KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN DAN STRATEGI"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Oleh: Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip.Com. DEPUTI BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI TEMU KERJA PENGUATAN KB JALUR SWASTA DI KLINIK PRATAMA DAN DPS MELALUI PKFI DAN ASKLIN Surabaya, 19 Juli 2018

2 Reviu Capaian Program 2017

3 PROFIL PROGRAM KB INDONESIA PENCAPAIAN TFR, CPR, UNMET NEED, ASFR15-19 (SDKI)
TARGET RPJMN 2019 : TFR : 2,28 Per WUS TARGET RPJMN 2019 : CPR : 66% Cat: Unmet need menggunakan definisi baru yang dapat dibandingkan antar waktu dan antar negara yang melaksanaan survai DHS. TARGET RPJMN 2019 : ASFR : 38 per 1000 Kelahiran Source : SDKI

4 TOTAL FERTILITY RATE (TFR) PER PROVINSI
TFR menurut karakteristik Sumber : SKAP 2017 Target Renstra INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) 2,37 2,36 2,33 2,31 2,28 Sumber : Hasil SDKI 2017

5 UNMET NEED PER PROVINSI (%)
Unmet need Prov > Unmet need Nas 19 Prov 15 Prov Target Renstra Unmet need Prov < Unmet need Nas INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%) 10,60 10,48 10,26 10,14 9,91 Sumber : Hasil SDKI 2017

6 PA MKJP DAN NON MKJP TERHADAP CPR CARA MODERN (%)
%PA MKJP Prov > %PA MKJP Nas Target Renstra INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 Meningkatnya penggunaan MKJP (persen) 20,5 21,1 21,7 22,3 23,5 16 Prov %PA MKJP Prov < %PA MKJP Nas 18 Prov Sumber : Hasil Sementara SDKI 2017

7 TINGKAT EFEKTIFITAS METODE KONTRASEPSI
Metode Kontrasespi Kehamilan per 100 perempuan dalam 12 bulan pertama pemakaian Pedoman Dipakai secara tepat dan konsisten Dipakai secara Biasa Implan 0,05 0 – 0,9 Kontap Pria (Vasektomi) 0,1 0,15 Sangat efektif IUD Levonorgestrel 0,2 Kontap wanita (tubektomi) 0,5 1 – 9 IUD Tcu 380A 0,6 0,8 Efektif Suntikan kombinasi sebulan sekali 2 Suntikan progestin 0,3 3 Pil Kombinasi 8 Cukup efektif Pil Progestin Kondom Pria 15 Metode Laktasi Amenorea 0,9 Kurang efektiif Metode Kalender 5 Senggama terputus 4 27 Tidak menggunakan kontrasepsi 85 MKJP non-MKJP Sumber: WHO, MEC Wheel Indonesia 2017

8 POLA PENGGUNAAN KB MKJP
Sumber : SDKI , 1994, 1997, 2002, 2007, 2012 dan 2017

9 TOTAL DEMAND UNTUK KELUARGA BERENCANA (%)
Total Demand Prov > Total Demand Nas 17 Prov Total Demand = Unmet Need+Met Need Total Demand Prov < Total Demand Nas 17 Prov Sumber : Hasil SDKI 2017

10 % Tingkat Putus Pakai Per Metode Kontrasepsi
% Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi berdasarkan Alasannya Target Renstra Keterangan : )* Termasuk Frekuensi tidak berhubungan seks/ suami jauh, susah hamil/menolak menopause dan pisah/cerai )** Termasuk kurang akses/ jauh, baiya mahal, dan tidak nyaman digunakan INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi 26,0 25,7 25,3 25,0 24,6 Sumber : Hasil SDKI 2017

11 JUMLAH KEMATIAN IBU TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017
Total : 4,912 TAHUN 2017 Total : 4,294 Sumber : Data Rutin Kesga,

12 STATUS KESEHATAN PEREMPUAN INDONESIA
Persepsi Budaya Keterbatasan Sosial-Ekonomi Ketidaksetaraan Gender: Diskriminasi, Subordinasi, Rentan Mengalami Kekerasan, Peran Ganda Kondisi Geografis AKI 305 / KH WUS KEK: 20,8% Anemia Perempuan 23,9% Bumil 37,1% Nikah remaja (15-19 th) 23,9% Kehamilan remaja (15-19 th) 48/1000 WUS hipertensi 21,3% Ca cervix 12,8% Kekerasan: 1 dari 3 perempuan Ibu rumah tangga dgn AIDS (#2) Bumil dgn HIV 4.389 Infeksi HIV: 90% pada usia reproduksi (15-49 th) Ca payudara 28,7% SUPAS 2015 Laporan HIV AIDS Triwulan IV/2016 Riskesdas 2013

13 KB DAN KEMATIAN IBU DAN ANAK
70% Jumlah kehamilan tak direncanakan (unintended pregnancy) 74% Jumlah aborsi yang tidak aman (unsafe abortion) + 25% Jumlah kematian ibu 18% Jumlah kematian bayi baru lahir * Ahmed et al, the Lancet 2012 ** WomenDeliver Bila seluruh kebutuhan kontrasepsi modern terpenuhi (met need for modern contraceptives) akan telah 44% 100% ** CPR Global (2012) 64,2% *

14 Jumlah Kepesertaan Program JKN Per 1 Februari dan 1 Juli 2018
Jumlah kesertaan Program JKN meningkat terus menerus (Sumber : www. bpjs-kesehatan,go.id, feb dan Juli 2018)

15 Jumlah Fasilitas Kesehatan
yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Sinkronisasi data faskes yang melayani KB dan berikan K/0/KB (pemutahkhiran) FASKES YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN JUMLAHNYA MENINGKAT (Sumber : www. bpjs-kesehatan,go.id, Agustus 2017, Februari dan Juli 2018)

16 Jumlah Faskes KB yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
dan Teregister di SIM BKKBN Target ,2% dari target Renstra Faskes Edit by Jalpem Keterangan: Jumlah faskes yang teregistrasi mengalami penurunan terus menerus (pembersihan data) Jumlah yang bekerjasama dengan BPJS mengalami peningkatan Sumber : Data Potensi Klinik Semester 1 & 2 tahun 2016 serta semester 1 dan 2 tahun 2017

17 Jenis faskes yang teregistrasi dalam SIM BKKBN 2017
catatan: Pustu dan praktik bidan mandiri harusnya tidak berdiri sebagai Faskes KB karena merupakan jejaring/jaringan Faskes KB; Faskes lainnya terlalu banyak dan harus didentifikasi lagi lebih lanjut (dibanding semester 1 sudah mulai ada perbaikan) Sumber : Data Potensi Klinik Semester 1 dan 2 tahun 2017

18 Faskes KB yang bekerjasama dengan BPJS Kes
Sumber : Data Potensi Klinik Semester 2 tahun 2017

19 Alat dan Obat Kontrasepsi
IDENTIFIKASI FASKES YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN UNTUK DILAKUKAN REGISTRASI DALAM SIM BKKBN BAGI FASKES YANG MELAYANI KB UNTUK DI REGISTRASI (K/0/KB) Alat dan Obat Kontrasepsi Sarana Penunjang Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan

20 Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru
Capaian peserta KB baru (PB) setiap tahunnya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertambahan Peserta KB aktif SDKI 2007

21 KB Pasca Persalinan (PP) dan Pasca Keguguran (PK) tahun 2013 - 2017
KB Pascapersalinan (KB PP) adalah upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan metode/alat/obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari/6 minggu setelah melahirkan. KB Pascakeguguran (KB PK) adalah upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat atau obat kontrasepsi setelah mengalami keguguran sampai dengan kurun waktu 14 hari. Sumber: Laporan Pelkon, Ditlaptik – BKKBN 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 Cakupan pelayanan KB pasca persalinan dan pasca keguguran masih rendah dan pilihan kontrasepsi lebih banyak non MKJP

22 Penambahan PA dibandingkan Des 2016
PENAMBAHAN PA TAHUN 2017 Tahun Bulan Jumlah PA Penambahan PA dibandingkan Des 2016 Capaian 2016 Desember Capaian 2017 35,823,514 ( ) Target PA Tambahan 2017 Sumber Data: Laporan umpan balik Pengendalian Lapangan Des 2016 – Des 2017 Berdasarkan tabel diatas, PA per Desember 2017 berkurang ( ) dibandingkan PA per Desember 2016, disisi lain target PA tambahan 2017 yang harus dicapai sebesar , sehingga PA tambahan 2017 tidak tercapai sebesar atau - 142,01 % dari target yg diharapkan.

23 PA TAMBAHAN PER PROVINSI (1)

24 PA TAMBAHAN PER PROVINSI (2)
Sumber Data: Laporan umpan balik Pengendalian Lapangan Des 2016 dan Des 2017

25 ISU STRATEGIS, TANTANGAN DAN KEGIATAN STRATEGIS

26 Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 21 (4). Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi konseling, pelayanan kontrasepsi termasuk vasektomi dan tubektomi, bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (4a) Ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi peserta jaminan kesehatan di fasilitas kesehatan diatur dengan Peraturan Kepala Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (5). Vaksin untuk imunisasi rutin serta alat dan obat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4a) disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

27 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) : kapitasi & non kapitasi
PERMENKES RI NO. 52 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN Tarif Pelayanan KB : Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) : kapitasi & non kapitasi Tarif Kapitasi: Pil dan Kondom Tarif non kapitasi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) : INA CBGS

28 INTEGRASI SELURUH BIDANG DI LINGKUNGAN BKKBN
Kampung KB KRITERIA PROGRAM Jumlah Keluarga Pra sejahtera di atas rata-rata tingkat desa dimana kampung tersebut berada. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa dimana kampung tersebut berlokasi. Telah diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 14 Januari 2016 di Desa Mertasinga Kecamatan Gungung Jati Kabupaten Cirebon DIRANCANG SEBAGAI BENTUK PENGGARAPAN PROGRAM KKBPK SECARA TOTAL DI LINI LAPANGAN KRITERIA WILAYAH Kumuh Pesisir/Nelayan; Daerah Aliran Sungai (DAS); Bantaran Kereta Api; Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan); Terpencil; Perbatasan; Kawasan Industri; Kawasan Wisata; Padat Penduduk. INTEGRASI SELURUH BIDANG DI LINGKUNGAN BKKBN SERTA KOORDINASI, KERJASAMA DAN PARTISIPASI BERSAMA K/L/SEKTOR TERKAIT LAINNYA Kampung KB disetujui oleh Presiden RI sebagai kegiatan prioritas untuk untuk mengimplementasikan Cita ke-3, 5 dan 8.

29 INDIKATOR KEBERHASILAN KAMPUNG KB
Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga Sektor Pembangunan lainnya Setiap keluarga mampu melaksanakan fungsinya secara optimal; Terbinanya kesertaan KB; Tersedinya pusat-pusat pelayanan KKBPK (BKB, BKR, PIK, BKL, UPPKS, Posyandu, dll) yang bersinergi dengan sektor lainnya dan dapat diakses keluarga dengan baik; Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga; Tumbuh dan berkembangnya “gotong royong” masyarakat dalam membangun Kampung KB. Disesuaikan dengan sasaran/indikator kebehasilan yang disusun/ditentukan oleh sektor yang bersangkutan

30 Isu strategis & tantangan (1)
No Isu strategis Tantangan 1. Kesertaan ber KB KB all method meningkat menjadi 63,6%, namun KB modern mengalami penurunan (57,2%), hal ini karena adanya peningkatan metode KB tradisional dari 4% menjadi 6,4% (SDKI 2017) Disparitas Kesertaan Ber KB antar provinsi belum merata (25,8% di Papua Barat sampai 35,59% di Kalimantan Tengah 69,4% (laporan SDKI 2017) Unmet Need masih Tinggi sebesar 10,46 (SDKI 2017) Angka Putus Pakai masih Tinggi Pil sebesar 46,1% dan Suntik sebesar 28,7% (SDKI 2017) Capaian peserta KB baru (PB) tidak berdampak terhadap penambahan Peserta KB aktif (PA) modern bahkan mengalami minus (laporan umpan balik Dallap 2017) Kontribusi KB Pascapersalinan dan Pascakeguguran terhadap capaian PB masih rendah hanya sebesar 22,4% (Laporan umpan balik Pelkon 2017) KB MKJP mengalami peningkatan, namun angka putus pakai MKJP masih cukup tinggi (IUD 9%, Implan 6,4%) (SDKI 2017) Belum opimalnya pelaksanaan dan masih lemahnya sisitem verifikasi penggerakan pelayanan KB MKJP.

31 Isu strategis & tantangan (2)
No Isu strategis Tantangan 2. Faskes yang memperoleh sarana dan alokon Jumlah Faskes KB yang bekerjasama dengan BPJS Kes masih rendah (55,51%); Penetapan klasifikasi Faskes KB dalam K/0/KB masih belum sesuai dengan definisi (93% dominasi Faskes KB SEDERHANA=hanya mampu melayani pil, suntik dan kondom) Kebijakan distribusi alokon nasional terkait penyesuaian lingkungan strategis masih dalam proses revisi; Utilisasi laparoskopi masih belum optimal 3. Faskes & jejaring dengan nakes terlatih Kebijakan sertifikasi dan kompetensi serta penyelenggara pelatihan (terkait lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh PPSDM Kemenkes RI); Retensi pelayanan KB MKJP pasca pelatihan; Bidan yang terlatih belum berjejaring dengan FKTP Belum semua tenaga yang dilatih memiliki sertifikat kompetensi 4. Kab galciltas dan kota (miskot) yang difasilitasi kesertaan ber KB Belum sinkronnya pelayanan KB bergerak dengan kebijakan SJSN Bidang Kesehatan; Belum optimalnya pelayanan KB di wilayah DTPK, dan miskin perkotaan; Masih rendahnya kesertaan KB pria Penggarapan wilayah unmet need belum optimal. Kurangnya kompetensi motivator KB Pria dalam memberikan motivasi

32 Isu strategis & tantangan (3)
No Isu strategis Tantangan 5. Peningkatan kualitas kesehatan reproduksi di Faskes KB dan poktan Belum optimalnya promosi dan konseling KBKR di faskes dan kelompok kegiatan, tribina dan UPPKS Belum meratanya pengetahuan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) tentang program KB dan KR Bahan promosi dan konseling hak-hak reproduksi yang belum merata penyebarannya; Mekanisme promosi dan konseling hak-hak reproduksi di Faskes dan poktan; 6. Sistem rujukan horisontal Belum berjalannya sistem rujukan horisontal antar FKTP untuk pelayanan KB yang terkendala dari aspek SDM atau sarana; Belum tersedia sistem informasi /kerjasama (termasuk sistem klaim) antar FKTP yang merujuk/menerima rujukan. 7. Pelayanan KB di faskes Belum semua FKTP mampu melayani MOP; Batasan pelayanan KB di Rumah Sakit (karena sist rujukan); Rendahnya cakupan pelayanan KB pasca persalinan/pasca keguguran di FKTP dan RS; Multi persepsi sistem klaim antar dokter, koder, verifikator RS dan verifikator BPJS Kes. Bergesernya pola fee for service menjadi pola asuransi bagi nakes dan sistem pembiayaan berbasis grouping

33 Kebijakan pelayanan KB dan KR

34 SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KB
(RPJMN ) No INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) 2,37 2,36 2,33 2,31 2,28 2 Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) 65,2 (all methods) 65,4 65,6 65,8 (all methods) 66,0 3 Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi 26,0 25,7 25,3 25,0 24,6 4 Meningkatnya penggunaan MKJP (persen) 20,5 21,1 21,7 22,3 23,5 5 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%) 10,60 10,48 10,26 10,14 9,91

35 SASARAN, INDIKATOR KINERJA & TARGET PROGRAM KKBPK
Program Kependudukan, KB & Pembangunan Keluarga Terlaksananya program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah Jumlah peserta KB baru/ PB (juta) 7.43 7.39 Age Spesific Fertility Rate (ASFR) tahun 42/1000 Perempuan th 40/1000 Perempuan 15-19 th Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern 31 50 Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga 30 40 Indeks pengetahuan remaja tentang generasi berencana 51 Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan 46 48 Jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (Pendataan keluarga yang akurat dan tepat waktu) 1

36 PERATURAN KEPALA BKKBN NOMOR 199 TAHUN 2016
TENTANG RENSTRA BKKBN TAHUN KEBIJAKAN Meningkatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas STRATEGI Penguatan dan pemaduan kebijakan dalam sistem SJN Kesehatan (kemudahan akses terhadap fasilitas pelayanan KB di setiap tingkatan wilayah); Penggerakan pelayanan MKJP serta KB Pascapersalinan dan Pascakeguguran; Peningkatan jaminan ketersediaan alokon & sarana pelayanan KB; Peningkatan pelayanan secara statis dan dan bergerak di DTPK; Peningkatan kapasitas tenaga medis dan penguatan kapasitas tenaga lapangan untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB; Promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi; Penguatan kemandirian ber-KB.

37 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA DEPUTI BIDANG KB DAN KR TAHUN 2015-2019
Meningkatnya jumlah PA tambahan Meningkatnya persentase kesertaan ber KB di daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK) NO INDIKATOR BASELINE TARGET 2014 RENSTRA 2015 TARGET KINERJA 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah PA Tambahan - 2 Persentase peningkatan kesertaan KB di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK) 122 Kabupaten 12% 24% 36% 48% 60%

38 Kebijakan penyediaan alat dan obat kontrasepsi
Berdasarkan perhitungan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) dengan arah kebijakan: 1. Pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi seluruh keluarga pra sejahtera dan sejahtera I 2. Pemenuhan seluruh kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di 7 provinsi: Aceh, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat 3. Pemenuhan kebutuhan IUD, implan dan kondom bagi seluruh PUS 4. Pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi seluruh peserta JKN (PUS) CATATAN: UNTUK PERENCANAAN KEBUTUHAN PIL, SUNTIK DAN KONDOM TAHUN 2018, SELAIN DATA PPM MENGGUNAKAN KOMBINASI DATA KONSUMSI DAN DATA PELAYANAN  ACUAN BUKU REFERENSI KUANTIFIKASI ALOKON

39 KEBIJAKAN PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG PELAYANAN KB
Tahun 2018 Penyediaan melalui DAK Kabupaten/Kota IUD KIT GYNECOLOGY BED IMPLAN REMOVAL KIT VASEKTOMI TANPA PISAU (VTP) KIT Pemetaan kebutuhan sarana pelayanan KB di faskes oleh Kab/Kota

40 RS Khusus termasuk RSIA
KEBIJAKAN TERKAIT FASKES Berdasarkan Permenkes 71/2013 tentang pelayanan Kesehatan dalam JKN FKTP FKRTL Klinik Utama RS Umum (tipe A, B, C, D) RS Khusus termasuk RSIA Puskesmas Praktik Dokter Klinik Pratama RS D Pratama Jaringan Jejaring Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas memiliki jaringan pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas Pembantu (Pustu), Bidan di desa, dan Puskemas Keliling (Pusling) Bidan Praktik Mandiri dapat menjadi jejaring dari puskesmas atau FKTP lainnya yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

41 Klasifikasi Pelayanan KB di Faskes
1. Faskes tingkat pertama (FKTP) Puskesmas Klinik Pratama Praktik dokter RS Tipe D pratama Faskes yang melayani KB Sederhana Konseling Pemberian pil, suntik dan kondom Penanggulangan efek samping & komplikasi sesuai dengan kemampuan Upaya rujukan b. Faskes yang melayani KB Lengkap Pelayanan KB sederhana Plus pemasangan IUD/implan Dan atau pelayanan vasektomi 2. Faskes rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) RS Klinik Utama c. Faskes yang melayani KB Sempurna Pelayanan KB lengkap pada pasca persalinan Plus pemberian layanan tubektomi dan vasektomi d. Faskes yang melayani KB Paripurna Pelayanan KB Sempurna Plus pemberian layanan rekanalisasi dan penanggulangan infertilitas

42 Continuum of Care Life Cycle
Arah Kebijakan Lansia Continuum of Care Life Cycle Kualitas Degenerasi remaja Kespro remaja Konseling: Gizi HIV/AIDS, NAPZA dll Kespro Catin 1000 hari pertama kehidupan Pelayanan bagi balita Pelayanan bagi bayi Persalinan, nifas & neonatal Pemantauan pertumbuhan & perkembangan PMT Pemeriksaan Kehamilan ASI eksklusif Imunisasi dasar lengkap Gizi Tumbuh Kembang Anak Pelayanan PUS & WUS Yang pertama : Belum optimalnya pelayanan continuum of care yang seharusnya diterima oleh masing-masing Untuk meningkatkan kelangsungan dan kualitas hidup maka pelayanan kesehatan ibu dan anak, dilakukan dengan pendekatan Continuum of Care yang dimulai sejak masa pra hamil, hamil, bersalin dan nifas, bayi, balita, hingga remaja (pria dan wanita usia subur). Pada masa pra hamil, program ditujukan bagi pasangan usia subur (PUS) melalui program keluarga berencana, yang diarahkan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), diharapkan setiap PUS dapat merencanakan kehamilannya dengan baik dan terhindar dari kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) di Puskesmas. Pada masa kehamilan, program ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya, apabila terdapat komplikasi atau faktor risiko diupayakan dapat dideteksi secara dini dan dilakukan intervensi. kegiatan yang dilakukan meliputi Program Perencaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), pelayanan antenatal terpadu (HIV, malaria, gizi, dll), dan pelaksanaan kelas ibu hamil. Pada tahap persalinan dan nifas, diupayakan agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. pengembangan rumah tunggu kelahiran di daerah dengan akses sulit dan kemitraan bidan dan dukun untuk daerah dengan proporsi persalinan oleh dukun masih tinggi. Setelah melahirkan, diupayakan agar setiap ibu mendapat pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan. Apabila terjadi komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas, perlu dilakukan rujukan ke Puskesmas PONED atau RS PONEK. Inisiasi Menyusu Dini Perawatan masa nipas Perawatan bayi baru lahir Imunisasi Dasar KB pasca persalinan Materi KIA ANC terpadu Kelas Ibu Hamil TT ibu hamil Konseling Pelayanan KB dan Kespro PKRT

43 KESEHATAN REPRODUKSI SEPANJANG SIKLUS USIA REPRODUKSI
Pendidikan Kespro Remaja Pelayanan KB Pasca Persalinan Promosi KB pasca persalinan Promosi & Pelayanan KB pada PUS Promosi Kespro/KB pada Catin Keberhasilan program KB ditentukan oleh pelayanan kesehatan yang diberikan sepanjang siklus usia reproduksi, termasuk: 1) pendidikan dan konseling kesehatan reproduksi pada remaja dan calon pengantin, 2) konseling dan pelayanan KB pada PUS, 3) promosi KB pasca persalinan pada bumil, 4) pelayanan KB pasca persalinan pada ibu bersalin dan nifas, dan 5) pelayanan KB interval. 43

44 Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bermutu
Menunda hubungan seksual pertama 37% Menurunkan hubungan seksual remaja 31 % Mengurangi remaja berganti-ganti pasangan 44% Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bermutu Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi 33% Mengurangi perilaku seksual beresiko 50% Sumber Data: Badan Pendanaan Kependudukan PBB Regional Asia Pasifik

45 KEGIATAN STRATEGIS KEDEPUTIAN KBKR (1)
Peningkatan CPR terutama MKJP Pemenuhan kebutuhan alokon sistem cafetaria (khususnya MKJP) dan sarana di faskes Perluasan dan peningkatan pelayanan KB MKJP di faskes, jaringan dan jejaringnya Peningkatan penggerakan dan pelayanan KB termasuk KB pasca persalinan dan pasca keguguran antara lain melalui Pengembangan Pelayanan KB PP dan PK melalui pembentukan Center Of Excellence Pelatihan teknis medis pelayanan KB dan kualifikasi pasca pelatihan bagi tenaga kesehatan Penguatan koordinasi dalam peningkatan cakupan dan kualitas pencatatan dan pelaporan pelayanan KB serta laporan pengendalian lapangan Penurunan unmet need Pemetaan wilayah garapan unmet need menggunakan data basis yang tersedia Optimalisasi penggerakan dan pelayanan KB di wilayah legok unmet need Mendekatkan akses pelayanan KB di DTPK dan miskin perkotaan melalui pelayanan KB bergerak Memperluas jejaring kemitraan pelayanan KB terutama di kampung KB Peningkatan kesertaan KB pria

46 KEGIATAN STRATEGIS KEDEPUTIAN KBKR (2)
3. Penurunan angka putus pakai Penguatan konseling pada pra dan pasca pelayanan KB Penguatan poktan melalui penyediaan materi konseling kesehatan reproduksi Memastikan ketersediaan alokon yang tepat jumlah dan tepat waktu di fasilitas kesehatan Pembinaan kesertaan berKB melalui PLKB, PKB, PPKBD, sub PPKBD, Kader kelompok-kelompok kegiatan 4. Peningkatan kualitas pelayanan KB Penetapan standarisasi pelayanan KB Penetapan standarisasi kompetensi tenaga pelayanan KB Penetapan standarisasi FKTP swasta penyelenggara pelayanan KB Penguatan Tim Jaga Mutu pelayanan KB melalui kemitraan (antara lain kerja sama dengan organisasi profesi). 5. Penurunan Unmet Need Karena Takut Efek Samping Pengembangan Materi KIE dan Konseling tentang Pemakaian Kontrasepsi ( bekerjasama dengan ADPIN) Sosialisasi Materi KIE dan Konseling tentang Pemakaian Kontrasepsi melalui Faskes, Poktan dan Mitra Kerja.

47 STANDARISASI KOMPETENSI PROVIDER
MONIKA (Aplikasi Monitoring Capaian Standar Kompetensi Pemetaan Kompetensi Bagi Dokter dan Bidan) website: android Website Server Verifikator P2KS/ P2KP + Sertifikat Training CTU dengan logo JNPK + Kartu KIV atau Surat Rekomendasi dari P2KS/P2KP + KTP Jika Kompeten Aktivasi dan Upload Jika gagal aktivasi, ke : (provinsi) Tuliskan Nama, No. KTP, Tanggal lahir, jenis kelamin dan lampirkan photo KTP Dan tunggu 2 x 24 untuk proses aktivasi BKKBN provinsi bidang Latbang/ adpin

48 SKB PENILAIAN KOMPETENSI DOKTER DAN BIDAN PESERTA PELATIHAN CTU PERIODE 2011 – 2016 OLEH BKKBN
Dokter/ Bidan yang mengikuti pelatihan CTU dan mendapatkan sertifikat kehadiran dengan logo JNPK/ P2KS/ P2KP, maka dinyatakan kompeten bila: Memberikan pelayanan KB Implan dan AKDR pada satu tahun terakhir, dibuktikan dengan fotokopi kartu K/IV Jika tidak dapat menyerahkan fotokopi kartu K/IV maka dapat diganti dengan Surat Rekomendasi dari tim penilai P2KS/ P2KP setelah dikualifikasi P2KS/ P2KP sebagai pengelola bekerjasama dengan IDI dan IBI setempat Bila dinyatakan kompeten maka akan diberikan sertifikat kompetensi (kualifikasi)

49 PENGGERAKAN DAN PELAYANAN KB Surat Edaran Plt. Kepala BKKBN
Peraturan Kepala BKKBN Nomor 14 Tahun tentang Penggerakan Pelayanan KB serta Ayoman Komplikasi dan Kegagalan Kontrasepsi Surat Edaran Plt. Kepala BKKBN nomor: 637/I/KB.06/E1/2018 tentang Penggerakan Pelayanan KB MKJP; diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2018

50 PELAYANAN KB BERGERAK Regulasi pelayanan KB bergerak telah ditetapkan oleh Kepala BKKBN pada tanggal 28 Januari 2018 PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA BERGERAK SISTEMATIKA BAB I Ketentuan Umum Bab II Tugas Dan Tanggung Jawab Bab III Penyelenggaraan Pelayanan KB Bergerak Bab IV Tim Pelayanan KB Bergerak. Bab V Mekanisme Pelaksanaan KB Bergerak. Bagian Kesatu Persiapan Bagian Kedua Pelaksanaan Bab VI Pencatatan Dan Pelaporan Bab VII Pendanaan Bab VIII Monitoring Dan Evaluasi Bab IX Ketentuan Lain-lain Bab X Ketentuan Penutup Pelayanan KB Bergerak merupakan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan di suatu daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau tidak tersedia tenaga medis yang kompeten ataupun daerah yang memerlukan bantuan pelayanan KB Bergerak seperti pelayanan dalam rangka bhakti sosial atau sejenisnya, dengan maksud untuk mendekatkan akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang bisa dilakukan dengan kunjungan pelayanan dan atau menggunakan fasilitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) Bergerak.

51 Pengembangan Pelayanan KB PP dan PK melalui pembentukan Center Of Excellence
6 provinsi (4 provinsi my choice, Jatim dan Jabar), MoT untuk 2 provinsi ; 1 4 orang SPOG dan 3 bidan) MOT Tingkat Nasional Pusat Pelatihan KB PP dan PK Sumut DKI Jawa Tengah Sulsel Jatim Jabar Pusat training/FKRTL di lakukan di 6 provinsi 1 tim 4 orang SPOG dan 3 bidan) TOT tingkat provinsi Bidan dari FKTP (1 tenaga bidan/1 dokter umum & 2 bidan) Training tingkat Kabupaten Pelatih ; yang telah mengikuti TOT

52 PENGEMBANGAN PELATIHAN KB PP DAN PK SECARA KOMPREHENSIF
MELALUI PEMBENTUKAN CENTER OF EXCELLCENCE DI TAHUN 2018 MOT (Prov. Jawa Tengah) 1 Tim FKRTL (yang akan dijadikan COE) Jawa Barat 1 Tim FKRTL (yang akan dijadikan COE) Jawa Timur 4 Provinsi yang pernah pelatihan dan pelayanan KB PP dan PK yang bekerjasama dengan JHPIEGO dan JHCCP yakni Provinsi: Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta TOT 3 Tim Tiap Tim: 1 FKRTL Kabupaten / Kota Prov . Jatim TOT 3 Tim Tiap Tim: 1 FKRTL Kabupaten / Kota Prov . Jabar TOT 3 Tim Tiap Tim: 1 FKRTL Kabupaten / Kota Prov . Jateng TOT 3 Tim Tiap Tim: 1 FKRTL Kabupaten / Kota Prov . DKI Jkt TOT 3 Tim Tiap Tim: 1 FKRTL Kabupaten / Kota Prov . Sumut TOT 3 Tim Tiap Tim: 1 FKRTL Kabupaten / Kota Prov . Sulsel Training 5 Tim 3 orang Training 5 Tim 3 orang Training 5 Tim 3 orang Training 5 Tim 3 orang Training 5 Tim 3 orang Training 5 Tim 3 orang

53 Strategi KB Berbasis Hak

54 Prinsip2 “HAK” dalam Strategy KB Berbasis Hak
Akses terhadap informasi dan pelayanan dengan standar tertinggi Berkeadilan Menggunakan pendekatan sistem kesehatan untuk diterapkan di sektor pemerintah dan swasta: Integrasi KB dalam continuum of care pada pelayanan kesehatan reproduksi Standar etika dan professional dalam memberikan pelayanan keluarga berencana Perencanaan program berbasis bukti Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Sensitif Gender Sensitivitas Budaya Kemitraan

55 Kerangka Strategi Tujuan Strategis 1 Tujuan Strategis 2
Tersedianya sistem yan KB yang merata & berkualitas di sektor pemerintah & swasta Meningkatnya penggunaan metode KB modern yg berkesinambungan Meningkatnya penatalayanan/ pengelolaan prog KB disemua jenjang & lingkungan yg mendukung Pengembangan dan aplikasi inovasi & riset operasional Output 1.1 Pelayanan KB sektor pemerintah Output 1.2 Pelayanan KB sektor swasta Output 1.3 Jaminan ketersediaan komoditas Output 1.4 Kapasitas SDM Output 1.5 Sistem informasi manajemen Output 1.6 Pelayanan KB yang berbasis hak sepanjang kontinuum siklus kesehatan reproduksi Output 2.1 Komunikasi perubahan perilaku yg komprehensif Output 2.2 Keterlibatan nakes, kel perempuan, toma dan toga dlm prog KB Output 2.3 Pengetahuan dan pemahaman mengenai KB Output 3.1 Penatalayanan internal dan lintas institusi Output 3.2 Koordinasi dg Kemenkes Output 3.3 Kapasitas pejabat SKPD KB dan pejabat dinkes Output 3.4 Advokasi berbasis bukti di semua jenjang Output 3.5 Kebijakan berbasis bukti Output 3.6 Sistem akuntabilitas fungsional Output 4.1 Model terbaik utk kerjasama Selatan-Selatan Output 4.2 Penelitian operasional utk efisiensi dan efektifitas prog KB

56 Kerangka Kerja Model Perencanaan dan Pelaksanaan KB Berbasis Hak Terintegrasi
Isu: Perencanaan dan Penganggaran KB, kesehatan ibu yang belum efektif di kab Kegiatan: Capacity Buidling (bridging leadership) Fasilitasi dan asistensi teknis dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang berbasis hasil (result-based management) Advocacy pengalokasian anggaran Output: Meningkatnya kapasitas kabupaten dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang berbasis hasil Tersusunnya Perencanaan dan Penganggaran KB dan Kesehatan Ibu yang Terintegrasi Outcome: Meningkatnya kualitas pelayanan Meningkatnya akses dan pelayanan KB dan kesehatan ibu Dampak: Meningkatnya CPR Menurunnya Unmet Need Menurunnya TFR Menurunnya kematian ibu

57 Sukseskan KB dalam Terima Kasih