ARSIPNASIONAL REPUBLIK INDONESIA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Presentasi berjudul: "ARSIPNASIONAL REPUBLIK INDONESIA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA."— Transcript presentasi:

1 ARSIPNASIONAL REPUBLIK INDONESIA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2 Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan KEBIJAKAN PENGAWASAN KEARSIPAN NASIONAL [RAKOR PKPKT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018] Semarang, 8 s.d. 9 Mei 2018 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi

3 STATISTICS I N D O N E S I A PROVINSIKABUPATENKOTAKECAMATANDESAPENDUDUK 255.461.700 82.395*7.1459841634 www.bps.go.id Sumber: Diakses tanggal 2015-10-04 *) Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 jumlah Desa di Indonesia sebanyak 74.954 Desa.

4 STATISTICS KEMENTERIANLPNKLTN dan LNSBUMNPTN 148 134322834 database Pusat Akreditasi Kearsipan Sumber:

5 KABUPATENKOTAKECAMATANDESAKELURAHANPENDUDUK 34.019,10 7507.809 573629 Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2017 Sumber: STATISTICS JAWA TENGAH Diakses tanggal 2018-04-29

6 Pengantar Part One [introduction]

7 DEFINITION UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Sumber: Arsip Adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi

8 DEFINITION UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Sumber: Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi

9 Arsip Milik Negara merupakan arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara. PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi Pasal 33 Undang-Undang Nomoor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

10 1 2 43 5 6 87 9 ADVANTAGES Arsip Tertata Rapih Perencanaan dan Pengambilan Keputusan Dukungan Pelayanan Publik Bahan Pertanggungjawaban Pelindungan Hak Keperdataan Rakyat Pelindungan Aset dan Kekayaan Intelektual Pembelajaran Bagi Anak Cucu Identitas dan Memori Kolektif Pelindungan Eksistensi Bangsa Alat Bukti Hukum

11 UTILITY Arsip dan hak-hak keperdataan rakyat. Pertemuan I Pernikahan I Hubungan Keluarga I Kehamilan I Kelahiran I Kelulusan I Kebersamaan I Kepemilikan Harta I Kematian

12 UTILITY A R S I P LAW EVIDENCE alat bukti hukum

13 A R S I P LAW EVIDENCE alat bukti hukum sumber: http://www.rmol.co/read/2013/12/22/137359/4- Orang-Arsip-Bea-Cukai-Digarap-Penyidik-6-Jam-http://www.rmol.co/read/2013/12/22/137359/4- Orang-Arsip-Bea-Cukai-Digarap-Penyidik-6-Jam-

14 UTILITY Arsip dan Aset Lepasnya aset-aset Pemda disebabkan tidak lengkapnya arsip aset tersebut. Salah satunya DKI Jakarta kehilangan Kantor lama Walikota di Jl. S.Parman. Arsip dan Aset Aset itu sama halnya dengan arsip, sehingga gampang diketahui dan dicari. Saat ini pengelolaannya tidak diarsipkan dengan baik, sehingga banyak aset yang berpindah tangan. Arsip dan Aset PT. KAI mengaku sering kalah dalam persidangan untuk mempertahankan aset milik mereka. Pasalnya, perseroan lalai menyimpan arsip yang terkait dengan aset negara tersebut.

15 UTILITY Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia, mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan pulau Sipadan yang berada di Selat Makassar yaitu Pulau Sipadan (luas: 50.000 meter²) dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Untuk menghadapai sengketa ini, Indonesia sampai menyewa lima penasehat hukum asing dan tiga peneliti asing untuk membuktikan kepemilikannya. Penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum Mahkamah Internasional.

16 UTILITY sisakan udara bersih untuk kami sisakan air bersih untuk kami sisakan kekayaan alam untuk kami wariskan kami informasi tentang kekinianmu, agar kami dapat belajar dari kegagalan dan kejayaanmu dalam mengelola negeri ini...

17 R E A L I T Y

18 E X P E C T A T I O N S ARSIP AKTIF central file [unit pengolah/unit kerja] ARSIP INAKTIF record centre [unit kearsipan] ARSIP STATIS depot [lembaga kearsipan]

19 Membangun Sistem Pengelolaan (4 Pilar & Pedoman Penyelenggaraan) Ketersediaan SDM Kearsipan Penataan Arsip Ketersediaan Prasarana & Sarana Aplikasi Pengelolaan Arsip 1 3 5 2 4 DO IT PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi

20 ARSIP DINAMISARSIP STATIS PENCIPTAAN PENGGUNAAN PEMELIHARAAN PENYUSUTAN 1.Tata Naskah Dinas 2.Klasifikasi Arsip 1.Klasifikasi Arsip 2.Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 1.Klasifikasi Arsip 2.Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Jadwal Retensi Arsip AKUISISI PENGOLAHAN PRESERVASI AKSES 1.Perka ANRI 31/2011 2.Perka ANRI 29/2011 3.Perka ANRI 18/2012 4.Perka ANRI 17/2012 1.Perka ANRI 27/2011 2.Perka ANRI 16/2012 Perka ANRI 23/2011 1.Perka ANRI 28/2011 2.Perka ANRI 21/2011 3.Perka ANRI 22/2011 PENGELOLAAN ARSIP Perka ANRI 2/2014 Perka ANRI 19/2012 Perka ANRI 17/2011 Perka ANRI 22/2015 dan Perka ANRI tt Pedoman Retensi Arsip (sesuai urusan)

21 Pengawasan Kearsipan Part Two [ discuss ion]

22 2 Penegakan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kearsipan 1 Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraaan Kearsipan  Pasal 16 ayat (1) PP 28 Tahun 2012 Sumber: BENTUK

23 DASAR HUKUM RULES AND REGULATIONS Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Peraturan Kepala Arsip Nasional R.I. Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan. Keputusan Kepala Arsip Nasional R.I. Nomor 53 Tahun 2018 tentang Instrumen Audit Kearsipan. 1. 2. 3. 4.

24 DEFINITION PENGAWASAN KEARSIPAN proses kegiatan dalam menilai kesesuaian prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dalam penyelenggaraan kearsipan. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan

25 PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL INTERNAL J E N I S PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi

26 ANRI LKD PROVINSI Melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal terhadap: Unit Kearsipan Pencipta Arsip Tk. Pusat LKD Provinsi LKPTN LKD Kabupaten/Kota Pencipta Arsip Tk. Provinsi Pencipta Arsip Tk. Kabupaten/Kota 1 EKSTERNAL

27 LKD PROVINSI LKD KAB/KOTA Melaksanakan pengawasan kearsipan internal terhadap: SKPD Provinsi SKPD Kabupaten/Kota 2 INTERNAL LKPT Melaksanakan pengawasan kearsipan internal terhadap: Satuan Kerja pada Rektorat Fakultas Civitas Akademika UK LN, BUMN/D, ORMAS/POL Melaksanakan pengawasan kearsipan internal terhadap: Unit Pengolah Unit Kearsipan Jenjang Berikutnya sesuai wilayah kewenangannya Unit dengan sebutan lain di perguruan tinggi

28 EKSTERNAL INTERNAL PUSATDAERAH PUSAT DAERAH TIM PENGAWAS KEARSIPAN

29 EKSTERNAL PUSAT  Dibentuk oleh Kepala ANRI  Bertugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kearsipan nasional.  Tim Pengawas Kearsipan Eksternal terdiri atas: ● Pengarah; Dijabat oleh pejabat struktural setingkat eselon II yang menyelenggarakan fungsi pengawasan kearsipan. ● Penanggung jawab: Dijabat oleh pejabat struktural setingkat eselon III yang menyelenggarakan fungsi pengawasan kearsipan sesuai lingkup kewenangannya. ● Ketua Tim: Dijabat oleh pejabat fungsional Arsiparis paling rendah Arsiparis Madya. ● Anggota: Berjumlah paling kurang 1 (satu) orang pejabat fungsional Arsiparis tingkat ahli dan 1 (satu) orang pejabat fungsional Auditor atau pejabat fungsional tertentu lainnya yang setara atau pejabat dibidang pengawasan.  Tim Pengawas Kearsipan Pusat berjumlah ganjil  Tim Pengawas Kearsipan Pusat harus mengikuti bimbingan teknis pengawasan kearsipan.

30 EKSTERNAL DAERAH  Dibentuk oleh Gubernur  Bertugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip tingkat daerah dan LKD Kabupaten/Kota.  Tim Pengawas Kearsipan Eksternal (Provinsi) terdiri atas: ● Pengarah: Dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi. ● Penanggung jawab: Dijabat oleh Kepala Lembaga Kearsipan Daerah. ● Ketua Tim: Dijabat oleh pejabat struktural serendah-rendahnya Eselon III yang membidangi urusan kearsipan, atau Arsiparis Madya. ● Sekretaris Tim: Dijabat oleh pejabaat struktural eselon IV yang membidangi urusan kearsipan, atau Arsiparis Muda. ● Anggota: Berjumlah paling kurang 1 (satu) orang pejabat fungsional Arsiparis dan 1 (satu) orang pejabat fungsional Auditor atau pejabat dibidang pengawasan atau pejabat fungsional tertentu.  Tim Pengawas Kearsipan Daerah berjumlah ganjil  Tim Pengawas Kearsipan Daerah harus mengikuti bimbingan teknis pengawasan kearsipan.

31  Dibentuk oleh Pimpinan Pencipta Arsip (Menteri, Gubernur/Bupati/Walikota, Rektor atau Pimpinan BUMN/BUMD/Organisasi kemasyarakatan/Organanisasi politik sesuai wilayah kewenangannya)  Bertugas melaksanakan pengawasan pengelolaan arsip dinamis di lingkungannya.  Tim Pengawas Kearsipan Internal terdiri atas: ● Pengarah Dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Wakil Rektor/sebutan lain yang membidangi urusan administrasi, atau Sekretaris Perusahaan/yang setingkat. ● Penanggung jawab Dijabat oleh Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi/Kabupaten/kota, Kepala Arsip Universitas, atau Pimpinan Divisi Perusahaan yang membidangi urusan administrasi. ● Ketua Tim: Dijabat oleh Kepala Bidang/Seksi yang menyelenggarakan urusan kearsipan, Kepala Unit Kearsipan, atau pejabat fungsional Arsiparis serendah-rendahnya Arsiparis Muda ● Anggota: Berjumlah paling kurang 1 (satu) orang pejabat fungsional Arsiparis dan 1 (satu) orang pejabat fungsional Auditor/pejabat dibidang pengawasan atau pejabat fungsional tertentu.  Tim Pengawas Kearsipan Internal berjumlah ganjil  Tim Pengawas Kearsipan Internal harus mengikuti bimbingan teknis pengawasan kearsipan. INTERNAL

32 *TERM ANDCONDITION Dalam hal belum terpenuhinya keanggotaan tim pengawas pada tim pengawas kearsipan eksternal atau internal, keanggotaan tim dapat berasal dari pejabat fungsional Arsiparis atau pejabat fungsional Auditor/pejabat di bidang pengawasan di luar pencipta arsip atau daerah, yang telah mengikuti bimbingan teknis pengawasan kearsipan.

33 Step One Step Two Step Three Step Four OUR PROCESS Perencanaan Program Pengawasan Kearsipan Pelaksanaan Pengawasan Berupa Audit Kearsipan Penilaian Hasil Pengawasan Monitoring Hasil Pengawasan PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi

34 PERENCANAAN PROGRAM PENGAWASAN KEARSIPAN Perencanaan pengawasan penyelenggaraan kearsipan secara nasional disusun oleh ANRI dengan melibatkan Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang disusun dalam Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) yang meliputi: 01. JADWAL PELAKSANAAN 02. OBJEK PENGAWASAN 03. PRIORITAS04. ANGGARAN 05. JENIS DAN METODE PENGAWASAN 06. LANGKAH KERJA

35 VerifikasiFormulir Wawancara Instrumen Audit Kearsipan PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi

36 GOAL GOOD GOVERNANCE Perolehan hasil penilaian 91 - 100 Perolehan hasil penilaian 76 - 90 Perolehan hasil penilaian 61 - 75 Perolehan hasil penilaian 51 - 60 Perolehan hasil penilaian ≤ 50 RATING RESULT Tim pengawas kearsipan memberikan nilai atas hasil pengawasan kearsipan yang dituangkan dalam LAKE atau LAKI Sangat Baik Baik Cukup Kurang Buruk

37 LAPORAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN NASIONAL ANRI menyusun LHPKN berdasarkan LAKE dan LAKI paling lambat pada 30 November setiap tahun anggaran. L H P K N 01.WAKIL PRESIDEN 02.MENTERI membidangi urusan Dalam Negeri 03.MENTERI membidangi urusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi DISAMPAIKAN KEPADA:

38 Melaksanakan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN

39 Program Part Three [ what next? ]

40 PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi 2018 2019 PUSAT AUDIT ANRI terhadap 7 LTN AUDIT ANRI terhadap 22 LNS AUDIT ANRI terhadap 2 LPNK MONITORING TLHP ANRI terhadap 34 Kementerian RAKORNAS PKPKT Tahun 2019 AUDIT ANRI terhadap 32 BUMN MONITORING TLHP ANRI terhadap 28 LPNK RAKORNAS Evaluasi HPK Pusat Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia. PUSAT SOSIALISASI DAN BIMTEK Pengawasan Kearsipan Internal PELAKSANAAN Pengawasan Kearsipan Internal

41 PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi 2018 2019 DAERAH Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia. DAERAH MONITORING TLHP ANRI terhadap Provinsi MONITORING TLHP Prov. terhadap Kab/Ko (dekon) BIMBINGAN TEKNIS Pengawasan Kearsipan Internal RAKORNAS PKPKT Tahun 2019 MONITORING TLHP ANRI terhadap Provinsi SOSIALISASI Penegakan Hukum RAKORNAS Pengawasan SOSIALISASI DAN BIMTEK Pengawasan Kearsipan Internal PELAKSANAAN Pengawasan Kearsipan Internal

42 Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Terhadap Kementerian Tahun 2016 Part Four [ Result ]

43 RESULT PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

44 2016 SANGAT BAIK BAIK BURUK CUKUP Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia. KURANG 0? 2 ? 17 ? 4? 11 ? 2018 PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi KEMENTERIAN Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

45 PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi NONOMENKLATUR KEMENTERIANKATEGORI 1 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BAIK 2 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA BAIK 3 KEMENTERIAN LUAR NEGERICUKUP 4 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT CUKUP 5 KEMENTERIAN KEUANGANCUKUP 6 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALCUKUP 7 KEMENTERIAN PERINDUSTRIANCUKUP 8 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKACUKUP 9 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANCUKUP 10 KEMENTERIAN KESEHATANCUKUP 11 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALCUKUP 12 KEMENTERIAN PERTANIANCUKUP 13 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIACUKUP 14 KEMENTERIAN SOSIALCUKUP 15 KEMENTERIAN PARIWISATACUKUP 16 KEMENTERIAN PERHUBUNGANCUKUP 17 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANCUKUP 18 KEMENTERIAN DALAM NEGERICUKUP 19 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN CUKUP

46 Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia. PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi NONOMENKLATUR KEMENTERIANKATEGORI 20 KEMENTERIAN AGAMAKURANG 21 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGKURANG 22 KEMENTERIAN PERDAGANGANKURANG 23 KEMENTERIAN PERTAHANANKURANG 24 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN BURUK 25 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARABURUK 26 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BURUK 27 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI BURUK 28 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAANBURUK 29 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGABURUK 30 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BURUK 31 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGIBURUK 32 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI BURUK 33 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANBURUK 34 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMANBURUK

47 Tata Naskah Dinas (TND) Klasifikasi Arsip (KA) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) Jadwal Retensi Arsip (JRA) PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

48 TATA NASKAH DINAS PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

49 JADWAL RETENSI ARSIP PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

50 PROGRAM ARSIP TERJAGA PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

51 ORGANISASI PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

52 Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Terhadap Lembaga Pemerintah Non Kementerian Tahun 2017 Part Five [ Result ]

53 RESULT PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

54 2017 SANGAT BAIK BAIK BURUK CUKUP Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia. KURANG 1? 2 ? 10 ? 4? ? 2019 PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi 11 LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

55 PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi NONOMENKLATUR LEMBAGAKATEGORI 1 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI) SANGAT BAIK 2 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) BAIK 3 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) CUKUP 4 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT) CUKUP 5 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) CUKUP 6 OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) CUKUP 7 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) CUKUP 8 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) CUKUP 9 BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) CUKUP 10 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI (LEMHANAS RI) CUKUP 11 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) CUKUP 12 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN) CUKUP 13 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) CUKUP 14 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) KURANG 15 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) KURANG 16 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI) KURANG 17 LEMBAGA SANDI NEGARA (LEMSANEG) KURANG

56 Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia. PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi NONOMENKLATUR LEMBAGAKATEGORI 18 BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG) BURUK 19 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (BKKBN) BURUK 20 BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS) BURUK 21 BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) BURUK 22 PERPUSTAKAAN NASIONAL RI (PNRI) BURUK 23 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) BURUK 24 BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN) BURUK 25 BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) BURUK 26 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) BURUK 27 BADAN NASIONAL PENEMPATAM DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI) BURUK 28 BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN) BURUK 29 BADAN EKONOMI KREATIF (BEKRAF) BELUM DIBERIKAN PENILAIAN

57 Tata Naskah Dinas (TND) Klasifikasi Arsip (KA) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) Jadwal Retensi Arsip (JRA) PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

58 PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi JADWAL RETENSI ARSIP Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

59 Hasil Monitoring TLHP Kearsipan Eksternal Terhadap Pemda Provinsi Tahun 2017 Part Six [ Result ]

60 RESULT PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia. HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI TAHUN 2016 DAN HASIL MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI TAHUN 2017

61 2016 SANGAT BAIK BAIK BURUK CUKUP Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia. KURANG 00 2 7 6 7 55 20 14 2017 PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi PROVINSI Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

62 NOPROVINSIKATEGORI 1JAWA TIMURBAIK 2JAWA TENGAHBAIK 3DI YOGYAKARTACUKUP 4JAWA BARATCUKUP 5SULAWESI SELATANCUKUP 6KALIMANTAN TIMURCUKUP 7DKI JAKARTACUKUP 8KALIMANTAN BARATCUKUP 9SUMATERA BARATKURANG 10BANTENKURANG 11BALIKURANG 12NUSA TENGGARA BARATKURANG 13JAMBIKURANG 14SULAWESI TENGAHBURUK 15RIAUBURUK 16SUMATERA SELATANBURUK 17KALIMANTAN SELATANBURUK 18PAPUABURUK 19KEP. BANGKA BELITUNGBURUK 20BENGKULUBURUK 21KALIMANTAN TENGAHBURUK 22ACEHBURUK 23LAMPUNGBURUK 24SUMATERA UTARABURUK 25SULAWESI UTARABURUK 26SULAWESI TENGGARABURUK 27NUSA TENGGARA TIMURBURUK 28KEPULAUAN RIAUBURUK 29MALUKUBURUK 30SULAWESI BARATBURUK 31GORONTALOBURUK 32MALUKU UTARABURUK 33PAPUA BARATBURUK NOPROVINSIKATEGORI 1JAWA TIMURBAIK 2JAWA BARATBAIK 3DI YOGYAKARTABAIK 4JAWA TENGAHBAIK 5SULAWESI SELATANBAIK 6KALIMANTAN TIMURBAIK 7DKI JAKARTABAIK 8SUMATERA BARATCUKUP 9KALIMANTAN BARATCUKUP 10BALICUKUP 11SULAWESI TENGAHCUKUP 12BANTENCUKUP 13NUSA TENGGARA BARATCUKUP 14KALIMANTAN SELATANCUKUP 15RIAUKURANG 16JAMBIKURANG 17SUMATERA SELATANKURANG 18ACEHKURANG 19LAMPUNGKURANG 20BENGKULUBURUK 21SULAWESI TENGGARABURUK 22SUMATERA UTARABURUK 23PAPUABURUK 24KALIMANTAN TENGAHBURUK 25KEPULAUAN RIAUBURUK 26GORONTALOBURUK 27NUSA TENGGARA TIMURBURUK 28MALUKUBURUK 29KEP. BANGKA BELITUNGBURUK 30SULAWESI UTARABURUK 31SULAWESI BARATBURUK 32MALUKU UTARABURUK 33PAPUA BARATBURUK PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi

63 NOPROVINSIPROGRESS (%) 1GORONTALO26 2SULAWESI TENGAH23 3KALIMANTAN SELATAN20 4ACEH19 5LAMPUNG19 6SULAWESI TENGGARA18 7SUMATERA BARAT15 8BENGKULU15 9BANTEN14 10BALI14 11SUMATERA UTARA14 12KEPULAUAN RIAU13 SULAWESI BARAT13 14MALUKU UTARA13 15JAWA BARAT11 16RIAU11 17PAPUA11 18MALUKU11 19KALIMANTAN BARAT9 20SUMATERA SELATAN9 21KALIMANTAN TENGAH9 22DI YOGYAKARTA8 23SULAWESI SELATAN8 24NUSA TENGGARA BARAT8 25NUSA TENGGARA TIMUR8 26KALIMANTAN TIMUR7 27DKI JAKARTA6 28JAWA TENGAH4 29KEPULAUAN BANGKA BELITUNG4 30JAMBI3 31SULAWESI UTARA3 32JAWA TIMUR2 33PAPUA BARAT0 RESULT Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

64 Tata Naskah Dinas (TND) Klasifikasi Arsip (KA) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) Jadwal Retensi Arsip (JRA) PROVINSI Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

65 Keterangan: Level 0: Belum ada tindak lanjut Level 1: Telah diprogramkan Level 2: Sedang dalam proses penyusunan (draft) Level 3: Telah selesai. TATA NASKAH DINAS PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL AUDIT KEARSIPAN EKSTERNAL TERHADAP KETERSEDIAAN TATA NASKAH DINAS PADA 6 (ENAM) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG BELUM MEMILIKI KLASIFIKASI ARSIP TAHUN 2016 PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

66 Keterangan: Level 0: Belum ada tindak lanjut Level 1: Telah diprogramkan Level 2: Sedang dalam proses penyusunan (draft) Level 3: Telah selesai. KLASIFIKASI ARSIP PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL AUDIT KEARSIPAN EKSTERNAL TERHADAP KETERSEDIAAN KLASIFIKASI ARSIP PADA 7 (TUJUH) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG BELUM MEMILIKI KLASIFIKASI ARSIP TAHUN 2016 PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

67 Keterangan: Level 0: Belum ada tindak lanjut Level 1: Telah diprogramkan Level 2: Sedang dalam proses penyusunan (draft) Level 3: Telah selesai. SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL AUDIT KEARSIPAN EKSTERNAL TERHADAP KETERSEDIAAN SKKAAD PADA 31 (TIGA PULUH SATU) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG BELUM MEMILIKI SKKAAD TAHUN 2016 Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

68 RINCIAN KETERSEDIAAN JRA PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

69 Keterangan: Level 0: Belum ada tindak lanjut Level 1: Telah diprogramkan Level 2: Sedang dalam proses penyusunan (draft) Level 3: Telah selesai. PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL AUDIT KEARSIPAN EKSTERNAL TERHADAP KETERSEDIAAN JRA PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG BELUM MEMILIKI JRA TAHUN 2016 Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

70 Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Terhadap Pemda Kabupaten/Kota Tahun 2017 Part Seven [ Result ]

71 RESULT PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi

72 2017 SANGAT BAIK BAIK BURUK CUKUP Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia. KURANG 0? 8 ? 25 ? 49? ? 2018 PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi 425

73 Tata Naskah Dinas (TND) Klasifikasi Arsip (KA) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) Jadwal Retensi Arsip (JRA) PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi

74 TATA NASKAH DINAS PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi

75 KLASIFIKASI ARSIP PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi

76 JADWAL RETENSI ARSIP PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi

77 JADWAL RETENSI ARSIP PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi

78 PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi

79 PELAKSANAAN PEMBINAAN PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi

80 KETERSEDIAAN RUANG PADA LKD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017 SARPRAS PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi

81 Hasil Monitoring TLHP Kearsipan Eksternal Terhadap Pemda Provinsi Se-Jawa Tahun 2017 Part Eight [ Result ]

82 Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia. PERINGKAT PULAU JAWA PROVINSI PERINGKAT NASIONAL NILAI PENGAWASAN (%) KATEGORI 1JAWA TIMUR184BAIK 2JAWA TENGAH276BAIK 3DI YOGYAKARTA375CUKUP 4JAWA BARAT472CUKUP 5DKI JAKARTA770CUKUP 6BANTEN1053KURANG PERINGKAT PULAU JAWA PROVINSI PERINGKAT NASIONAL NILAI MONITORING (%) KATEGORI 1JAWA TIMUR186BAIK 2JAWA BARAT283BAIK 3DI YOGYAKARTA383BAIK 4JAWA TENGAH480BAIK 5DKI JAKARTA776BAIK 6BANTEN1167CUKUP PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi

83 PERINGKAT PULAU JAWA PROVINSI PERINGKAT PROGRES NASIONAL PROGRESS (%) 1BANTEN914 2JAWA BARAT1511 3DI YOGYAKARTA228 4DKI JAKARTA276 5JAWA TENGAH284 6JAWA TIMUR322 RESULT

84 Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Terhadap Pemda Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2017 Part Nine [ Result ]

85 JADWAL RETENSI ARSIP PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

86 PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

87 PELAKSANAAN PEMBINAAN PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

88 LKD KAB/KO SELAKU UK I PEMKAB/KO PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

89 LKD KAB/KO SELAKU UK I PEMKAB/KO PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

90 PENYUSUTAN ARSIP PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

91 KEWAJIBAN LKD PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

92 FINDING AID PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

93 SDM KEARSIPAN PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

94 SARPRAS PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi Copyright © 2018, Archivist - Accreditation Center, National Archives of the Republic of Indonesia.

95 QUESTIONS? Please Don’t Hesitate.

96 FOR YOUR PRECIOUS TIME AND ATTENTION

97 Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan KEBIJAKAN PENGAWASAN KEARSIPAN NASIONAL [RAKOR PKPKT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018] Semarang, 8 s.d. 9 Mei 2018 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN Pengawasan I Akreditasi I Penghargaan I Sanksi

98 ARSIPNASIONAL REPUBLIK INDONESIA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA