CONTOH KASUS AUDIT TRADISIONAL DAN AUDIT BERBASIS RISIKO

Presentasi berjudul: "CONTOH KASUS AUDIT TRADISIONAL DAN AUDIT BERBASIS RISIKO"— Transcript presentasi:

1 CONTOH KASUS AUDIT TRADISIONAL DAN AUDIT BERBASIS RISIKO

2 Saudara melakukan audit pada Dinas Pertanian
Saudara melakukan audit pada Dinas Pertanian. Salah satu kegiatan yang diuji adalah distribusi bantuan tani bagi 30 kelompok tani secara tunai berhubung kelopok tani “tidak familiar” dengan urusan perbankan. Saudara hendak menguji apakah kelompok-kelompok tani telah menerima bantuan pemerintah tahun 2017 secara utuh. Tiap kelompok tani menerima bantuan sebesar Rp Anda memutuskan untuk langsung melakukan konfirmasi kepada 10 kelompok tani penerima bantuan sebagai sampel. Hasil konfirmasi Saudara adalah sebagai berikut: Kelompok C dan F menerima bantuan masing-masing sebesar Rp Kelompok A dan I menerima bantuan sebesar Rp ,00. Sebesar Rp dipotong dengan alasan untuk biaya transportasi petugas. Kelompok B, D, E, G, H, dan J menerima masing-masing Rp Potongan dilakukan dengan alasan keperluan administrasi. Dari hasil uji dokumen dan wawancara yang Saudara lakukan diperoleh informasi bahwa Pemerintah Daerah telah mengalokasikan dana operasional pendistribusian dana bantuan kepada para petani.

3 No. Kel. Tani Yg Terjadi Seharusnya Selisih Ket
No. KKA: Ref. Prog. Audit No.: Disusun oleh: Tgl dan Paraf: Direviu oleh: Inspektorat Kab Nama Auditan: Dinas Pertanian Kab.... Tahun Audit : 2017 No. Kel. Tani Yg Terjadi Seharusnya Selisih Ket 1. A Transp 2. B Adm 3. C - 4. D 5. E 6. F 7. G 8. H 9. I 10. J

4 Pemotongan Ilegal Dana Bantuan Tani
No. KKA: Ref. Prog. Audit No.: Disusun oleh: Tgl dan Paraf: Direviu oleh: Inspektorat Kab Nama Auditan: Dinas Pertanian Tahun Audit : 2017 Judul Temuan: Pemotongan Ilegal Dana Bantuan Tani

5 No. KKA: Ref. Prog. Audit No.: Disusun oleh: Tgl dan Paraf: Direviu oleh: Inspektorat Kab Nama Auditan: Dinas Pertanian Tahun Audit : 2017 Kondisi: Delapan puluh persen bantuan tani dari sampel audit mengalami pemotongan oleh oknum PNS dengan total pemotongan sebesar Rp

6 2. Tersedianya anggaran biaya distribusi bantuan tani.
No. KKA: Ref. Prog. Audit No.: Disusun oleh: Tgl dan Paraf: Direviu oleh: Inspektorat Kab Nama Auditan: Dinas Pertanian Tahun Audit : 2017 Kriteria: 1. Berdasarkan Keputusan Bupati Kab No.... Tgl... Seluruh kelompok tani menerima bantuan sebesar Rp 2. Tersedianya anggaran biaya distribusi bantuan tani.

7 No. KKA: Ref. Prog. Audit No.: Disusun oleh: Tgl dan Paraf: Direviu oleh: Inspektorat Kab Nama Auditan: Dinas Pertanian Tahun Audit : 2017 Sebab : Ketidaktaatan oknum pegawai negeri sipil pada ketentuan yang didorong oleh rendahnya kedisiplinan dan kesadaran atas amanah yang diterimanya.

8 Target hasil pertanian tidak tercapai sebagaimana yang direncanakan.
No. KKA: Ref. Prog. Audit No.: Disusun oleh: Tgl dan Paraf: Direviu oleh: Inspektorat Kab Nama Auditan: Dinas Pertanian Tahun Audit : 2017 Dampak: Pemerintah Daerah Kab..... dirugikan karena bantuan tani tidak sepenuhnya tepat jumlah. Target hasil pertanian tidak tercapai sebagaimana yang direncanakan.

9 Setorkan kembali ke Kas Daerah sebesar Rp 7.000.000
No. KKA: Ref. Prog. Audit No.: Disusun oleh: Tgl dan Paraf: Direviu oleh: Inspektorat Kab Nama Auditan: Dinas Pertanian Tahun Audit : 2017 Rekomendasi: Setorkan kembali ke Kas Daerah sebesar Rp 2. Kenakan sanksi kepada para petugas pendistribusian bantuan tani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10 Definisi Internal auditing
Audit internal adalah aktivitas asurans dan konsultansi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan kegiatan organisasi. Audit internal membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematik dan disiplin guna mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola.

11 Kegiatan Dinas Pertanian:
Dinas Pertanian Kab Kegiatan Dinas Pertanian: Memberikan bantuan tani kepada kelompok tani sebesar Rp ,00. Para kelompok tani tidak “familiar” dengan dunia perbankan. Tujuan: Terdistribusinya dana bantuan tani yang tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.

12 Dana bantuan tani tidak tepat pada orang yang berhak.
Dinas Pertanian Kab RISIKO: Dana bantuan tani tidak tepat pada orang yang berhak. Dana bantuan tani mengalami pemotongan oleh oknum PNS. Distribusi dana bantuan tani terlambat.

13 Seleksi pegawai distribusi yang jujur.
Dinas Pertanian Kab PENANGANAN RISIKO: Seleksi pegawai distribusi yang jujur. Pemberian arahan pelaksanaan distribusi dana bantuan tani. Petugas distribusi dibekali formulir tanda terima dari kelompok tani. Petugas distribusi menyerahkan laporan berikut formulir tanda terima.

14 SARAN AUDITOR ATAS PENANGANAN RISIKO:
No. KKA: Ref. Prog. Audit No.: Disusun oleh: Tgl dan Paraf: Direviu oleh: Inspektorat Kab SARAN AUDITOR ATAS PENANGANAN RISIKO: Distribusi dana bantuan tani dilakukan dengan menggunakan jasa kantor pos berupa wesel.