Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Komponen Sistem Hukum di Indonesia

Diterbitkan olehYanti Sutedja Telah diubah "5 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "Komponen Sistem Hukum di Indonesia"— Transcript presentasi:

1 Komponen Sistem Hukum di Indonesia

2 Komponen Sistem Hukum Indonesia
Structure Substance Legal Culture menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan menegakkan hukum materi atau substansi aturan hukum (norma) sikap orang atau masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum

3 Struktur Pembuat/Pembentuk Hukum Legislatif
Pelaksana Hukum/Pembuat Kebijakan Eksekutif Penegakan Hukum Yudikatif

4 Pembentuk/Pembuat Hukum di Tingkat Pusat
DPR DPD MPR Anggota DPR Anggota DPD

5 Komisi-2; Dewan; Panitia.
Pembuat Kebijakan PRESIDEN INSP.JEN WAPRES SEKJEN MENTRI DIR.JEN KANWIL BADAN PUSAT DAERAH Komisi-2; Dewan; Panitia.

6 Yudikatif Dimana posisi Kejaksaan dan Kepolisian? MK MA PTA PT PT M PN
UU 24/2003 jo UU 8/2011 MA UU 14/1985 jo UU 5/2004 jo UU 3/2009 PT TUN PTA PT PT M PN PA PM PTUN Dimana posisi Kejaksaan dan Kepolisian?

7 Sekian...

Download ppt "Komponen Sistem Hukum di Indonesia"

Presentasi serupa

PETA LEMBAGA NEGARA (Pasca Amandemen UUD )‏

PETA LEMBAGA NEGARA (Pasca Amandemen UUD )‏
SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN RI

SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN RI
STRUKTUR POLITIK NEGARA

STRUKTUR POLITIK NEGARA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.
PERADILAN DI INDONESIA SISTEM. STRUKTUR KEKUASAAN KEHAKIMAN (UU No.48 Th.2009) MAHKAMAH AGUNG UU No.14 Th.1985 UU No.5 Th.2004 PERADILAN PERADILAN PERADILANPERADILAN.

PERADILAN DI INDONESIA SISTEM. STRUKTUR KEKUASAAN KEHAKIMAN (UU No.48 Th.2009) MAHKAMAH AGUNG UU No.14 Th.1985 UU No.5 Th.2004 PERADILAN PERADILAN PERADILANPERADILAN.
MATA KULIAH HUKUM TENTANG LEMBAGA- LEMBAGA NEGARA

MATA KULIAH HUKUM TENTANG LEMBAGA- LEMBAGA NEGARA
ASAS HUKUM TATA NEGARA Riana Susmayanti, SH.MH.

ASAS HUKUM TATA NEGARA Riana Susmayanti, SH.MH.
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK

LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
PEMERINTAHAN PUSAT ( DINYANYIKAN DENGAN ARANSEMEN NAIK-NAIK KE PUNCAK GUNUNG ) LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHAN PUSAT BANYAK-BANYAK MACAMNYA LEGISLATIF……..

PEMERINTAHAN PUSAT ( DINYANYIKAN DENGAN ARANSEMEN NAIK-NAIK KE PUNCAK GUNUNG ) LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHAN PUSAT BANYAK-BANYAK MACAMNYA LEGISLATIF……..
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara

Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
LEMBAGA NEGARA SEBELUM DAN SETELAH AMANDEMEN UUD NRI 1945

LEMBAGA NEGARA SEBELUM DAN SETELAH AMANDEMEN UUD NRI 1945
Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI

Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Putusan MA atas Uji Materi Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009

Putusan MA atas Uji Materi Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Lembaga Kepresidenan di Indonesia

Lembaga Kepresidenan di Indonesia
KONSTITUSI & RULE OF LAW

KONSTITUSI & RULE OF LAW
KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI OLEH KASYFUL QULUB.

KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI OLEH KASYFUL QULUB.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
N E G A R A.

N E G A R A.

Presentasi serupa

Iklan oleh Google