Kebijakan Inovasi dan Inovasi Jasa Konstruksi DIY

Presentasi berjudul: "Kebijakan Inovasi dan Inovasi Jasa Konstruksi DIY"— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Inovasi dan Inovasi Jasa Konstruksi DIY
Oleh Rosdiana Puji Lestari, S.T., M.Eng Ka Balai PIPBPJK Dinas PUP ESDM DIY

2 TOPIK BAHASAN 1. Profil ASN tahun 2017
2. Permasalahan dalam bidang jasa konstruksi 3. Inovasi dalam bidang jasa konstruksi 4. Peran masyarakat dalam pembangunan

3 PROFIL ASN Thn 2017 UU no. 43 th. 1999 pasal 3 ayat (1):
“Pegawai negri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kpd masy secara profesional, jujur, adil dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan dan pembangunan” UU no.5 tahun tentang ASN “Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkanPegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme”

4 FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN ASN
Pegawai ASN berfungsi sebagai: pelaksana kebijakan publik; pelayan publik; dan perekat dan pemersatu bangsa Pegawai ASN bertugas: melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Pasal 10,11,12)

5 PERMASALAHAN DALAM JASA KONSTRUKSI

6 Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
UU No. 23 th. 2014 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG No Sub Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Jasa Konstruksi Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi percontohan. b. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi cakupan nasional. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi. Penyelenggaran pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten / kota

7 Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
No Sub Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Jasa Konstruksi Penerbitan izin usaha jasa konstruksi asing. Pengembangaan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi. Pengembangan pasar dan kerja sama konstruksi luar negeri. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil). Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

8 Peran TPJK di daerah

9 Integrasi Pembinaan (TPJK Prov-Kab/Kota)
Tim Pembina Jakon DIY Tim Pembina Jakon Kab/Kota Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah TPJK Sekretariat TPJK Unsur Pengarah LPJKP Unsur Pelaksana Selasa, 27 Nopember 2018

10 Menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya pendukung pelaksanaan Jasa Konstruksi; Memberi arahan, masukan, bimbingan, dan fasilitasi kepada SKPD di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota se- DIY terhadap pelaksanaan tugas pembinaan jasa kosntruksi; dan Menyusun rekomendasi dan atau kebijakan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan jasa konstruksi. TUGAS TPJK DIY

11 OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi
TPJK DIY dan Kab/Kota No Provinsi Kab/Kota OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi Nama Dinas Jabatan 1 Provinsi D.I. Yogyakarta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kepala Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi 2 Kota Yogyakarta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Kasie Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah 3 Kab. Bantul Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul Bidang Penelitian Teknologi Informasi Jasa Konstruksi Peralatan dan Perbekalan 4 Kab. Gunung Kidul Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Kab. Gunung Kidul Seksi Bina Konstruksi 5 Kab. Kulon Progo Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kab. Kulon Progo Kasie Jasa Konstruksi 6 Kab. Sleman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kab. Sleman Kasie Pembinaan Jasa Konstruksi

12 Profil TPJK DIY Nama Dinas :
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Nama Bidang BALAI PENGUJIAN, INFORMASI PERMUKIMAN DAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (Balai PIPBPJK) Nama Sub Bidang/Seksi PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Alamat kantor JL. RINGROAD UTARA, MAGUWOHARJO, DEPOK, SLEMAN No. Telp/Fax (0274) SK TPJK Keputusan Gubernur DIY No.36/TIM/2011 Tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Perda SOTK Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Pemda DIY Kepala Balai PIPBPJK Rosdiana Puji Lestari, ST, M.Eng KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN TAHUN 2017 1. Pelatihan Ahli Teknik Tenaga Listrik (2 Angkatan) 2. Pelatihan Ahli Arsitek 3. Pelatihan Ahli Jalan dan Jembatan 4. Updating SIPJAKI 5. Rapat Koordinasi TPJK DIY 6. Forum Jasa Konstruksi Daerah 2017 Anggaran 2017 : Rp Rencana Anggaran 2018 :Rp

13 Integrasi TPJK P – LPJKD – TPJK K
crisis centre dalam pelaksanaan penyelenggaraan jasa konstruksi Peningkatan kompetensi SDM sektor jasa konstruksi Percepatan sertifikasi tenaga kerja knstruksi

14 INOVASI DALAM BIDANG JASA KONSTRUKSI
1. Penggunaan Teknologi A. Distance Learning B. Sistem Informasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ( klinik konstruksi dan SIPJAKI) C. Aplikasi Kang Jogja D. Animasi dan Game

15 2. Penggunaan MTU A. Sertifikasi OJT B. Diklat dan Bimtek bagi tenaga trampil C. Workshop dan Pameran

16 maturnuwun TPJK DIY