RELASI GENDER DALAM MASYARAKAT INDONESIA

Presentasi berjudul: "RELASI GENDER DALAM MASYARAKAT INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 RELASI GENDER DALAM MASYARAKAT INDONESIA
Oleh Paulus Wirutomo Sistem Sosial Indonesia (2015)

2 Relasi gender dalam masyarakat Indonesia dapat dilihat lebih mendalam dari kondisi social perempuan.
Kondisi social perempuan pada suatu masa memperlihatkan relasi antara laki-laki dan perempuan pada masa tersebut. Relasi gender yang selama ini berkembang di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan. Hal ini tidak terlepas dari budaya patriarki yang menyelubungi kehidupan social antara perempuan dan laki-laki. Berbagai upaya dilakuak untuk mengurangi ketimpangan tersebut, namun hingga saat ini belum terlihat adanya keseimbangan dalam relasi gender. Sejak sebelum kemerdekaan, posisi social budaya perempuan berada di bawah laki-laki; kemerdekaan tercapai namun tidak membebaskan perempuan dari posisi sosial budayanya. Pergantian kekuasaan mulai perode lama orde baru hingga masa reformasi belum dapat menyeimbangkan posisi social budaya antara perempuan dan laki-laki. Bahkan ketika perempuan menjadi pemimpin tertinggi di pemerintahan pun tak memberi angina segar bagi hubungan antara perempuan dan laki-laki

3 Pra- kemerdekaan Relasi gender dalam masyarakat Indonesia pada masa pra-kemerdekaan merupakan hasil dari pecampuran antara kebudayaan colonial dengan kebudayaan masing-masing daerah. Relasi gender pada masa ini dapat dibagi kedalam dua periode penting, yaitu periode dan berikut adalah uraian kedua periode tersebut. 1. periode Pada periode ini, gerakan perempuan lebih bersifat individual dan tidak terlepas dari pengaruh kemunculan feminism liberal pada abad ke-18 di daratan Eropa. Salah satu pengaruh dari gerakan perempuan pada periode ini adalah ide bahwa keterbelakangan perempuan diakibatkan oleh kurangnya kesempatan perempuan dalam mendapatkan pendidikan. Periode ini ditandai denan pendirian sekolah-sekolah untuk perempuan, seperti sekolah untuk perempuan, seperti sekolah istri yang didirikan Dewi Sartika dibandung pada 1904, yang pada tahun 1905 berganti nama menjadi sekolah keutamaan Istri

4 Kemudian tahun 1912, R.A. Kartini mendirikan sekolah perempuan di semarang , dalam kumpulan suratnya Habis Gelap Terbitlah Terang yang dikumpulkan Mr. J.M. Abendanom. Kartini mengemukakan beberapa hal penting mengenai kondisi kaum perempuan pada masa itu, seperti kawin paksa, poligami, peceraian, Kartini menyadari budaya negerinya yang secara tegas membedakan laki-laki dan perempuan secara hirarkis, ia melihat karakteristik pasif, submisif, interior dan irasional pada perempuan. Ia melihat hal ini sebagai kontruksi dan komunitas. Kaertini mempercayai pendidikan di sekolah dapat menjadi sarana yang memungkinkan perempuan bisa berdiri sama tinggi denan laki-laki dan menetralisasi perbedaan sifat kekinian dan keperempuanan yang merupakan hasil rekayasa budaya tersebut.

5 2 periode sifat gerakan perempuan pada peride ini adalah melawan penjajahan; sejalan dengan perjuangan kaum laki-laki untuk meraih kemerdekaan. Pergerakan kaum perempuan pada periodeini dimulai dengan diselenggarakan ny kongres perempuan Indonesia I pada Desember 1928. yang dipersoalkan dalam kongres ini adalah pendidikan dan perkawinan atau pembatasan perempuan padas sector domestik. Lalu pada tahun 1929 didirikan perikatan perkumpulan perempuan Indonesia (PPPI) dengan focus perjuangan pada peningkatan peran perempuan 1935, tujuan perjuangan perempuan menunjukan perluasan dengan dibentuknya badan penyelidikan perburuan kaum perempuan.

6 Organisasi-organisasi perempuan tersebut menyatakan tidak akan mencampuri urusan politik, namun dalam kenyataanya beberapa organisasi perempuan, seprti Istri sedar, seringkali dengan pedas menyerang imperialism dan kolonialisme dan berusaha agar perempuan memiliki posisi dalam dewan dewan kota. Pada tahun 1938, pemerintah pada saat itu memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk dipilih sebagai anggota badan perwakilan, namun perempuan belum diberi kesempatan untuk memilih, hal ini direspon dalam kongres ke III yang diadakan pada tahun yang sama.

7 Masa kemerdekaan Pada masa kemerdekaan, tujuan gerakan perempuan adalah untuk melawan kemiskinan dan ketidak adilan; memperjuangkan kesamaan politik; hak memperoleh pendidikan dan kesempatan bekerja. Diskriminasi terhadap perempuan tidaklah berkurang meskipun secara legal telah ada jaminan hak politik perempuan yaitu pasal 27 UUD 45 dan UU 80/1958 tentang persamaan upah pekerja laki-laki dan perempuan. Pada masa ini, organisasi perempuan yang terbentuk harus bernaung dibawah politik (murniati 2004 : 19). Kondisi ini dimulai pada tahun 1960 yang mengharuskan organisasi perempuan pada masa Indonesia merdeka diganti dengan persatuan Negara wanita Indonesia (perwani). Perempuan Indonesia secara hokum dan undang-undang tidak mengalami halangan yang keras, ini karena begitu merdeka tahun 1945. perempuan Indonesia telah menerima hak-haknya yang penuh sebagai warga Negara.

8 Masa orde baru Pada masa orde baru, posisi perempuan lebih banyak dititikberatkan pada perannya sebagai ibu rumah tangga, hal ini dibakikan dalam undang-undang perkawinan 1974, terutama pada Bab VI yang mengatur hak dan kewajiban suami dan isteri. Pada bab tersebut terdapat salah satu pasal, yaitu pasa 31 ayat (3) yang berbunyi suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. Undang –undang tersebut melegalkan kedudukan laki-laki dan perempuan yang tadinya hanya sebagai hasil budaya menjadi sesuatu yang tadinya hanya sebagai hasil budaya menjadi sesuatu yang memiliki ketetapan hukum karena dibakukan dalam sebuah undang-undang

9 Masa reformasi Perjuangan gerakan sejak tahin 1998 hingga saat ini adalah perluasan perjuangan yang didukung oleh jaringan nasional dan internasional. Perjuangan ini bertujuan mencapai keadilan gender dan bersifat inklusif melalui peningkatan wawasan perempuan dalam berbagai aspek khiduan masyarakat. Berikut ini adalah uraian tentang data perubahan kondisi prempuan Indonesia dalam berbagai bidang 1.pendidikan Partisipasi perempuan dalam pendidikan untuk semua batasan umur sejak tahun hingga 2004 lebih rendah dibandingkan laki-laki. Namun sejak tahun 2000 partisipasi perempuan dalam bidang tersebut mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mencanangkan program pendidikan dasar 9 tahun dan mulai munculnya kesadaran masyarakat mengenai pendidikan. Adanya kebijakan pendidikan dasar 9 tahun mempengaruhi jumlah perempuan yang berpendidikan hingga SMP, karena pada jenjang pendidikan tersebut pemerintah membebaskan biaya sekolah

10 2 kesehatan Selama periode angka kematian bayi (infant mortality rate) mengalami penurunan, namun angka kematian bayi laki-laki lebih tinggi daripada angka kematian bayi perempuan, yaitu laki- laki 37 sedangka perempuan 28, seperti yang ditunjukkan. Tingginya angka kematian bayi laki-laki bayi perempua menunjukan stereotype perempuan lebih lemah dibandigkan laki- laki 3 politik Dalam bidang politik, presentase perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR mengalami penurunan, bahwa terjadi penurunan yang duduk sebagai anggota DPR pada tahun 2004 (8,00 %) dibandingkan tahun 1997 (12,6%), dan tahun 1990 (12,4)

11 Ekonomi Dalam bidang ekonomi, secara umum partisipasi perempuan masih rendah, kemampuan perempuan untuk memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah, begitupula akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, hal ini ditunjukakan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. 5. kekerasan terhadap perempuan Persoalan lainnya yang dialami oleh kaum perempuan adalah tindak kekerasan. Perempuan seringkali menjadi korban kekerasan baik secara fisik maupun non fisik dan dapat terjadi pada setiap fase kehidupan, peta kekerasan terhadap perempuan dengan segala bentuk dan situasi

12 1. kekerasan seksual 2. kekerasan fisik 3. kekerasan ekonomi 4. Kekerasan emosional

13 Kondisi kesetaraan dan keadilan gender
Kesetaraan dan keadilan gender isu sangat penting dan menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia, sehingga seluruh Negara menjadi terikat dan harus melaksanakan komitmen tersebut