BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

Presentasi berjudul: "BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR"— Transcript presentasi:

1 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
Bagian Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan

2 5 Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Pasal
PERATURAN LEMBAGA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Pasal 5 menetapkan Perencanaan Pengadaan menetapkan dan mengumumkan RUP melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pembuat Komitmen menyusun Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan Kementerian /Lembaga /Perangkat Daerah masing-masing, untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan dan dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

3 PERATURAN LEMBAGA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN SWAKELOLA

4 PERATURAN LEMBAGA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai metode pemilihan, dengan ketentuan: a. PPK melaksanakan E-purchasing dengan nilai pagu paling sedikit di atas Rp ,00 (dua ratus juta rupiah). b. Pejabat Pengadaan melaksanakan: 1) E-purchasing dengan nilai pagu paling banyak Rp ,00 (dua ratus juta rupiah); dan 2) Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp ,00 (dua ratus juta rupiah); atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp ,00 (seratus juta rupiah). c. Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung. d. Pelaku pelaksanaan pengadaan khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan LKPP terkait Pengadaan Khusus. LKPP

5 PERATURAN LEMBAGA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA LKPP

6 PERATURAN LEMBAGA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG KATALOG ELEKTRONIK
LKPP

7 Terimakasih