BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Presentasi berjudul: "BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH"— Transcript presentasi:

1 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SAMBUTAN KEPALA BKD PROVINSI JAWA TENGAH PADA ACARA FORUM PERANGKAT DAERAH PENYEMPURNAAN RANCANGAN RENJA BKD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 SEMARANG, 14 MARET 2019 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

2 MAKSUD DAN TUJUAN FORUM PD PENYEMPURNAAN RENJA
BKD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 Maksud : Melaksanakan amanah Permendagri 86/2017 (Paal 84 ayat 2 dan 3); Memperoleh masukan penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan rancangan Renja BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Tujuan : Menyelaraskan program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2020; Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan sesuai tusi dengan memperhatikan rancangan awal RKPD Tahun 2020; Menyelaraskan rencana pendanaan indikatif program dan kegiatan Tahun 2020.

3 Tupoksi BKD Provinsi Jawa Tengah
Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah. Fungsi : Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan infomasi kepegawaian; Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian; Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan inforasi kepegawaian; Pembinaan teknis di bidang kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian; Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4 JUMLAH PNS PEMPROV JAWA TENGAH
Peralihan 45.174 16.129 Data per Januari 2017

5 Statistik PNS P3D (Data per Januari 2017)
NO URUSAN JUMLAH TAMBAHAN PNS 1 PENDIDIKAN 28.346 2 KEHUTANAN 872 3 KETENAGAKERJAAN 179 4 ESDM 49 5 PERHUBUNGAN 166 TOTAL 29.612 Jumlah PNS Prov. Jawa Tengah 2016 2017 2018 16.129 45.741 43.610 42.891 (Des 2016) (Jan 2017) (Jan 2018) (Des 2018) Perkiraan Jumlah Pensiun/Tahun s.d. Thn. 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1959 1914 2215 2239 2338 2426

6 PROPORSI JUMLAH PNS PEMPROV JATENG BERDASAR USIA

7 SINERGITAS ISU STRATEGIS BKD DALAM RPJMD JATENG 2018 - 2023
ISU STRATEGIS RENSTRA BKD PROV JATENG NASIONAL ISU STRATEGIS PROGRAM KERJA I. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar 1. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi & pemilu, gender, anti korupsi & magang gub untuk siswa SMA/SMK. Penanggulangan kemiskinan Mismatch antara kebutuhan spesifikasi jabatan dan kualifikasi PN Peningkatan kinerja dan kedisiplinan pegawai Peningkatan jumlah pelanggaran kedisiplinan pegawai pasca pelimpahan kewenangan (P3D) Kebutuhan kerja kolaboratif dan terintegrasi termasuk dengan Kabupaten/Kota Kebutuhan sarpras (hardware/software) untuk peningkatan otomatisasi pelayanan kepegawaian yg cepat, mudah, murah, terintegrasi, real time dan paperless 2. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah & guru ngaji. Kat Kualitas dan Daya Saing SDM II. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman 3. Reformasi birokrasi di kab/kota yg dinamis berbasis teknologi informasi & sistem layanan terintegrasi. Daya Saing Ekonomi & Kat Kesempatan Berusaha 4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni. 5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes & pelatihan startup untuk Wirausaha Muda. III. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif Keberlanjutan Pembangunan Dgn Perhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian SDA 6. Jaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan. 7. Pengemb Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi. IV. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air 8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi. V. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu 9. RS tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel. Tata Kelola Pemerintahan & Kondusivitas 10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur OR, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan

8 VISI MISI GUBERNUR 2018-2023 MENUJU PROGRAM KERJA
Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi, dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah, dan guru ngaji Reformasi birokrasi di kabupaten/kota, sistem layanan terintegrasi Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausahawan muda. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan. Pengembangan transportasi masal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan. VISI MISI GUBERNUR MENUJU

9 FOKUS MENDUKUNG - MISI 2 PADA DRAFT RPJMD PROV JATENG TH.2018-2023
MEMPERLUAS REFORMASI BIROKRASI YG DINAMIS SERTA MEMPERLUAS SASARAN KE PEMERINTAH KAB/KOTA TUJUAN SASARAN STRATEGI Mewujudkan tata kelola pemerintahan yg baik & bersih (good governance and clean government) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services), Membangun pemerintahan yang terbuka /open government (keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik) Meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik Meningkatkan pemanfaatan TI dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan). Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: Pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu; Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP, serta pengendalian produk hukum dan penegakkan perda Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan kinerja ASN Mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif, dan efisien melalui: Peningkatan kompetensi, pengembangan sistem penilaian kinerja, dan kesejahteraan ASN, penataan ASN, serta pengembangan jabatan fungsional tertentu; Perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja dan didukung perbaikan tata laksana organisasi

10 PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020
PRIORITAS 1 : PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN PRIORITAS 2 : PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA JAWA TENGAH PRIORITAS 3 : PENINGKATAN KAPASITAS DAN DAYA SAING EKONOMI RAKYAT SECARA BERKELANJUTAN PRIORITAS 4 : PEMANTAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KONDUSIVITAS WILAYAH SERTA PERBAIKAN KAPASITAS FISKAL DAERAH

11 PEMANTAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN (REFORMASI BIROKRASI)

12 INDIKATOR RENSTRA BKD PROV. JATENG TAHUN 2018-2023
Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN INDIKATOR TUJUAN Indikator Kinerja: NILAI SISTEM MERIT (Target : 268 (th 2019); 272 (th 2020); 276 (th 2021); 280 (th 2022); 284 (th 2023)) INDIKATOR SASARAN : Sasaran 1 : Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan. Indikator Kinerja : Persentase Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan (Target 100% per-thn) Sasaran 2: Pengembangan Layanan Kepegawaian yang Cepat dan Terintegrasi Indikator Kinerja : Persentase Pengembangan Layanan Kepegawaian yang Cepat dan Terintegrasi (Target 100% per-thn)

13 SISTEM MERIT KRITERIA SISTEM MERIT DEFINISI SISTEM MERIT:
kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Standar Kompetensi Jabatan Analisis Beban Kerja Seleksi & promosi secara terbuka Manajemen karier dengan manajemen talenta Penghargaan dan sanksi berbasis penilaian kinerja Kode etik dan kode perilaku Pengembangan kompetensi berdasar penilaian kinerja Perlindungan ASN dari penyalahgunaan wewenang Sistem informasi berbasis kompetensi yg terintegrasi dan dapat diakses PP 11/2017 PermenPAN RB No 40/2018

14 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD TH No Indikator Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023  1. Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya ( PNS dalam 5 tahun) 1.692 2.000 (20%) 4.000 (40%) 6.000 (60%) 8.000 (80%) 10.000 (100%)   PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terpetakan kompetensinya  2. Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar (315 orang dalam 5 tahun) Ket: TB=65 orang dalam 5 tahun, IB= 250 orang dalam 5 tahun) 59 orang 63 (20%): TB= 13 IB= 50 126 (40%) =TB 26 IB 100 189 (60%) =TB 39 IB 150 252 (80%) =TB 52 IB 200 315 (100%) = TB 65 IB 250 315 org PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meningkat kualifikasinya melalui tugas belajar dan ijin belajar

15 Lanjutan No Indikator Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023  3. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Yang Terevaluasi Kinerjanya 100% 100% Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Terevaluasi Kinerjanya  4. Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian 100% Layanan Administrasi Kepegawaian Terlaksana  5. Persentase Penanganan Kasus Kepegawaian  100% 100% Kasus Kepegawaian Tertangani 6. Persentase Sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan dan terintegrasi (25 aplikasi dalam 5 tahun) 7 aplikasi 5 (20%) 10 (40%) 15 (60%) 20 (80%) 25 (100%) 25 Aplikasi Kepegawaian Dikembangkan dan Terintegrasi

16 PRIORITAS SASARAN TAHUN 2020
Upaya pemenuhan kriteria sistem merit Informasi dan Layanan Kepegawaian Terintegrasi dengan dukungan infrastruktur dan sarpras IT yang memadai Pemetaan PNS Dalam Kuadran Kompetensi Implementasi e kinerja menuju renumerasi Penataan PNS berdasarkan peta jabatan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi Penguatan kolaborasi SKPD Terkait (Orpeg, BPSDM) Pemantapan koordinasi dan transfer inovasi pelayanan kepegawaian dengan Kab/Kota.

17 PRIORITAS KEGIATAN PER-BIDANG TAHUN 2020
Sekretariat: Penguatan evaluasi perencanaan, Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan dan rekonsiliasi Pendapatan dengan BKD Kabupaten/Kota, Peremajaan mobil dinas, pembuatan sumur dan DED pembangunan gedung TMMK Lantai II di Srondol, pengadaan pakaian olah raga, alat kesehatan dan server untuk UPT Upenkom dan penguatan PPID. Bidang PPP: Penyusunan manajemen talenta (terintegrasi dengan pemetaan kompetensi), Pengembangan talenpool untuk pejabat administrator, Pemenuhan kekurangan tenaga fungsional (contoh : pendamping sosial di Resos).

18 Persiapan pengisian peta jabatan. Penilaian kinerja pelaksana.
Lanjutan Bidang Mutasi: Aplikasi Usul Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS, mutasi on line dan integrasi SAPK. Sinkronisasi SAPK BKN dan SIMPEG dalam rangka penerapan pensiun berbasis less paper. Persiapan pengisian peta jabatan. Penilaian kinerja pelaksana. Fasilitasi Pengadaan ASN. Bidang PKP: preventif penanganan kasus sampai Kab/Kota dengan e- kasus dan link SAPK. penguatan pembinaan kode etik. Pengembangan poli kesehatan.

19 Pembuatan aplikasi docker (untuk menyatukan aplikasi yang tersebar).
Lanjutan Bidang Inka: Pembuatan aplikasi docker (untuk menyatukan aplikasi yang tersebar). Pengadaan back up server, processor dan OS. Manajemen penghapusan arsip dan pengembangan Modul Auto Detection Fiture Pada Aplikasi Efile. Optimalisasi pemanfaatan data simpeg di OPD yang bersifat pelayanan (seperti rumah sakit). Membangun integrasi data kepegawaian dengan Kab/Kota dan SAPK BKN. Upenkom: Implementasi pemetaan kompetensi PNS dengan pengembangan target melalui dukungan sarpras, terintegrasi dengan manajemen talenta. Fasilitasi pendampingan pilot project pemetaan di Kab/Kota (mendukung misi 2 RPJMD).

20 HARAPAN Kesepakatan prioritas pengembangan bidang kepegawaian tahun 2020; Penanganan permasalahan dan prioritas pengembangan bidang kepegawaian melalui penyempurnaan Renja tahun 2020; Renja tahun 2020 mendukung implementasi visi/misi dan program unggulan dalam RPJMD Tahun serta target sasaran pembangunan dalam draft RKPD 2020; Masukan dibutuhkan untuk perbaikan penyusunan Renja 2020 sehingga efektif efisien, fokus, terukur, fungsional dan bermanfaat dengan tetap memperhatikan konsep money follow program.

21 TERIMA KASIH 21