ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI

Presentasi berjudul: "ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI"— Transcript presentasi:

1 ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DAN RAKERNAS FORUM SEKRETARIS DAERAH SELURUH INDONESIA TAHUN 2019

2 ATENSI JELANG PEMILU SERENTAK TAHUN 2019
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Anggota DPD, DPR, DPRD Sekretaris Daerah Sebagai Pejabat yang Berwenang dalam pembinaan Kepegawaian daerah agar mampu menjamin Netralitas ASN 16 PARTAI POLITIK

3 TEMA RAKORNAS FORSESDASI TAHUN 2018
“IMPLEMENTASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH” Istana Negara, 5 Januari 2018 RAPAT TERBATAS KABINET PERTAMA TAHUN 2018 “..... Kepada Mendagri, Fokus Pemerintah tahun 2018 pada deregulasi peraturan perundang-undangan yang menghambat investasi, tidak efektif dan tidak efisien, meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemda, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan peran binwas pemda ” - PRESIDEN JOKO WIDODO -

4 PERAN KEMENDAGRI DALAM MENDORONG RB PEMDA
Regulasi NAWACITA 2: Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya. PERPERES NO 81 TAHUN 2010 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI Kemendagri sebagai Poros Pemerintahan melalui pelaksanaan tugas Kemendagri sebagai Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah SE MDN NO 061/9454/SJ Tahun 2017 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah SE MDN NO 061/191/SJ Tahun 2018 Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Permendagri 135 Tahun 2018 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (PPRB Pemda)

5 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
5 1 MANAJEMEN PERUBAHAN PENGUATAN TATA LAKSANA 2 6 PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN 7 3 PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 8 4 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

6 6 FOKUS REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
Menuntaskan Penetapan Berbagai Kebijakan Sebagai Fondasi Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Menuju Smart ASN 2 Mengakselerasi Penerapan E-government Dalam Penyelenggaraan Penerintahan Dan Pelayanan Kepada Masyarakat Dan Dunia Usaha 3 Memantapkan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Penerintahan Yang Efektif Dan Efisien 4 Memperluas Pembangunan Zona Integritas Untuk Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani 5 Melanjutkan Penataan Kelembagaan Instansi Pemerintah Agar Fungsi Dan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Dapat Terselenggara Dengan Lincah, Efektif Dan Efisien 6 Mengakselerasi Perbaikan Pelayanan Dasar Dan Perizinan Kepada Masyarakat Dan Dunia Usaha

7 EASY OF DOING BUSINESS INDONESIA
PERAN RB DALAM PENINGKATAN EoDB INDONESIA EASY OF DOING BUSINESS INDONESIA Target Tahun 2019 Rank 40 “PENERAPAN DAN PENGUATAN RB PADA PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PEMERINTAH DAERAH” Tahun 2017: Rank 91 Tahun 2018: Rank 72

8 PERAN RB DALAM PENINGKATAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA
SKOR DAN PERINGKAT IPK INDONESIA TAHUN 2017 “PENGUATAN RB SECARA KOMPERHENSIF AKAN MENDUKUNG ICP” Source Data ICP 2017 Sumber: Transparency International Indonesia: 2018

9 1 AREA PERUBAHAN PROBLEM
MANAJEMEN PERUBAHAN PROBLEM Citra Negatif Birokrasi lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dll... ARAH PERUBAHAN Perubahan mental aparatur melalui pembentukan agen perubahan (agent of change) dan pengembangan tata nilai (nilai universal maupun nilai-nilai lokal) untuk menegakkan integritas. .... tercipta budaya kerja positif, tercipta birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas

10 2 AREA PERUBAHAN PROBLEM ARAH PERUBAHAN
PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN PROBLEM Sistem pengawasan lemah..... tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif ...semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan ARAH PERUBAHAN Perubahan atau penguatan sistem pengawasan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK & WBBM, Pengendalian gratifikasi, Penanganan benturan kepentingan, Pembangunan/ pengembangan Whistle Blowing System, Pelaksanaan/penerapan SPIP, Penanganan pengaduan masyarakat dan Peningkatan Kapabilitas APIP

11 3 AREA PERUBAHAN PROBLEM ARAH PERUBAHAN
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROBLEM Pertanyaan Masyarakat terkait Pertanggungjawaban pemerintah.... Pemerintah dipandang belum mampu menghasilkan outcome bagi masyarakat. APBD setiap tahun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat ARAH PERUBAHAN Penguatan sistem akuntabilitas mendorong birokrasi lebih berkinerja dan akuntabel melalui penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, penetapan kebijakan mengenai evaluasi kinerja, implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi dan pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja

12 4 AREA PERUBAHAN PROBLEM ARAH PERUBAHAN
PENGUATAN KELEMBAGAAN PROBLEM Kelembagaan pemerintah daerah berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 Perlu dilakukan evaluasi agar berjalan secara efektif dan efisien... Struktur yang memiliki banyak hirarki, proses yang berbelit, pelayanan lambat mengakibatkan budaya feodal pada aparatur ARAH PERUBAHAN Perubahan pada sistem kelembagaan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi.... terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, melalui evaluasi organisasi perangkat daerah dan penataan organisasi perangkat daerah

13 5 AREA PERUBAHAN PROBLEM ARAH PERUBAHAN
PENGUATAN TATA LAKSANA PROBLEM Proses bisnis/tatakerja/ tatalaksana dalam instansi pemerintah sering tidak jelas. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti..... terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif ARAH PERUBAHAN Perubahan pada sistem tatalaksana untuk mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, juga mengubah mental aparatur, melalui pengembangan, penataan, implementasi dan evaluasi SOP. Pengembangan & penguatan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi

14 6 AREA PERUBAHAN PROBLEM ARAH PERUBAHAN
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN PROBLEM Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan ARAH PERUBAHAN Perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional, melalui analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan, manajemen SDM yang baik, menerapkan sistem reward and punishment, lelang terbuka JPT penerapan kode etik dll

15 7 AREA PERUBAHAN PROBLEM ARAH PERUBAHAN
PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROBLEM Munculnya perilaku negatif aparatur di daerah adalah perundang-undangan (perda dan perkada) yang tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan daerah ARAH PERUBAHAN Perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. .. dilakukan evaluasi secara berkala peraturan perundang-undangan (perda dan perkada) yang sedang diberlakukan, menyempurnakan atau mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (perda dan perkada) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih dll

16 8 AREA PERUBAHAN PROBLEM ARAH PERUBAHAN
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PROBLEM Pelayanan publik selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan,. yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan ARAH PERUBAHAN Penguatan sistem manajemen pelayanan publik mampu mendorong perubahan profesionalisme pemerintah, peningkatkan kualitas pelayanan melalui Pembentukan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi, standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik, penerapan PTSP, pengembangan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik

17 ARAH PENGUATAN PERMENDAGRI NOMOR 135 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (PPRB Pemda) Regulasi breakdown secara detail kegiatan/aktivitas minimal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan 8 Area Perubahan pada Program Reformasi Birokrasi MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA “Para Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota menjadi Lokomotif dalam Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah. Komitmen Tinggi Para Sekretaris Daerah untuk memimpin Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah, akan menjadi agregasi bagi terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang berkelas dunia pada Tahun 2025” ROAD MAP RB PEMDA Setjen Kemendagri akan melakukan: Pembinaan dan Asistensi; Penyusunan Action Plann; dan Internalisasi pelaksanaan RB “Pemda lebih siap dievaluasi RB oleh Kemenpan RB di Akhir Tahun”

18 KOMITMEN YANG TINGGI PARA
SEKRETARIS DAERAH DALAM MENDORONG PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH MENJADI KUNCI MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH BERKELAS DUNIA DAN TERWUJUDNYA DYNAMIC GOVERNANCE TAHUN 2025. terima kasih