OLEH IR. H. ISMUNANDAR, M.T BUPATI KUTAI TIMUR

Presentasi berjudul: "OLEH IR. H. ISMUNANDAR, M.T BUPATI KUTAI TIMUR"— Transcript presentasi:

1 OLEH IR. H. ISMUNANDAR, M.T BUPATI KUTAI TIMUR
TANTANGAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR OLEH IR. H. ISMUNANDAR, M.T BUPATI KUTAI TIMUR

2 LATAR BELAKANG

3 Dalam proses Reformasi Birokrasi, peran pemerintah dan ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai hubungan tak terpisahkan. Kompetensi abdi negara sebagai bagian penting dari kerangka Reformasi Birokrasi sangat menentukan.

4 Masalah – Masalah Mendasar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Organisasi yang gemuk Peraturan perundang-undangan overlapping SDM aparatur Tidak kompeten tumpang tindih kewenangan Pelayanan publik masih buruk Pola pikir Rule-Based Budaya kinerja belum terbangun

5 Kebijakan Nasional Reformasi Birokrasi

6 NAWACITA 1. ….. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. …..

7 RPJMN 2015-2019 SASARAN REFORMASI BIROKRASI
BERSIH DAN AKUNTABEL EFEKTIF EFISIEN PELAYANAN PUBLIK

8 8 AREA PERUBAHAN DAN HASIL YANG INGIN DICAPAI
Organisasi Tatalaksana Sumberdaya manusia aparatur Peraturan Perundang-undangan Pengawasan Akuntabilitas Pelayanan Publik Budaya Kerja Aparatur Hasil Yang Ingin Dicapai Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)) Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan prima sesuai keutuhan dan harapan masyarakat Birokrasi dngan integritas dan kinerja yang tinggi

9 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
Penataan struktur organisasi pemerintah Penataan jumlah dan distribusi PNS Pengembangan sistem seleksi dan promosi secara terbuka Peningkatan profesionalisme PNS Pengembangan sistem pemerintahan elektronik yang terintegritas Peningkatan pelayanan publik Peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja aparatur Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Peningkatan efisiensi belanja Aparatur

10 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

11 VISI Terwujudnya kemandirian Kutai Timur melalui pembangunan Agribisnis dan Agroindustri

12 MISI Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan Agribisnis dan Agroindustri Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata Mengoptimalkan pengelolaan ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik dan lebih sehat bagi kehidupan manusia. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional kredibel dan berorientasi pada pelayanan publik.

13 RPJMD 2016-2021 SASARAN REFORMASI BIROKRASI
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional kredibel dan berorientasi pada pelayanan publik Tujuan peningkatan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran 1 : Terwujudnya aparatur pemerintahan yang professional Strategi 1 : Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pemerintahan Kebijakan 1 : Fasilitasi peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan secara berkelanjutan Kebijakan 2 : Penerapan analisis jabatan dan beban kerja Sasaran 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik Strategi 2 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kebijakan 1 : Penyempurnaan pedoman tata kelola berbasis hasil kajian/telaah Kebijakan 2 : Pengembangan E- government Sasaran 3 : Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas Strategi 3 : Meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan publik Kebijakan 1 : Fasilitasi pelayanan terpadu satu pintu Kebijakan 2 : Modernisasi pelayanan publik

14 Penataan struktur organisasi pemerintah
Penataan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur Dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur

15 Penataan jumlah dan distribusi PNS
Perumusan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja Perhitungan Kebutuhan Jumlah PNS dan Peta Redistribusi PNS melalui e-Formasi

16 Finalisasi Anjab ABK

17 Pengembangan sistem seleksi dan promosi secara terbuka
Dalam rangka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama telah dilakukan Assesment Test pada tahun 2017

18 Assesment Pejabat Struktural eselon III dan IV

19 Assesment Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

20 Peningkatan profesionalisme PNS
Pengiriman PNS untuk mengikuti Program Tugas Belajar maupun ijin Belajar Pengiriman PNS untuk mengikuti Diklatpim Pengiriman PNS untuk mengikuti Diklat Teknis maupun Diklat Fungsional

21 Diklatpim IV di Badan Diklat Prov. Kaltim

22 Diklat Prajabatan

23 Pengembangan sistem pemerintahan elektronik yang terintegritas
Pengelolaan Anggaran dengan menggunakan aplikasi e-budgetting Pengelolaan Sistem Kepegawaian dengan sistem SAPK Pengelolaan sistem Pendidikan dengan aplikasi digital learning (e-learning) Perhitungan kebutuhan PNS dengan aplikasi e-Formasi

24 Launching Digital Learning

25 PENGELOLAAN BOSNAS / BOSDA BERBASIS IT

26 MoU dgn Kementrian Kominfo dalam rangka Smart city

27 Peningkatan pelayanan publik
Pengelolaan sistem perijinan dengan menerapkan sistem Pelayanan Satu Pintu melalui pelimpahan kewenangan perijinan dari OPD kepada DPMPTSP Peningkatan sistem Pelayanan Kesehatan dengan membentuk dan menetapkan UPTD Puskesmas untuk memberikan layanan rawat inap 24 jam serta Pembentukan Rumah Sakit Pratama yang kemudian ditingkatkan statusnya menjadi RSUD

28 Pembentukan satgas (satuan tugas) perijinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

29 Peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas

30 Pelayanan Perpustakaan Keliling

31 Peresmian PLTU Tanjung Bara

32 MoU KPC dan PLN – Penjualan sisa listrik produk KPC

33 Program Listrik hingga ke pedalaman

34 PDAM Sangatta

35 IPA KABO

36 Peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja aparatur
Pembuatan sistem Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN )

37 COFFEE MORNING

38 Sejak tahun 2015 Kab. Kutai Timur mendapat predikat WTP dari BPK

39 Menpan RB memberikan penghargaan AKIP

40 Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri
Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan TK2D

41 Peningkatan efisiensi belanja Aparatur
Sistem aplikasi dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah (Sinergitas dengan SKPD dalam meningkatkan PAD – SI Gede PAD)

42 CAPAIAN- CAPAIAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KUTAI TIMUR

43 4 Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Urusan wajib pelayanan dasar Urusan wajib bukan pelayanan dasar Urusan pilihan Urusan pemerintahan fungsi penunjang.

44 Terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan rata- rata capaian keuangan dan fisik masing-masing sebesar 80,81% dan 96,61%. Terdapat 15 urusan wajib bukan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan rata-rata capaian keuangan dan fisik masing - masing sebesar 86,62% dan 95,25%. Terdapat 5 urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan rata-rata capaian keuangan dan fisik masing-masing sebesar 74,61% dan 97,94%. Terdapat 6 urusan pemerintahan dan fungsi penunjang dengan rata-rata capaian keuangan dan fisik masing-masing sebesar 82,31% dan 100%.

45 PENGHARGAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017

46 Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Tingkat Nasional Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Anugrah PAUD Tingkat Nasional 2017 PERPAMSI Award 2017 dari Tingkat Nasional Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia ( PERPAMSI ) Rekor Muri Katagori Tarian Masal Melayu dari tingkat Nasional Musium Rekor Indonesia 2017 Penghargaan Anugrah Kebudayaan dan Penghargaan Maestro Seni Tradisi Tahun dari tingkat Nasional Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pembina K3 Terbaik dari tingkat Provinsi Anugerah Pangripta Nusantara (APN) Terbaik I Dari Tingkat Provinsi Terbaik II Bidang Industri dan Gerakan Pramuka Dari tingkat Provinsi dalam rangka HUT Kaltim ke- 61 Terbaik III Bidang Kehutanan Dari tingkat Provinsi dalam rangka HUT Kaltim ke- 61 Panji Bidang Perkebunan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang dari tingkat Provinsi Penghargaan Dirjen Kependudukan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri atas capaian Akta Kelahiran Kutim 97,95% yang melebihi target nasional 85%. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Pengelolaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Piagam penghargaan opini WTP tahun 2016 diserahkan Perwakilan BPK RI Kalimantan Timur. Penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atas Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dengan Predikat Nilai B. Penghargaan RKPD terbaik II se Kaltim Tahun 2018

47 Penghargaan WTN oleh Kementerian Perhubungan

48 Penghargaan APN

49 ANUGRAH PERPAMSI AWARD 2017

50 ANUGRAH PAUD 2017

51 Rekor Muri Katagori Tarian Masal Melayu dari tingkat Nasional

52 Anugrah Kebudayaan dan Penghargaan Maestro Seni Tradisi

53 Penghargaan LAKIP

54 Menpan RB memberikan penghargaan AKIP

55 Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2018 dari Gubernur Kaltim

56 TANTANGAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

57 Rendahnya kompetensi ASN (PNS dan TK2D)
Tuntutan Teknologi yang berbasis online (E-system) Tingginya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan birokrasi

58 UPAYA MENGATASI TANTANGAN
Peningkatan kompetensi ASN melalui program pendidikan dan pelatihan Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga kediklatan

59 MoU dengan Universitas Mulawarman

60 MoU dengan Universitas Trisakti

61 KESIMPULAN

62 Untuk mewujudkan Good Governance menuju birokrasi berkelas dunia diperlukan transformasi birokrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia ASN secara komprehensif dan berkesinambungan. Tiga Hal utama dalam proses transformasi dan Pengelolaan SDM ASN adalah : Pertama,  rule based bureaucracy melalui pembenahan/perbaikan Administrasi Kepegawaian;  Kedua,  performance based bureaucracy melalui pembenahan/perbaikan Manajemen SDM ASN; Ketiga,  dynamic governance melalui pengembangan potensi human capital -yang pada gilirannya akan menciptakan  birokrasi  Indonesia  yang  bersih,  bebas korupsi,  kompeten  dan melayani.

63 TERIMA KASIH