KELOMPOK 2: 1. Ridho 2. Roidah Khoirun N. 3. Lia Surya Parastika 4

Presentasi berjudul: "KELOMPOK 2: 1. Ridho 2. Roidah Khoirun N. 3. Lia Surya Parastika 4"— Transcript presentasi:

1 KELOMPOK 2: 1. Ridho 2. Roidah Khoirun N. 3. Lia Surya Parastika 4
KELOMPOK 2: 1. Ridho 2. Roidah Khoirun N. 3. Lia Surya Parastika 4. Regine Andara S.P. 5. Riskah Amalia C.

2 Implementasi Qlue di DKI Jakarta Dalam Mewujudkan E-Government
Fungsi & Perkembangan E-Gov Implementasi E-Gov Dalam Mewujudkan Good Governance Hubungan E-government dengan Masyarakat Informasi Jakarta Smart City Qlue Manfaat Qlue Alur Pelaporan Qlue Introducing QLUE

3 E-Government Menurut World Bank e-government merupakan mengarahkan untuk semua agen pemerintahan (seperti WAN, internet dan mobile computing) yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang terkait dengan pemerintahan. Secara umum pengertian E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti Wide Area Network, internet dan mobile computing) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan.

4 Fungsi & Perkembangan E-Government
Fungsi E-Government Untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaaran pemerintah daerah agar dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih dan transparan,  dan agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif Perkembangan E-Government New Public Management adalah semacam teori manajemen tentang bagaimana reformasi pemerintah dengan mengganti struktur organisasi yang hirarkis yang kaku dengan jaringan lebih dinamis unit organisasi kecil, menggantikan otoriter, keputusan top-down dan pembuatan kebijakan praktek dengan pendekatan yang lebih konsensus bottom-up yang memfasilitasi partisipasi sebagai stakeholder sebanyak mungkin, terutama warga biasa, mengadopsi sikap yang lebih ‘customer’ berorientasi kepada pelayanan publik, dan menerapkan prinsip- prinsip pasar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 

5 Pengertian Implementasi
Menurut Van meter dan Van Horn dalam Wahab (2008) merumuskan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainnya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

6 Pengertian Pelayanan Publik
Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materil melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya, maka pelayanan publik tentunya tidak lepas dari kepentingan publik.

7 Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Good Governance
Government yang diyakini mampu mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang dan mengurangi biaya operasional pemerintah sudah semakin mendesak untuk segera diterapkan, menciptakan transparansi dan akuntabilitas para pejabat publik dan efektifitas serta efisiensi pelayanan publik secara prima. Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan pentingnya “E- Government” dalam pembangunan masyarakat jaringan (network society): (1) Elektronisasi komunikasi antara sektor publik dan masyarakat menawarkan bentuk baru partisipasi dan interaksi keduanya. (2) Cyberspace dalam pelayanan publik memungkinkan penghapusan struktur birokrasi dan proses klasik pelayanan yang berbelit-belit. (3) E-government menyajikan juga informasi-informasi lokal setempat. 

8 Hubungan E-Government dgn Masyarakat Informasi
Keterbukaan informasi public di Indonesia diawali sejak tahun dalam bentuk RUU KMIP (Kebebasan Memperoleh Informasi Publik). Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satu ciri era demokratisasi yang sudah maju adalah keterbukaan informasi. Keterbukaan tersebut telah menjadi tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat seiring dengan proses demokratisasi itu sendiri, transparansi, dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi ini pulalah yang menjadi penciri dari penyelenggara good governance yang diimplikasikan masyarakat Indonesia. 

9 Jakarta Smart City Jakarta Smart City QLUE CROP

10 Aplikasi Qlue Qlue merupakan aplikasi sejenis sosial media yang memiliki sarana penyampaian aspirasi pengaduan real time, diperuntukan bagi warga. Melalui Qlue warga dapat melaporkan semua kejadian, seperti macet, banjir, jalan rusak, penumpukan sampah, ataupun ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Laporan disampaikan tidak hanya dalam bentuk tulisan, tetapi juga foto. Laporan dari masyarakat kemudian dipetakan secara digital dan terintegrasi dengan laman smartcity.jakarta.go.id dan CROP.

11 Manfaat QLUE Pemerintah dapat mengetahui permasalahan public.
Mempermudah pemerintah provinsi untuk memantau lokasi yang memerlukan perhatian. Masyarakat lebih partisipatif dan kritis Infomasi dapat langsung diteruskan kepada satuan unit kerja terkait untuk segera ditindaklanjuti. Masyarakat dapat mengawasi kinerja para pegawai PEMDA.

12 Alur Pelaporan Qlue Masyarakat memposting permasalahan dilingkungannya. Postingan dikirim ke aplikasi QLUE Kemudian sampai di PEMPUS Dari pemrintah disalurkan ke Lurah dan Camat melalui CROP Melalui CROP Instansi terkait langsung menindaklanjuti kelapangan.