Aspek Perpajakan Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc

Presentasi berjudul: "Aspek Perpajakan Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc"— Transcript presentasi:

1 Aspek Perpajakan Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc
Lombok, 18 April 2018

2 Latar Belakang Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan pada 17 April 2019
KPU dibantu Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc yang pembiayaannya bersumber dari APBN Wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel

3 BPP Ad Hoc Dalam Negeri Luar Negeri Panitia Pemilihan Kecamatan
Panitia Pemilihan Luar Negeri Panitia Pemungutan Suara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri Pemungutan Suara

4 Bendahara Pengeluaran
orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatauasahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga

5 Kewajiban Perpajakan Bendahara
Mendaftarkan diri Menghitung dan/atau memotong/memungut pajak Menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut ke kas negara Melaporkan Penghitungan dan pemotongan/pemungutan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak

6 Jenis-Jenis Pemotogan/Pemungutan Pajak oleh Bendahara
PPh Pasal 21/26 PPh Pasal 22 gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh Orang Pribadi PPh Pasal 23/26 pembelian barang penghasilan atas jasa selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan sewa harta selain tanah dan/atau bangunan PPN pembelian Barang Kena Pajak / pemanfaatan Jasa Kena Pajak

7 PPh Pasal 21 atas honorarium BPP Ad Hoc di Dalam Negeri
Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Tenaga Kerja Lepas yang mendapatkan honorarium bulanan: Tarif Ps 17 UU PPh X (honorarium disetahunkan – PTKP) 12

8 PPh Pasal 21 atas honorarium BPP Ad Hoc di Dalam Negeri
Pejabat Negara / PNS / Anggota TNI / Polri / Pensiunannya yang memperoleh penghasilan selain penghasilan tetap dan teratur, berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong PPh pasal 21 bersifat final. Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima Penghasilan Tarif PNS Golongan I dan II, Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya 0% PNS Golongan III, Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya 5% Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya 15%

9 PPh Pasal 21 atas honorarium BPP Ad Hoc di Dalam Negeri
Bila penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP, dan hanya berlaku untuk PPh 21 tidak final.

10 LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK
PPh Pasal 21 atas honorarium BPP Ad Hoc di Dalam Negeri Tarif Pasal 17 UU PPh LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK TARIF Sampai dengan Rp 5% Di atas Rp sampai dengan Rp 15% Di atas Rp sampai dengan Rp 25% Di atas Rp 30%

11 PPh Pasal 21 atas honorarium BPP Ad Hoc di Dalam Negeri
Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp ,- DIRI Wajib Pajak Rp ,- Tambahan untuk Wajib Pajak KAWIN Rp ,- Tambahan untuk setiap ANGGOTA KELUARGA sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya MAKSIMAL 3 ORANG Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada AWAL TAHUN kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender

12 PPh Pasal 21 atas honorarium BPP Ad Hoc di Dalam Negeri
Contoh Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Ketua PPK Non PNS Honorarium sebulan = Rp ,00 Honorarium disetahunkan = Rp ,00 PTKP (TK/0) = Rp ,00 Penghasilan Kena Pajak = Rp 0,00 PPh Ps. 21 terutang setahun = Rp 0,00 PPh Ps. 21 terutang sebulan = Rp 0,00 Ketua PPK PNS Gol III Honorarium sebulan = Rp ,00 PPh Pasal 21 = 5% x Rp ,00 = Rp ,00

13 PPh Pasal 21 atas honorarium BPP Ad Hoc di Luar Negeri
Pemotongan Pajak atas pembayaran atas Government Service Penentuan SPDN/SPLN mengacu pada: Pasal 2 dan 2 A UU PPh Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-2/PJ/2009 Peraturan Dirjen pajak Nomor PER-43/PJ/2011 Y Potong PPh Ps. 21 SPDN? N Residen negara di mana jasa diberikan? Sudah menjadi residen sebelum memberikan jasa? Negara Mitra P3B? Y Y Y Tidak dipotong PPh N N N Potong PPh Ps. 26 Potong PPh Ps. 26 Potong PPh Ps. 26

14 PPh Pasal 21 atas honorarium BPP Ad Hoc di Luar Negeri
Contoh Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Ketua PPLN Honorarium sebulan = Rp ,00 Honorarium disetahunkan = Rp ,00 PTKP (TK/0) = Rp ,00 Penghasilan Kena Pajak = Rp ,00 PPh Ps. 21 terutang setahun = 5% x Rp ,00 = Rp ,00 PPh Ps. 21 terutang sebulan = Rp ,00 / 12 = Rp ,00 Contoh Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 26 Ketua PPLN Honorarium sebulan = Rp ,00 PPh Pasal 26 = 20% x Rp ,00 = Rp ,00

15 PPh Pasal 22 Semua belanja barang dengan nilai di atas Rp ,- tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah Tarif: 1,5% (NPWP) dan 3% (Non NPWP) Dasar penghitungan PPh Pasal 22 adalah harga pembelian tidak termasuk PPN Pembelian Barang yang tidak terutang PPh Pasal 22: BBM, BBG, pelumas, benda pos, pemakaian air dan listrik PPh Pasal 22 menjadi beban Penjual Barang, sehingga atas pembayaran uang kepada penjual, Bendahara wajib memotong PPh Pasal 22

16 PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 dipotong atas penghasilan terkait:
Sewa atau penggunaan harta selain tanah/bangunan Jasa yang diserahkan oleh Wajib Pajak Badan Dasar penghitungan PPh Pasal 23 tidak termasuk PPN Tarif: 2% (NPWP) dan 4% (Non NPWP) PPh Pasal 23 menjadi beban penerima penghasilan/penyedia jasa, sehingga atas pembayaran penghasilan kepada penerima penghasilan/penyedia jasa, Bendahara wajib memotong PPh Pasal 23

17 PPh Pasal 26 Atas penghasilan sehubungan dengan jasa, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto kecuali diatur lain dalam P3B

18 PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 4 ayat (2) dipotong atas penghasilan terkait: Sewa tanah dan/atau bangunan (tarif 10%) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (tarif 2,5%) Jasa konstruksi (tarif 2-6%) Dasar penghitungan PPh Pasal 4 ayat 2 tidak termasuk PPN dan bersifat Final PPh Pasal 4 ayat (2) menjadi beban penerima penghasilan/penyedia jasa, sehingga atas pembayaran penghasilan kepada penerima penghasilan/penyedia jasa, Bendahara wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2)

19 PPN PPN terutang atas semua belanja Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dengan nilai di atas Rp ,- termasuk PPN dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah Tarif 10% PPN menjadi beban APBN, bukan beban Penjual BKP/penyedia JKP, sehingga dalam RAB yang dibuat sudah harus termasuk PPN

20 Batas Waktu Setor dan Lapor Pajak
Jenis Pajak Tanggal Penyetoran Tanggal Pelaporan PPh Pasal 21 Paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir PPh Pasal 22 yang dipungut KPA atau PPSPM sebagai Pemungut PPh Pasal 22 Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir PPh Pasal 22 yang dipungut Bendahara Pengeluaran Paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 23 Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

21 My First Template