PRAKTIK PERADILAN KONSTITUSI

Presentasi berjudul: "PRAKTIK PERADILAN KONSTITUSI"— Transcript presentasi:

1 PRAKTIK PERADILAN KONSTITUSI

2 KOMPETENSI memiliki ketrampilan melakukan persidangan di Mahakamah Konstitusi dan membuat dokumen-dokumen perkara dan persidangan.

3 SILABUS TAHAPAN SIDANG DOKUMEN PERSIDANGAN
PENYUSUNAN DAN REVIEW DOKUMEN SIDANG PRAKTIK SIDANG

4 EVALUASI DOKUMEN FORMIL MATERIIL PRAKTIK KEAKTIFAN INDIVIDU

5 BAHAN BACAAN Abdul Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jimly Asshiddiqie. Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi. Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Muchamad Ali Safa’at dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

6 BAHAN HUKUM UUD 1945 UU NO. 24 TAHUN 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. UU No. 8 Tahun 2011. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

7 BAHAN HUKUM PMK Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. PMK Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. PMK Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi. PMK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebaimana diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014.

8 BAHAN HUKUM PMK Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. PMK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference). PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan. PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.