PERTANGGUNGJAWABAN APBD & SISITEM AKUNTANSI PEMERINTAH

Presentasi berjudul: "PERTANGGUNGJAWABAN APBD & SISITEM AKUNTANSI PEMERINTAH"— Transcript presentasi:

1 PERTANGGUNGJAWABAN APBD & SISITEM AKUNTANSI PEMERINTAH

2

3

4 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
SISTEM PENCATATAN SINGLE ENTRY UU NO. 5 Th 1974, PP NO. 5 Th 1975 REFORMASI SISTEM AKUNTANSI PP 105 Th2000, KEPMENDAGRI 29 TH 2002 PP 58 TAHUN 2005 PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 SISTEM PENCATATAN DOUBLE ENTRY HUSAINI - FIA UNIBRAW

5 SETIAP TRANSAKSI DICATAT 1 KALI
Transaksi penerimaan + Kas Transaksi pengeluaran - Kas SISTEM AKUNTANSI BERBASIS KAS BELUM ADA MEDIA PENCATATAN UNTUK PENGELUARAN MODAL SISTEM PENCATATAN SINGLE ENTRY LAP. DIHASILKAN :PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA/DAERAH, TDK ADA INFO ASET DAN KEWAJIBAN Sistem tata buku tunggal PERMENDAGRI 13 Th 2006 DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN BAIK SKPD MAUPUN SKPKD (BKU) Sebagai alat kontrol sistem akuntansI yg sebenarnya HUSAINI - FIA UNIBRAW

6 SETIAP TRANSAKSI DICATAT SECARA BERPASANGAN
Menjurnal : sisi Debit, Kredit SISTEM AKUNTANSI BERBASIS KAS MODIFIKASI (BASIS KAS DAN BASIS AKRUAL) LAPORAN YANG DIHASILKAN: LAP.RELISASI ANGGARAN, NERACA, LAP. ARUS KAS DAN CALK SISTEM PENCATATAN DOUBLE ENTRY Sistem tata buku berpasangan LAP. PERTANGGUNGJAWABAN LEBIH MUDAH DIAUDIT s/d PENELUSURAN BUKTI TRANSAKSI PENGUKURAN KINERJA DAPAT DILAKUKAN SECARA LEBIH KOMPREHENSIF. HUSAINI - FIA UNIBRAW

7 ENTITAS PELAPORAN ENTITAS AKUNTANSI
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH YANG BERTUGAS MELAKSANAKAN PENGELOLAAN APBD UNTUK TINGKAT PEMKAB/PEMKOT PPKD -SKPKD PEJABAT YANG MELAKSANAKAN FUNGSI TATA USAHA KEUANGAN PADA TINGKAT SATUAN KERJA (SATKER). PPK-SKPD UNIT PEMERINTAHAN YANG TERDIRI ATAS SATU ATAU LEBIH ENTITAS AKUNTANSI YANG MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BERUPA LAPORAN KEUANGAN (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2006). ENTITAS PELAPORAN UNIT PEMERINTAHAN PENGGUNA ANGGARAN YANG BERKEWAJIBAN MENYELENGGARAKAN AKUNTANSI DAN MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN UNTUK DIGABUNGKAN PADA ENTITAS PELAPORAN (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2006).  ENTITAS AKUNTANSI HUSAINI - FIA UNIBRAW

8 LINGKUNGAN ENTITAS

9 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 07/11/2018

10 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
LINGKUNGAN ENTITAS Entitas Pelaporan PEMERINTAH PUSAT BUN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH Eselon I BUN Eselon I SKPKPD BUD Satker KP, KD, DK/TP Entitas Akuntansi Wilayah Satker BLU SKPD BLUD Satker KP, KD, DK/TP

11 SKPD dan SKPKPD bukan entitas pelaporan
Entitas pelaporan tingkat KL ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN, berdasarkan pertimbangan: kemandirian pelaksanaan anggaran, pengelolaan kegiatan, dan besarnya anggaran. SKPD dan SKPKPD bukan entitas pelaporan 07/11/2018

12 ENTITAS AKUNTANSI Entitas Akuntansi terdiri dari:
Setiap kuasa pengguna anggaran di lingkungan suatu KL , mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran tersendiri, termasuk pengguna dana APP Bendahara Umum Daerah (BUD) Pengguna Anggaran di lingkungan PEMDA Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan PEMDA bila mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah, jumlah anggarannya relatif besar, dan pengelolaan kegiatannya dilakukan secara mandiri. 07/11/2018

13 LAPORAN KEUANGAN ENTITAS

14 TUJUAN UMUM LAPORAN KEUANGAN
adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

15 PERANAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Keseimbangan Antargenerasi
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan Akuntabilitas memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah Manajemen memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders Transparansi memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung beban pengeluaran tersebut Keseimbangan Antargenerasi

16 PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN
Masyarakat; Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan Pemerintah. Pembayar pajak (tax payer) Pemberi dana bantuan (grantors) Investor Pengguna jasa (fee-paying service recipients) Karyawan / pegawai ( employees ) Pemasok (vendors) Dewan legislatif (legislatif bodies) Manajemen Pemilih (voters) Badan pengawas (oversight bodies)

17 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH HUSAINI - FIA UNIBRAW

18 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT(SAPP)
SERANGKAIAN PROSEDUR MANUAL MAUPUN YANG TERKOMPUTERISASI MULAI DARI: PENGUMPULAN DATA, PENCATATAN, PENGIKHITISARAN SAMPAI DENGAN PELAPORAN POSISI KEUANGAN DAN OPERASI KEUANGAN PADA PEMERINTAH PUSAT. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP). HUSAINI - FIA UNIBRAW

19 SKEMA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
HUSAINI - FIA UNIBRAW

20 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
SERANGKAIAN PROSEDUR MANUAL MAUPUN YANG TERKOMPUTERISASI MULAI DARI: PENGUMPULAN DATA, PENCATATAN, PENGIKHITISARAN SAMPAI DENGAN PELAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD). HUSAINI - FIA UNIBRAW

21 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM AKUNTANSI PADA KAB/KOTA SISTEM AKUNTANSI PADA SKPD PELAKSANA PPKD - SKPKD PELAKSANA PPK - SKPD HUSAINI - FIA UNIBRAW

22 PELAKU SISTEM AKUNTANSI
DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH : PIMPINAN ENTITAS PELAPORAN ADALAH GUBENUR /BUPATI/ WALIKOTA PIMPINAN ENTITAS AKUNTANSI ADALAH SETIAP SKPD

23 PERTANGGUNGJAWABAN ENTITAS PELAPORAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
- NERACA - LAPORAN ARUS KAS - CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI

24 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
MENGGAMBARKAN REALISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP. XXXX C.TRANSFER DANA RP. XXXX D.SURPLUS (DEFISIT) = (A – (B+C)) RP. XXXX E.PEMBIAYAAN (NETO) RP. XXXX F.SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGRAN(D-E) Rp. xxxx

25 N E R A C A Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana. ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA Neraca Aset Rp xxx Kewajiban Rp xxx Ekuitas Dana Rp xxx Total Rp xxx Total Rp xxx

26 LAPORAN ARUS KAS LAPORAN YG MENYAJIKAN INFORMASI MENGENAI SUMBER, PENGGUNAAN, PERUBAHAN KAS DAN SETARA KAS SELAMA SATU PERIODE AKUNTANSI, YG DIKLASIFIKASIKAN BERDASARKAN KAS DARI: AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

27 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
1. PENJELASAN TENTANG POS POS DALAM LAPORAN KEUANGAN 2. PENJELASAN YG PENTING ATAS LAPORAN KEUANGAN 3. INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI HUSAINI - FIA UNIBRAW

28 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
BASIS AKUNTANSI MERUPAKAN PRINSIP AKUNTANSI YANG MENENTUKAN KAPAN PENGARUH ATAS TRANSAKSI ATAU KEJADIAN DIAKUI UTK TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN. BASIS KAS (CASH BASIS OF ACCOUNTING) BASIS AKRUAL (ACCRUAL BASIS OF ACCOUNTING) BASIS KAS DIMODI FIKASI (CASH MODIFIED)

29 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
BASIS KAS  PENDAPATAN DIAKUI DAN PADA SAAT KAS DITERIMA DI REKENING KAS UMUM NEGARA/DAERAH DAN BELANJA DIAKUI PADA SAAT KAS DIKELUARKAN DARI REK. KAS UMUM NEGARA/DAERAH. BASIS KAS INI DIGUNAKAN UNTUK LAP. REALISASI ANGGARAN INFORMASI BERSIFAT JANGKA PENDEK DAN DILAPORKAN DI NERACA (DITUTUP KE EKUITAS DANA)

30 CONTOH: 5 OKTOBER 2010 DITERBITKAN SP2D PERJALANAN DINAS RP. 5 JUTA
CONTOH: 5 OKTOBER 2010 DITERBITKAN SP2D PERJALANAN DINAS RP. 5 JUTA. DIPERTANGUNGJAWABKAN KEPADA BENDAHARA PENGELUARAN TANGGAL 10 NOPEMBER 2010, MENURUT BASIS INI, BENDAHARA PENGELUARAN AKAN MENCATAT PENGELUARAN TSB PADA TANGGAL 10 NOPEMBER 2010

31 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
BASIS AKRUAL  ASET, KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (NERACA) DIAKUI DAN DICATAT PADA SAAT TERJADINYA TRANSAKSI. BASIS AKRUAL INI DIGUNAKAN UTK PENY. NERACA CONTOH: 5 OKTOBER 2005 DITERBITKAN SP2D PERJALANAN DINAS RP. 5 JUTA. DIPERTANGUNGJAWABKAN KEPADA BENDAHARA PENGELUARAN TANGGAL 10 NOPEMBER 2010, MENURUT BASIS INI, BENDAHARA PENGELUARAN MENCATAT PENGELUARAN TSB PADA TANGGAL 10 OKTOBER 2010

32 BASIS KAS MODIFIKASI (KOMBINASI BASIS KAS DAN BASIS AKRUAL) BASIS KAS UTK INFORMASI JANGKA PENDEK, BASIS AKRUAL UTK INFORMASI JANGKA PANJANG CONTOH: 5 OKOBER 2010 DITERBITKAN SP2D PERJALANAN DINAS RP ,- DAN DIPERTANGUNGJAWABKAN KEPADA BENDAHARA PENGELUARAN TANGGAL 10 NOPEMBER 2010, SEBESAR RP ,- PADA AKHIR PERIODE (31/12/2010) DILAKUKAN PENYESUAIAN TERHADAP SISA UANG RP ,-

33 CONTOH. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BendaharaUmum Daerah (BUD) membeli kendaraan Dengan Harga Rp ,- Debit Kredit Basis Kas Belanja Modal – Kendaraan Kas di Kas Daerah Basis Akrual Kendaraan Kas di Kas Daerah Basis Kas Dimodifikasi Belanj a Modal – Kendaraan Kas di Kas Daerah Kendaraan Diinvestasikan dlm Aset Tetap

34 SELESAI