PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU DI PERGURUAN TINGGI Gorontalo, 02 Februari 2010 Edward UP Nainggolan Kanwil XXVI Ditjen Perbendaharaan.

Presentasi berjudul: "PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU DI PERGURUAN TINGGI Gorontalo, 02 Februari 2010 Edward UP Nainggolan Kanwil XXVI Ditjen Perbendaharaan."— Transcript presentasi:

1 PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU DI PERGURUAN TINGGI Gorontalo, 02 Februari 2010 Edward UP Nainggolan Kanwil XXVI Ditjen Perbendaharaan

2 Tata Kelola yang Baik Peningkatan Pelayanan Publik Investor Pegawai Masyarakat Pemerintah Stakeholders Fleksibilitas Keuangan - Pendapatan dapat digunakan lansung - Manajemen business like - Enterprising the government - Performance oriented - Praktek bisnis yang sehat - Pegawai PNS dan profesional non PNS - Akuntabel dan transparan - Eliminasi kegiatan off budget - Tidak mencari keuntungan - Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan - Peningkatan akses oleh masyarakat Lain-lain BLU bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan, melakukan kegiatan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktifitas dengan pengelolaan keuangan yang fleksibel

3 3 SPM Pengesahan LK Keuangan Pemda dengan Keuangan BLU RBA BLURKA/APBN konsolidasi Alokasi APBN Pelaksanaan Anggaran: -Pendapatan -Belanja -Pengelolaan kas -Pengadaan brg/jasa -Pengelolaan utang -Piutang -investasi Pelaksanaan APBN SPM Dana APBN Pendapatan Operasional BLU Bukti2 Pertanggungjawaban APBN LK SAK LK SAK LK APBN LK Pempus SAP accountability DPR PP 23/2005/ PerMenkeu APBN

4 IMPLEMENTASI PKBLU  Perencanaan dan Penganggaran  Penyusunan Dokumen Anggaran  Pengelolaan kegiatan dan keuangan.  Pengesahan Pendapatan dan Belanja.  Akuntansi dan Pertanggungjawaban 4

5 RBA  RBA merupakan dokumen penganggaran BLU sebagai pengganti RKA KL yang disusun mengacu kepada Renstra BLU.  RBA merupakan dasar pelaksanaan kegiatan BLU  RBA memuat seluruh program/kegiatan, output, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, saldo awal kas dan estimasi saldo akhir kas Penerimaan BLU  uang masuk yang tidak merupakan pendptn, mis, penerimaan pinjaman dalam APBN Penerimaan Pembiayaan. 5

6 RBA…(2)  Pendapatan BLU terdiri dari:  Pendapatan layanan  Pendapatan Jasa Layanan RS (APBN)  Pendapatan hibah-  Pendapatan Hibah terikat atau Pendapatan Tidak terikat (APBN)  Pendapatan dari kerja sama  pendapatan dari hasil kerjasama BLU  Hasil usaha lainnya (termasuk pendapatan jasa keuangan, penjualan aset tetap dan pendaptan sewa  pdptn jasa penyediaan barang dan Jasa Lainnya  Penerimaan anggaran dari APBN  Pengeluaran BLU  pengeluaran pembayaran pokok utang, dlm APBN pengeluaran pembiayaan. 6

7 RBA…(3)  Belanja BLU, terdiri dari seluruh belanja sesuai dengan jenis belanja PTN dalam APBN terdiri dari: Belanja Barang  gaji dan tunjangan (PNBP), belanja jasa, belanja jasa, perjalanan, penyediaan brng, belanja pengembangan SDM. Belanja modal  untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya (software)  aset tetap tercatat di SIMAK BMN dan Neraca  RBA berisi ambang batas  tidak memperhitungkan belanja dari APBN dan saldo awal.  RBA dilampiri ikhtisar RBA  bahan untuk mengabungkan ke RKA KL 7

8 Penyusunan RBA  Selesai dibuat sebelum penyusunan RKA K/L Kemendiknas.  Pengajuan dari seluruh unit dibahas di keuangan.  RBA diajukan kepada Mendiknas sesudah ditandatangani oleh Dirut dan diketahui Dewas, atau pejabat yang ditunjuk Mendiknas.  RBA dibahas di DJA kemudian dimasukkan ke RKA KL Kemendiknas dan APBN.  RBA disesuaikan dengan Perpres APBN menjadi RBA Defenitif yang ditanda tangani Rektor, diketahui dewas dan disetujui oleh Mendiknas. 8

9 DIPA BLU  DIPA dasar untuk menarik dana APBN dan mensahkan pendapatan dan belanja BLU.  DIPA berisikan saldo awal kas, pendapatan, belanja, pembiayaan, saldo akhir kas dan ambang batas.  Jenis pendapatan, belanja, pembiayaan sesuai dengan BAS dan APBN. 9

10 Revisi DIPA BLU  Revisi RM sesuai ketentuan yang berlaku.  Revisi DIPA bersumber dari PNBP cukup di Kanwil DJPBN paling lambat satu bulan sebelum berakhir tahun anggaran, terkait: Penambahan/pengurangan pagu, perubahan/pergesaran program/kegiatan jenis belanja. Belanja BLU melampaui ambang batas. Penggunaan saldo awal kas yang blm tercantum dalam DIPA.  Tidak perlu revisi, cukup revisi RBA Definitif terkait: Tidak merubah program/kegiatan dlm APBN. Pergesaran akun dalam satu jenis. Perubahan Belanja BLU dalam ambang batas. 10

11 Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Kas 11

12 Mekanisme Penerimaan Pendapatan Pendapatan dari Unit-Unit Rek Induk Bendahara Penerimaan/Rek penerimaa Transaksi pengeluaran Bendahara Pengeluaran/Rek pengeluaran Direktur Keuangan LAPORAN ARUS KAS LAP. OPERASIONAL DAN NERACA

13 Pelaksana Kegiatan Verifikasi Pimpinan Unit/ Direkrotat SPP DIR Keu SPM Bank FIHAK III MEKANISME PENCAIRAN DANA-KONTRAKTUAL SP2D

14 Pemegang UP Verifikasi SPP-UP SPM-UP BANK SP2D UANG PROSES PENCAIRAN DANA UP SPJ Direktur Keuangan Pimpinan Unit/ Direktorat

15 Pengeluaran Kas  Kekuasaan tertinggi pengeluaran pada rektor sehari-hari dilaksanakan oleh Karo Adm. Keuangan  Dekan, pimpinan pascasarjana, pimpinan unit (lemlit) merupakan “pengguna anggaran”.  Karo keuangan dapat memberikan: uang muka/kas bon kepada direktorat/unit lain sebesar yang ditetapkan. penggantian uang muka/kas bon dilakukan setelah menerima pertanggungjawaban dari fakultas/unit. Akhir tahun, semua uang muka harus dipertanggungjawabkan dan dikembalikan ke Direktur Keuangan. Saldo kas BLU adalah semua kas yang dimiliki oleh Universitas termasuk uang muka/kas bon yang belum disetor oleh fakultas/unit. 15

16 Pengelolaan Kas  Rekening dibuka di bank umum oleh pimpinan BLU dilaporkan ke Dirjen Perbendaharaan/KPPN.  Cash management dilakukan untuk saldo kas BLU dengan ketentuan: Tidak mengganggu likuiditas Bebas resiko penurunan nilai. Memberikan return yang lebih tinggi 16

17 Pengelolaan Piutang  Piutang  hak BLU yang dpt dinilai dengan uang, yang belum dibayar pihak lain sebagai akibat perjanjian atau akibat lain yang sah.  Piutang BLU dikelola dengan tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.  BLU wajib menetapkan pedoman pengelolaan piutang: Prosedur dan persyaratan pemberian piutang Penatausahaan dan akuntansi piutang Tata cara penagihan piutang Pelaporan piutang 17

18 Penghapusan Piutang  Dua penghapusan piutang: Penghapusan mutlak  ketentuan umum piutang. Penghapusan bersyarat  penghapusbukuan tapi tetap ditagih  Persyaratan penghapusan bersyarat piutang BLU: Telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN Dilengkapi daftar nominatif para penangung utang, Besar piutang yang dihapuskan, dan Surat pernyataan PSBDT dari PUPN 18

19 Penghapusan Piutang (2)  Penghapusan piutang dilakukan dengan surat keputusan pemimpin BLU dengan persyaratan sebagai berikut: Sampai dengan Rp 200 Jt oleh pemimpin BLU 200 jt s.d 500 jt oleh pemimpin BLU dengan persetuan Dewas Diatas 500 jt sesuai ketentuan yang berlaku  Surat keputusan penghapusan piutang disampaikan kepada: Menkeu c.q Dirjen KN Dirjen Perbendaharaan 19

20 Pengadaan Barang Jasa  Sesai dengan Permenkes  Pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan BLU.  Pengadaan barang/jasa BLU menganut prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas dan praktek bisinis yang sehat.  Pengadaan barang/jasa dilakukan Panitia Pengadaan yang dibentuk oleh Pemimpin BLU  Panitia pengadaan dapat berbentuk Tim/Unit tersendiri yang personilnya memahami tata cara pangadaan dan substansi pekerjaan/kegiatan. 20

21 Pengelolaan Pinjaman  BLU dapat melakukan pinjaman: Pinjaman jangka pendek Pinjaman jangka panjang  Saat ini, telah diatur pinjaman jangka pendek: Pinjaman jk pendek untuk menutup mismatch aliran kas masuk dgn pengeluaran kas dalam satu tahun. Untuk kebutuhan operasional Kegiatan yang didanai telah ada dalam RBA. Kegiatan mendesak/tidak dapat ditunda Kas tidak mencukupi/memadai untuk mendanai Pinjaman jk pendek semuanya tidak melebihi 15% dari pendapatan BLU (diluar APBN dan Pendapatan Hibah Terikat) Pinjaman dengan perjanjian pinjaman Pembayaran pinjaman tanggungjawab BLU 21

22 Pertanggungjawaban Bendahara  Bendahara wajib melakukan pembukuan bendahara yang terdiri dari BKU, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran.  KPA wajib: Melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan  kesesuaian saldo buku dan saldo kas Melakukan rekonsilaiasi internal antara pembukuan bendahara dengan LK UAKPA sebelum rekonsiliasi dengan KPPN Pemeriksaaan dan rekonsiliasi dituangkan BAP dan Rekonsiliasi  PPK wajib melakukan pemeriksaan kas BPP sekurang- kurangnya satu kali dalam satu bulan yang dituangkan dalam BAP untuk meneliti kesesuaian saldo buku dgn saldo kas. 22

23 Penyusunan Laporan Keuangan  Seluruh pendapatan dan belanja BLU harus dimasukkan dalam LK melalui SPM pengesahan bagaimana yang tidak disahkan KPPN???  LK yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. bagaimana jika belum ada SAK???  Unsur laporan keuangan BLU yaitu Laporan Operasional, Neraca, LAK, CaLK yang disertai dengan Laporan Kinerja  Rekonsiliasi dengan KPPN sekali triwulan  LK tahunan berbasis SAP direviu sebelum dikirim ke entitas pelaporan oleh SPI, atau APIP K/L 23

24 24 Prasyarat Satker Dalam Implementasi BLU  Tekad untuk meningkatkan kinerja BLU bukan mengejar fleksibilitas.  Mempunyai enterpreneurship/enterprising the government.  Kualitas SDM yang memadai  Membangun tatakelola yang baik  Setiap fakultas/unit memahami konsep PK BLU.

25 Pembenahan Tahun 2010  Penyempurnaan SOP  Pembentukan Dewas dan SPI  Pembenahan pelayanan perguruan tinggi yaitu Tri Dharma PT  Pembenahan SDM di bidang keuangan termasuk di fakultas/unit 25

26 TERIMA KASIH KONTAK: Edward UP Nainggolan Hp:081387380577 Email: debono_debono@yahoo.com