Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
Diterbitkan olehInge Hartanto Telah diubah "6 tahun yang lalu
1
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
KEBIJAKAN PELATIHAN PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2018 PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL
2
SISTEMATIKA PENYAJIAN
Kompetensi yang dibangun; Struktur kurikulum; Sistem Evaluasi
3
DASAR HUKUM Undang Undang Nomor 5 Tahun Tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Menpan RB No. 21/2013 Tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi PerMenPAN dan RB Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Keppres 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, yang disempurnakan menjadi Keppres Nomor 23 Tahun 2010; Keputusan Menpan dan RB Nomor 355 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Independen, dan Kep Menpan RB Nomor 356 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance). Peraturan Kepala LAN No 5 Tahun 2017 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan RLA;
4
VISI INDONESIA VISI NEGARA VISI PEMERINTAHAN JOKO WIDODO – YUSUF KALLA
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (Pembukaan UUD 1945) VISI PEMERINTAHAN JOKO WIDODO – YUSUF KALLA Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong (Perpres Nomor 2 Tahun Tahun 2015 Tentang RPJM 2015 – 2019)
5
Permasalahan umum Birokrasi
Manajemen kinerja belum diterapkan secara konsisten di lingkungan pemerintahan Instansi pemerintah belum sepenuhnya memberikan fokus pada upaya mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari penerapan manajemen kinerja yang lemah adalah inefisiensi penggunaan anggaran
6
2014 /175 2015 /168 Dengan skor sebesar 37 poin, Indonesia menempati urutan ke-90 dari 176 negara.Kenaikan skor CPI Indonesia belum mampu negara tetangga seperti Malaysia (49 poin), Brunei (58 poin) dan Singapura (85 poin). Indonesia hanya berada di atas Thailand (35 poin), Filipina (35 poin), Vietnam (33 poin), Myanmar (28 poin), dan Kamboja (21 poin). 2016 /176
8
Kesenjangan sosial
9
PERINGKAT DAYA SAING NEGARA ASEAN 2016
Rangking (2016) Skor (1-7) Rangking (2015) Perubahan Singapura 2 5.81 Malaysia 25 5.16 18 -7 Thailand 34 4.64 32 -2 Indonesia 41 4.52 37 -4 Filipina 57 4.36 47 -10 Brunei Darusalam 58 4.35 n/a Vietnam 60 4.31 56 Kamboja 89 3.98 90 1 Laos 93 3.93 83 Myanmar 131 Sumber : WEF (2016)
10
REFORMASI BIROKRASI Lemahnya penegakan hukum Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efisien Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi pemerintahan yang efektif dan efisien pelayanan publik yang baik dan berkualitas Integritas PNS yang masih rendah RENCANA AKSI RB Aparat Pengawas Internal Pemerintah masih lemah Penerapan e-government belum merata Kualitas pelayanan publlik masih rendah Organisasi gemuk, fragmented dan tumpang tindih fungsi Masih rendahnya kompetensi, belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan; kinerja belum optimal Rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi Sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja
11
Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi
12
LATAR BELAKANG PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY
Lemahnya penegakan hukum Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efisien Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi pemerintahan yang efektif dan efisien pelayanan publik yang baik dan berkualitas Integritas PNS yang masih rendah Aparat Pengawas Internal Pemerintah masih lemah RENCANA AKSI RB Penerapan e-government belum merata Kualitas pelayanan publlik masih rendah Organisasi gemuk, fragmented dan tumpang tindih fungsi Masih rendahnya kompetensi, belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan; kinerja belum optimal Rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi Sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja
13
KOMPETENSI YANG DIBANGUN
menyiapkan proses perubahan yang inovatif, sesuai kebutuhan program reformasi birokrasi nasional sesuai tema; dan mengelola proses perubahan yang inovatif sesuai kebutuhan program reformasi birokrasi instansi.
14
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional Sesuai Tema;
PRODUK PELATIHAN Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional Sesuai Tema; Reformasi Birokrasi Instansional.
15
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY
Kapasitas Kepemimpinan & Manajemen Perubahan : Overview (3 JP) Konsep dan Kebijakan RB (3 JP) Pembekalan Awal (3 JP) Kapabilitas Kolektif (12 JP) Kepemimpinan Sinergistik (9 JP) Kepemimpinan Transformasional (9 JP) Manajemen Perubahan (9 JP) Inovasi Sektor Publik (9 JP) Peran agen perubahan (9 JP) Mendesain Rencana Aksi Reformasi Birokrasi : Konsep dan Kebijakan RB (15 JP) Kebutuhan RB Instansi (18 JP) Koalisi Stakeholders (18 JP) Benchmarking (54 JP) Rencana Aksi RB Nasional (18 JP) Rencana Aksi RB Instansional (9 JP) Seminar Rencana Aksi Instansional (20 JP) Pembekalan Implementasi Rencana Aksi RB Nasional dan Instansional (20 JP) Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi : (OFF CAMPUS) Penerapan rencana aksi Membangun Tim Membangun koalisi stakeholders Pembimbingan di tempat kerja Coaching dan mentoring Menyusun laporan Konsolidasi Rencana Aksi RB Nasional Konsolidasi Aksi & Evaluasi : Penjelasan Tahap Evaluasi dan Persiapan Seminar (3 JP) Pembekalan Seminar Hasil Aksi RB Instansional dan Nasional (i20 JP) Seminar Hasil Aksi RB Instansional (20 JP) Konsolidasi Rencana Aksi RB Nasional (36 JP) Kampanye Rencana Aksi RB Nasional (36 JP) ReviewProgram Pelatihan RLA (3JP) Agenda Aksi Perubahan Nasional dan Instansional PEMIMPIN REFORMASI BIROKRASI 5 4 3 2 Agenda Kepemimpinan dan manajemen Perubahan Penetapan Tema Penetapan Instansi dan Peserta Pengembangan Bahan Ajar Membangun Komitmen pimpinan peserta Total JP (119 Hari) On Campus 356 JP (29 Hari) Off Campus 540 JP (60 Hari) 1 TAHAP PRA PELATIHAN Agenda Kepemimpinan & Manajemen Perubahan Agenda Aksi Perubahan Nasional Agenda Aksi Perubahan Instansional Penetapan Isu Stratejik Kapasitas Kepemimpinan & Manajemen Perubahan Mendesain Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Mengaktualisasikan Konsep dan Kebijakan Reformasi Nasional Mengaktualisasikan konsep dan kebijakan RB Instansional
17
EVALUASI DALAM PELATIHAN RLA
Peserta Tenaga Pelatihan
18
EVALUASI peserta
19
EVALUASI peserta
20
TINGKAT ORISINALITAS
21
KEJELASAN TAHAPAN RENCANA AKSI
22
MANFAAT RENCANA AKSI
23
KETERKAITAN RENCANA AKSI DENGAN RB
24
EVALUASI HASIL IMPELEMENTASI RB INSTANSI: Jumlah kegiatan
25
Jumlah dukungan
26
Tingkat capaian
27
Evaluasi presentasi Rencana Aksi RB Instansional dan hasil implementasi Rencana Aksi RB Instansional: kesungguhan dalam partisipasi
28
kualitas hasil pemikiran
29
kemampuan menjawab pertanyaan dan tanggapan
30
Jumlah dukungan
31
Kualifikasi kelulusan peserta
32
Evaluasi tenaga pengajar
Evaluasi tenaga pengajar menggunakan fasilitas google drive, dengan tetap menggunakan komponen evaluasi yang terdapat dalam Per Ka LAN Nomor 5 tahun 2017; Setiap selesai pengajaran, peserta akan diberikan link melalui smartphone masing-masing; Peserta memberi penilaian dan mensubmit hasil penilian secara on-line.
33
Terima Kasih Salam REFORMASI BIROKRASI Untuk Indonesia Yang Lebih Baik
Presentasi serupa
© 2024 SlidePlayer.info Inc.
All rights reserved.