif maupun kualitatif IFRS secara dinamis akan berubah mengikuti perkembangan lingkungan bisnis dan kebutuhan informasi para pengguna konsekuensinya PSAK akan dinamis berubah mengikuti IFRS.

21 Sejarah Standar Akuntansi
Efektif 1 Januari 2012 Efektif 1 Januari 2015 Pra PAI 1973 PAI Harmonisasi IAS Konvergensi IFRS sd 2010 Update PSAK sd 2014 PSAK sd 2017 8 Desember 2008 Komitmen mendukung IFRS sebagai standar akuntansi keuangan global Adopsi IAS mulai PSAK 1994 – mengambil yang relevan Efektif 1 Januari 2020

22 PSAK - ISTILAH PSAK Baru PSAK Revisi / Amandemen PSAK Penyesuaian
PSAK yang terkait dengan pengaturan baru misal PSAK 69, PSAK 70 PSAK yang merubah pengaturan lama namun berbeda sangat substansial misal PSAK 65 Laporan Keuangan Konsolidasian menggantikan PSAK 4 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Tersendiri, PSAK 66 Pengaturan Bersama menggantikan PSAK 12 Pengendalian Bersama PSAK Baru Perubahan PSAK pada pengukuran, penyajian atau pengungkapan misal PSAK 24 (Revisi 2013), PSAK 1 (Revisi (2013) Didahului dengan penerbitan Exposure draft Sebelum tahun 2015 digunakan istilah Revisi setelahnya digunakan istilah Amandemen PSAK Revisi / Amandemen Merupakan kumpulan amandemen dengan ruang lingkup sempit (narrow-scope) yang hanya bersifat mengklarifikasi sehingga tidak terdapat usulan prisip baru ataupun perubahan signifikan pada prinsip-prinsip yang telah ada. Penyesuaian dilakukan sebagai dampak dari perubahan PSAK lain Jika penyesuaian dilakukan bab perubahan dalam PSAK baru hilang. PSAK Penyesuaian

23 PSAK eff 2015 NO STATUS 1 PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian [1 Jan 2015] 2 PSAK 66: Pengaturan Bersama [1 Jan 2015] 3 PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain [1 Jan 2015] 4 PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar [1 Jan 2015] 5 ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan [1 Jan 2014] 6 ISAK 28: Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas [1 Jan 2014] 7 ISAK 29: Biaya Pengupasan Lapisan Tanah tahap Produksi pada Pertambangan Terbuka [1 Jan 2014] 8 PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan [1 Jan 2015] 9 PSAK 24: Imbalan Kerja [1 Jan 2015] 10 PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri [1 jan 2015] 11 PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama [1 Jan 2015] 12 PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian (1 Jan 2015] 13 PSAK 48: Penurunan Nilai Aset (1 Jan 2015] 14 PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (1 Jan 2015] 15 PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan (1 Jan 2015] 16 PSAK 46: Pajak Penghasilan [Disahkan pada 29 April 2014, (1 Jan 2015]

24 PSAK eff 2016 NO STATUS 1 Amandemen PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri – eff 1 Jan 2016 2 Amandemen PSAK 15: Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi – eff 1 Jan 2016 3 Amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi – eff 1 Jan 2016 4 Amandemen PSAK 19: Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi – eff 1 Jan 2016 5 Amandemen PSAK 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja – eff 1 Jan 2016 6 Amandemen PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi – eff 1 Jan 2016 7 Amandemen PSAK 66: Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama – eff 1 Jan 2016 8 Amandemen PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi – eff 1 Jan 2016 9 ISAK 30: Pungutan– eff 1 Jan 2016 10 Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) – eff 28 Sep 2016 15 16

25 PSAK eff 2017 NO STATUS 1 PSAK 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja – eff 1 Jan 2017 2 PSAK 58 (Penyesuaian 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan – eff 1 Jan 2017 3 PSAK 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan – eff 1 Jan 2017 4 PSAK 3 (Penyesuaian 2016): Laporan Keuangan Interim – eff 1 Jan 2017 5 Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan – eff 1 Jan 2017 6 ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi– eff 1 Jan 2017

26 PSAK eff 2018 - 2020 PSAK 69 Agrikultur – eff 1 Jan 2018
Amandemen PSAK 16 Aset Tetap – eff 1 Jan 2018 Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas – eff 1 Jan 2018 Amandemen PSAK 46: Akuntansi Pajak Penghasilan – eff 1 Jan 2018 ISAK 32: Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan – eff 1 Jan 2018 Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi – eff 1 Jan 2020 PSAK 71: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran Eff 1 Jan 2020 PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan – eff 1 Jan 2020 PSAK 73: Sewa – eff 1 Jan 2020

27 Due Proses PSAK Identifikasi issue untuk dikembangkan menjadi standar
Konsultasikan issue dengan Dewan Konsultatif SAK Membentuk tim kecil dalam DSAK Melakukan Riset Terbatas Melakukan penulisan awal draft Pembahasan dalam DSAK Peluncuran draft sebagai Exposure Draft (ED) dan Pengedarannya Public hearing Pembahasan tanggapan atas ED dari masukan public hearing Final checking Persetujuan / Pengesahan ED PSAK menjadi PSAK Sosialisasi Standar

28 Hirarki GAAP (PABU) menurut PSAK
Rerangka Prinsip Akuntansi Konvensional yg Berlaku Umum Landasan Operasional atau Landasan Praktik Tingkat 3 Praktik, Konvensi dan Kebiasaan Pelaporan yang Sehat Buku Teks/Ajar, Simpulan Riset, Artikel, Pendapat Ahli Tingkat 2 SAK Internasional atau Negara lain Buletin Teknis Peraturan Pemerintah untuk Industri (Regulasi) Pedoman dan Praktik Akuntansi Industri Tingkat 1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Landasan Konseptual Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) Ref: PSAK

29 Hirarki GAAP (PABU) Syariah
Rerangka Prinsip Akuntansi Syariahyg Berlaku Umum Landasan Operasional atau Landasan Praktik Tingkat 3 Praktik, Konvensi dan Kebiasaan Pelaporan yang Sehat, sesuai Syariah Buku Teks/Ajar, Simpulan Riset, Artikel, Pendapat Ahli Tingkat 2 SAK Internasional atau Negara lain yg sesuai Syariah Buletin Teknis Peraturan Pemerintah untuk Industri (Regulasi) Pedoman dan Praktik Akuntansi Industri Tingkat 1 PSAK dan ISAK Syarian PSAK dan ISAK Umum yang sesuai Syariah Landasan Konseptual Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah Landasan Konseptual Fatwa Syariah yang berlaku umum Al HADIST AL QUR’AN Ref: PSAK

30 KERANGKA KONSEPTUAL

31 Kerangka Konseptual Kerangka konseptul disahkan pada tanggal 28 September 2016 Bab 1 Tujuan Pelaporan Keuangan Bertujuan Umum Bab 2 Entitas Pelapor Bab 3 Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan yang Berguna Bab 4 KDPPLK (1994): Pengaturan yang Tersisa Perubahan yang dilakukan

32 Kerangka Konseptual BAB 1 TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN UMUM
Pendahuluan Tujuan kegunaan dan keterbatasan pelaporan keuangan bertujuan umum Informasi tentang sumber daya ekonomi entitas pelapor, klaim terhadap entitas, serta perubahan sumber daya dan klaim BAB 1 TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN UMUM Untuk ditambahkan BAB 2 – ENTITAS PELAPORAN Karakteristik kualitatif Karakteristik fundamental: relevansi, representasi tepat Karakteristik peningkat: keterbandingan; keterverifikasian; ketepatwaktuan; keterpahaman. Kendala biaya pelaporan keuangan yang berguna BAB 3 – KARAKTERISTIK KUALITATIF INFORMASI KEUANGAN YANG BERGUNA Asumsi dasar; Unsur laporan keuangan; Pengakuan; Pengukuran; Konsep pemeliharaan modal dan penetapan laba BAB 4 – KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN (1994) PENGATURAN YANG TERSISA

33 Pendahuluan - Tujuan Kerangka Konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam pengembangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) baru dan dalam melakukan tinjauan atas SAK yang ada; DSAK IAI dalam mempromosikan harmonisasi peraturan, standar akuntansi, dan prosedur yang terkait dengan penyajian laporan keuangan dengan menyediakan dasar untuk mengurangi jumlah alternatif perlakuan akuntansi yang diizinkan oleh SAK; DSAK IAI dalam pengembangan standar lokal; penyusun laporan keuangan dalam menerapkan SAK dan yang berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur dalam PSAK; auditor dalam memberikan opini mengenai apakah laporan keuangan telah sesuai dengan SAK; pengguna laporan keuangan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK; dan untuk menyediakan informasi kepada pihak yang tertarik dengan pekerjaan DSAK IAI tentang pendekatannya dalam penyusunan SAK . Tujuan Kerangka Konseptual adalah untuk membantu:

34 Pendahuluan - Status Kerangka Konseptual bukan PSAK sehingga tidak mendefinisikan standar untuk pengukuran atau isu pengungkapan tertentu. Kerangka Konseptual tidak mengungguli PSAK. Jika terdapat konflik, maka persyaratan yang ada dalam PSAK mengungguli persyaratan yang ada dalam Kerangka Konseptual. DSAK IAI dipandu oleh Kerangka Konseptual dalam pengembangan SAK baru dan dalam melakukan peninjauan SAK yang ada, maka konflik Kerangka Konseptual dan SAK akan terselesaikan. DSAK IAI mengakui bahwa dalam kasus jarang terjadi mungkin terdapat konflik antara Kerangka Konseptual dan PSAK. Kerangka Konseptual akan direvisi dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman DSAK IAI dalam penggunaan Kerangka Konseptual.

35 BAB I – Tujuan Pelaporan Keuangan Bertujuan Umum
Tujuan, kegunaan dan keterbaasan pelaporan keuangan bertujuan umum Sumber daya ekonomi dan klaim Perubahan sumber daya ekonomik dan klaim Kinerja keuangan terefleksi oleh akuntanis akrual Kinerja keuangan terefleksi oleh arus kas masa lalu Perubahan sumber daya ekonomik dan klaim yang tidak berasal dari kinerja keuangan Informasi tentang sumber daya ekonomik entitas pelapor, klaim terhadap entitas, serta perubahan sumbe daya dan klaim

36 BAB III – Karakteristik Informasi keuangan yang berguna
Pendahuluan Karakteristik kualitatif fundamental Relevansi Representasi Tepat Penerapan karakteristik kualitatif fundamendal Keterbandingan Keterverifikasian Ketepatwaktuan Keterpahaman Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berguna Kendala Biaya Pelaporan keuangan yang berguna

37 BAB IV – KDPPLK Pengaturan yang tersisa
Asumsi dasar – kelangsungan usaha Posisi keuangan; aset; liabilitas; ekuitas; kinerja; penghasilan; beban; penyesuaian pemeliharaan modal Unsur Laporan Keuangan Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan Profitabilitas manfaat ekonomi masa depan; keandalan pengukuran; pengakuan aset; pengkuan liabilitas; pengakuan penghasilan; pengakuan beban. Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan Konsep modal; konsep modal pemeliharaan dan penetapan modal Konsep pemeliharaan modal

38 KDP2LK - Asumsi PSAK Basis akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya (bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan). Kelangsungan usaha, mengasumsikan bahwa entitas akan melanjutkan usahanya di masa depan. PSAK Accrual Going Concern Entity Monetary Unit Periodicity Going concern US GAAP

39 KDP2LK – Karakteristik Kualitatif
Dapat dipahami, Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan Dapat dibandingkan, untuk dapat menganalisis trend kinerja entitas dan melihat posisi entitas dalam lingkungan usaha, pemakai perlu memperbandingkan laporan keuangan entitas antar periode dan membandingkannya dengan entitas lain Relevan, informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai sehingga dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu Materialitas, Relevansi informasi berhubungan dengan materialitas

40 KDP2LK – Karakteristik Kualitatif
Keandalan, Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan Penyajian Jujur, Agar dapat diandalkan informasi hars menyajikan dengan jujur dan wajar transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan Substansi Mengungguli Bentuk, Transaksi dan peristiwa lain seharusnya disajika sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya Netralitas, Informasi digunakan untuk kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu Pertimbangan Sehat, Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah Kelengkapan, materialitas dan mempertimbangkan biaya penyusunan Penyajian Wajar, menggambarkan atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas

41 KDP2LK – Konstrain Kendala Informasi yang Relevan dan Andal
Tepat Waktu Keseimbangan Biaya dan Manfaat, Manfaat yang dihasilkan informasi harus melebihi biaya penyusunannya Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif, untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan

42 Unsur Laporan Keuangan
Posisi Keuangan Aset, sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan Liabilitas, hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi Ekuitas, hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban

43 Unsur Laporan Keuangan
Kinerja Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal

44 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan
merupakan proses penentuan apakah suatu pos yang memenuhi definisi unsur dinyatakan neraca atau laporan laba rugi Pos yang memenuhi definisi suatu unsur laporan keuangan harus diakui jika ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan; dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal

45 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan
merupakan proses penentuan apakah suatu pos yang memenuhi definisi unsur dinyatakan neraca atau laporan laba rugi Aset diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban {obligation) sekarang dan jumlahnya dapat diukur dengan andal. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

46 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan
Biaya historis, Biaya historis adalah biaya perolehan pada tanggal transaksi Biaya kini (current cost) Biaya kini adalah biaya yang seharusnya diperoleh sekarang atau pada saat pengukuran. Nilai realisasi/penyelesaian (realisable/settlement value) Nilai realisasi adalah nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal (orderly disposal). Nilai sekarang (present value) Nilai sekarang adalah arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang.

47 Konsep Pemeliharaan Modal
modal adalah aset bersih atau ekuitas entitas yaitu uang atau daya beli yang diinvestasikan Pemeliharaan Modal Keuangan, laba hanya diperoleh kalau jumlah finansial (atau uang) dari aktiva bersih pada akhir periode melebihi jumla h finansial (atau uang) dari aktiva bersih pada awal periode, setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada, dan mengeluarkan setiap kontribusi dari, para pemilik selama periode Pemeliharaan Modal Fisik, laba hanya diperoleh kalau kapasitas produktif fisik (atau kemampuan usaha) pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode, setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada, dan mengeluarkan setiap kontribusi dari, para pemilik selama suatu periode

48 martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com
TERIMA KASIH Dwi Martani atau