ePLANNING, eBUDGETING & eKINERJA TERINTEGRASI

Presentasi berjudul: "ePLANNING, eBUDGETING & eKINERJA TERINTEGRASI"— Transcript presentasi:

1 ePLANNING, eBUDGETING & eKINERJA TERINTEGRASI
ANALISA DATA INPUT RENJA ePLANNING 2019 KABUPATEN MADIUN

2 AGENDA 01 02 03 04 ePLANNING & eBUDGETING TERINTEGRASI
Penjelasan Konsep dan Teknis dan Konsekwensi dalam Implementasi. ePLANNING & eBUDGETING TERINTEGRASI 01 Penjelasan Konsep dan Teknis dan Konsekwensi dalam Implementasi. eKINERJA PEGAWAI 02 Evaluasi Data yang Masuk Dalam Aplikasi ePLANNING 2019 EVALUASI DATA INPUT RENJA 2019 03 Apa yang Harus Dilakukan Selanjutnya TO DO LIST 04

3 ePLANNING & eBUDGETING TERINTEGRASI
KONSEP DAN TEKNIS DAN KONSEKWENSI

4 ePLANNING & eBUDGETING
KONSEP, TEKNIS DAN KONSEPSI Waktu diatur sesuai jadwal input perencanaan dan penganggaran sesuai tahapan MANAGEMENT WAKTU Kewenangan TAPD, Penyelia, Kepala OPD dan Operator PEMBAGIAN KEWENANGAN Semua usulan kegiatan harus disertai dengan detail kebutuhan barang dan jasanya DETAIL Aktivitas intervensi kedalam aplikasi tercatat sebagai history. MENCATAT HISTORY ePLANNING eBUDGETING Harga Satuan (Komponen) digunakan secara digital dan tidak diperlukan melihat buku secara manual STANDARISASI DIGITAL Data Perencanaan dan Penganggaran menyatu Renja/RKPD, KUA, PPA, RAPBD, APBD, RKA dan DPA PENYATUAN DATA

5 TEKNIS PELAKSANAAN A B C D E
Alur Pelaksanaan Implementasi ePlanning dan eBudgeting Menetapkan Target Kinerja Tahunan (IKU) KINERJA Inventarisasi Kebutuhan Barang dan Jasa Pendukung Kegiatan INVENTARISASI Sinkronisasi Program Kegiatan dengan Kapasitas Fiskal Daerah SINKRONISASI Menyiapkan Program Kegiatan KEGIATAN Masukkan Rencana Detail Kegiatan INPUT A B C D E

6 KONSEKWENSI Perbedaan Dengan Sebelum ePlanning dan eBudgeting
Well Plan Prepare Proper Responsible Menyiapkan Perencanaan Sampai Kebutuhan Barang Jasa serta Teknis Pelksanaan Mempuanyai Perencanaan yang Baik dan Fokus ke Target Kinerja Penyiapan Perencanaan Detail Proper dan Terkoordinasi Bertanggungjawab atas Perencanaan dan Penganggaran

7 eKINERJA PEGAWAI KONSEP DAN TEKNIS DAN KONSEKWENSI

8 SKEMA KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
PERILAKU/ KOMPETENSI STANDAR KINERJA PEGAWAI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI

9 SKP Proses SKP Proses Persiapan Pelaksanaan Penyerapan Tupoksi (Utama)
Tambahan (Umum) SKP Proses Persiapan Pelaksanaan Penyerapan

10 SKP Ouput SKP Output Rencana Teknis Anggaran Tupoksi (Utama) Tambahan
(Umum) SKP Output Pelaksanaan Rencana Teknis Penyerapan Anggaran

11 PERILAKU Penilaian atas individu dengan pendekatan
Integritas Komitmen Disiplin Kerjasama Kepemimpinan Pelayanan Penilaian atas individu dengan pendekatan psikologis dan tindakan keseharian melalui pernyataan dari pihak lain dilingkungan kerja masing-masing

12 Sistem Penilaian Kinerja
Sistem penilaian kinerja berdasarkan PP 46 tahun 2011 digunakan untuk sistem karier yang tidak berhubungan dengan kompensasi pegawai Maka dari itu penting untuk memiliki suatu sistem penilaian kinerja yang juga dapat dijadikan dasar pemberian insentif kepada pegawai Uang Kinerja

13 Uang Kinerja GAJI Sejumlah uang yang diberikan kepada PNS Daerah sebagai suatu bentuk penghargaan karena telah mencapai suatu kinerja tertentu dalam upaya mendukung pencapaian target kinerja Uang Kinerja TUNJANGAN

14 Daftar Aktivitas Daftar aktivitas akan menjadi dasar penilaian kinerja harian pegawai Daftar aktivitas berdasar pada kegiatan dari masing-masing jabatan YANG berawal dari rencana kegiatan per tahun dari tiap-tiap SKPD Daftar aktivitas mengacu pada analisa jabatan dan beban kerja Masing-masing aktivitas memiliki bobot yang berbeda-beda

15 Bobot Aktvitas Mudah Sedang Sulit
Masing-masing aktivitas memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda 1 Mudah 1.2 1.4 1.6 Sedang 1.8 2.0 2.4 Sulit 2.6 2.8 Tingkat kesulitan akan dikalikan dengan waktu standar untuk menjalankan masing-masing aktivitas

16 Contoh No. Nama Satuan Output Waktu (menit) Tingkat kesulitan Total Bobot 1 Melaksanakan audit internal(per SOP) Laporan hasil audit 120 2.4 288 2 Melaksanakan Monitoring Kegiatan 1 Laporan Per SKPD 1.6 192 Bobot maksimal yang akan diperoleh oleh masing-masing jabatan adalah semakin mendekati angka 6.000 Jumlah jam kerja efektif X 60 menit x jumlah hari kerja dalam 1 bulan 5 jam x 60 menit x 20 hari = 6.000

17 VARIABLE Penentu Nilai Kinerja
Aktivitas Utama Aktivitas Umum Perilaku Anggaran KPI LIM + VARIABLE YANG DAPAT MENAMBAH NILAI KINERJA JIKA DILAKSANAKAN MIX VARIABLE YANG DAPAT MENGURANGI NILAI KINERJA Kehadiran Hukuman Disiplin Aktivitas Negative -

18 POLA DAN KOMPOSISI VARIABLE
1. Aktivitas Utama 80% 60% 2. Aktivitas Umum 20% 3. Perilaku 40% 4. Anggaran 5. KPI 6. LIM Staf Esl III & IV Ka SKPD

19 POLA PENGHITUNGAN Esl II Esl III Esl IV JFU AEsl III+P+A+KPI+LIM
AEsl IV+Ap+P+A AEsl IV+Ap+P+A As+Ap+P+A As+Ap+P+A As+Ap+P+A Ap + P Ap + P Ap + P Ap + P

20 PENGUKURAN KINERJA PROSES DAN OUTPUT
PEGAWAI AKTIVITAS PERILAKU ANGGARAN LIM KPI UTAMA UMUM KETEPATAN EFISIENSI EFEKTIVITAS Esl II Esl III Esl IV JFU Kinerja Proses Kinerja Output ALTERNATIVE TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV JFU IV III II VI Alternative 1 Alternative 2

21 Indikator Kinerja Utama
Nama Indikator Deskripsi Formulasi Indikator Target Capaian Indikator kinerja utama dinas kebersihan dan pertamanan Jumlah sampah yang dkelola TPA Rata-rata jumlah sampah yang dikelola TPA Indikator kinerja utama dinas Cakupan layanan kebersihan Jumlah TPS eksisting : jumlah kebutuhan TPS x 100%

22 Interkoneksi Penilaian Kinerja
SOTK Tupoksi Rencana Kontrak Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan APBD, Tupoksi dan Operasional Harian Aktivitas Kinerja Pegawai SKP (Tahunan)

23 Manajemen Waktu Aktivitas Entry Validasi Pembayaran OutPut M+8 TW4 1 3
10 TW4 Pkl – WIB

24 <50% Hitungan Kinerja < 75% Kenaikan Pangkat (No)
Uang Kinerja (Yes) < 75% Uang Kinerja (No) <50%

25 TAHAPAN IMPLEMENTASI INDENTIFIKASI PENETAPAN SISTEM BIMBINGAN
VARIABLE KINERJA INDVIDU PENETAPAN PROPORSI NILAI DAN BOBOT VARIABLE SISTEM PENYUSUNAN APLIKASI SISTEM KINERJA BIMBINGAN BIMBINGAN KEPADA TIM INTI TKD SKPD/UKPD IMPLEMENTASI BIMTEK INDIVIDU PEGAWAI & IMPLEMENTASI

26 Meningkatkan Kinerja, Tertip Perencanaan dan Tertip Kerja Pegawai
Welcome!! eKINERJA PEGAWAI Meningkatkan Kinerja, Tertip Perencanaan dan Tertip Kerja Pegawai

27 Evaluasi Sementara Hasil Input Renja 2019
Data didasarkan pada yang terinput kedalam aplikasi ePlanning sebelum Evaluasi Provinsi.

28 BTL 1.942 Usulan Kegiatan Rp 719.611.023.111 Rp 1.356.990.094.522

29 Distribusi Kegiatan Per OPD
Nilai Usulan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah 27 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 28 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 22 Badan Pendapatan Daerah 31 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 49 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 36 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 38 Dinas Kesehatan 148 Dinas Ketahanan Pangan Dinas Komunikasi dan Informatika 41 Dinas Lingkungan Hidup 56 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga 46 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 76 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 44 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 82 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 71 Dinas Perhubungan 40 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 29 Dinas Pertanian dan Perikanan 72 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 30 Dinas Sosial 34 Dinas Tenaga Kerja Inspektorat 33

30 Distribusi Kegiatan Per OPD
Nilai Usulan Kegiatan Kecamatan Balerejo 18 Kecamatan Dagangan 21 Kecamatan Dolopo 59 Kecamatan Geger 22 Kecamatan Gemarang 20 Kecamatan Jiwan 19 Kecamatan Kare 16 Kecamatan Kebonsari Kecamatan Madiun 40 Kecamatan Mejayan 65 Kecamatan Pilangkenceng Kecamatan Saradan 17 Kecamatan Sawahan 23 Kecamatan Wonoasri Kecamatan Wungu 60 RSUD Caruban 64 RSUD Dolopo 38 Satuan Polisi Pamong Praja 28 Sekretariat Daerah 167 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 39

31 Komposisi Jenis Belanja Langsung
Nilai Usulan 5.2.1 5.2.2 5.2.3 Grand Total

32 Komposisi Jenis Belanja Langsung

33 Komposisi Jenis Belanja Langsung

34 Komposisi Urusan URUSAN NILAI USULAN
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang ,00 Urusan Pilihan ,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar ,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar ,00 Grand Total ,00

35 Komposisi Urusan URUSAN SUB URUSAN NILAI USULAN
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Kepegawaian Keuangan Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Perencanaan Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Kelautan dan Perikanan Pariwisata Perdagangan Perindustrian Pertanian Transmigrasi

36 Komposisi Jenis Belanja Langsung
URUSAN SUB URUSAN NILAI USULAN Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kearsipan Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Komunikasi dan Informatika Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Lingkungan Hidup Pangan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penanaman Modal Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perhubungan Perpustakaan Persandian Statistik Tenaga Kerja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pendidikan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Sosial

37 Komposisi Rincian Belanja Langsung
5.2.1  Belanja Pegawai REKENING BELANJA PEGAWAI Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengelola Dana BOS Honorarium Tim Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Belanja Pegawai BLUD Honorarium Tim Pengadaan dan Pemeriksaan Barang Jasa Uang Lembur PNS Grand Total

38 Komposisi Rincian Belanja Langsung
Jenis Belanja Barang Jasa Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Listrik Belanja Barang Dana BOS Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Hibah Barang) Belanja Jasa Pelayanan Medis BLUD Belanja Bahan Baku Bangunan Tenaga Administrasi Belanja Transportasi dan Akomodasi Jasa Mengajar Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya dan Sejenisnya Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Jasa Narasumber Belanja Transport Lokal Belanja Cetak Belanja Jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2  Belanja Barang Jasa

39 Komposisi Rincian Belanja Langsung
MODAL Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Dana BOS Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Dana BOS Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II 5.2.3  Belanja Modal

40 Evaluasi  KOMPOSISI UNTUK KUA
JENIS POS TOTAL APBD PENDAPATAN PAD DANA PUSAT DANA PROPINSI BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG PEMBIAYAAN MASUK KELUAR Belum Terisi Lengkap Belum Terisi Belum Terevaluasi

41 TODO LIST Apa yang Harus Dilakukan Selanjutnya

42 Kepala OPD Membuat dan Memilih Kegiatan
MELAKUKAN VALIDASI KEGIATAN Beberapa OPD Belum Belakukan Validasi Create Kegiatan Usulan Komponen Input Rincian Validasi Kepala OPD Membuat dan Memilih Kegiatan KEPALA OPD Petugas/Staf Melakukan Usulan Komponen Jika Belum Tersedia dalam Referensi STAF Petugas/Staf Melakukan Input Rincian Kegiatan Sesuai Referen Rekening Belanja dan Komponen yang Dibutuhkan STAF Melakukan Validasi Kegiatan yang Telah Dirinci Belanja Sesuai Kebutuhan Jika Setuju KEPALA OPD

43 BEKERJA UNTUK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG LEBIH BAIK
MELAKUKAN VALIDASI KEGIATAN Langkah yang Harus Dilakukan LAKUKAN KOORDINASI INTERNAL DAN DENGAN PENYELIA KOREKSI DAN SEMPURNAKAN BEKERJA UNTUK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG LEBIH BAIK TELITI KEMBALI USULAN KEGIATAN VALIDASI SELURUH KEGIATAN YANG DIUSULKAN

44 TERIMAKASIH DJ GAGAT SIDI WAHONO