Periode 1 Januari 2014 – 15 Desember 2014

Presentasi berjudul: "Periode 1 Januari 2014 – 15 Desember 2014"— Transcript presentasi:

1 Periode 1 Januari 2014 – 15 Desember 2014
Catatan dan Evaluasi Akhir Tahun 2014 Laporan/Pengaduan Masyarakat Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan Ombudsman RI Periode 1 Januari 2014 – 15 Desember 2014 BY: LITBANG OMBUDSMAN RI

2 2 Dinamika Jumlah Laporan / Pengaduan Masyarakat kepada Ombudsman RI
(Periode Tahun ) Catatan : Untuk Periode tahun 2014, Data sampai dengan 15 Desember 2014 Sumber Data : SIMPeL Ombudsman RI. 2 BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 2

3 3 Dinamika Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Per Bulan
Selama tahun 2014 3 BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 3

4 KLASIFIKASI PELAPOR 4 BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 4

5 Investigasi Inisatif (4,1%)
CARA PENYAMPAIAN LAPORAN Datang Langsung (51,9%) Surat (25,8%) Media (10,4%) Telepon (5,1%) Investigasi Inisatif (4,1%) dan Website (2,4%) Facsimile (0,3%) 5 By : Litbang Ombudsman RI 5

6 KELOMPOK INSTANSI TERLAPOR
6 BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 6

7 SUBSTANSI PENGADUAN 7 BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 7

8 Perhubungan/Infrastruktur :
5 SUBSTANSI PENGADUAN TERBANYAK KEPEGAWAIAN : Seleksi CPNS, Mutasi Pegawai, Penahanan Gaji/Honor, Pemecatan Pegawai, Sertifikasi Guru, dll PERTANAHAN : Ganti Rugi Tanah/Lahan, Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah, Pengukuran Tanah, Sertifikat ganda, Sengketa Pertanahan, dll Kepolisian : Pelayanan Pengaduan, Penangan Perkara/kasus di Kepolisian, Proses Penyidikan, Arogansi Personil Kepolisian, dll Pendidikan : PPDB, Beasiswa, Ujian Nasional, Kekerasan di sekolah, Pungutan Liar Pendidikan, dll Perhubungan/Infrastruktur : Jalan Rusak, Sarana dan Prasarana Transportasi, Pugutan Liar dll

9 JENIS MALADMINISTRASI
9 By : Litbang Ombudsman RI 9

10 10 Sebaran Jumlah Laporan berdasarkan Provinsi Pelapor 10
By : Litbang Ombudsman RI 10

11 11 Sebaran Prosentase Laporan berdasarkan Provinsi Pelapor 11
By : Litbang Ombudsman RI 11

12 12 Sebaran Jumlah Laporan berdasarkan Provinsi Terlapor 12
By : Litbang Ombudsman RI 12

13 13 Sebaran Jumlah Laporan berdasarkan Provinsi Terlapor 13
By : Litbang Ombudsman RI 13

14 Jumlah Laporan di Masing-masing Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia
Selama Periode 1 Jan – 15 Desember 2014 14 By : Litbang Ombudsman RI 14

15 Kelompok Instansi Terlapor
SEBARAN INSTANSI TERLAPOR Instansi Telapor Kelompok Instansi Terlapor Pemerintah Daerah Kepolisian Instansi Pemerintah / Kementerian BUMN/BUMD Badan Pertanahan Nasional Pemerintah Kabupaten/Kotamadya 77.7% Pemerintah Propinsi 12.1% Kecamatan 2.6% Kelurahan 5.0% Desa Kepolisian Daerah 25.2% Kepolisian Resort 36.5% Kepolisian Resort Kota 16.4% Kepolisian Sektor 19.1% Kepolisian Wilayah 0.3% Kepolisian Wilayah Kota Besar 0.6% Markas Besar Kepolisian RI 1.9% Kementerian Agama 21.0% Kementerian Dalam Negeri Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral 1.0% Kementerian Hukum & HAM 13.7% Kementerian Kehutanan 3.9% Kementerian Kelautan & Perikanan 1.2% Kementerian Kesehatan 8.0% Kementerian Keuangan 7.3% Kementerian Komunikasi & Informatika Kementerian Luar Negeri Kementerian Pekerjaan Umum 6.3% Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 14.2% Kementerian Pendidikan Nasional 6.8% Kementerian Perdagangan 0.2% Kementerian Perhubungan 4.8% Kementerian Perindustrian Kementerian Pertahanan Kementerian Pertanian 1.5% Kementerian Sosial Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi 3.1% 100.0% 34.7% Kantor Pertanahan 59.7% Kantor Wilayah Pertanahan 5.6% Total 15 By : Litbang Ombudsman RI 15

16 16 PEMERINTAHAN DAERAH Dugaan Maladministrasi Instansi Terlapor
Desa Kecamatan Kelurahan Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Propinsi Baseline 2.6% 5.0% 77.7% 12.1% Berpihak 2.8% - 1.5% 0.9% 0.6% Diskriminasi 2.2% 2.9% Konflik Kepentingan 1.0% Penundaan Berlarut 4.2% 11.4% 14.2% 18.9% 21.8% Penyalahgunaan Wewenang 18.3% 18.6% 16.4% 8.0% Penyimpangan Prosedur 19.7% 14.3% 22.5% 20.0% Permintaan Imbalan Uang, Barang dan Jasa 12.7% 8.6% 9.0% 9.9% 6.2% Tidak Kompeten 8.2% 7.7% 17.5% Tidak Memberikan Pelayanan 33.8% 42.9% 27.6% 15.5% 12.9% Tidak Patut 1.4% 5.2% 9.2% Total 100% 16 By : Litbang Ombudsman RI 16

17 17 KEPOLISIAN Dugaan Maladministrasi Instansi Terlapor
Kepolisian Daerah Kepolisian Resort Kepolisian Resort Kota Kepolisian Sektor Kepolisian Wilayah Kepolisian Wilayah Kota Besar Markas Besar Kepolisian RI Baseline 25.2% 36.5% 16.4% 19.1% 0.3% 0.6% 1.9% Berpihak 2.6% 3.6% 4.0% 6.8% -   - Diskriminasi 1.4% 1.6% 3.4% Konflik Kepentingan 0.4% 0.8% 0.7% 20.0% Penundaan Berlarut 38.1% 43.1% 42.1% 37.4% 60.0% 40.0% Penyalahgunaan Wewenang 14.4% 12.5% 12.7% 14.3% 50.0% Penyimpangan Prosedur 14.9% 11.0% 17.7% 13.3% Permintaan Imbalan Uang, Barang dan Jasa 5.2% 4.6% 4.8% 2.7% Tidak Kompeten 10.8% 7.9% 5.4% 26.7% Tidak Memberikan Pelayanan 7.2% 6.0% 8.7% 6.1% Tidak Patut 6.7% 6.4% 3.2% Total 100% 17 By : Litbang Ombudsman RI 17

18 18 BADAN PERTANAHAN NASIONAL Dugaan Maladministrasi Instansi Terlapor
Kantor Pertanahan Kantor Wilayah Pertanahan Baseline 34.7% 59.7% 5.6% Berpihak 1.2% 1.4% -  Diskriminasi  - 3.8% Konflik Kepentingan 0.6% Penundaan Berlarut 51.2% 52.7% 50.0% Penyalahgunaan Wewenang 8.0% 6.8% Penyimpangan Prosedur 13.0% 16.8% 15.4% Permintaan Imbalan Uang, Barang dan Jasa 4.3% 2.9% 7.7% Tidak Kompeten 4.9% 8.6% Tidak Memberikan Pelayanan 14.2% 8.2% Tidak Patut 2.5% Total 100% 18 By : Litbang Ombudsman RI 18

19 19 INSTANSI PEMERINTAH/KEMENTERIAN 19 Instansi Terlapor Baseline
Dugaan Maladministrasi Total Berpihak Diskriminasi Konflik Kepentingan Penundaan Berlarut Penyalahgunaan Wewenang Penyimpangan Prosedur Permintaan Imbalan Uang, Barang dan Jasa Tidak Kompeten Tidak Memberikan Pelayanan Tidak Patut Kementerian Agama 21.0% - 0.8% 2.4% 17.1% 8.9% 30.9% 22.0% 6.5% 100% Kementerian Dalam Negeri 2.6% 46.7% 13.3% 6.7% Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral 1.0% 50.0% Kementerian Hukum & HAM 13.7% 1.3% 3.8% 25.0% 12.5% 16.3% 5.0% 20.0% 11.3% Kementerian Kehutanan 3.9% 4.3% 39.1% 17.4% 13.0% Kementerian Kelautan & Perikanan 1.2% 28.6% 14.3% Kementerian Kesehatan 8.0% 25.5% 10.6% 17.0% 8.5% 34.0% Kementerian Keuangan 7.3% 18.6% 9.3% 41.9% 4.7% Kementerian Komunikasi & Informatika 71.4% Kementerian Luar Negeri 0.3% Kementerian Pekerjaan Umum 6.3% 2.7% 10.8% 13.5% 18.9% 29.7% 8.1% Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 14.2% 3.6% 27.7% 21.7% 6.0% Kementerian Pendidikan Nasional 6.8% 2.5-% 22.5% 7.5% Kementerian Perdagangan 0.2% 100.0% Kementerian Perhubungan 4.8% 17.9% 21.4% 10.7% 7.1% Kementerian Perindustrian Kementerian Pertahanan 57.1% Kementerian Pertanian 1.5% 22.2% 33.3% Kementerian Sosial 11.1% Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi 3.1% 55.6% 5.6% 27.8% 19 By : Litbang Ombudsman RI 19

20 Dugaan Maladministrasi
BUMN/BUMD Dugaan Maladministrasi  Instansi Terlapor BUMN/BUMD Baseline 100.0% Berpihak 0.8% Diskriminasi 1.7% Konflik Kepentingan 0.4% Penundaan Berlarut 17.2% Penyalahgunaan Wewenang 9.6% Penyimpangan Prosedur 18.7% Permintaan Imbalan Uang, Barang dan Jasa 1.9% Tidak Kompeten 15.5% Tidak Memberikan Pelayanan 26.6% Tidak Patut 7.5% Total 100% 20 By : Litbang Ombudsman RI 20

21 TERIMA KASIH “Dengan Pengaduan anda telah ikut berpartisipasi dalam perbaikan layanan publik” Komplain Itu Baik… By : Litbang Ombudsman RI