PROGRAM PENUNTASAN PEMBANGUNAN

Presentasi berjudul: "PROGRAM PENUNTASAN PEMBANGUNAN"— Transcript presentasi:

1 PROGRAM PENUNTASAN PEMBANGUNAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM PENUNTASAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI di Lingkungan Kemenristekdikti DR. YUSRIAL BACHTIAR, AK., MM., CA SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL DENPASAR, 14 MARET 2019 INTEGRITAS, PROFESIONAL, SEJAHTERA

2 DAFTAR RIWAYAT HIDUP KEMENRISTEKDIKTI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama : Dr. Yusrial Bachtiar, Ak., MM, CA Tempat/tgl lahir : Jakarta, 22 Juni 1962 Agama : Islam Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya/IV d. Riwayat Pendidikan : - Akuntan, tahun 1991, STAN, Jakarta - Magister Manajemen, tahun 1998 UNAIR Surabaya. - Doktor Manajemen Pendidikan UNJ, Jakarta, 2012 Overseas training : - Probity Audit, Melbourne-Canberra, Sydney, (Mei. ‘2010) Pendidikan dinas : ADUM thn. 1997; PIM III thn 2007; PIM II thn 2017 Riwayat Jabatan : 1. Kepala Seksi tahun 1998 – 2002 BPKP Lampung 2. Pengendali Teknis tahun Puslitbang BPKP 3. Kabid APD, tahun BPKP NTT 4. Kasubdit tahun 2008 s.d 2012, Polsoskam Lainnya BPKP 5. Kepala Biro Keuangan Kemdikbud, 6. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemristekdikti 2015-sekarang Pengalaman Organisasi: Sekretaris IAI Wilayah Lampung 2. Sekretaris II IAI KASP. 3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Profesi dan PT IAI KASP

3 1 TOPIK BAHASAN 2 3 ZONA INTEGRITAS DAN REFORMASI BIROKRASI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI ZONA INTEGRITAS DAN REFORMASI BIROKRASI 1 TOPIK BAHASAN PEMBANGUNAN ZI KEMENRISTEKDIKTI 2 KEBIJAKAN TEKNIS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 3

4 1 ZONA INTEGRITAS DAN REFORMASI BIROKRASI KEMENRISTEKDIKTI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI ZONA INTEGRITAS DAN REFORMASI BIROKRASI 1

5 Latar Belakang Pembangunan Zona Integritas
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Latar Belakang Pembangunan Zona Integritas PERPRES NO 81 /2010 TENTANG GRAND DESIGN RB INPRES NO 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI INPRES 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI PERLU DIBANGUN PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI YANG LEBIH EFISIEN, EFEKTIF DAN KOMPREHENSIF MELALUI PENETAPAN ZONA INTEGRITAS. PERMEN PAN DAN RB NO 52/2014 PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBK

6 Permasalahan Birokrasi
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Perlunya Reformasi Birokrasi Tumpang tindih Peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara, tidak sesuai dengan kondisi saat ini Praktik manajemen SDM Belum optimal meningkatkan profesionalisme Fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar Sistem pengawasan internal belum mampu berperan sebagai quality assurance Kualitas pelayanan publik masih belum memenuhi harapan publik Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian belum dibangun dengan baik Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) birokrasi belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional Pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya didasarkan atas prosedur yang baku dan terstandarisasi Permasalahan Birokrasi

7 Kondisi Birokrasi Eksisting
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Perlunya Reformasi Birokrasi Proses Reformasi Birokrasi: Landasan hukum dan regulasi; Organisasi; Tata laksana; Manajemen SDM aparatur; Pola pikir, budaya organisasi, dan nilai dasar aparatur; Integritas aparatur; Sistem pengawasan intern dan akuntabilitas kinerja; Kualitas pelayanan publik; Sistem monitoring dan evaluasi kinerja, Pengelolaan pengetahuan reformasi birokrasi. Layanan Prima Birokrasi yang bersih dan Bebas KKN Kepercayaan Masyarakat Better, Faster, Cheaper !!!! Kondisi Birokrasi Eksisting Sekarang

8 Profil dan Perilaku Aparatur Negara
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Tujuan Reformasi Birokrasi Profil dan Perilaku Aparatur Negara Budaya Kerja Pola Pikir Integritas Produktivitas Tanggung Jawab Pelayanan Prima

9 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi KEMENRISTEKDIKTI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi Terciptanya budaya kerja positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Pelayanan Publik Manajemen Perubahan Peraturan Perundang-undangan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN 8 AREA PERUBAHAN Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif Pengawasan Sumber daya manusia aparatur SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas kinerja birokrasi Tata Laksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance Kelembagaan Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

10 Reformasi Birokrasi Internal Reformasi Pelayanan Publik
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Skema Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Reformasi Birokrasi Internal (8 Area Perubahan + Quick Wins) Reformasi Pelayanan Publik Reformasi Layanan Riset & Pengembangan Reformasi Layanan PTK Mahasiswa Reformasi Layanan Kelembagaan Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun , terdapat dua fokus utama pembenahan, yaitu: Reformasi Birokrasi Internal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Reformasi Pelayanan Publik, yang terdiri dari: a. Reformasi Layanan Mahasiswa b. Reformasi Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan c. Reformasi Layanan Riset dan Pengembangan d. Reformasi Layanan Kelembagaan e. Quick Wins: Unit Layanan Terpadu Quick Wins

11 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Program Kegiatan Manajemen Perubahan Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas; Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir; dan Pembangunan sistem informasi reformasi birokrasi. Penguatan Pengawasan Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM; Pelaksanaan pengendalian gratifikasi; Pelaksanaan wistleblowing system; Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; Pembangunan SPIP; dan Penanganan pengaduan masyarakat. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penyusunan LAKIP dan pembinaan akuntabilitas; dan Pengembangan dan sosialisasi sistem informasi pemantauan evaluasi program dan anggaran

12 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Program Kegiatan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Program Kegiatan Penguatan Kelembagaan Restrukturisasi organisasi Kementerian; Penyesuaian rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementerian; Penyesuaian organisasi perguruan tinggi negeri sesuai dengan perubahan kebijakan; Penguatan organisasi lembaga/pusat penunjang pelaksanaan tugas Kementerian; Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi di lingkungan Kementerian; dan Pengembangan sistem informasi kelembagaan di lingkungan Kementerian. Penguatan Tatalaksana Penyusunan peta proses bisnis Kementerian Penyusunan SOP makro dan mikro; Integrasi layanan/e-government yang telah ada dan Pembangunan/pengembangan sistem e-government baru untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Kementerian; Implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik; dan Penerapan sistem kearsipan yang handal.

13 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Program Kegiatan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Program Kegiatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center; Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai; Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja; Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN; Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN; Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi; Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka; Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara; Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN; Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN; Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan; Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN;

14 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Program Kegiatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat; dan Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja. Penguatan Peraturan Perundang-undangan Pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan; Penyusunan peraturan perundang-undangan; Pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan; Pengkajian dan penataan peraturan perundang-undangan; Pengembangan kompetensi perancang dan penyusun peraturan perundang-undangan; Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diundangkan; Pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-undangan; dan Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

15 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Program Kegiatan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Program Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Penyusunan dan evaluasi Standar Pelayanan semua layanan yang ada; Menciptakan Budaya Pelayanan Prima; Pengelolaan Pengaduan; Penilaian kepuasan terhadap pelayanan; dan Pemanfaatan teknologi Informasi

16 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Indeks Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti No Komponen Penilaian Bobot Nilai 2015 2016 2017 I Pengungkit 1 Manajemen Perubahan 5,00 1,41 2,17 2,49 2 Penataan Peraturan Per UU 1,66 2,09 2,71 3 Penataan dan Penguatan Org 6,00 2,48 2,66 2,82 4 Penataan Tata Laksana 3,21 3,35 3,47 5 Penataan Sistem Mgm SDM 15,00 12,36 12,69 12,87 6 Penguatan Akuntabilitas 4,35 4,83 7 Penguatan Pengawasan 12,00 5,11 6,53 7,39 8 Peningkatan Kualitas Yanlik 3,83 4,24 4,18 Total Komponen Pengungkit 60,00 34,41 38,56 40,28

17 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Indeks Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti No Komponen Penilaian Bobot Nilai 2015 2016 2017 II Hasil 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 9,63 9,85 2 Survey Internal Integritas Org 6,00 4,80 4,18 4,88 3 Survey Eksternal Persepsi Korupsi 7,00 5,37 5,83 6,17 4 Opini BPK RI atas LK 3,00 2,50 2,00 5 Survey Eksternal Pelayanan Publik 10,00 7,18 7,46 8,05 Total Komponen Hasil 40,00 29,48 29,10 30,95 Total Komponen Pengungkit 60,00 34,41 38,56 40,28 Indeks Reformasi Birokrasi 100,00 63,89 67,66 71,23

18 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENRISTEKDIKTI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENRISTEKDIKTI 2

19 Quick Win Pemberantasan Korupsi
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Urgensi Pembangunan Zona Integritas Quick Win Pemberantasan Korupsi Proyek Percontohan Percepatan Reformasi Birokrasi

20 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15%)
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Indikator Zona Integritas, WBK, WBBM MANAJEMEN PERUBAHAN(5%) PENATAAN TATALAKSANA (5%) SURVEI PERSEPSI KORUPSI (20%) SURVEI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20%) PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15%) PENGUATAN AKUNTABILITASKINERJA (10%) HASIL 40% PENGUNGKIT 60% PENGUATAN PENGAWASAN(15%) PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(10%)

21 Persyaratan Zona Integritas, WBK, WBBM
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Persyaratan Zona Integritas, WBK, WBBM SYARAT WBK WBBM TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH Opini BPK “WTP” Opini BPK “WTP” selama minimal 2 tahun berturut-turut Nilai AKIP minimal “CC” TINGKAT UNIT KERJA Setingkat Es. I s.d Es. III Unit penting/strategis dalam pelayanan publik Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi Mengelola sumber daya yang cukup besar Sebelumnya telah mendapat predikat WBK

22 PENGUSULAN WBK DAN WBBM
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Tahapan Pembangunan ZI, WBK, WBBM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS Memenuhi syarat PENGUSULAN WBK DAN WBBM Penandatanganan oleh seluruh atau sebagian besar pegawai Pernyataan komitmen telah siap membangun Zona Integritas Pembinaan dan Penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal Tim Penilai Internal melaporkan kepada Menristekdikti Penilaian oleh Tim Penilai Nasioal (Menpan RB, KPK, dan Ombudsman) Ditetapkan sebagai WBK/WBBM pada hari Anti Korupsi 9 Des Penetapan unit kerja untuk diusulkan menuju WBK dan WBBM Membangun unit kerja menuju WBK dan WBBM Pengusulan unit kerja menuju WBK dan WBBM ke Kemen PAN RB PEMBINAAN DAN PENILAIAN REVIU OEH TPN PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS Tidak Memenuhi syarat

23 KEBIJAKAN TEKNIS PEMBANGUNAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI KEBIJAKAN TEKNIS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 3

24 PENGUATAN PENGAWASAN INTERNAL
SIMPULAN RAKERNAS 2019 PENGUATAN PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI 1. PENINGKATAN PENGAWASAN PADA PROGRAM PRIORITAS NASIONAL BIDANG RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI, BIG FISH, DAN BERDASARKAN PERINTAH MENTERI 3. PENDAMPINGAN DAN PEMANTAUAN KEPATUHAN PELAPORAN LHKPN AKAN LEBIH DITINGKATKAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BUDAYA ANTI KORUPSI DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDKAN TINGGI 2. KOORDINASI PENGAWASAN INTERNAL DENGAN SPI DI PTN DAN LLDIKTI PERLU DITINGKATKAN, KHUSUSNYA UNTUK MENDORONG PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN INTERNAL (ITJEN) DAN EKSTERNAL (BPK-RI) 4. PENCANANGAN 72 UNIT KERJA UNTUK PEMBENTUKAN ZONA INTEGRITAS DAN PENDAMPINGAN KEPADA UNIT KERJA DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM.

25 PENCANANGAN (JAN-FEB)
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Kebijakan Teknis Pembangunan ZI, WBK, WBBM PENGUSULAN (JAN-FEB) PENCANANGAN (JAN-FEB) PEMBINAAN (JAN-JUN) EVALUASI/ PENILAIAN (JUL-AGT) PENETAPAN (SEPT-OKT) PENETAPAN 67 PTN MENUJU WBK/WBBM 2018 2019

26 Program pembangunan ZI, WBK, WBBM 2019
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Program pembangunan ZI, WBK, WBBM 2019 Pengusulan 65 Unit Kerja untuk dicanangkan sebagai Zona Integritas, WBK, dan WBBM PENGUSULAN (JAN-FEB) Pencanangan 65 Unit Kerja sebagai Zona Integritas, WBK, dan WBBM oleh Menristekdikti PENCANANGAN Pembinaan secara langsung kepada 132 Unit Kerja dalam rangka pembangunan Zona Integritas (pemenuhan unsur komponen pengungkit dan hasil) PEMBINAAN (JAN-JUN) Evaluasi/penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (Inspektorat Jenderal) terhadap 132 Unit Kerja dalam rangka pembangunan Zona Integritas, WBK, dan WBBM EVALUASI/ PENILAIAN (JUL-AGT) Penetapan Unit Kerja sebagai Zona Integritas, WBK, dan WBBM oleh Menristekdikti untuk selanjutnya diusulkan kepada KemenPAN dan RB PENETAPAN (SEP-OKT)

27 67 Satker 32 satker 12 Satker Program Zona Integritas, WBK, WBBM 2018
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Program Zona Integritas, WBK, WBBM 2018 67 Satker 32 satker 12 Satker Diusulkan Kemenristekdikti Tanda Tangan Piagam Dinilai Kemen Pan RB

28 Satker Tanda Tangan Zona Integritas, WBK, WBBM
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Satker Tanda Tangan Zona Integritas, WBK, WBBM PTN-BLU/PKBLU 1 Universitas Andalas 2 Universitas Brawijaya 3 Universitas Mulawarman 4 Universitas Negeri Jakarta 5 Universitas Udayana 6 Universitas Jambi 7 Universitas Pendidikan Ganesha 8 Universias Negeri Gorontalo. 9 Universitas Negeri Surabaya 10 Universitas Riau 11 Universitas Lampung 12 Universitas Sriwijaya 13 Universitas Negeri Malang 14 Universitas Bengkulu 15 Universitas Jenderal Soedirman 16 Universitas Negeri Yogyakarta 17 Universitas Nusa Cendana 18 Universitas Tadulako 19 Universitas Terbuka 20 Universitas Negeri Semarang 21 Universitas Sam Ratulangi 22 Politeknik Negeri Malang 23 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 24 Universitas Mataram UNIT UTAMA 1 Ditjen Penguatan Inovasi 2 Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan 3 Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti 4 Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan 5 Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti 6 Pusat Pendidikan dan Pelatihan 7 Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

29 Satker Tanda Tangan Zona Integritas, WBK, WBBM
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Satker Tanda Tangan Zona Integritas, WBK, WBBM PTN SATKER/ KOPERTIS 1 ISI Surakarta 2 Institut Teknologi Kalimantan 3 ISBI Bandung 4 Universitas Siliwangi 5 Universitas Trunojoyo 6 Universitas Lambungmangkurat 7 Universitas Palangkaraya 8 Politeknik Negeri Semarang 9 Politeknik Negeri Batam 10 Politeknik Negeri Bali 11 Politeknik Negeri Jakarta 12 Politeknik Negeri Bandung 13 Politeknik Negeri Padang 14 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 15 Kopertis Wilayah IV 16 Kopertis Wilayah V 17 Kopertis Wilayah IX 18 Kopertis Wilayah X 19 Kopertis Wilayah XI 20 Kopertis Wilayah XIII PTN-BH 1 Universitas Padjadjaran 2 Institut Teknologi Sepuluh November 3 Universitas Diponegoro 4 Universitas Pendidikan Indonesia 5 Institut Teknologi Bandung 6 Universitas Hasanuddin 7 Universitas Sumatera Utara 8 Universitas Indonesia 9 Universitas Airlangga

30 Satker Diusulkan Zona Integritas, WBK, WBBM
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Satker Diusulkan Zona Integritas, WBK, WBBM NO NAMA UNIT KERJA 1 Universitas Padjajaran 2 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 3 Universitas Gadjah Mada 4 Universitas Hasanuddin 5 Institut Pertanian Bogor 6 Universitas Airlangga 7 Universitas Udayana 8 Universitas Pendidikan Ganesha 9 Universitas Negeri Surabaya 10 Universitas Riau 11 Universitas Lampung 12 Universitas Sriwijaya 13 Universitas Negeri Malang 14 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa NO NAMA UNIT KERJA 15 Universitas Jenderal Sudirman 16 Universitas Negeri Yogyakarta 17 Uniersitas Negeri Semarang 18 Universitas Negeri Sebelas Maret 19 Universitas Tanjungpura 20 ISI Surakarta 21 Insttitut Teknologi Kalimantan 22 ISBI Bandung 23 Universitas Lambungmangkurat 24 Universitas Siliwangi 25 Politeknik Negeri Semarang 26 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 27 Universitas Samudra 28 UPN Veteran Yogyakarta NO NAMA UNIT KERJA 29 ISI Padang Panjang 30 ISI Yogyakarta 31 Kopertis V 32 Kopertis XIII

31 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Satker Evaluasi Timnas Zona Integritas, WBK, WBBM NO NAMA UNIT KERJA 1 Kopertis V 2 Universitas Airlangga 3 Politeknik Negeri Semarang 4 Universitas Negeri Semarang 5 Universitas Hasanuddin 6 Universitas Siliwangi 7 Universitas Udayana 8 Universitas Pendidikan Ganesha 9 Universitas Lambungmangkurat 10 ISI Padang Panjang 11 Universitas Sriwijaya 12 Universitas Samudra 12 UNIT KERJA YANG DIEVALUASI OLEH MENPAN RB SELAKU TIM PENILAI NASIONAL

32 TERIMA KASIH INSPEKTORAT JENDERAL Integritas, Profesional, Sejahtera
KEMENRISTEKDIKTI TERIMA KASIH INSPEKTORAT JENDERAL Integritas, Profesional, Sejahtera